Mediaportalanda

2017, APBD Perubahan Kota Padang Naik Rp123,33 Milyar

9/06/2017 05:59:00 PM Padang

MPA,(PADANG) - Anggaran belanja Kota Padang, Sumatera Barat direncanakan naik sebesar Rp123,33 miliar dari Rp2,2 Triliun dalam APBD 2017 menjadi Rp2,3 Triliun dalam APBD Perubahan Tahun 2017.

Hal ini diketahui setelah dilakukannya penandatanganan nota Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Kota Padang 2017 pada sidang paripurna yang dilakukan di DPRD Kota Padang, Rabu 6 September 2017.

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti menyampaikan, adanya kenaikan anggaran belanja tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang plafon anggaranya naik," katanya.

Ia menjelaskan, APBD Perubahan 2017 berguna untuk optimalisasi sepuluh program wali kota dan wakil walikota Padang, agar pembangunan di daerah itu hingga akhir tahun dapat berjalan secara maksimal.

"Terutama dengan adanya beberapa kegiatan yang menjadi prioritas, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap anggaran belanja daerah," katanya.

Elly juga mengatakan APBD perubahan diharapkan dapat menjadi peningkatan kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena APBD Padang berbasis kinerja.

"Dalam hal ini OPD harus mampu memanfaatkan yang telah dianggarkan dengan sebaik-baiknya. Jangan nantinya sampai penambahan anggaran belanja tersebut menjadi Sisa Lebih Perubahan Anggaran (Silpa)," pungkasnya.

Elly juga menyampaikan dengan waktu kerja efektif yang lebih kurang tinggal dua bulan lagi hingga akhir tahun ini, diharapkan semua OPD dapat bekerja secara maksimal.

Kemudian hal yang telah disepakati itu, katanya akan dibahas kembali hingga ditetapkan menjadi APBD Perubahan 2017.

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Asnel dalam paripurna mengatakan penggangaran tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam penyusunan RAPBD Perubahan 2017.

Dengan tetap mengacu pada visi Kota Padang yakni mewujudkan daerah menjadi kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata yang sejahtera, religius dan berbudaya.(*)

Wako Adakan Pertemuan Dengan Pengurus Masjid Dan Mushalla, Agar Hibah Tidak Jadi Masalah

9/06/2017 08:59:00 AM Sumbar

MPA,(BUKITTINGGI) - Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias melakukan pertemuan dengan pengurus Masjid dan Mushalla se-Kota Bukittinggi berkenaan dengan pemberian bantuan dana hibah kepada sejumlah Masjid dan Mushalla disaat kunjungan Tim Ramadhan beberapa bulan yang lalu, bertempat di rumah dinas Walikota Belakang Balok, Selasa malam (6/9).

Pertemuan tersebut diawali dengan temuan Walikota di lapangan ketika melakukan pemantauan ke beberapa Masjid dan Mushalla yang melaksanakan penyembelihan hewan qurban. Dimana para pengurus Masjid dan Mushalla banyak yang mengeluh bantuan hibahnya sampai saat ini masih belum bisa direalisasikan disebabkan ketidak tahuan untuk melakukan proses adminsitrasi pencairannya yang disebabkan harus mempunyai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang jelas dan harus di verifikasi oleh Dinas Pekerjaa Umum (Dinas PU) dan ada juga yang merasa dipersulit.

“Untuk tahun ini Pemerintah Kota Bukittinggi telah menganggarkan sejumlah 4,2 M untuk dana HIbah Masjid dan Mushalla tetapi sampai saat ini bulan September masih ada yang belum mempunyai RAB untuk penggunaan anggarannya. Untuk itu kita sudah perintahkan Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan pendampingan dengan konsultan terhadap Pengurus Masjid dan Mushalla berkenaan dengan pembuatan RAB tersebut dan didapat kesepakatan bahwa tanggal 15 September 2017 semua Masjid dan Mushalla sudah selesai dan sudah di verifikasi Dinas Pekerjaan Umum,” tutur Walikota Ramlan.

“Lurah diharuskan untuk melakukan pendampingan kepada pengurus Masjid dan Mushalla di wilayahnya masing-masing, karena masih banyak pengurus yang tidak mengerti dengan pengadministrasiannya. Pemerintah tidak punya niat untuk memperlambat proses atau mempersulit masyarakat dalam pencairan dana hibah tersebut, bagi kita yang penting adalah administrasinya benar sesuai dengan aturan yang ada agar pengurus nantinya tdak terkena masalah dengan hukum, karena bantuan hibah harus dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Ramlan.

Kemudian Ramlan menambahkan bahwa kelengkapan yang harus dipenuhi oleh Pengurus masjid dan Mushalla penerima hibah diantaranya adalah SK Pengurus Masjid atau Mushalla, Proposal Hibah, Foto copy KTP Pengurus dan Foto copy Rekening Pengurus, karena pencairan anggaran nantinya melalui bank, tambah Ramlan.

Ramlan juga mengingatkan kepada penerima hibah, agar membelanjakan dana hiba sesuai dengan peruntukannya yang ada diproposal seperti untuk membuat WC tidak boleh digunakan untuk pembuatan khubah, hal ini menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan peruntukannya, jadi uang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan proposal, dan tidak perlu takut sepanjang sesuai dengan ketentuan,” ujar Ramlan.

Sementara itu Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dedi Syahrizal mengatakan akan siap membantu bersama stafnya apabila pengurus mengalami kesulitan dalam pembuatan RAB yang dibutuhkan.

“silahkan Bapak - bapak datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum atau ke Dinas Pemukiman dan Perumahan karena kami berada pada satu Gedung, dan kita akan siap untuk membantu kesulitan dari Bapak – bapak semua, untuk kelancaran proses dana hibah tersebut,” ujar Dedi.

Ketika Walikota membuka ruang tanya jawab, terlihat antusias peserta pertemuan untuk bertanya dan mereka merasa mendapatkan jawaban untuk pemecahan permasalahan yang menjadi kendala selama ini.

Terlihat hadir pada pertemuan tersebut Sekrearis Daerah Kota Bukittinggi, Asisten 1, 2 dan 3, Dinas PU, Kadis.Perkim, Inspektur, Kabag Kesra, Camat dan Lurah se-Kota Bukittinggi. (ylm)

Dukung Program Kota Tanpa Kumuh, Warga Pagang Dalam Kel Kurao Relakan Tanah dan Tanaman Untuk Bangun Drainase

9/06/2017 08:17:00 AM Padang

MPA,(PADANG) - Jalan Kampung Pagang Dalam Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo merelakan lahan dan tanaman dipakai untuk pembangunan drainase. Warga sangat mendukung pembangunan yang akan dimulai melalui kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tersebut.

"Pembuatan drainase sepanjang 800 meter ini dilaksanakan melalui program Kotaku dengan anggaran 500 juta," kata Camat Nanggalo Teddy Antonius di lokasi, Rabu (6/9/2017).

Dikatakan Teddy, tanah dan tanaman yang terpakai untuk drainase murni swadaya dari masyarakat. Termasuk untuk pengerjaannya nanti juga dilaksanakan dengan swadaya masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

"Tanah dan tanaman murni swadaya masyarakat termasuk pengerjaannya nanti juga dengan swadaya," ujar camat.

Camat Teddy menyampaikan terima kasih kepada warga yang telah mendukung pembangunan drainase yang berfungsi untuk mengatasi genangan air dan banjir itu. "Terimakasih kepada warga yang berpartisipasi dalam pembangunan," ucap Teddy.

Saat peninjauan lokasi pembangunan drainase di Pagang Dalam ini, Camat Nanggalo didampingi Lurah Kurao Pagang Nasril, anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Saiyao Sakato Kurao Pagang Zurwan, Firman, Azwar dan Firman serta Ketua Karang Taruna Nanggalo Abdillah.

Sementara itu, Desi Syahril, warga setempat mengungkapkan adanya pembangunan drainase ini selain akan mengatasi banjir juga menambah nilai dari kampung tersebut. Dampaknya nanti kehidupan ekonomi bisa lebih baik lagi.

"Kami mendukung pembangunan, makanya kami merelakan tanah dan tanaman kami. Karena pembangunan ini dari awak untuk awak," tutur Desi.

Ia juga berharap setelah pembangunan drainase ini agar dilanjutkan dengan perbaikan jalan sehingga mempermudah akses warga.

"Kami juga berharap agar jalan lingkungan di kampung kami bisa lebih baik," tukasnya.

(DU/Zal/Joim)