Mediaportalanda

Tinjau Pengerjaan Di Mato Aia, Mahyeldi : Drainase Harus Dikembalikan Fungsinya “Untuk Pengendalian Genangan Air"

9/20/2018 12:38:00 AM Padang

MPA,PADANG - Pemerintah Kota Padang untuk mengantisipasi genangan air yang selalu merendam kawasan Mato Aia, Kecamatan Padang Selatan membuat drainase baru. Sebagian drainase yang telah ada di sepanjang sisi Jalan Sutan Syahrir juga direvitalisasi.

"Dengan membuat drainase baru dan merevitalisasi drainase yang telah ada, kita harapkan kawasan Jondul dan Rawang akan terbebas dari banjir," kata Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo didampingi Camat Padang Selatan Fuji Astomi saat meninjau pengerjaan drainase tersebut, Rabu (19/9/2018).

Menurut Mahyeldi, genangan air terjadi karena drainase yang ada tidak dapat menampung air yang datang. Terlebih kawasan Jondul dan Rawang merupakan tempat terendah yang menjadi titik kumpul air dari daerah ketinggian di sekitarnya.

"Untuk itu drainase harus dikembalikan fungsinya agar lebih maksimal untuk pengendalian genangan air," ujar Mahyeldi.

Dalam kunjungan lapangan itu, Mehyeldi juga mendapati ada pengerjaan drainase yang belum sesuai dengan perencanaan. Disinyalir akibat lemahnya pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang.

"Pengawasan dan koordinasi dalam pengerjaan ini penting, agar sesuai dengan perencanaan," kata Wako Mahyeldi.

Sementara itu, Camat Padang Selatan Fuji Astomi menjelaskan, ada empat lokasi pengerjaan berkaitan dengan kewenangan Dinas PUPR yang ditinjau Walikota Padang. Lokasi itu adalah pengerjaan drainase induk Rawang, pembangunan jembatan penghubung Rawang - Mato Aie - Pampangan, lokasi pembangunan rumah masyarakat berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pembuatan box culvert untuk pelindung jalan dari sumber air bawah tanah.

"Bapak Walikota meninjau empat lokasi di wilayah Padang Selatan. Tinjauan ini berkaitan dengan pengerjaan drainase yang menjadi kewenangan Dinas PUPR," kata camat terbaik Sumatera Barat 2017 ini. (ar/yt)

Inovasi Kelas Imud, “Ibu Muda Kota Padang” Ini Berhasil Raih Penghargaan Top 99 Dari Kemenpan-RB RI

9/19/2018 10:14:00 PM Padang

MPA,SURABAYA - Setelah melalui tahap presentasi dan wawancara serta observasi dan verifikasi lapangan beberapa waktu lalu, inovasi Kelas Imud (Ibu Muda) Kota Padang berhasil meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB RI, Syafruddin kepada Wakil Walikota Padang, Emzalmi di Ballroom Hotel Shangri La Surabaya, Rabu (19/9/2018).

Dalam sambutannya, Menpan-RB menegaskan, pemerintah mendorong inovasi-inovasi yang bersifat lokal dan instansional, tetapi potensial untuk diterapkan secara nasional, diangkat dan dijadikan program nasional. Salah satu terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tanah air adalah dengan membentuk Mall Pelayanan Publik (MPP) agar masyarakat semakin mudah dalam berurusan dengan pemerintah.

Dikesempatan itu, Menteri Syafruddin juga memberikan penghargaan kepada 21 inovasi yang telah berpartisipasi dalam United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2018, penghargaan kepada Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen yang telah membantu pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2018, serta penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo sebagai pemimpin inovatif.

Sementara itu, Wakil Walikota Padang, Emzalmi mengungkapkan rasa syukurnya atas prestasi Kota Padang di kancah nasional terkait inovasi pelayanan publik. Apalagi, prestasi tersebut diraih dari seleksi yang cukup ketat dan proses yang panjang.

“Inovasi Kelas Ibu Muda ini adalah sebuah terobosan yang baik. Kita berharap inovasi seperti ini dapat diikuti oleh SKPD yang lain. Penghargaan ini merupakan suatu bukti bahwa jajaran kita di Puskesmas Padang Pasir Kecamatan Padang Barat telah membuktikan kerja keras, pemikiran dan terobosannya. Kita berharap ini dapat meningkatkan kinerja Pemko Padang secara keseluruhan,” tuturnya.

Kepala Puskesmas Padang Pasir, dr. Winanda selaku inovator Kelas Imud mengungkapkan hal senada. “Puji syukur kepada Allah SWT, semoga apa yang kami gagas ini dapat lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi orang banyak," ujar Winanda.

Dijelaskannya, Kelas Imud adalah upaya menurunkan kematian ibu dan bayi serta menghapuskan stigmatisasi terhadap ibu muda dan keluarganya. Keunikan Kelas Imud ini adalah mengikutsertakan suami, mertua dan orang tua.

Kelas Imud menjadi sarana belajar bersama bagi ibu hamil dan ibu yang memiliki balita dalam usia muda, dengan mendatangkan narasumber ahli dari dokter spesialis kebidanan, spesialis anak dan ahli bidang agama. Dengan demikian, pengetahuan ibu tentang kesehatan ibu dan anak, reproduksi, tumbuh kembang anak, dan cara mendidik anak berdasarkan agama bisa terpenuhi.

Dikesempatan yang sama, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Diah Natalisa, mengatakan, Top 99 merupakan hasil seleksi dari 2824 proposal yang didaftarkan melalui aplikasi sinovik (kompetisi inovasi pelayanan publik) secara online untuk selanjutnya dipilih 40 inovasi terbaik. Penghargaan 40 inovasi terbaik akan diserahkan pada peluncuran Indonesia Public Service (IPS) Forum di Jakarta 7-8 November 2018 mendatang.

“Inovasi terpilih dalam Top 99 ini terdiri dari 16 inovasi dari 11 kementerian, 10 inovasi dari 5 lembaga, 18 inovasi dari 13 pemerintah provinsi, 39 inovasi dari 32 pemerintah kabupaten, serta 16 inovasi dari 12 pemerintah kota”, ungkap Diah.

Malam penyerahan penghargaan tersebut, juga dihadiri Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Padang Didi Aryadi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Ferimulyani, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Sandra Imelda dan Camat Padang Barat Eri Sendjaya, yang sebelumnya menghadiri Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018.

Forum tersebut menghadirkan narasumber dari beberapa inovator dan kepala daerah yang membagikan pembelajaran mengenai inovasi pelayanan publik yang telah diimplementasikan di daerahnya masing-masing. Seperti Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Gustaf Manuputty yang bercerita mengenai inovasi “Program Pengendalian Malaria melalui Sistem Early Diagnosis and Treatment (EDAT)” yang menjadi Juara I Wilayah Asia dan Pasifik dalam UNPSA 2018 untuk kategori Reaching The Poorest and Most Vulnerable through Inclusive Services and Partnership.

Berikutnya, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati yang berbagi mengenai inovasi “Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) yang menjadi runner up wilayah Asia dan Pasifik pada UNPSA 2015 untuk kategori Promoting Whole of Government Approaches in the Information Age. Selanjutnya Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang berbagi mengenai Kepemimpinan Inovatif Pemerintah Jawa Timur (BT/Humas Kota Padang)

Direktur Utama Perum Bulog : Saya Tahu Banyak Mafia Beras “Yang Merugikan Perseroan”

9/19/2018 06:44:00 AM nasional

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Foto/Istimewa

MPA,JAKARTA - Hampir lima bulan menjabat Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menyatakan menemukan banyak mafia beras yang merugikan perseroan. Hanya saja, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri ini enggan membeberkan siapa saja mafia beras yang merugikan negara.

"Saya tahu banyak mafia beras. Percuma saya jadi polisi, masa enggak tahu soal itu," ujar Budi Waseso di Jakarta, Seperti dilansir Sindonews.com Rabu (19/9/2018).

Meski mengetahui banyaknya mafia beras, Buwas-sapaan akrabnya--mengatakan memberantas mafia beras atau menangkapnya bukanlah wewenangnya. Tugas memberantas mafia beras adalah pekerjaan dari pihak yang berwenang.

"Itu bukan kapasitas saya. Sudah saya sampaikan dan Pak Menteri (Menteri Pertanian) sedang menindak juga," katanya.

Saat ini, kata dia, Perum Bulog memastikan tidak akan melakukan impor beras pada tahun ini. Alasannya agar tidak memberatkan nilai tukar rupiah sehingga semakin melemah.

Buwas menegaskan akan melakukan efisiensi agar membuat rupiah kembali menguat. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah yang sedang menekan laju impor agar tidak membebani neraca perdagangan. "Kita efisiensi selain karena kurs rupiah dan kondisi yang belum perlu (impor beras), biar tidak mubazir," jelasnya.

(ar/ven)