Mediaportalanda

Pemprov Sumbar Bakal Tanggung Biaya Premi KIS Masyarakat Kurang Mampu

3/09/2018 06:32:00 PM Sumbar

MPA,PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menanggung biaya premi Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi masyarakat kurang mampu melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Irwan Prayitno, Jumat, 9 Maret 2018 meminta masyarakat untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah masing masing kabupaten/kota apabila belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Kita ingin masyarakat kurang mampu tidak terbebani ketika kondisi sakit, terlebih lagi yang membutuhkan biaya besar untuk pengobatan di Rumah Sakit, sedangkan mereka kategori kurang mampu," ungkap Irwan Prayitno.

Program KIS merupakan kartu identitas peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang pesertanya membayar iuran sendiri.

"Nah untuk itu, pemerintah akan menanggulangi premi KIS tersebut setiap tahunnya, agar masyarakat miskin dapat menikmati jaminan kesehatan tersebut," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan Pemerintah Daerah agar jangan sampai salah catat nama atau tertinggal salah satu nama masyarakat yang berhak menerima kartu KIS, mengingat biaya pengobatan tersebut sangat mahal.

"Jadi dari berbagai informasi media massa ada masyarakat yang tidak bisa berobat karena tidak ada biaya, padahal mereka masuk kategori kurang mampu yang semsestinya ditanggung oleh negara," kata Gubernur. (by/Cov/ar)

Presiden Berpesan Agar Hak Pengelolaan Hutan Sosial Digunakan Tuk Kepentingan Produktif

3/09/2018 01:15:00 AM nasional

N3, Jatim ~ Presiden Joko Widodo menyerahkan 13 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial untuk 9.143 kepala keluarga. Penyerahan tersebut dilakukan dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Timur di Desa Ngimbang, Kabupaten Tuban.

Pemerintah menyadari akan banyaknya warga di sekitar kawasan hutan di Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Sebagian besar di antara mereka adalah warga kurang mampu dan tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan itu.

Melalui SK yang kali ini diserahkan kepada masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, Blitar, dan Malang tersebut, pemerintah memberikan akses kepada pengelolaan sumber daya hutan bagi masyarakat. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi konflik dan ketimpangan lahan.

"Pemerintah sekarang ini terus membagikan SK Pengelolaan Hutan untuk perhutanan sosial. Saya selalu kejar Menteri Kehutanan, segera bagikan hak pengelolaan, jangan dibagikan ke yang besar-besar terus, yang kecil-kecil segera dibagi sebanyak-banyaknya," ujar Presiden dalam sambutannya.

Penyerahan hak kelola hutan sosial kali ini mencakup lahan seluas 8.995,8 hektare dengan rincian 1.494,2 hektare untuk penerima di Kabupaten Bojonegoro, 1.399,6 hektare untuk Kabupaten Blitar, dan 6.092 hektare untuk Kabupaten Malang. Sebelumnya, penyerahan hak kelola ini juga dilakukan di sejumlah daerah dan akan terus diupayakan untuk berlanjut.

"Kemarin bagi-bagi tambak di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, ada 11 ribu hektare tambak yang dulu dikelola oleh yang besar-besar. Sekarang diambil alih dibagikan kepada masyarakat di sana, petani maupun petambak, tapi baru 80 hektare. Segera 11 ribu itu akan dibagi semuanya," ucapnya.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan, pemberian hak kelola hutan sosial ini hendaknya diikuti dengan kegiatan yang bersifat produktif. Dirinya juga tak segan untuk memeriksa langsung pengelolaan hutan sosial itu di kemudian hari.

"Jangan pikir saya bagi-bagi ke sini tidak saya cek lagi," tuturnya.

Sebelum menghadiri acara, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melaksanakan panen jagung bersama masyarakat. Panen jagung ini merupakan hasil dari Kelompok Tani Ngimbang Makmur Tuban yang sudah mendapat SK Perhutanan Sosial pada tahun 2017 dengan luas lahan 77,25 Ha dan 147 KK.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Menko Darmin Nasution menilai Pertamina Bangkrut Jika Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Tak Dinaikkan.

3/08/2018 06:45:00 AM nasional

Foto: Ilustrasi

MPA,JAKARTA - Saat ini harga minyak mentah dunia terus merangkak naik. Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai PT Pertamina (Persero) bisa bangkrut jika subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) tidak dinaikkan.

Darmin mengatakan, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM penugasan jenis premium dan BBM jenis tertentu yakni solar bersubsidi. Namun, dia mengakui bahwa kondisi tersebut akan membuat keuangan Pertamina terpukul karena harga minyak mentah dunia terus terkerek.

"Kalau harga crude oil-nya naik, ya pasti biaya naik. Pemerintah bisa saja diam tapi bisa kolaps mereka (Pertamina) kalau tidak ditambah subsidinya," katanya di Jakarta, seperti dilansir SindoNews pada Kamis (8/3/2018).

Menurut Darmin, menaikkan subsidi BBM merupakan konsekuensi atas keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM dan tingginya harga minyak mentah dunia. "Jadi dinaikkannya subsidi adalah konsekuensi dari naiknya harga crude oil," tuturnya.

Saat ini pemerintah masih membahas mengenai kemungkinan menaikkan subsidi BBM tersebut, apakah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2018 atau menggunakan cara lain. Yang terpenting, imbuh dia, subsidi BBM harus dinaikkan agar tidak memukul badan usaha.

"Dicari jalannya (menaikkan subsidi). Kalau melampaui jumlahnya akan dicari melalui pembicaraan dengan DPR bagaimana caranya. Kalau nanti keputusannya harus begitu (APBN-P) ya begitu. Tapi kalau bisa tidak begitu ya," ujarnya.

Kendati membuka peluang menaikkan subsidi BBM, namun mantan Gubernur BI ini memastikan bahwa tingkat utang Indonesia tidak akan naik. Sebab, penerimaan negara dari sektor migas sudah pasti akan naik.

"Lho penerimaan kita juga naik. Karena harga crude oil naik kita kan jualan crude oil, ya kita penerimaannya (ikut) naik. Subsidinya naik dengan dana penerimaan yang kita itu masih surplus," pungkasnya. (***)