-->

Latest Post


MPA, PEIPEI MENTAWAI - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kepulauan Mentawai, keuntungannya untuk masyarakat juga, bukan hanya bagi investor.

Hal disampaikannya saat kunjungan ke Peipei Kepulauan Mentawai mendampingi Deputi Kemenko Maritim Ridwan Jamaluddin bersama kementrian lainnya (19/4/18)

Kesempatan itu, turut mendampingi Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet dalam rangka tindak lanjut rencana percepatan pembangunan KEK.

Menurut wagub, soal kesiapan masyarakat setempat sudah berkerja sama dengan Pemkab Kepulauan Mentawai.

“Kita sudah kerja sama dengan Bupati Yudas Sabaggalet, KEK ini nantinya untuk masyarakat juga, sampai kini sudah ada yang disekolahkan, jadi kita akan bawa KEK ini maju, bukan hanya keuntungan bagi investor tetapi juga  untuk masyarakat setempat,” kata  NA sapaan akrabnya.

Mulai dari pendidikan, kemudian pelatihan akan disiapkan, dalam waktu dekat juga akan beri bantuan kepada masyarakat di pulau Nyau-nyau karena  potensi kelautannya sangat tinggi.

"Keinginan kita bagaimana mereka juga bisa melaut. hasil laut jangan diambil oleh orang lain,” kata Wagub.

Lalu terkait dengan komodi lokal di Siberut Barat Daya, kata Wagub akan diakomodir pendistribusiannya sehingga dapat membantu masyarakat.

“Kita juga mempersiapkan mereka, soal masyarakat yang mengelolah kopra soal komoditi dengan adanya pelabuhan labuan bajau semuanya nanti akan kita fasilitasi kapalnya baik Siberut Barat Daya, Siberut kita siapkan pabriknya di Mentawai.

Jadi kita buka dulu infrastrukturnya, KEKnya jalan, yang jelas kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Wagub.

Lalu soal lahan, ia mengklaim bahwa tidak ada persoalan lagi dengan masyarakat. Pihaknya telah menerima informasi bahwa lahannya sudah dibebaskan dan mereka (masyarakat) sudah diberikan kesempatan kepada anaknya yang disekolahkan untuk berkerja.

Hal itu sudah ada negosiasi dan telah didukung dengan perjanjian, bahwa ingin menyejahterakan masyarakat merupakan keinginan pemerintah juga.

"Sekarang kita tidak ada lagi kendala yang dihadapi, jadi kedatangan Deputi memastikan bahwa lahannya tidak bermasalah, dan setelah ini Pak Deputi akan ekspos dengan Mentri Kemenko Maritim, lalu dengan Kementrian Pariwisata setelah itu ke dewan KEK, kemudian Pak Menko Maritim yang mendorong dikeluarkannya Peraturan Presiden (PP) baru pada 2019 KEK dimulai jalan,” jelas Wagub.
Deputi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Maritim Ridwan Jamaluddin, mengingatkan apabila rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepulauan Mentawai, Sumatera  Barat sudah dimulai, masyarakat setempat harus diberdayakan.

“Jangan sampai industri pariwisatanya bagus dan meningkat tetapi masyarakatnya tidak diberdayakan," tegasnya.

Kedatangan Deputi Kemenko Maritim bersama kementrian lainnya didampingi Wakil Gubernur Sumbar  Nasrul Abit dan Bupati Yudas Sabaggalet dalam rangka tindak lanjut kunjungan dari Presiden sebelumnya terkait pembangunan di Sumatera Barat dipercepat.

“Kunjungan Presiden sebelumnya itu kita sudah rapat beberapa kali dengan Pak Presiden karena Mentawai mau dijadikan KEK, kita tahu modal dasarnya alamnya sudah bagus dan Mentawai tempat peselancar terbaik kedua di dunia,” kata Ridwan.

Menurut dia, di Mentawai memang masih ada fasilitas yang harus dilengkapi, maka dari itu beberapa upaya yang akan dilakukan pemerintah membenahi infrastruktur.

Di antara lain memperbaiki pelabuhan, membangun bandara yang baik dan membangun jalan, hotel dan resortnya, ini yang akan disiapkan.

Disamping itu, kata dia, juga diarahkan untuk mempersiapkan masyarakatnya, salah satu yang dikunjungi juga  Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang ada di Sikakap, yang merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia yang dikelola oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ridwan berharap di SKPT Sikakap tersebut, industri perikanannya meningkat, masyarakat mendapatkan manfaat dari SKPT ini. 

“Setelah ini kita akan laporkan kepada Pak Menteri, akan dibuat program prioritas,” kata Ridwan.

Menurut dia, Mentawai memiliki potensi perikanan yang besar, dan sudah merupakan modal besar bisa dimanfaatkan.

Kemudian akan diprogramkan pelatihan bagaimana nanti ketika wisatawan datang, bagaimana cara melayani, menyediakan juga kebutuhan logistik seperti membangun hotel besar, resort-resort, kata Ridwan.

Secara umum KEK Mentawai yang akan dikembangkan, lalu pembanggunan infrastruktur.

"Kita sudah membuat daftar beberapa yang menjadi prioritas, seperti usulan bandara, jalan trans Mentawai, pelabuhan, dan kapalnya yang kita sediakan, tapi prioritas pembangunan pelabuhan bajau dan pelabuhan mabukku,” kata Ridwan.(ril)

MPA,PADANG – Data dan informasi tentang potensi spesifik yang dimiliki oleh semua wilayah hingga tingkat terkecil merupakan bahan yang penting bagi perencanaan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara umum atau bahkan secara spesifik menurut wilayah tertentu.

Dengan demikian, pendataan Potensi Desa (PODES) 2018 yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang di 104 Kelurahan se-Kota Padang harus disukseskan. “Mari kita dukung dan ikut berpartisipasi langsung pada program PODES ini. Dengan memberikan data yang valid, baik data yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kota Padang,” ungkap Asisten Pemerintahan Kota Padang Vidal Triza saat rapat sosialisasi pelaksanaan pendataan PODES 2018 di ruang kerjanya di Kompleks Balaikota Padang Aie Pacah, Kamis (19/4/2018).

Pendataan PODES 2018 bertujuan untuk menghasilkan data potensi desa/kelurahan; sosial, ekonomi, sarana, prasarana wilayah; bahan penyusunan statistik wilayah kecil; penyusunan berbagai analisis dan kebijakan terkait kewilayahan, misalnya identifikasi dan penentuan desa tertinggal, desa rawan bencana, dan sebagainya; penghitungan indikator-indikator pembangunan/kemajuan desa, diantaranya Indeks Pembangunan Desa (IPD), dan Penghitungan Indeks Kesulitan Geografis (IKG).

“Jika salah dalam memberikan data akan fatal akibatnya bagi pembangunan daerah. Apalagi, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat berdasarkan dari hasil PODES ini, tambah Vidal.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Padang, Rizal mengatakan, Pendataan PODES 2018 merupakan pendataan terhadap ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah administrasi setingkat desa di seluruh Indonesia.

Pendataan PODES 2018 juga akan memberikan informasi dasar beberapa variabel dalam sensus penduduk tahun 2020, sarana pemutakhiran Master File Desa (MFD), penentuan pemutakhiran klasifikasi/tipologi desa, misalnya perkotaan-perdesaan, pesisir-non pesisir, dan sebagainya, serta pemutakhiran peta wilayah kerja statistik terendah.

“Minggu depan kita akan melakukan sosialisasi PODES 2018 ini ke semua kecamatan di Kota Padang. Karena awal bulan Mei pendataan PODES akan dilaksanakan di setiap kelurahan,” ujar Rizal.

“Kita mengucapkan terimakasih atas sinergitas dan kerjasama yang terjalin selama ini dengan Pemko Padang. Demi kemajuan dan kesuksesan pembangunan Kota Padang, BPS Kota Padang  juga turut berperan aktif mensukseskan program-program pembangunan Pemko Padang,” tambah Rizal.

Rapat sosialisasi pelaksanaan pendataan PODES 2018 tersebut diikuti Kabag Pemerintahan Arfian Amhar, Camat se-Kota Padang, Dinas Kominfo dan Bagian Humas Setda Kota Padang. Sedangkan untuk sosialisasi PODES 2018 tingkat kecamatan yang direncakan akan dilaksanakan minggu depan akan diikuti oleh seluruh Lurah di masing-masing kecamatan. (LL/ar)


MPA,PADANGPemerintah Kota Padang menyerahkan dana operasional bagi RT/RW se-Kecamatan Pauh untuk triwulan I di tahun 2018. Dana tinta atau kertas itu diserahkan langsung Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang diwakili Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Dian Fakri kepada sebanyak 178 Ketua RT dan 52 Ketua RW di Masjid Nurul Huda Simpang Piai Kelurahan Cupak Tangah, Kamis (19/4).

Dian Fakri menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang mengucapkan terima kasih atas sinergi dari para Ketua RT/RW selaku perpanjangan tangan pemerintah di lingkungan masyarakat.

“Terima kasih banyak atas sinergi dari bapak dan ibu semua,” ungkap Dian dalam sambutannya.

Mantan Kepala Sat Pol PP Kota Padang itu pun juga menyinggung terkait pentingnya menjaga kebersamaan dan kekompakan di tengah masyarakat. Sehingga dengan itu pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Di samping itu juga dalam mengantisipasi berbagai permasalahan di tengah warga.

“Bagi bapak ibu ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat, mari kita jaga kekompakan dan persatuan sehingga semua kegiatan pembangunan dapat dilakukan dengan baik demi kemajuan kita bersama,” imbaunya.

Seperti diketahui, kata Dian lagi, akhir-akhir ini beberapa titik di Kota Padang mulai terjadi lagi tawuran yang itu dilakukan oleh anak dibawah umur atau berusia remaja. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bersama, agar tidak terjadinya kerusakan ataupun sampai menimbulkan korban jiwa.

“Maka itu, mari kita senantiasa menjaga anak-anak kita agar tidak terjerumus ke hal demikian. Dan bagi siapa yang melihat ataupun mengetahui seluk-beluk perbuatan tawuran ini mari laporkan ke pihak yang berwajib agar segera ditindak,” seru Dian menutup sambutan sembari menyerahkan dana operasional bagi RT/RW tersebut.

Dalam penyerahan dana RT/RW tersebut diterima masing-masing lurah se-Kecamatan Pauh. Dana ini diserahkan per-triwulan sebagai bentuk dukungan dan sokongan Pemko Padang bagi kelancaran tugas-tugas Ketua RT/RW di tengah masyarakat. Hadir dalam kesempatan itu Camat Pauh Yefri, unsur Forkopimka dan elemen terkait se-Kecamatan Pauh.(Dv/ar)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.