Mediaportalanda

Penerima Bantuan Non-Tunai Akan Diperluas ke 24 Kabupaten Kota Berikutnya

3/20/2018 03:36:00 AM nasional

Foto: Ilustrasi

JAKARTA - Saat ini, jumlah daerah yang telah menerima BPNT adalah 42 kabupaten/kota. Untuk itu, Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) berencana memperluas penerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) di 24 kabupaten/kota berikutnya.

Dia menilai, 24 kota tersebut telah siap untuk menyalurkan BPNT. Adapun kota tersebut di antaranya Banda Aceh, Solok, Bengkulu, Pangkal Pinang, dan Tanjung Pinang.

"Itu (24 kabupaten/kota) sesuai dengan kajian yang kita lakukan. 24 kabupaten/kota yang kita anggap sudah siap melakukan bantuan pangan non tunai," katanya di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, seperti dilansir SindoNews pada Selasa (20/3/2018).

Dia menjelaskan, kriteria untuk kota yang siap menyalurkan BPNT adalah telah tersedianya warung-warung yang bisa menjadi agen e-warong dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Setidaknya, satu warung harus bisa melayani 250 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Kesiapan e-warong yang ada di daerah tersebut. Rasionya satu warung harus bisa melayani 250 KPM. Setelah kami survei, Banda Aceh, Solok dan lain-lain merupakan daerah yang siap e-warongnya. Jadi kita enggak bangun warung baru, tapi warung lama yang bisa agen Himbara dan bisa menggunakan perangkat di bank dan kartunya bisa membeli beras dan telur," jelasnya.

Puan menambahkan, untuk jumlah uang yang diterima tidak berbeda dengan daerah lainnya yaitu Rp110.000 per kartu. Nantinya, uang tersebut bisa ditukarkan dengan beras dan telur. "Ya sama. Kan KPM-nya menerima uang Rp110.000. Sama seluruh Indonesia," tandasnya.

(fjo/ar)

Terkai Kebijakan Solar dan Premium, Dinilai Menguntungkan Masyarakat ”Tapi” Merugikan Badan Usaha

3/19/2018 10:06:00 PM nasional

Foto/SINDOnews

MPA,JAKARTA - Terkait penyaluran solar dan premium khusus untuk luar Jawa dan Bali. Kebijakan pemerintah dinilai menguntungkan masyarakat. Karena, pemerintah mewajibkan badan usaha menyalurkan solar dan premium tepat sasaran dan tepat volume.

"Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria di Jakarta, seperti dilansir SindoNews pada. Senin (19/3/2018) mengatakan, tapi disisi lain, bermakna mengorbankan Pertamina dan Badan Usaha Swasta lain yang ditugaskan menyalurkan BBM jenis solar.

Kebijakan tersebut, lanjut dia, dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran BBM dan LPG dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Permen ESDM tersebut mengesankan pemerintah sangat peduli dengan masyarakat pengguna solar dan premium. Badan usaha yang ditugaskan menyalurkan BBM solar yakni Pertamina dan AKR, wajib menyalurkan solar tepat sasaran dan tepat volume,”

Sofyano menegaskan.

Ia menambahkan, penafsiran atas tepat volume itu bisa dinyatakan bahwa badan usaha wajib menjual seluruh kuota solar bersubsidi yang sudah ditetapkan untuk 2018 yakni 14,3juta kilo liter (KL) dan menyalurkan BBM premium non subsidi khusus untuk luar jawa bali sebanyak 7,5 juta KL.

"Kebijakan ini baik karena menjamin masyarakat mendapatkan BBM solar dan premium sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah. Namun di sisi lain, sangat tidak bijak karena membuat rugi badan usaha," tegasnya.

Menurut Sofyano, penyebab kerugian tersebut lantaran subsidi yang diberikan pemerintah untuk solar jauh di bawah harga keekonomian solar. Harga jual solar yang ditetapkan pemerintah hanya Rp5.150 per liter sedangkan harga keekonomian solar untuk 2018, rata-rata sebesar Rp7.500 per liter.

"Untuk diketahui bahwa dalam harga jual solar sebesar Rp5.150 per liter, pemerintah hanya memberi subsidi sebesar Rp500 per liter," tegasnya. Menurut Sofyano, jika rata-rata kerugian pada solar sebesar Rp1.500 per liter saja, maka di tahun 2018, badan usaha akan menanggung rugi sekitar Rp21 triliun.

Sofyano menambahkan, untuk penyaluran premium non subsidi yang ditugaskan khusus hanya untuk luar Pulau Jawa dan Bali, karena harga yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp6.550 per liter, maka untuk tahun 2018 dengan kuota sebesar 7,5 juta KL, diperkirakan Pertamina akan menanggung kerugian setidaknya sekitar Rp12 triliun.

Kewajiban menyalurkan solar dan premium tepat volume itu menurut Sofyano pada akhirnya akan berpotensi menggerus keuangan Pertamina dan pada akhirnya bukan tidak mungkin bisa membuat Pertamina gagal menjamin ketahanan stok BBM nasional yang selama ini di penuhi antara 1-23 hari.

Karenanya, pemerintah diminta bijak menyikapi hal ini dan seharusnya pemerintah juga ikut memberi subsidi terhadap BBM premium setidaknya sebesar Rp1.000 per liter.(ven/ar)

Tim Kemenko Polhukam Kunjungi Mentawai, Wagub Jelaskan ke OPD Dilingkungan Pemprov Sumbar

3/19/2018 03:24:00 PM Sumbar

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saar rapat terbatas dengan beberapa OPD dilingkungan Pemprov Sumbar di ruang rapat Kantor Gubernur, Senin (19/3/2018).

MPA,PADANG -- Kunjungan kerja Tim Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia ke Mentawai ini menandakan perhatian pembangunan untuk Kepulauan Mentawai semakin besar, terutama pada sisi keamanan dan berurusan pulau pulau terluar. hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saar rapat terbatas dengan beberapa OPD dilingkungan Pemprov Sumbar di ruang rapat Kantor Gubernur, pada Senin (19/3/2018).

Wagub Nasrul Abit lebih lanjut menyampaikan, perhatian ini perlu dilakukan karena begitu luasnya laut Mentawai belum ada kapal pengawas yang memadai dalam menjaga setiap waktu. Kepulauan Mentawai merupakan daerah perbatasan Indonesia bagian Barat dengan laut Samudra Hindia, yang bisa saja orang masuk tanpa izin lewat laut samudra lepas.

Walau kemaren waktu kita tanya para turis ini masuk melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Mentawai perlu kita memajukan pembangunannya selain membuka akses transportasi agar mudah dikunjungi juga bagaimana masyarakat Mentawai meningkat pula kesejahteraan untuk menjadi tuan rumah dinegeri sendiri, ungkap Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, adapun tujuan Kunjungan Kerja Kemenko Polhukam dibawah pimpijan Brigen TNI Yazid Sulistya, S. Sos. MSi, ingin melihat kondisi pulau terluar, pulau-pulau disisi pertahanan dan keamanan daerah dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dan kunjungan ini juga sebagai salah satu dukungan serta dorongan Kemenko Polhukam dalam pengembangan peningkatan pembangunan di kepualuan Mentawai.

Semoga semua ini menjadi bahan dan peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kepulauan Mentawai, harap Wagub Nasrul Abit senang. (ar)