Mediaportalanda

Pemko Bersama BPS Komit Sukseskan Pendataan PODES 2018

4/25/2018 02:43:00 AM Padang

MPA,PADANG – Pemerintah Kota Padang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang berkomitmen menyukseskan pendataan Potensi Desa (PODES) pada 2-31 Mei 2018 mendatang. Sebagaimana menyikapi hal itu, BPS Kota Padang telah mulai menggencarkan sosialisasi ke masing-masing kecamatan yang diikuti camat beserta lurah se-Kota Padang. Sosialisasi ini dilakukan mengingat pentingnya dukungan dan kerjasama camat terutama lurah selaku responden atau sumber data pada pendataan PODES nantinya.

“Pendataan PODES ini harus kita sukseskan. Karena data atau hasil yang diperoleh nanti akan menjadi acuan dan bermanfaat khususnya bagi perencanaan pembangunan Kota Padang ke depan,” ujar Asisten I Bidang pemerintahan Setdako Padang, Vidal Triza kepada wartawan dalam jumpa pers di Media Center Pemko Padang, Rabu (25/4).

Mengingat pentingnya pendataan PODES tersebut, Vidal pun mengimbau kepada seluruh aparatur baik di pemerintah kelurahan dan kecamatan serta SKPD terkait mendukung sepenuhnya. Yaitunya memiliki kesepahaman yang sama dengan BPS dan membantu apa saja yang dibutuhkan BPS dalam pendataan nantinya.

“Maka itu diharapkan keseriusan kita semua menyikapinya dengan memberikan data yang akurat kepada Tim BPS dalam pendataan PODES nanti. Sebab, akurasi data yang diberikan kepada petugas pendataan sangat menentukan sekali, untuk lebih memacu pembangunan Kota Padang ke depan,” imbuhnya dalam kegiatan yang juga dihadiri Kepala BPS Kota Padang, Rizal itu.

Rizal juga menjelaskan, pada pendataan PODES ini, petugas dari BPS Kota Padang akan menghimpun data dan informasi berbagai potensi setiap kelurahan di Padang. Diantaranya terkait potensi sosial, ekonomi, infrastruktur sekaligus sumber daya manusia dan sumber daya alam serta informasi lainnya.

“Data PODES itu nantinya menjadi bahan yang penting terutama sebagai acuan bagi perencanaan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara umum atau bahkan secara spesifik menurut wilayah tertentu," terangnya.

Selain itu tambahnya lagi, kegiatan ini sekaligus juga untuk evaluasi program-program pemerintah yang sudah diluncurkan sebelumnya di masing-masing kelurahan.

“Karena dalam berbagai pembangunan ke depan, sangat diperlukan data potensi desa yang nantinya menjadi rujukan untuk pemberian dana pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah. Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat yang bergantung dari hasil PODES ini,” cetusnya dalam jumpa pers yang dipandu Kabid KSP Dinas Kominfo Padang, Swesti Fanloni itu.(David/ar)

Reinier : Monitoring Aksi Cegah Korupsi Terintegrasi Sangat Penting Bagi OPD

4/25/2018 01:59:00 AM Sumbar

MPA,KOTASOLOK – Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2017 dan Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018 untuk Kota Solok, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Dharmasraya dibuka oleh Wakil Walikota Solok bertempat di Aula Bappeda Kota Solok Selasa (24 April 2018).

Hadir dalam monev Kepala Satuan Tugas Wilayah I KPK RI Juliawan Superani dan Tim, Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto, Sekretaris Daerah Kab. Dharmasraya dan Kota Solok tentunya, serta kepala OPD dari masing-masing daerah.

Kepala Satgas Wilayah Juliawan, mengatakan program rencana aksi ini dapat mencegah 80 persen kegiatan korupsi yakni dengan cara kegiatan sistem E-Planning, E-Budgeting secara online, artinya semua akan terprogram dan transparan.

Wakil Walikota Solok Reinier menyampaikan, bahwa Monitoring dan Evaluasi Progres Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang digelar KPK RI ini merupakan sebuah pembelajaran yang sangat penting bagi para OPD untuk lebih memahami pencegahan korupsi dalam pengelolaan anggaran agar terhindar dari korupsi.

Dengan berjalannya program ini, Wawako berharap semoga dapat membawa kebaikan bagi khususnya Pemerintah Kota Solok maupun Kota Sawahlunto dan Kabupaten Dharmasraya.

Wawako juga berpesan agar masing-masing daerah untuk dapat memaksimalkan penyelesaian rencana aksi pencegahan korupsi 2018 mempedomani hasil evalusi tahun 2017.

Selanjutnya dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Progres Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi tersebut, masing-masing daerah memaparkan progres yang sudah dilakukan serta kendala yang dihadapi.(rel/ar)

Bahas Inovasi Layanan Publik Walikota Solok Audiensi dengan Men PAN RB

4/25/2018 12:12:00 AM Sumbar

MPA,JAKARTA - Walikota Solok Zul Elfian didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Drs.Yul Abrar dan Kepala Sub Bagian Penghubung dan Kerjasama Rantau Yopi Permana,SSTP melaksanakan Audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur terkait Display Inovasi Aparatur Sipil Negara di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Selasa (24 April 2018).

Walikota Solok Zul Elfian dikesempatan itu mengatakan Sebelumnya Pemerintah Daerah Kota Solok juga telah bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara RI terkait Display Inovasi ASN, kali ini Pemko Solok bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas masalah inovasi pelayanan publik.

Dalam Pelaksanaan Peraturan MenPAN-RB Nomor 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Kota Solok berencana mengimplementasikan peraturan tersebut. Dinas Penanaman Modal & PTSP sudah mulai bekerja mempersiapkan pembentukan MPP di Kota Solok. Akan tetapi, di Kota Solok berinovasi dengan menjadikan PermenPAN-RB tersebut sebagai dasar acuan, dan disesuaikan dengan kearifan lokal Kota Solok.

Sementara MenPAN-RB Asman Abnur menjelaskan, sebelum Mal Pelayanan Publik (MPP) dilaksanakan di Kota Solok, Bidang Pelayanan Publik dari Kemenpan RB akan menyelenggarakan Komitmen antara Pemerintah Kota Solok dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Mal Pelayanan Publik. MPP mengintegrasikan semua pelayanan pemerintah daerah, Pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

“Pemerintah Kota Solok Menggunakan Mal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan seluruh pelayanan, laksananakan konsep yang sederhana untuk pencapaian target pelaksanaan pelayanan publik yang mudah bagi masyarakat” ungkap Asman Abnur.

Sebelum acara berakhir Walikota Solok H. Zul Elfian, SH, M.Si berharap kepada “seluruh jajaran Kemenpan RB untuk dapat membimbing dan mengarahkan agar dapat terealisasinya MPP ini dan dengan rasa hormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi dapat membuka peresmian Display Inovasi yang akan direncanakan pada tanggal 11 Mei 2018 mendatang“.(*)