-->

Latest Post



MPA,AGAM - Bau tak sedap merebak di sekitar Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pasalnya, sekitar 100 ton ikan milik para pembudidaya ikan keramba jaring apung di danau vulkanik itu mati dan membusuk.

Bau tak sedap mulai tercium dari Muko-muko Nagari Kotomalintang sampai ke Bayur. "Kondisi ini terjadi semenjak Minggu (3 Desember 2017) sampai hari ini," ucap Jondra Putra (36), seorang warga sekitar Danau Maninjau, Selasa, 5 Desember 2017, dilansir Antara.

Bau ini  merebak lantaran pembudidaya di Danau Maninjau membuang bangkai ikan ke danau. Ia berharap selanjutnya pembudidaya ikan mengumpulkan bangkai ikan dan menguburnya di tempat yang jauh dari permukiman warga.

"Dengan cara itu, kondisi udara tidak akan tercemar dan wisatawan akan betah berada di danau tersebut," katanya.

Sejumlah pembudidaya ikan keramba jaring apung mengaku membuang ikan yang sudah mati ke danau karena tidak punya tempat dan tenaga untuk mengubur ikan. "Ini kendala kami, sehingga ikan di buang ke dalam danau, beberapa hari ke depan daging ikan sudah habis terurai," ujar, Tami (63), salah satu pembudidaya ikan di Danau Maninjau.

Adapun Wali Nagari Kotomalintang, Nazirudin, mengimbau pembudidaya ikan mengubur bangkai ikan atau menjadikannya sebagai makanan lele. Dengan begitu, tidak mencemari lingkungan.

"Imbauan ini sering kita sampaikan pada pembudidaya saat pertemuan," katanya.

Salah seorang warga Alai di sapa Edi tinggal di tepi danau maninjau, kematian ikan keramba sudah sering terjadi, tapi para pengusaha ikan keramba tak jera-jera, sehingga negeri ini sering menjadi baun ikan mati, kedepannya dia meminta pemerintah untuk segera turun tangan bahwa danau maninjau tidak cocok untuk ikan keramba, cocoknya kembalikan danau maninjau sebagai daerah objek wisata yang alami.

Disini di perlukan ketegaskan pemerintah setempat dan juga provinsi, kembalikan danau maninjau ke fungsinya sebagai daerah objek wisata yang mendunia, seperti tahun 80 an, bangsa asing banyak berkunjung sambil nikmati indahnya alam danau maninjau, sekarang lingkungan danau berbau taksedap siapa yang datang dan di salahkan, ujar edi dengan wajah sedihnya sambil memandang  ikan terapung dan mati di danau maninjau tersebut.

Secara terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Agam, Hamdi mengatakan, pemerintah tidak bisa menggunakan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penggelolaan Lingkungan Hidup untuk menindak pembudidaya yang mencemari danau. Sebab, mereka tidak memiliki izin.

"Apabila mereka memiliki izin dari pemerintah, maka izin usaha mereka akan kita cabut karena telah mencemari lingkungan," ujarnya.

Paling tidak sekitar 100 ton ikan nila yang dibudidayakan di Danau Maninjau, semenjak Senin, 27 November lalu, mati akibat angin kencang disertai curah hujan yang cukup tinggi melanda daerah itu sehari sebelumnya. Kematian ikan-ikan itu mencemari danau.

"Kita telah melarang pembudidaya melakukan aktivitas di danau untuk beberapa tahun ke depan," kata. (*) 

MPA,PADANG - Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyebut kelanjutan pembangunan dan gairah investasi sangat berkaitan dengan data-data yang dirilis Badan Pusat statistik (BPS). Pasalnya, data-data tersebut menjadi acuan dalam menumbuhkan kepercayaan (trust) publik terhadap pemerintah.

Hal itu diungkapkan saat membuka Forum Group Discussion (FGD) terkait penyusunan "Padang Dalam Angka" yang digelar BPS Kota Padang di Hotel Kyriad Bumi Minang, Kamis (7/12/2017).

"Data sangat diperlukan guna membangun 'trust'. Tanpa data, kita tidak mendapatkan acuan yang akurat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sehingga juga gagal menumbuhkan kepercayaan publik," kata Mahyeldi.

Menurutnya, data-data yang dikumpulkan BPS dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ketika diwujudkan melalui "Padang Dalam Angka" akan menjadi bagian dalam penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan program ke depannya. 

"Dengan data ini banyak dapat dilakukan, termasuk penyusunan program dan perencanaan pembangunan serta untuk acuan bagi pihak yang akan menanamkan investasi," ujarnya.

Berdasarkan data, lanjut Mahyeldi, pemerintah dapat memetakan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga efektif dalam menyikapi permasalahan tersebut. 

"Data juga menjadi acuan dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada sehingga efektif untuk menyikapinya," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Padang Rizal mengatakan, FGD yang dilakukan merupakan upaya penyusunan "Padang Dalam Angka" yang disiapkan BPS merupakan data-data yang dikumpulkan dari seluruh SKPD Kota Padang dan rutin dipublikasikan  setiap tahun. Penyusunan data juga bekerjasama dengan instansi vertikal serta BUMN di Kota Padang.

"Tujuan FGD ini untuk memberikan gambaran dan informasi terkait progres pelaksanaan lapangan dan upaya peningkatan kualitas publikasi Padang Dalam Angka kedepan, baik dari segi percepatan waktu pelaksanaan dan kualitas data yang dihasilkan," kata Rizal.

Ia berharap dalam FGD ini, semua permasalahan dalam pengumpulan data, diharapkan dapat dibahas sehingga penyajian publikasi PAGANG Dalam Angka ke depan lebih berkualitas.

"Dengan kegiatan ini akan dihasilkan data yang baik dan berkualitas," tutupnya.(DU/Zal)

MPA,JAKARTA - Rapat paripurna DPR hari ini menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU) Marsekal Hadi Tjahjanto menjabat panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.

Adapun rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon itu dihadiri oleh 296 anggota DPR berdasarkan absensi.

Sebelum itu diputuskan, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon tunggal panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP sebagai Panglima TNI," ujar Abdul dalam laporannya di ruang rapat paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Dia menambahkan, komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI, seraya memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas dedikasi, kesungguhan, profesionalisme, dan kecakapan dalam memimpin TNI, serta kinerja yang dicapai sebagai Panglima TNI.

"Kita harapkan semoga capaian-capaian positif beliau dilanjutkan dan dikembangkan oleh Panglima TNI berikutnya," kata Abdul.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pimpinan rapat paripurna meminta pendapat para anggota DPR yang hadir.

"Apakah laporan pimpinan komisi I mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dapat disetujui," tanya Fadli Zon.

"Setuju," kata para anggota DPR yang hadir. Fadli Zon pun kemudian mengetuk palu.

Setelah itu, Hadi Tjahjanto berfoto bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Taufik Kurniawan.
(maf)















Sumber : SindoNews

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.