Mediaportalanda

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, sampai kapan pun TNI akan tetap setia, menjunjung tinggi dan memegang teguh sumpah prajurit yang berdasarkan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Gatot juga mengatakan, Pancasila sudah melekat erat di jiwa maupun raga prajurit.  

"Politik TNI adalah politk negara, politik yang diabdikan bagi tegak dan kokohnya NKRI, yang di dalamnya terangkum ketaatan pada hukum, sikap yang mengedapankan kepentingan rakyat di atas kepentingan mana pun serta taat kepada atasan yaitu Presiden RI yang dipilih oleh rakyat secara sah sesuai kontitusi," ujarnya pada acara peringatan HUT ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10). 

Tidak hanya itu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini kembali menegaskan kesetiaannya kepada Presiden dan NKRI. "Sekali lagi, jangan pernah ragukan kesetiaannya TNI," katanya.

Sebelumnya pada acara yang sama, Presiden Joko Widodo menegaskan TNI adalah milik seluruh rakyat yang bertugas menjaga keutuhan nasional.

Jokowi pun mengutip ucapan pesan Jenderal Besar Sudirman terkait jati diri TNI yang dinilainya masih relevan untuk masa kini dan yang akan datang bahwa politik tentara adalah politik negara.

Politik TNI, sambung dia, politik negara dan loyalitas tentara hanyalah loyalitas untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sumber Sindonew

MPA,PADANG - Selaku anggota dewan tentunya perlu memperjuangkan aspirasi masyarakat guna terciptanya pembangunan yang merata baik itu sarana infrastruktut, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Hal ini dikatakan anggota DPRD Kota  Padang Muzni Zen dari Fraksi Gerindra Dapil II Kecamatan Kuranji – Pauh  mengatakan, selaku anggota dewan kita wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan kita menjadi seorang anggota dewan tentunya tak terlepas dari masyarakat itu sendiri.

Muzni Zen mengatakan kita di DPRD ada yang namanya pokok pikiran (Pokir) dewan. Dimana melalui pokir inilah kita dapat membantu pembangunan yang mana juga tak terlepas juga dari Pemko Padang. Namun dalam hal ini kita tentunya lebih fokus pada dapil masing - masing ," kata anggota dewan dua periode ini, Senin (2/10).Selaku wakil rakyat kita tentu wajib mengunjungi masyarakat di dapil kita masing - masing, disanalah fungsinya kita selaku anggota DPRD turun melihat secara langsung apa permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Kunjungan ini malui reses yang dilaksanakan tiga kai dalam setahun yakni pada istirahat masa sidang I, II, dan III.

Dikatakan Muzni Zen ntuk 2017 sendiri, kita di DPRD sudah melakukan dua kali reses dan tinggal sekali lagi di akhir tahun ini. Alhamdulillah setiap agenda reses saya terus melakukan kunjungan ketengah masyarakat. Ia juga menegaskan, sebagai anggota dewan, terutama kader Partai Gerindra yang mendapat instruksi dari pimpinan pusat, ia senantiasa mengambil jatah reses untuk turun langsung ke daerah pemilihan.Hal ini sangat perlu dilakikan guna menampung aspirasi yang nantinya akan kita perjuangankan di badan anggaran dan pemerintah kota dan nantinya pokir ini akan dititip di kegiatan OPD atau dinas terkait ,seperti Dinas PU, Dinas Pendidikan, di Kesra.

Saya selaku anggota di DPRD Padang di tahun 2017 ini ada dana pokir sebesar Rp.1,5 miliar, inilah yang akan kita perjuangkan di dapil II Kecamatan Kuranji - Pauh melalui kegiatan reses. Muzni juga mengungkapkan bahwasanya pokir di 2018 nanti meningkat sebesar Rp.2,5 miliar, '' ungkap Sekretaris Fraksi Gerindra ini.Masyarakat diminta membuatkan proposal mana - mana yang urgent yang sangat patut untuk direalisasikan. Proposal ini bisa diberikan melalui lurah, camat dan nanti akan kita perjuangkan di DPRD Padang. Prosesnya juga ada melului musrembang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Inilah nantinya yang akan kita kawal bagaimana agar aspirasi di dapil kita dapat segera terealisasikan.

Selain itu disampaikan, untuk 2017 ini terang Muzni , apirasi atau pokirnya sudah terealisakan  85 persen. Pada Dapil II Kecamatan Kuranji - Pauh ada beberapa titik yang sudah terealisasikan, seperti di Taruko III Kelurahan Gunung Sarik untuk betonisasi jalan sudah bagus semuanya, lalu di Jalan Salak Raya Perumahan Belimbing, kemudian ada beberapa  pembangunan masjid dan mushalla yang saya kucurkan dari  dana aspirasi tersebut, " terangnya.

Muzni Zen menambahkan bahwa masih ada satu tempat  lagi yang belum di kerjakan oleh pemko. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan penempatan anggaran yang masuk di Bapeda. "Alhamdulillah ini bisa diatasi dan sudah masuk anggaran perubahan di akhir tahun ini kita kerjakan. (*)

MPA,PADANG - Anggota DPRD Padang ,Maidestal Hari Mahesa menegaskan, fraksi PPP dan dirinya tegas menolak permintaan dana tambahan untuk kegiatan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 yang bakal digelar di Kota Padang.

Hal itu karena melihat anggaran yang ada, ditumpangkan pada kegiatan lain. Kegiatan itu sebetulnya kegiatan Da'i internasional, semetara ditumpangkan pada Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) untuk perlombaan qasidah rebana tingkat nasional.

"Silahkan bagi fraksi lain setuju, yang jelas saya pribadi dan Fraksi PPP menolak ini, "tegas Ketua DPD PPP Kota Padang ini usai paripurna.

Hal yang tidak mungkin kita lakukan. Mana mungkin anggaran dan kegiatan dipakai atau dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian anggarannya diminta lagi. Pasalnya, anggaran dipakai dan kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian anggarannya dimintakan lagi. 

Apalagi pelaksanaan kegiatan Pertemuan Da'i Internasional dan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22, waktunya berbeda. Pertemuan Da'i Internasional dilaksanakan tanggal 11-20 Juli 2017, sedangkan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 baru akan dilaksanakan pada tanggal 18-25 November 2017 nanti. Berapa bulan jaraknya?. "Itukah namanya satu rangkaian kegiatan?, yang benar sajalah, "kata Hesa.

Kita mempertanyakan bagaimana  sistem penganggarannya. Terlihat banyaknya pemborosan anggaran yang tak masuk logika pikiran kita dan penuh kebohongan. 

"Anda bayangkan, dana penginapan masa 1 harinya sampai Rp5,5 juta per malam. Dan diajukan 4 malam. Pejabat negara mana yang akan menginap sampai 4 hari. Paling kalau yang hadir presiden sekalipun datang pagi, sorenya sudah balik lagi," ujarnya.

Lebih lanjut sebutnya, yang jadi pertanyaan satu lagi untuk kegiatan qasidah rebana ini, ironis nya kita tidak diberikan laporan, ada berapa banyaknya sumbangan dari pihak ketiga kepada pemko dan panitia pelaksana. "Mana sumbangan pihak ke tiga?. Apakah tidak ada satu pun lembaga, perusahaan, BUMN, BUMD yang menyumbang?. Apakah dana sumbangan pihak ketiga tersebut masuk kantong oknum?," ujarnya.

"Sedangkan untuk kegiatan lomba 17 Agustusan saja pasti adalah pihak - pihak yang ikut berpartisipasi menyumbang dana, apalagi ini kegiatan besar tingkat nasional, "katanya.

Hesa menambahkan, kalau Pemerintah Kota Padang mau dana tambahan untuk kegiatan tersebut, maka sampaikan terlebih dahulu laporan keuangan kegiatan tersebut kepada DPRD. Lagian, dimana-mana pemko selalu menyampaikan kepada rakyat, kita keterbatasan anggaran. Namun kegiatan ini dinilai menghamburkan uang rakyat hanya demi sebuah pretise dan kegiatan serimonial, " ujarnya.

Sementara itu banyak hal lagi anggaran yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sarana prasarana, seperti untuk penanganan banjir, bidang pendidikan yang mobilernya banyak parah, bidang kesehatan yakni puskesmas dan pustu yang masih jauh dari layak untuk pelayanan kepada masyarakat, mestinya hal ini harus di perhatikan lebih serius lagi.

"Dalam hal ini kami Fraksi PPP DPRD Kota Padang wanti - wanti supaya tidak ingin nantinya kegiatan ini tersangkut persoalan hukum. Yang menurut pandangan fraksi PPP, sebut Hesa bertentangan dengan aturan " tutupnya.(*)