-->

Latest Post

MPA,PADANG - Presiden ke lima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengapresiasi sistem garis keturunan ibu (matrilineal) yang masih diterapkan oleh masyarakat Minangkabau sampai saat ini.

"Saya merasa tersanjung menerima gelar doktor kehormatan di Sumbar, salah satu daerah yang menerapkan sistem matriliner hak sampai saat ini," kata Megawati, dalam acara penerimaan gelar Doktor Honoris Causa bidang Politik dan Pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), di Padang, Rabu.

Ia menilai matrilinier itu adalah sistem kekerabatan yang memuliakan derajat seorang wanita.

Megawati juga menyampaikan kekagumannya kepada tokoh pergerakan perempuan asal Minangkabau Rohana Kudus, di samping nama-nama tokoh lain seperti Mohammad Hatta, KH Agus Salim, dan Sutan Syahrir.

Rohana yang hidup sezaman dengan R A Kartini, adalah pendiri surat kabar perempuan pertama di Indonesia, yang diberi nama "Sunting Melayu".

"Jika di Jawa ada RA Kartini dan Dewi Sartika, maka di bumi Minangkabau ada Rohana Kudus. Saya selalu bangga dengan kata-kata perempuan pertama," katanya.

Pada 1911, Rohana mendirikan Kerajinan Amai Setia sebagai wadah perempuan untuk belajar membaca, menulis, berhitung, dan mengasah keterampilan lainnya.

Ia juga meminta generasi muda Sumbar, terutama yang kuliah di UNP, meneruskan sejarah dan memunculkan tokoh-tokoh hebat seperti masa lalu.

Sebelumnya, Megawati menerima gelar Doktor Honoris Causa dari UNP, melalui rapat senat terbuka yang dilangsungkan di auditorium kampus.


Selain civitas akademika, penganugerahan gelar itu juga dihadiri oleh mantan Wakil Presiden Boediono, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala BIN Budi Gunawan, dan sejumlah pejabat teras utama serta mantan menteri lainnya. 

MPA,(SUMBAR) - Bank Nagari selaku bank mitra Pemprov Sumbar tak tinggal diam menghadapi era serba no-ntunai saat ini., Bank Nagari bekerja sama dengan Master Card untuk memfasilitasi transaksi non-tunai di luar negeri. Nantinya pemegang kartu debit Bank Nagari bisa bertransaksi di seantero global di gerai berlogo master card.
Kerja sama ini  sebagai langkah awal penerapan good gorvernument dean govermance dan sekaligus menindak lanjuti surat edaran mentri dalam negeri  No.910/1866/51-2017 tentang inflentasi transaksinon- tunai ini sebagai tidak lanjut Intruksi Presidin No 10/2016 tentang aksi pencegahan anti korupsi untuk kabupaten kota tahun 2016 -2017 hal  tersebut di ungkapkan Direktur Keuangan Bank Nagari M Irsyad saat menandatanganan nota kesepahaman tentang transaksi non-tunai dengan   Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Jumat (22/9).saat bersamaan juga di tanda tangani kerja sama dan penyerahan sebuah handpone sebagai media kerja kepada Refdiamond kabit penbendaharaan pengelolan keuangan daerah (DPKD) Sumbar dari Direktur keuangan Bank Nagari M.Irsyat.M Irsyat berharap dengan Handpone pelaksanaan Gerakan Nasional Non- tunai di pemerintahan inipara petugas bendahawan dan  dan pengelolakeuamgan daerah tak perlu lagi memegang uang dalam jumlah besar.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk lanyanan  pengelolaan non-tunai ini kami beri nama Nagari Cash Mangement.untuk transinya bisa mengunakan mesin ECD,kartu kredit,ATM dan mobil banking ,:jelasnya. Bank Nagari  siap melayani seluruh transaksi di lingkup Pemprov Sumbar secara non-tunai. Sejumlah peningkatan pelayanan transaksi non-tunai yang baru saja diluncurkan termasuk pembayaran pajak restoran dan hotel secara non-tunai dan e-Samsat yang bekerja sama dengan Polda Sumbar,”jelasnya.

"Selain itu, transaksi nontunai untuk retribusi parkir, kesehatan, kebersihan, belanja baik subsidi atau belanja pembangunan infrastruktur, dan termasuk belanja rutin, pegawai, modal, barang, dan jasa," kata Irsyad.

Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolan Rupiah, dan Informasi BI Sumbar Rihando juga menambahkan  dalam sambuatanya bahwa hingga Agustus 2017 ini sudah terdapat 25 penerbit uang elektronik (e-money), baik oleh bank dan nonbank. Ia mendorong Bank Nagari untuk ikut menerbitkan e-money untuk memudahkan transaksi nontunai para nasabah di Sumatra Barat.

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno dalam dalam sambutanya juga mengatakan ,” Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) akan adakan  kampanye transaksi nontunai melalui seluruh perangkat pemerintah. Rencananya, per 1 Januari 2018, seluruh intansi di lingkungan Pemprov Sumbar akan bertransaksi secara nontunai. Transaksi nontunai akan semakin digemari. Masyarakat umum juga akan menggunakan transaksi nontunai.

Irwan menilai,mengatakan nasabah dimudahkan, bank juga diuntungkan,"penggunanaan transaksi nontunai akan memperkecil ruang penyelewenangan anggaran karena seluruh transaksi akan tercatat dengan baik dalam sistem.

Gerakan non-tunai  akan diterapkan di pemerintah kabupaten/kota. Meski begitu, Irwan menilai penerapan kebijakan transaksi nontunai di level kabupaten dan kota bisa dilakukan bertahap sejak September 2017 ini. Hal ini lantaran pihak Pemda dan Bank Nagari selaku penyedia layanan perbankan juga harus melengkapi infrastruktur teknologinya. Melalui Surat Edaran (SE) nomor 910 tahun 2017,

Kementerian Dalam Negeri memang mewajibkan seluruh Pemda menerapkan transaksi nontunai pada 2018 mendatang."Yang terbantu nontunai bukan hanya konsumen namun juga perbankan. Transaksi nontunai menguntungkan Bank Nagari, melalui dana yang mengendap," katanya.

PemprovSumbarakan mengumpulkan seluruh bendahara instansi di level provinsi dan kabupaten/kota agar bisa menerapkan transaksi nontunai dalam setiap aktivitas keuangannya. Irwan juga meminta Bank Nagari untuk memastikan sistem informasi teknologi (IT) yang bisa melayani lalu lintas transaksi yang bakal melonjak nantinya. Salah satunya dengan memperbanyak mesin EDC (electronic data capture) untuk memfasilitasi nasabah dalam bertransaksi dengan kartu debit Bank Nagari. Kalau nggak berbenah, nasabah Bank Nagari akan lari ke bank lainnya," ujar

MPA,(PADANG) - Setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Kepala Daerah (NPHD Pilkada) 2018 dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Padang melanjutkan penandatangan NPHD dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Padang. Penandatanganan dilakukan Walikota Padang Mahyeldi bersama Ketua Panwaslu Kota Padang Dorri Putra di ruang Bagindo Aziz Chan, Balaikota Padang, Selasa (19/9/2017).
Anggaran Panwaslu untuk Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018 berjumlah sebesar Rp 8 Milyar dengan rincian: Rp 1.897.294.000,- dianggarkan pada Perubahan APBD 2017 dan Rp 6.102.706.000,- pada APBD 2018.
"Dengan telah ditandatanganinya NPHD diharapkan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan agenda yang telah terencana. Panwaslu akan lebih mudah dalam pelaksanaan tugasnya karena sudah memiliki dana," kata Mahyeldi usai penandatanganan.
Walikota mengatakan, besaran anggaran untuk Pilkada mendatang diperkirakan mencapai Rp 55 milyar. Sebanyak Rp 37 milyar diantaranya untuk KPUD Kota Padang.
“Sisanya untuk Panwas, Kesbangpol, keamanan, dan lainnya,” sebut Mahyeldi.
Khusus untuk dana hibah bagi KPUD, saat ini sudah tersedia dana sebesar Rp 4 milyar. Sedangkan sisanya sebesar Rp 33 milyar akan dianggarkan pada APBD 2018.
Mahyeldi berharap agar Panwaslu memanfaatkan betul secara maksimal dana hibah yang diberikan. Juga diharapkan dapat mempertanggungjawabkan dengan baik anggaran yang diberikan dan menyelesaikan administrasi keuangan secara cepat dan tepat.
"Panwaslu agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, serta mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan," tukas Mahyeldi.
Berdasarkan data KPUD Padang, Pemilihan Walikota Padang 2018 digelar pada 27 Juni 2018. Sebelumnya dilakukan sejumlah tahapan.(DU/Zal/Joim)

Foto: Walikota Padang Mahyeldi menyerahkan NPHD Pilkada kepada Ketua Panwaslu Dorri Putra disaksikan Sekda Asnel.(01)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.