-->

Latest Post


                                                      Foto/Ilustrasi


JAKARTA - Usulan agar Setya Novanto diberhentikan sementara dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar terus mendapat dukungan. 

Setelah Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), kini dukungan itu dari politikus senior Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari. Dia menilai usulan tersebut sudah tepat. 

"Saya rasa penyelesaian hal itu sudah diusulkan dengan sangat tegas oleh Yorrys Raweyai jauh-jauh hari," ucap Hajriyanto kepada SINDOnews, Rabu (27/9/2016).

Bahkan, kata dia, Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Yorrys Raweyai itu sempat mengusulkan agar menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Saya rasa Yorrys benar dan tepat dengan usulannya itu," ujar mantan Wakil Ketua MPR ini.

Dia mengakui kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) merupakan masalah pribadi Setya Novanto.

"Tapi implikasinya kan organisasi, seperti menurunnya elektabilitas," ungkapnya

Menurut dia, usulan agar Setya Novanto diberhentikan sementara dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum itu harus diselesaikan secara organisasi.

"Menurut saya usulan Yorrys itu sudah bagus. Tetapi kalau memang kesepakatan rapat pleno adalah dengan rekomendasi seperti itu ya coba saja ditempuh," katanya.

Dia menambahkan, banyak cara dan beragam jalan bisa dilakukan. Dia mengatakan, Partai Golkar punya pengalaman panjang bagaimana menyelesaikan persoalan internalnya.

"Saya setuju saja apa pun cara yang ditempuh. Yang penting Partai Golkar dapat diselamatkan," katanya.

Ada pun usulan itu merupakan rekomendasi tim kajian elektabilitas Partai Golkar. Mereka yang terlibat dalam tim kajian itu adalah Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai dan Koordinator bidang Kajian Strategis Lodwik Paulus.









Sumber Sindonews


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Provinsi Kalimantan Timur, Rita Widyasari sebagai tersangka korupsi.

Sebelum terjerat kasus korupsi hingga berstatus tersangka, kehidupan putri mantan Bupati Kukar almarhum Syaukani Hasan Rais bergelimang pujian.

Sebut saja program Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja). Gerbang Raja yang menjadi andalan pemerintahan Rita dipuji karena mampu membawa Pemerintah Kukar lebih baik.

Tercatat, kajian Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyimpulkan Gerbang Raja berhasil menjadikan pengelolaan dana APBD tahun 2011 Kukar lebih efisien.

Bahkan Ketua Lembaga Kajian Kebijakan dan Otonomi Daerah DPD KNPI Efri Novianto pada tahun 2012 menilai kinerja Pemkab Kukar pada tahun anggaran 2011  baik. Hal itu berdasarkan atas  realisasi anggaran kegiatan dengan serapan rata-rata mencapai 70,18%.

Tidak hanya berparas cantik. Rita memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Setidaknya itu terlihat dari gelar pendidikan termasuk titel PhD yang berderet di depan dan belakang namanya.

Rita sukses mengantarkan dirinya sebagai kepala daerah perempuan pertama di pulau Borneo. Dia terpilih selama dua periode secara berturut turut (2010-2015 dan 2016-2021).

Perempuan kelahiran tahun 1973 ini juga dianggap memiliki gaya kepemimpinan tegas. Berbagai anugerah penghargaan pun diraihnya. Salah satunya penghargaan Satyalancana Karya Bhakri Praja Nugraha dari Presiden.

Rita juga dinobatkan sebagai salah satu inspirator Pembangunan Daerah Tahun 2017. Nama Rita menjadi salah satu dari 21 kepala daerah inspirator pembangunan daerah se-Indonesia.

Penghargaan yang diterbitkan Pusat Kajian Keuangan Negara diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Rita juga dinobatkan sebagai tokoh utama Penggerak Koperasi Nasional tahun 2017. Melalui Kementerian Perindustrian RI, dia meraih Upakarti dari Presiden Joko Widodo.

Di dunia internasional, Rita pernah menyandang Woman Icon Of The Year tahun 2016. Penghargaan Internasional Global Leadership Awards 2016 diberikan majalah bisnis Malaysia yang bekerja sama dengan American Leadership Development Association (ALDA).

Majalah Men’s Obsession edisi Agustus 2016 juga memilihnya sebagai salah satu dari 70 tokoh berpengaruh di Indonesia. Prestasi terbaru Rita, yakni mengemban mandat sebagai Bendahara Umum SEA Games 2017 di Kuala Lumpur lalu.

Di arena politik, Rita yang terpilih Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur (2016-2019) telah dipersiapkan maju sebagai calon gubernur (cagub) Kaltim periode 2018-2023.


Pada Selasa (26/9/2017), publik dikejutkan dengan penetapan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi. 

Rita diduga menerima gratifikasi Perijinan Perkebunan dan Pembangunan Mall Citra Gading.  "Ya (tersangka-red), "ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Dalam penggeledahan di sejumlah titik di Kukar, tim KPK telah menyita sejumlah alat bukti, diantaranya kendaraan sejumlah mata uang asing,









Sumber Sindonews

MPA,(PADANG) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 setelah perubahan menjadi total Rp6,4 triliun lebih. Terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp6,132 triliun dan Belanja Daerah sekitar Rp6,357 triliun.

Penetapan perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 itu dilakukan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (26/9). Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Raflis, membacakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD menyebutkan, secara konkrit tidak terjadi perubahan pada sisi pendapatan daerah.

"Namun demikian, Badan Anggaran tetap mendorong kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penerimaan dari pos-pos pendapatan yang ada," kata Raflis.

Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,063 triliun, terbesar dari sektor pajak daerah sebesar Rp1,543 triliun lebih. Kemudian dari Dana Perimbangan sebesar Rp3,994 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp75,8 miliar lebih.

Sementara, dari sisi belanja daerah dialokasikan sekitar Rp6,357 triliun. Anggaran sebesar itu terdiri dari Belanja Tidak Langung (BTL) sebesar Rp3,971 triliun lebih, terbesar untuk belanja pegawai sebesar Rp2,241 triliun lebih. Sedangkan untuk belanja langsung dialokasikan sebesar Rp2,385 triliun lebih.

Dari sisi pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan daerah sebesar Rp297 miliar lebih dan pengeluaran daerah Rp73 miliar. Pengeluaran pembiayaan tersebut antara lain peyertaan modal pemerintah kepada PT Bank Nagari sebesar Rp50 miliar, PT Jamkrida Rp10 miliar dan PT Askrida sebesar Rp13 miliar.


Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim dihadiri Gubernur Sumatera barat Irwan Prayitno. Penetapan Perda APBD perubahan tahun 2017 dilakukan setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi.




(Ar)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.