Mediaportalanda

Pemko Padang dan Panwaslu Tandatangani NPHD Pilkada

9/19/2017 09:24:00 PM Padang

MPA,(PADANG) - Setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Kepala Daerah (NPHD Pilkada) 2018 dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Padang melanjutkan penandatangan NPHD dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Padang. Penandatanganan dilakukan Walikota Padang Mahyeldi bersama Ketua Panwaslu Kota Padang Dorri Putra di ruang Bagindo Aziz Chan, Balaikota Padang, Selasa (19/9/2017).

Anggaran Panwaslu untuk Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018 berjumlah sebesar Rp 8 Milyar dengan rincian: Rp 1.897.294.000,- dianggarkan pada Perubahan APBD 2017 dan Rp 6.102.706.000,- pada APBD 2018.

"Dengan telah ditandatanganinya NPHD diharapkan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan agenda yang telah terencana. Panwaslu akan lebih mudah dalam pelaksanaan tugasnya karena sudah memiliki dana," kata Mahyeldi usai penandatanganan.

Walikota mengatakan, besaran anggaran untuk Pilkada mendatang diperkirakan mencapai Rp 55 milyar. Sebanyak Rp 37 milyar diantaranya untuk KPUD Kota Padang.

“Sisanya untuk Panwas, Kesbangpol, keamanan, dan lainnya,” sebut Mahyeldi.

Khusus untuk dana hibah bagi KPUD, saat ini sudah tersedia dana sebesar Rp 4 milyar. Sedangkan sisanya sebesar Rp 33 milyar akan dianggarkan pada APBD 2018.

Mahyeldi berharap agar Panwaslu memanfaatkan betul secara maksimal dana hibah yang diberikan. Juga diharapkan dapat mempertanggungjawabkan dengan baik anggaran yang diberikan dan menyelesaikan administrasi keuangan secara cepat dan tepat.

"Panwaslu agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, serta mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan," tukas Mahyeldi.

Berdasarkan data KPUD Padang, Pemilihan Walikota Padang 2018 digelar pada 27 Juni 2018. Sebelumnya dilakukan sejumlah tahapan.(DU/Zal/Joim)

Foto: Walikota Padang Mahyeldi menyerahkan NPHD Pilkada kepada Ketua Panwaslu Dorri Putra disaksikan Sekda Asnel.(01)

Dinkes dr.Feri Mulyani MoU dengan UNAND di Saksikan Walikota

9/19/2017 09:01:00 PM Padang

MPA,(PADANG), - Dinas Kesehatan Kota Padang dan Fakultas Kedokteran Unand Padang tandatangani kesepakatan kerja sama tentang lahan praktek,pengabdian masyarakat dan penelitian di ruang Bagd Aziz Chan, Balaikota Padang, Selasa (19/9).

Kesepakatan tersebut ditandatangani Kepala Dinkes Padang,dr. Feri Mulyani, M.Biomed, dekan Fakultas Kedokteran Unand Dr.dr.H. Wirsma Arif Harahap, SpB (K) Onk dan mengetahui Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP.

Kesepakatan perjanjian kerja sama kedua belah pihak tersebut dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta praktek kerja lapangan dan pengalaman belajar lapangan (PBL) yang diatur dalam UU RI no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kata Dekan Fakultas Kedokteran Unand Dr.dr.H. Wirsma Arif Harahap, SpB (K) Onk .

Sehubunbgan dengan itu, pelayanan kesehatan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas.

Dan peserta didik adalah mahasiswa yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Fakultas Keddokteran Unand pada program pendidikan dokter dan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Unand.

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini untuk meningkatkan kerjasama yang sinergis dalam rangka menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas. Dan sebagai acuan dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan (PKL) dan pengalaman belajar lapangan bagi dosen dan mahasiswa.

Kepala Dinkes Padang,dr. Feri Mulyani, M.Biomed, sebagai pihak pertama berkewajiban menyediakan lahan yang akan digunakan untuk PKL dan PBL, sesuai dengan fasilitas yang tersedia.

Bersama menunjuk dan menetapkan pembimbing lapangan (Clinical Instructure) sesuai dengan syarat menimalanya. Menentukan lokasi lahan tempat PKL, PBL. Kemudian memberikan hasil penilaian akhir PKL daqn PBL sesuai dengan format yang telah disepakati.

Terakhir memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa sesuai pula dengan objek /materi yang dibutuhkan.
Setelah itu Dekan Fakultas Kedokteran Unand Dr.dr.H. Wirsma Arif Harahap, SpB (K) Onk sebagai pihak kedua juga berkewajiban memelihara dan menjaga sarana /prasarana ataupun fasilitas yang dimanfaatkan untuk PKL dan PBL.Mengirimkan kalender akademik setiap tahun akademik.

Kerangka acuan PKL dan PBL serta bertanggung jawab atas dampak yang ditimbuklkan oleh pelaksanaan kegiatan yang tidak dikoordinasikan dengan pihak pertama, Dinas Kesehatan Kota Padang.

Terakhir menanggung biaya biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Dan perjanjian kerja sama tersebut selama tiga tahun. (tf/ir/fs).

Antisifasi Hoax, IKW Sumbar Bakal Dideklarasikan Sebagai Agen Perubahan Anti Hoax

9/19/2017 01:18:00 AM Padang

MPA,(PADANG) – Ikatan keluarga wartawan sumbar (IKW) dalam waktu dekat akan melakukan deklarasi sebagai Agen Perubahan Anti-Hoax,dan akan melakukan sosialiasi soal dampak negatif hoax. Deklarasi ini menanggapi maraknya peredaran berita palsu alias hoax di media sosial belakangan ini.

Kegiatan yang akan diadakan ini nanti diharapkan bisa menarik minat perhatian masyarakat,agar bisa menggunakan media sosial secara positif dan tidak menyebarkan berita palsu atau hoax," ujar Okdonal SH, praktisi hukum Sumatera Barat saat dijumpai,”selasa 19/9/2017

"Okdonal berharap,dengan adanya sosialisasi dari IKW Sumbar sebagai Agen Perubahan Anti Hoax nantinya, agar banyak yang akan tergerak untuk bergabung dengan IKW Sumbar dalam memerangi hoax di masa mendatang,bisa juga melalui media sosial, ormas, dan jalur-jalur lain

Disisi lain Taf Chaniago salah seorang anggota IKW mengatakan, inisiatif IKW Sumbar melakukan deklarasi sebagai Agen Perubahan Anti-Hoax dan sosialiasi soal dampak negatif hoax. awalnya bermula dari perlawanan netizen Tanah Air yang berupaya memerangi hoax secara sporadis.

Untuk mengantiifasi gerakan Hoax yang bergulir, maka IKW Sumbar sebagai Agen Perubahan Anti Hoax mulai melebarkan jangkauan melalui ranah media online,untuk kedepan nya, dengan melakukan kegiatan seperti sosialisasi dan workshop soal perlawanan terhadap hoax,”terang nya.

Ikatan Keluarga Wartawan Sumbar (IKW) sebagai Agen Perubahan Anti Hoax tersebar di seluruh indonesia, yang anggotanya aktif di media Online dan Fb media sosial,”ujar Taf Chaniago.

Lebih lanjut, Taf Chaniago menerangkan bahwa IKW Sumbar sebagai Agen Perubahan Anti-Hoax,nantinya di masing-masing daerah akan bergerak secara independen,”pungkas Taf Chaniago yang akrab disapa Om Taf oleh teman sejawad nya..(Thesya)