Mediaportalanda

Bak Kontrol Dan Drainase Kawasan Pondok Kota Padang Tidak Berfungsi

9/15/2017 12:45:00 AM Padang

“Tidak berfungsinya drainase dan bak control air dibawah trotoar akibat terjadinya penyumbatan, sehingga masyarakat sekitar Pondok merasa resah dan tidak merasa aman, karena rumah mereka sering terjadi luapan air. Luapan air bukan saja terjadi dilorong- lorong jalan, tapi sampai menggenang masuk kedalam rumah mereka.Walaupun warga telah beberapa kali menghimbau aparat yang terkait dalam hal ini, tidak pernah ditanggapi dan dibiarkan saja”

MPA,(PADANG) - Kenapa Drainase dan bak control air dibawah trotoar jalan bisa tersumbat. Dikiri kanan jalan fasilitas umum (Trotoar) hampir semua disulap menjadi teras rumah toko dengan cara di cor pakai semen oleh pemilik toko yang ada di sepanjang Jalan Pulau Karam, Jalan Cokro aminoto sampai ke Kali kecil dan diperhitungkan sepanjang Lk.200 meter. Seakan trotoar jalan sudah digantirugi kepada Pemda Padang.

Hal ini mengakibatkan trotoar jalan sudah tidak terlihat lagi. Sehingga bak control air yang berfungsi untuk membersihkan drainase atau Bandar sudah terjadi penyumbatan dan ada yang tidak terlihat lagi keberadaannya. Inilah yang mengakibatkan masyarakat disekitar Jalan Pulau karam, Cokro Aminoto sampai ke daerah Kali kecil sering digenangi air kotor, yang berasal dari bawah trotoar jalan akibat air sudah tersumbat. Luapan air kotor yang beraroma bau busuk itu menggenangi lorong- lorong jalan bahkan sampai masuk kedalam rumah masyarakat.

Menurut keterangan mantan ketua Rt.2 Rw.3 yang mengundurkan diri diera Tahun 2009 inisial Mnk, menjelaskan bahwa kasus pengecoran trotoar jalan ini sudah berlangsung cukup lama dilakukan, dan waktu itu sering saya tegur kepada setiap pemilik toko agar trotoar jalan jangan dicor dengan semen untuk menambah halaman tokonya, dan ini melanggar Perda dan ada sangsi hukumnya, namun pengusaha tersebut tetap membandel,dan tidak mengindahkan himbauan saya selaku ketua Rt waktu itu.

Mnk menambahkan, bahwa pengecoran trotoar jalan yang dilakukan para pengusaha bandel itu sudah berkali kali saya laporkan kepihak terkait, seperti Lurah, Camat bahkan sampai ketingkat walikota Padang, namun semuanya sia sia tidak ada tanggapan dan dilakukan pembiaran, dan saya merasa kesal, kalau apa yang saya sampaikan itu tidak pernah ditanggapi, lebih baik saya mengundurkan diri dari jabatan Rt. Dan sekarang lihatlah sendiri, didaerah kawasan pondok ini sudah tidak ada lagi terlihat trotoar jalan, begitu juga bak control air yang berfungsi untuk mempermudah jalannya air, jika terjadi penyumbatan akibat sampah, sekarang hampir semuanya rata disemen oleh pengusaha itu.

Lebih lanjut Mnk menambahkan, dulu anak anak sekolah SMPN 3 dan SMPN 4 kalau pulang sekolah berjalan diatas trotoar jalan, tapi sekarang mereka berjalan di bahu jalan umum, dan jika tidak hati- hati mereka bisa disenggol kenderaan baik roda dua maupun empat, kata Mnk. Dan membenarkan kalau air yang bau busuk dan menyengat hidung keluar dari dalam Bandar, bahkan sampai masuk kedalam rumah mereka.

Dan ini tanggung jawab siapa,kenapa dilakukan pembiaran dari pihak Pemko Padang, padahal mereka mengetahui memang benar adanya kasus pengecoran trotoar jalan dan bak control air ini. Nggak ngertilah saya dengan pejabat sekarang,.. kata Mnk sedikit merasa kesal, karena rumahnya juga sering digenangi air kotor dan bau busuk yang berasal dari Bandar yang tersumbat itu.

(Zainal.A.HS)

Pemko Harus Komitmen Dalam Keluarkan IMB

9/14/2017 11:12:00 PM Parlemen

MPA,(PADANG) - Kota Padang merupakan daerah yang rawan bencana salah satunya seperti banjir, untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, diminta konsekuen dalam merencanakan tata ruang untuk menjaga keseimbangan pembangunan di Kota Padang.

Hal ini disampaikan Wahyu Iramana Putra, Koordinator Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Padang Bidang Pendapatan dan Pembiayaan usai Pembahasan RAPBD Perubahan 2017 bersama Dinas PUPR di DPRD Padang.

Oleh karena itu, perencanaan yang matang terhadap tata ruang kota merupakan salah satu langkah dalam mengantisipasi bencana banjir agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Selain itu diminta agar Pemko juga harus memiliki komitmen dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan meningkatkan pengawasan terhadap bangunan yang akan didirikan.Sehingga tidak ada lagi bangunan yang mematikan sistem drainase maupun berdiri di atas fasilitas umum," ujarnya.

Kemudian dinas PUPR diharapkan untuk memasang setiap rencana pembangunan Kota Padang di setiap sudut kota itu. Sehingga masyarakat dapat melihat lokasi-lokasi yang memang bisa untuk mendirikan bangunan dan tidak mengganggu fasilitas umum," ujarnya.

Wahyu juga mengatakan dinas PUPR menargetkan pendapatan daerah dari IMB sebesar Rp14,11 miliar. Sehingga diharapkan dapat tercapai hingga akhir tahun. "Jika tidak tercapai maka akan berpengaruh terhadap APBD Perubahan 2017 yang disulkan," katanya.

Masyarakat, katanya juga harus diberikan sosialisasi dan kepastian terhadap pengurusan IMB oleh dinas terkait, lama waktu pengurusan dan hal lainnya yang berkaitan dengan IMB tersebut. (01)

Terkait Honor RT/RW, DPRD Ingatkan Janji Pasangan Walikota Padang

9/14/2017 10:47:00 PM Parlemen

MPA(PADANG) - Janji peningkatan dana operasional Kecamatan, Kelurahan, RW, RT, dan Garin Masjid/ Musholla sebesar 200 persen yang merupakan salah satu dari 10 Program Unggulan Walikota dan Wakil walikota Padang, Mahyeldi - Emzalmi ternyata hingga saat ini belum terpenuhi.

Hal itu diketahui dalam Rapat Pembahasan Anggaran Perubahan APBD Tahun 2017 Kota Padang antara Pansus II DPRD Padang Bidang Belanja Langsung bersama Pemerintah Kota Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD), Asisten, Bagian Pemerintahan serta Camat Sekota Padang di DPRD Padang.

Anggota Pansus II DPRD Padang Maidestal Hari Mahesa mengatakan dari awal menjabat selaku pimpinan di pemerintah kota, salah satu progul nya adalah peningkatan dana operasional Kecamatan, Kelurahan, RW, RT, dan Garin Masjid/ Musholla sebesar 200 persen.

Nah, dalam hal ini saya menanyakan sudah sampai berapa peningkatan dana untuk Operasional RT dan RW, semenjak beliau menjabat. Bahwa janjinya adalah 200 persen. Kita berharap janji dari pemerintahan Mahyeldi - Emzalmi bisa segera di penuhi, karena janji adalah hutang.

Bahkan sampai saat ini ada RT RW yang mengeluh, juga ada yang dananya telat penerimaan. Katanya belum ada peningkatan. Ini adalah janji pemerintah, karena masa jabatan tidak lama lagi. Kemudian jangan nantinya pas di 2018 di anggaran ini blow up langsung 200 persen. Tendensinya nanti beda lagi karena suasana Pilkada" pungkas Hesa.

Sementara Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Padang, Arfian Amhar menyebutkan, sepengetahuan kami bahwa untuk peningkatan dana operasional RT RW hingga saat ini di 2017 baru mencapai 75 persen.

Awalnya di 2014 untuk RT Rp.125ribu dan di 2017 sudah naik Rp.225 Ribu perbulan. Dan insha allah di 2018 sudah dianggarkan dimasing - masing kecamatan untuk dana operasional RT Rp.250 ribu dan RW Rp. 275 ribu perbulan. "Jadi di 2018 nanti sudah ada kenaikkan sebesar 100 persen, " ungkapnya.

Sementara Ketua Pansus II DPRD Pasang Helmi Moesim mengatakan, untuk dana operasional RT, RW saat ini dari pemerintah kota Padang yang dijanjikan sebesar 200 persen memang belum terpenuhi sebesar itu. "Namun kita ketahui kan sudah ada peningkatannya dari tahun ke tahunnya, " ujar Helmi Moesim.

"Ia juga mengatakan selaku anggota dewan di DPRD Padang yang mempunyai dapil masing - masing di setiap kecamatan, tentunya mendorong apa yang dijanjikan oleh Walikota dan Wakil walikota, Mahyeldi - Emzalmi dapat terpenuhi, selama itu dapat dipertanggung jawabkan, "ungkapnya.(01)