Mediaportalanda

Asier Illarramendi Pertahankan Rekor Tak Terkalahkan Spanyol di Kualifikasi Piala Dunia 2018

10/10/2017 12:34:00 AM Olahraga

JERUSALEM - Timnas Spanyol mengakhiri laga Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa dengan hasil yang mengesankan. Bertanding di Teddy Stadium, Selasa (10/10/2017) dini hari WIB, tim polesan Julen Lopetegui menang dengan skor tipis 1-0 atas Israel.

Satu-satunya gol yang tercipta di laga ini dicetak oleh Asier Illarramendi pada menit 76. Berawal dari kesalahan yang dilakukan pemain bertahan tuan rumah dalam mengantisipasi bola sepak pojok Spanyol, gelandang bertahan itu melepaskan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti yang tak mampu dibendung kiper Israel.

Pada pertandingan ini Spanyol sengaja membuat perubahan dengan memberikan 10 pemain kesempatan untuk unjuk kebolehan. Ini bukan semata-mata meremehkan kemampuan sepak bola Israel melainkan pelatih Lopetegui ingin melihat seberapa besar peran pemain pelapisnya tersebut.

Pasalnya, timnas Spanyol sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2018 sebagai juara Grup G. Tapi anak asuh Lopetegui mampu membayar kepercayaan sang pelatih dengan menjaga rekor tak terkalahkan di Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2018.

Keberhasilan ini telah menempatkan nama Lopetegui sebagai pelatih kedua Spanyol yang sukses menjaga rekor tak terkalahkan dalam 14 pertandingan pertamanya selama menangani tim Matador. Sebelumnya ada Luis Aragones yang pernah mendulang prestasi tersebut.

Bagi Spanyol, tampil di Rusia tahun depan akan jadi penampilan ke-11 mereka di turnamen sepak bola paling prestisius di dunia sejak 1974. Hanya ada dua tim nasional yang memiliki catatan lebih banyak dari tim Matador, yakni Jerman dan Brasil.

Sumber SindoNews

Perindo Jadi Partai Pertama Daftar ke KPU, HT: Disiplin Kunci Keberhasilan

10/09/2017 11:56:00 PM nasional

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi menjadi partai pertama yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2019.

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menyebut kesuksesan partainya jadi yang pertama mendaftar ke KPU adalah buah dari disiplin yang telah dilakukan dalam menghimpun data kepengurusan dan keanggotaan.

"Disiplin itu adalah salah satu kunci keberhasilan," ujar HT saat memimpin rombongan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)," dikutip dari SindoNews Senin (9/10/2017).

HT menceritakan disiplin ini yang dijalankan dengan baik oleh Sekjen dan jajarannya. Khususnya ketika dirinya meminta agar pendaftaran Perindo bisa dilakukan sehari pasca ulang tahun yang dirayakan 8 Oktober. "Ternyata betul-betul ditepati," kata HT.

HT pun bersyukur memimpin partai dengan jajaran yang disiplin dan berkomitmen dengan tugas yang dibebankan. "Karena tanpa disiplin sulit bagi kita mewujudkan cita-cita Indonesia bersama," tambah HT.

APAK Dan Organda Desak DPRD Sumbar Tanggapi Aspirasi Penghentian Operasional Angkutan Berbasis Online

10/09/2017 09:37:00 PM Parlemen

MPA,PADANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menampung aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Angkutan Kota (APAK) Padang dan DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumbar sekaitan dengan masalah angkutan berbasis online di ruang rapat gedung DPRD, Rabu (19/10/2017).

Dalam hearing yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim itu, masyarakat yang tergabung dalam kedua asosiasi itu mengeluh, meminta DPRD Sumbar untuk menjembatani penghentian operasional angkutan berbasis online yang mereka nilai ilegal.

Turut hadir dalam hearing tersebut Ketua Komisi IV, M.Nurnas beserta anggota komisi IV, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Kasat Lantas Polresta Padang, dan Sekretaris DPRD (Sekwan).

Pengurus APAK, Syamsul dikesempatan itu mendesak,dan meminta pada DPRD Sumbar untuk segera menghentikan operasional angkutan berbasis online, karena selain operasional angkutan berbasis online itu illegal, juga berdampak pada penurunan pendapatan angkutan konvensional selama ini.

“Angkutan berbasis online begitu mudah dan bebasnya berkeliaran beroperasi tanpa ada izin di dari perhubungan, uji KIR, Pajak dan sebagainya. Sementara angkutan konvensional harus memiliki izin dan kelengkapan surat-surat terlebih dahulu baru bisa beroperasi,” ungkapnya.

Ia menegaskan, kondisi itu tak bisa dibiarkan begitu saja, dan perlu tindakan nyata dari dinas dan instansi terkait. “Semestinya seperti pepatah Minang, Lama dek awak katuju dek urang( hendaknya menyenangkan semua pihak),” tegas Syamsul.

Sementara Organda Sumbar, Darwin Noer meminta pemerintah tidak ambivalen terhadap merebaknya operasional angkutan berbasis online. Menurutnya, pemerintah sendiri sudah punya payung hukum yang jelas terkait hal itu, yakni Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, karenanya pemerintah tidakperlu ragu-ragu. “Untuk itu kita berharap, jika belum ada regulasi yang mengatur taxi online dan sejenisnya, maka pemerintah harus segera menghentikan operasionalnya,” tegasnya.

Menanggapi harapan APAK dan DPD Organda Sumbar tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Amran menyambut baik aspirasi asosiasi dan berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Kota Padang dan tingkat yang lebih tinggi. Menurutnya, sejak enam bulan terakhir, pihaknya telah menyikapi persoalan itu, namun terbentur dengan aturan yang belum ada. “Dari informasi yang diterima pihaknya, pemerintah akan mengeluarkan regulasi terkait persoalan angkutan berbasis online pada 1 November mendatang,” terang Amran.

Kasat Lantas Polresta Padang, AKP Asril Prasetya di kesempatan itu mengapresiasi aspirasi asosiasi yang disampaikan secara tertib, dan sesuai aturan main yang ada. Apalagi hal itu dilindungi dan dibolehkan. “Sampaikanlah aspirasi kapan saja,namun tetap menjaga ketertiban. Kita tidak ingin terjadi benturan dengan aparat penegak hokum,” urainya.

Terakhir terkait aturan penindakan terhadap angkutan berbasis online, pihaknya hingga kini masih menunggu payung hukum. “Jika nanti sudah keluar peraturan menteri perhubungan (permenhub), kita segera melakukan penindakan. Namun karena aturan itu belum ada, kepolisian berada dalam posisi menunggu,” tukas Asril.

Terkait aspirasi kedua asosiasi itu, tanggapan juga disampaikan Ketua Komisi IV, M.Nurnas, disusul Anggota Komisi IV, Albert Hendra Lukman dan Mochlasin.