-->

Latest Post

MPA, PADANG – Pemerintah Kota Padang terus berupaya meningkatkan hubungan silaturahmi dengan Ulama dan masyarakat. Hal tersebut salah satunya dengan turunnya Tim Safari Ramadhan (TSR) ke Masjid dan Mushalla yang telah ditunjuk untuk dukunjungi.


TSR merupakan salah satu media efektif dan efisien yang dapat digunakan Pemerintah Kota Padang dalam mengkomunikasikan berbagai dinamika pembangunan dengan masyarakat.

Kegiatan ini merupakan langkah untuk membangun ukhuwah islamiyah, sehingga diharapkan dapat terbangun hubungan yang harmonis antara umaro, ulama dan umat serta menyerap dan menampung aspirasi masyarakat terkait dengan kesinambungan pembangunan Kota Padang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim VII Safari Ramadhan, Kolonel Pnb Purwanto Adi Nugroho, ketika memberikan sambutan di Masjid Syuhada Kelurahan Koto Baru Nan XX Kecamatan Lubuak Bagaluang, Jum’at malam (1/6/18).

Purwanto berharap,”Dengan kedatangan TSR ke Masjid dan Mushalla, maka kebijakan dan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang diterima secara utuh dan seindah warna aslinya oleh masyarakat Kota Padang,”terang Purwanto yang juga Danlanud St.Syahril Tabing Padang.

Sementara itu Camat Kecamatan Lubuak bagaluang Rosail Akhyari mengatakan, di bulan Ramadhan ini Kelurahan Koto baru Nan XX mendapat berkah dari TSR Pemko Padang. Kedatangan TSR Pemko Padang ke Masjid Syuhada memberikan bantuan hibah sebesar 10 Juta rupiah untuk kelansungan pembangunan Masjid ini.

Mudah-mudahan program TSR yang dilaksanakan tiap tahun di bulan ramadhan ini, akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung berbagai kebijakan Pemerintah dalam pembangunan. 

“Kita berharap Masyarakat Koto baru Nan XX ini, mendukung  apa saja kebijakan dan pembangunan yang akan atau sedang dilaksanakan Pemerintah Kota Padang,”ucap Rosail. 

Masih dalam kegiatan TSR tersebut, Camat Lubuk Begalung menampung aspirasi masyarakat, salah satunya jalan yang banyak berlobang di kelurahan Koto baru Nan XX dan maraknya tawuran yang terjadi akhir-akhir ini.

“Saya pastikan setelah lebaran nanti, setiap jalan yang berlobang di Kelurahan Koto Baru ini menjadi mulus dan lancar, Insya Allah”tukuk Rosail.

Dikahir kegiatan Rosail minta maaf kepada warga masyarakat kelurahan Koto Baru Nan XX, di bulan ramadhan ini, apabila pelayanan kepada masyarakat baik oleh perangkat kelurahan dan kecamatan kurang maksimal saya atas nama pemerintah dikecamatan, sebagai manusia biasa mohon maaf.

Turut hadir dalam TIM VII Safarai Ramadhan, Danlanud St.Syahril Ketua Tim, Inspektur, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabag.Hukum dan Hak Asasi Manusia, Karang Taruna, Kesra, Humas, Wartawan Media Cetak.(Nda/ar)

Fhoto Sindonews


MPA, CILEGON - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku prihatin dengan rencana mogok kerja para Pilot Garuda Indonesia pada saat arus mudik lebaran.

"Soal mogok pilot garuda saya prihatin, kalau saya lihat ini ada suatu miss komunikasi antara manajemen dengan pilot, dengan serikat kerja," kata Menhub di Pelabuhan Merak, Banten. Seperti dilansir SindoNews pada Sabtu (2/6/2018).

Diapun berharap agar para pilot Garuda Indonesia yang menjadi satu kebanggan tidak melakukan mogok kerja saat arus mudik. Apalagi, arus mudik merupakan hajat banyak masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman.

"Jangan sampai masyarakat disandra, ini suatu niatan kurang baik, saya menganjurkan (pilot) coba berfikir dengan hati, apabila saudara-saudara kita mau mudik tapi malah mogok,  saya mengajak mereka agar jangan melakukan itu," ujarnya.

Untuk itu, Budi mengaku sudah memeintahkan kepada Dirut Garuda Indonesia dan Dirut Angkasa Pura 2 untuk bertemu dengan para pilot untuk mencari jalan keluar dari permasalahan saat ini.

"Saya akan ketemu mereka hari senin. Hari ini dirut-dirut ketemu dengan mereka. Saya berfikir bahwasannya pilot punya hati tidak melakukan itu (mogok kerja) orang orang terhormat," tandasnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pilot Garuda (APG) memastikan 1.300 pilot dan lima ribu kru Garuda Indonesia akan melakukan aksi mogok kerja. Aksi itu dianggap sebagai misi penyelamatan Garuda Indonesia dari keterpurukan.
(ar)

MPA, JAKARTA - Gugatan  yang dilayangkan  Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Serikat Pers Republik Indonesia (PRSI) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) terhadap  Dewan Pers dalam hal ini Yoseph Adi Prasetyo selaku ketua sudah tepat.


Hal ini dilontarkan oleh Pengamat Kebijakan dari Publik Indonesian Public Institute (IPI) melalui siaran pers di Jakarta Jumat (01/6/2018). Dia pun memuji langkah brilian yang diambil PPWI dan SPRI demi membantu wartawan.

Jerry merasa heran, dimana sudah tiga kali sidang, namun Ketua Dewan Pers belum juga kelihatan atau tak kunjung hadir. Ia pun mempertanyakan ketidak hadirannya itu.

"Ini sengaja dilakukan atau takut bersaksi dalam sidang. Mana mungkin pimpinan dewan pers tak paham soal kelengkapan berkas administrasi, saat mengeluarkan rekomendasi dan lainnya. Kalau memang sudah tak mampu memimpin lembaga ini, lebih baik step back atau mundur secara gentlemen," kata peneliti kebijakan publik dari Amerika ini.

Memang selama ini Jerry menilai ada sejumlah policy dari Dewan Pers yang berlawanan bahkan blunder.

Pada intinya tutur mantan Pemimpin Redaksi Thejakartatimes, ini jangan melemahkan tugas jurnalis tapi rangkul mereka tanpa membeda-bedakan.

"Jadi sebelum action, thinking first atau (berpikir terlebih dulu), jangan mikirnya telat. Contoh, surat terkait melarang wartawan minta THR di hari raya Idul Fitri yang dikeluarkan belum lama ini, banyak menuai kontroversi dan complain," ujarnya.

Setahu Jerry, baru kepemimpinan kali ini ada beberapa making decision-nya blunder. Apalagi saat berita hoaks 319 media abal-abal dan kriminalisasi terhadap wartawan, Dewan Pers hanya diam membisu tanpa tindakan.

"Kan bukan hanya urus UKW muda, madya dan utama tapi persoalan keselamatan pers harus diperhatikan. Bagaimana pendekatan terhadap mereka. Lakukan pembinaan dan pelatihan biar para jurnalis mangerti. Jangan seperti statement kementerian Kominfo, yang mana menyatakan bahwa mereka mendeteksi ada 43 ribu media abal-abal di Indonesia seperti yang disampaikan Samuel Pangerapan seperti dikutip detik.com," tegasnya.

Bagaimana jika perusahaan persnya lengkap kata Jerry, seperti yang diatur dalam UU Pers No.40 Tahun 1999? jangan perkeruh masalah.



"Jadi melihat persoalan jangan hanya dari satu sudut pandang, justru masalah besar diperkecil, kecil dihilangkan," ujarnya. (rel/ar)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.