-->

Latest Post

MPA,PADANG - Karena kaum wanita memiliki peran besar, maka dibutuhkan penguatan fungsi organisasi wanita di Sumbar guna mengatasi persoalan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Organisasi wanita bisa menjadi ujung tombak untuk pemberantasan LGBT di Sumatera barat


"Perempuan memiliki peran besar dalam keluarga. Sebagai ibu, memiliki tanggungjawab mendidik anak-anak. Jika keluarga kuat, maka LGBT tidak akan bisa masuk," kata Wakil Gubernur Sumbar, H. Nasrul Abit saat membuka Rapat Koordinasi Organisasi Wanita Sumbar, pada Rabu (14/3) di Padang.

Nasrul Abit menyebutkan saat ini LGBT sudah marak di Sumbar dan masuk dalam semua lini, mulai dari pelajar, orang dewasa, pria atau wanita sudah banyak terindikasi terlibat LGBT. Bahkan, ada dalam satu wadah organisasi yang anggotanya hampir 75 persen terindikasi LGBT.

"Hasil sementara dari tim LGBT Pemprov Sumbar terindikasi, LGBT sudah marak di Sumbar. Bahkan ada sebuah organisasi yang terindikasi 75 persen anggotanya terlibat LGBT. Kenapa bisa begitu? Itu tidak lebih karena lemahnya pengawasan dari kita semua," ujarnya.

Untuk organisasi itu, menurut Nasrul Abit pihaknya akan melakukan evaluasi dan minta pertimbangan kepala LKAAM, MUI dan instansi terkait, apakah akan dibubarkan atau dibersihkan saja oknum-oknum yang ada didalamnya.

"Untuk membubarkan tentunya banyak pertimbangan. Kita akan minta masukan dari LKAAM, MUI dan lainnya. Apalagi, organisasi ini terkait dengan pusat. Oknum-oknum yang terlibat LGBT di dalamnya, itulah yang harus kita bersihkan," tegasnya.

Sementara, Ketua Panitia pelaksana Rapat Koordinasi Organisasi Wanita, Elly Ditra menyebutkan salah satu tujuan rakor itu adalah untuk penguatan organisasi wanita di Sumbar. Organisasi wanita dibutuhkan dalam upaya mengatasi persoalan sosial yang ada di Sumbar, salah satunya LGBT.

"Organisasi wanita memiliki peran besar dalam mengatasi persoalan LGBT di Sumbar. Sebagai wanita, dan ibu dalam rumah tangga, memiliki peran besar dalam keluarga. Bukan hanya membentengi keluarga saja, namun juga diri sendiri," tegasnya.

LGBT bukan hanya masalah pria saja, namun juga wanita karena bisa terjangkit lesbian dan biseksual. Untuk itu butuh penguatan organisasi wanita yang secara langsung juga menguatkan wanita yang tergabung dalamnya.(pep/ar)


MPA,PASAMAN BARAT -- Pembangunan SMA 2 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dimulai, Peletakan batu pertama dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat Irwan Prayitno, pada Kamis, 15 Maret 2018.

Hadir di kesempatan itu, Bupati Pasaman Barat Syahiran, Ketua TP PKK Sumbar Ny. Nevi Irwan Prayitno, Forkopimda Kabupaten Pasaman Barat, ninik mamak, alim ulama, dan bundo kanduang setempat.

"Kita berharap pembangunan gedung dapat terealisasi sesuai harapan, sehingga dapat menampung peserta didik belajar dengan nyaman," ujar Gubernur Irwan.

Bupati Pasaman Barat Syahiran mengatakan, lahan yang menjadi lokasi pembangunan SMA 2 Ranah Bantahan telah diserahkan masyarakat ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

Ia mengatakan, tak hanya masyarakat Desa Baru, tapi juga masyarakat Jorong Pasir Panjang, Kampung Mesjid, Kampung Baru, Aek Napal dan Taming Batahan, dan Nagari Batahan juga mengharapkan sekolah ini segera selesai.

“Ada lima Jorong di Nagari Batahan, Kabupaten Pasaman Barat yang nantinya lebih memilih sekolah di lokasi ini, karena jaraknya jauh lebih dekat dari pada ke SMA Negeri 1 Ranah Batahan,” katanya.(ar)

MPA,SUMBAR - Kasus Stunting (anak pendek) di Sumatera barat kita berharap tidak ada lagi dimasa mendatang, karena pencegahan stunting sudah menjadi perhatian bersama terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan anak-anak di Sumatera Barat.


Di era globalisasi saat ini. Sesuatu yang penting agar generasi masa mendatang Sumbar itu memiliki daya saing yang baik.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat membuka acara Sosialisasi BKB dan 100 HPK tingkat Provinsi Sumbar di Axana hotel, pada Kamis (15/3/2018).

Hadir dalam kesempatan itu,  Deputi BKKBN,  Dr. M. Yani M. Kes. Prof. Dr. Rahmat Syani. MSc. Ka Perwakilan BKKBN Sumbar,  Pejabat Urusan Keluarga Berencana di OPD, Bappeda,  DPM,  Nagari/Desa seluruh Sumatera Barat.  

Selanjutnya Wagub Nasrul Abit menyampaikan,  permasalahan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang dapat menyebabkan tubuh pendek untuk usianya.  Seiring perkembangan pengetahuan anak-anak pendek lebih kalah bersaing dalam berbagai hal dibandingkan  anak-anak yang memiliki tubuh tinggi.  

Seperti misalnya dalam pemilihan artis dan aktor pameran tokoh dalam pembuatan sebuah film. 

Kemudian juga dalam tingkat kecerdasan anak-anak pendek juga kalah bersaing dalam pengembangan kualitas diri, hal ini juga berkaitan dengan asupan gizi dan dimensi kesehatan.  Sumatera Barat dalam hasil pemantauan status gizi (PSG)  pada tahun 2015 sebesar 18.5 persen dan tahun 2016 turun menjadi 17.6 persen. 

Indonesia menduduki peringkat kelima dunia untuk jumlah anak dengan kondisi stunting . Ada sepertiga anak berusia dibawah lima tahun tingginya dibawah rata-rata, ungkap Wagub Nasrul Abit.  

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan,  permasalahan stunting dapat dicegah antara lain melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil,  ASI eksklusif sampau umur 6 bulan dan setelah 6 bulan diberi makanan pendamping ASI (MPASI) yang cukup jumlah dan kualitasnya.  

Memantau pertumbuhan balita dapat dilakukan pada posyandu,  meningkat air bersih dan fasilitas sanitasi menjaga kebersihah lingkungan.  Pola pengasuhan oleh orang tua dan anggota keluarga yang memiliki baduta melaluu kelompok BKB dan pengasuhan tumbuh kembang anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan.  

Tahun 2018 provinsi Sumatera Barat ada 2 kabupaten yang masuk dalam proyek prioritas nasional dalam rangka penurunan angka stunting,  di Kabupatej Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman dengan 10 nagari dan masing-masing kabupaten yang menjadi sasaran pencepatan penurunan stubting di 20 nagari tersebut, terang Wagub Nasrul Abit. 

Kemudian Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, tim survei LGBT  Sumbar, sudah melakukan pemantauan dibeberapa daerah. Seperti Padang,  Solok,  Bukittinggi,  Padang Pariaman,  Pesisir Selatan saat ini menduduki jumlah tertinggi dan semua data menunjukan peningkatan.  

Hasil kajian tim jika sudah menjadi Waria susah untuk kembali menjadi normal,  sementara gay dan lesbian masih dapat dibina untuk dapat kembali.  Kebijakan kita saat ini bagi yang melakukan penjual diri ditangkap karena dikawatirkan akan menyebar virus Aids - HIV bagi masyarakat lainnya, tegas Nasrul Abit.(ar)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.