Mediaportalanda

Dedi Henidal, Salah persepsi bila mengatakan Dishub atau Pemko Padang Tutup operasional GO-JEK

9/25/2017 10:13:00 AM Padang

MPA,(PADANG) - Terkait penutupan kantor Gojek, Pemko Padang melalui Dinas Perhubungan menegaskan tidak pernah melakukan penutupan tersebut. Kenyataannya adalah penutupan dilakukan sendiri oleh pihak Go-Jek dengan pernyataan di atas kertas dan disaksikan sejumlah pihak.

"Tidak ada kewenangan Dinas Perhubungan menutup kantor. Itu bukan gawe kami. Penutupan kantor dilakukan Go-Jek karena belum mengantongi izin gangguan dari dinas terkait," tegas Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Dedi Henidal saat ditemui di kantornya, Senin (25/9/2017).

Dedi mengatakan, penutupan kantor gojek tidak otomatis menghentikan beroperasinya angkutan roda dua berbasis aplikasi online tersebut. Pihak Dishub juga tidak melakukan pelarangan secara resmi karena memang masih mempertimbangkan UU dan peraturan yang belum mengatur ojek secara spesifik.

UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, mengatur untuk angkutan penumpang umum. Jenis kendaraan yang digunakan adalah mobil penumpang dan mobil bus sehingga sepeda motor tidak diperuntukkan sebagai angkutan penumpang umum.

"Jika UU dan peraturan yang mengatur ojek ini belum ada bagaimana dapat mengeluarkan izin operasional dari Dishub atau dalam hal ini Kemenhub," ulas Kadis didampingi Sekretaris Dishub Yudi Indra Sani.

Selanjutnya, Kadis menyebut, bukan saja penutupan kantor, bahkan penutupan basis aplikasi atau situs ojek bukan kewenangan Dishub. "Salah persepsi bila mengatakan Dishub atau Pemko Padang menutup operasional Gojek," tegas Dedi.

Terkait izin gangguan untuk kantor yang diajukan pihak Gojek belum dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Pembangunan pada Dinas PMPTSP Heni Puspita mengatakan, izin tersebut belum dikeluarkan. Itu karena kewajiban membayar retribusi belum dipenuhi pihak Gojek.

"Izin belum dikeluarkan karena yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban membayar retribusi sebesar 1 juta ," kata Heni.

Adapun penutupan kantor Gojek disaksikan beberapa pihak. Pernyataan itu dituangkan di atas kertas dengan tanda tangan saksi dan Robby Sanggra selaku City Head PT Go-Jek Indonesia Padang tertanggal 20 September 2017.(*)

Wahyu, Penutupan Kantor Go-Jek bukan Solusi

9/25/2017 09:51:00 AM Parlemen

MPA,(PADANG) - Penutupan kantor Go-Jek di Kota Padang oleh pemko bukanlah solusinya. Sebab meskipun ditutup atau tanpa kantor sekalipun yang namanya aplikasi online tetap akan bisa beroperasi.

"Hal ini dikarenakan belum adanya aturan dan payung hukum untuk angkutan roda dua yang mengatur dan tidak ada undang - undangnya, " kata Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra.

Jadi bukan kewenangan pemko juga menutupnya, karena belum ada payung hukumnya. Jangankan ojek online, sedang ojek pangkalan saja susah ditertibkan.

"Menurutnya dengan ditutup atau tidaknya kantor Go-Jek dimana mereka tetap bisa beroperasi. Namun dengan adanya keberadaan kantor tentunya mereka dapat teroganisir, sehingga jika masyarakat bisa minta pertanggungjawaban jika terjadi hal yang tak di inginkan, " katanya.

Sementara menurut anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Zakaria Latif dengan kehadiran transportasi Go- Jek justru membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan transportasi murah kepada warga kota.

Akan tetapi kalau berharap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Gojek, terangnya, itu tidak akan memungkinkan. Alasannya, transportasi bukan sumber PAD bagi Kota Padang.

"Transportasi itu bukan sumber PAD bagi Kota Padang. Tidak ada PAD di transportasi. Pasalnya sarana transportasi itu adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya Ketua Komisi III ini.

Jadi, jangan kita berharap, dengan adanya Go-Jek ada pemasukan bagi pemerintah kota. Ya tentu tidak bisa, kita hanya bisa tertibkan dan itu boleh.

"Kapan perlu gratiskan mobil semuanya. Seperti di Jakarta, ada yang gratis. Naik Busway bayar Rp3 ribu, kemana-mana bisa. Naik Kereta Api bayar Rp3 ribu, kemana-mana bisa. Tambah diskon lagi," jelasnya.

Pemerintah kota harusnya bersyukur dengan adanya Go-Jek, model transportasi murah bagi warga kota. Artinya, masyarakat telah membantu pemerintah menyediakan pelayanan transportasi. Ya harus kita bersyukur. Go-Jek itu kan meringankan beban pemerintah juga. Seharusnya pemerintah yang menyiapkan sarana transportasi untuk masyarakat, sekarang sudah ada masyarakat yang membantu.

"Ia mengatakan, Go-Jek sebenarnya lebih bagus dibanding model transportasi lain. Pasalnya, ojek online itu terdaftar, terdata, praktis dan mudah dilacak. Beda halnya dengan ojek pangkalan pada umumnya, susah untuk melacaknya, pelayanan serta tarifnya pun asalan saja, "ungkapnya. (PPWI).(*)

Lencana Emas Bhakti Tani Nelayan Andalan 2017, Disematkan Ke Wako Padang

9/23/2017 05:18:00 PM Padang

MPA,(PADANG) – Berkat mampu mengembangkan pertanian dan perikanan, serta memotivasi petani dan nelayan, akhirnya Walikota Padang disematkan lencana emas. Lencana emas bhakti tani nelayan andalan 2017 disematkan di dada H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo dalam acara KTNA Expo dan rembug utama dalam rangka hari jadi KTNA ke-46 di Jogjakarta, Jumat (22/9).

Lencana emas tersebut disematkan oleh Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Indonesia Winarno Tohir disaksikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran di JEC Jogjakarta. Dalam acara penyematan lencana emas itu, Walikota Padang satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang mendapat penghargaan tersebut. Hal ini tentu membuat Walikota Padang menjadi panutan bagi orang banyak.

“Terimakasih kepada Ketua KTNA. Penghargaan ini berkat sinergi antara kita di Kota Padang dalam rangka untuk mengembangkan pertanian dan nelayan,” ujar Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo usai disematkan lencana.

Menurutnya, penghargaan ini akan memotivasi dalam melakukan penguatan kepada nelayan dan petani. Seperti yang disampaikan oleh Mentan pada cara tersebut, pemerintah wajib memberi penguatan kepada petani dan nelayan.

“Sebab kita bergantung kepada hasil pertanian dan dari nelayan,” sebut Mahyeldi didampingi Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Syaiful Bachri, Kabag Humas Imral Fauzi, serta Kabag Umum Alfiadi.

Diceritakan Mahyeldi, cukup banyak yang tidak percaya jika Kota Padang punya lahan pertanian yang mencukupi. Sebanyak sepertiga kawasan di Kota Padang didiami oleh penduduk. Selebihnya lagi ditanami sawah dan lainnya.

“Oleh sebab itu kita akan buka lahan baru hingga puluhan hektar. Ini dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan lahan karena desakan jumlah penduduk yag terus bertambah,” jelas Walikota yang merupakan jebolan Fakultas Pertanian Universitas Andalas itu.

Lahan baru ini diharapkan akan dapat menyeimbangkan segalanya. Pertanian pun akan lebih terjamin.

“Harapan kita ke depan bagaimana agar bisa memodernisasi pertanian,” jelasnya.

Terbatasnya lahan di Kota Padang membuat pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat tak tercukupi. Walikota memyebut bahwa ke depan pihaknya akan meningkatkan teknologi sehingga pangan mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Perguruan tinggi kita harapkan dapat bersinergi dengan Pemko Padang untuk meningkatkan semuanya,” kata Mahyeldi.

Disinggung tentang kesiapan Kota Padang (Sumatera Barat) sebagai tuanrumah Penastani pada 2020 mendatang, Walikota Padang mengaku terus melakukan kesiapan. Pemerintah Kota Padang menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar kegiatan tersebut dapat berjalan sukses nantinya. Bahkan ke depan, Pemko Padang akan melakukan studi tiru ke daerah yang telah sukses menggelar Penastani sebelumnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran dalam pidatonya mengajak seluruh daerah untuk terus mengggalakkan program pemerintah yakni menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.Petani dan nelayan sangat diharapkan mampu berperan serta aktif dalam mewujudkan itu semua.

“Diharapkan juga KTNA dapat mengawal setiap program Kementerian Pertanian,” sebutnya.

“Dan mimpi besar kita itu menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045 mendatang,” bebernya lagi.

Dalam kesempatan itu, juga hadir Ketua Komisi IV DPR-RI Edi Prabowo. Serta anggota Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto. Keduanya bersalaman dengan Walikota Padang dan mengucapkan selamat atas penghargaan yang diraih. Bahkan setelah itu, Edi Prabowo dan Titiek Soeharto meninjau stand pameran pertanian milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang.

Pada KTNA Expo itu, sejumlah daerah di Indonesia ikut sebagai peserta pameran. Berbagai hasil tani dipajang dan dipamerkan kepada seluruh pengunjung. Stand milik Pemprov Sumbar dan Pemko Padang menampilkan hasil pertanian yang ada. Seperti cabai, alpukat, bawang, serta makanan olahan dari hasil pertanian.