Melalui Dinsos Pemko Solok Targetkan PkKH-KPM 2018 Tercapai
MPA, PADANG - Wakil
Walikota Solok Reinier, ST, MM di dampingi Kepala Dinas Sosial Kota Solok
menghadiri Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2018 serta Talk
Show Program Keluarga Harapan yang digelar oleh Kementerian
Sosial RI bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.
Pada bulan Februari lalu kunjungannya Presiden RI Joko Widodo ke
Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat menyerahkan bantuan Kartu Indonesia
Pintar, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat. Program
Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat
kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data
terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi
kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
Tujuan program ini diantaranya yakni meningkatkatkan taraf hidup keluarga
penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan
social serta mengurangi kemiskinan atau kesenjangan dan menciptakan perubahan
perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan
kesehatan maupun pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Pemerintah Pusat sudah menjalankan inovasi penyaluran bantuan
sosial program keluarga harapan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS
merupakan sarana untuk menyalurkan bantuan sosial dan subsidi pemerintah, KKS
pun mempunyai fungsi ganda diantaranya berupa tabungan dan dompet (e-wallet).
Sistem ini menjadi karya inovatif kali pertamanya yang digunakan banyak Negara
yang melakukan bantuan tunai bersyarat.
Pada sambutannya Menteri Sosial Idrus Marham mengungkapkan
penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial dan PKH perlu
banyak persiapan, hal itu untuk menjamin pengelolaan PKH dapat berjalan dengan
baik. “misalnya pendamping, ya pendamping sekarang ini dari Kementerian Sosial
sudah 43 ribu, kalau misalnya ditambah lagi 5 juta kita harus tambah paling
tidak 23 ribu. Demikian juga misalnya tentang data-data, sudah tidak
begitu masalah karena kita sudah memiliki basic data terpadu (BDT)” tutur
Menteri Sosial RI Idrus Marham.
Sementara pada sesi dialog talk show dengan narasumber dari
Kementerian Keuangan, Bappenas serta Kementerian Kesehatan banyak materi yang
diberikan terkait Program Keluarga Harapan utnuk disalurkan ke setiap daerah
Kabupaten maupun Kota.
“Dalam satu terakhir ke belakang data selalu dipegang oleh
pemerintah pusat, pada saat daerah meminta memberikan kemajuan kemiskinan data
yang digunakan yakni data yang kecil, ketika pemerintah pusat akan memberikan
bantuan sosial data angka berubah menjadi lebih besar. Pemerintah Pusat
memberikan instruksi kepada daerah setiap enam bulan sekali perbaiki data yang
diberikan survey dari BPS dengan tujuan kepemilikan data tersebut adalah milik
daerah sehingga mendorong data tersebut menjadi lebih baik dan digunakan oleh
dinas-dinas terkait di daerah masing-masing”. Ungkap Pungky Deputi Bidang
Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas.
“PKH Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini untuk menguragi angka
dan memutus rantai kemisiknan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta
merubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari
kemiskinan, sehingga program pemerintah kota dalam mengurangi angka kemiskinan
dapat terwujud, melalui Dinas Sosial Kota Solok perlu mendata ulang
kembali bagi masyarakat Kota yang kurang mampu untuk salurkan Program Keluarga
Harapan yang diberikan dari Pemerintah Pusat”. Imbuh Wakil Walikota Solok
Reinier, ST, MM
Menurut Askolani Direktur Jenderal Anggaran Kementerian
Keuangan “Tingkat kemiskinan di indonesia bisa berkurang mencapai kurang lebih
10% di tahun 2018, jika kalu ini mampu dilaksanakan ini merupakan suatu
prestasi yang sangat baik dan betul-betul meyakinkan bahwa tingkat kemiskinan
di Indonesia bisa turun. Ini menunjukan komitmen dari pemerintah betul-betul
secara masif dari Kabupaten/Kota hingga desa-desa untuk membangun Indonesia
menjadi lebih baik. Dengan kemiskinan yang turun ini tentunya menjadi kinerja
dari Pemerintah Daerah baik itu Kabupaten/Kota mendorong bagaimana di tahun 2019
rencananya lebih ditingkatkan lagi. Simulasi yang dilakukan oleh Bappenas,
Kemenkeu dan Kemensos dampak dari penambahan indeks sangat signifikan
mengurangi tingkat kemiskinan,” jelasnya.(ril/ar)
