-->

Latest Post


Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, jumlah korban bencana gempa dan tsunami Palu bertambah menjadi 405 orang. Foto/SINDOphoto/Dok

 MPA,JAKARTA - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, jumlah korban bencana gempa dan tsunami Palu bertambah menjadi 405 orang.

"Sampai dengan Minggu pagi ini tercatat korban meninggal 405 orang yang sudah berhasil diidentifikasi dan masih banyak yang belum teridentifikasi," kata Sutopo, Minggu (30/9/2018).

Kata Sutopo, ini adalah data yang didapat di kota Palu, sedangkan yang di daerah Donggala pihaknya masih belum mendapatkan informasinya.

"Karena kondisi listrik masih padam total dan komunikasi lumpuh. Di kota Palu juga demikian, malam dalam kondisi gelap gulita," ucap Sutopo.

Selain itu menurut Sutopo, akibat gempa bumi yang menguncang Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan kekuatan 7,7 Skala Richer (SR) ini, masyarakat masih memilih untuk tinggal di luar rumah.

"Untuk mengantisipasi gempa-gempa susulan dan tercatat lebih dari 170 gempa susulan," pungkasnya.
(ar/maf)
















Sumber Sindonews.com
Dengan judul : Korban Tewas Gempa dan Tsunami Palu Bertambah 405 Orang


 Luapan lumpur yang terjadi akibat gempa di Palu, Sulawesi Tengah menyebabkan satu pemukiman warga yang berada di Petobo Kabupaten Sigi tertimbun. Foto iNews TV/Huzair Z

MPA,SIGI -  Luapan lumpur yang terjadi akibat gempa di Palu, Sulawesi Tengah menyebabkan satu pemukiman warga yang berada di Petobo Kabupaten Sigi tertimbun. Menurut Andi warga setempat, lumpur setinggi 3 hingga 8 meter mendadak muncul usai gempa 7,4 Skala Richter terjadi. 

"Dimana sebelum muncul lumpur didahului dengan bergeraknya tanah sehingga timbul retakan dan munculnya lumpur hitam," kata dia, Minggu (30/9/2018). Bahkan, kata dia, sampai tadi malam belum ada petugas dari Basarnas yang menjangkau lokasi.

Menurut Kapusdatin BNPB Sutopo Purwo Nugroho, munculnya lumpur dari permukaan tanah yang menyebabkan amblasnya bangunan dan pohon di Kabupaten Sigi dekat perbatasan Palu akibat gempa 7,4 SR. Lalu menurut Sutopo muncul fenomena likuifaksi (liquefaction).

"Likuifaksi adalah tanah berubah menjadi lumpur seperti cairan dan kehilangan kekuatan.  Akibatnya pondasi bangunan roboh yang menyebabkan amblas," kata Sutopo dalam akun twitternya.

Belum diketahui pasti berapa korban jiwa akibat peristiwa ini. Petugas BPBD dan Basarnas dilaporkan sudah menuju lokasi.
(ar/sms)


















Artikel ini dilansir dari Sindonews.Com
Dengan Judul : Luapan Lumpur Setinggi 8 Meter Timbun Pemukiman Di Petobo Kabupaten Sigi






MPA,SOLOK - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Solok tahun 2018 telah disahkan. Pengesahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri 16 anggota DPRD Kota Solok dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can dan Wakil Ketua Afdal Yandi, serta dihadiri oleh Walikota Solok, Zul Elfian, Forkopimda, Pimpinan OPD serta Ketua LKAAM, Ketua Bundo Kanduang dan para undangan lainnya, bertempat di Geduang DPRD Kota Solok, Sabtu (29 September 2018).

Juru bicara DPRD Kota Solok, Yosri Martin mengatakan, pelaksanaan APBD yang ditetapkan bersama antara Pemda dan DPRD, telah berjalan kurang lebih delapan bulan. Tentunya tidak terlepas dari dinamika yang berpengaruh terhadap asumsi kebijakan umum anggaran, pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja.

Berikut hasil pembahasan perubahan APBD Solok 2018 yang disetujui adalah, Anggaran 2018 untuk Kecamatan Lubuk Sikarah dialokasikan sebesar Rp.14.205.262.712,- setelah perubahan menjadi Rp.14.262.743.287,-. Kecamatan Tanjung Harapan dialokasikan Rp.13.035.702.747,- setelah perubahan menjadi Rp.13.102.066.485,-. Untuk anggaran organisasi dialokasikan Rp.1.127.083.000,- setelah perubahan menjadi Rp.1.127.083.000,-. BKPSDM, Rp.11.561.337.826,- setelah perubahan menjadi Rp.11.397.243.225,-. Bagian Umum Rp.16.419.041.525,- setelah perubahan menjadi Rp.16.925.136.425,-. Bagian Hukum dan HAM dialokasikan Rp.1.239.896.750,- setelah perubahan menjadi Rp.1.239.746.750,-. Badan Penanggulangan Bencana dialokasikan Rp.2.908.493.041,- setelah perubahan menjadi Rp.3.817.774.116,-. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dialokasikan Rp.6.001.802.698,- setelah perubahan menjadi Rp.5.902.482.912,-. Bagian Humas dan Protokol dialokasikan Rp.7.239.045.400,- setelah perubahan menjadi Rp.7.499.763.900,-.

Sedangkan untuk Inspektorat alokasi awal sebesar Rp.6.738.239.835,- setelah perubahan menjadi Rp.6.949.715.263,-. Kantor Kesbangpol Rp.3.964.349.924,- setelah perubahan menjadi Rp.3.998.407.248,-. Bagian Pemerintahan Rp.2.274.306.300,- setelah perubahan Rp.2.172.894.300,-. Satpol PP dan Damkar Rp.17.081.218.270,- setelah perubahan Rp.16.490.324.486,-. Disdukcapil Rp.5.051.240.144,- setelah perubahan Rp.5.159.947.917,-. Sekretariat DPRD Rp.24.142.609.896,- setelah perubahan Rp.26.250.016.683,-. Bagian PAP Rp.1.183.471.300,- setelah perubahan Rp.1.258.414.300,-. Dinas Lingkungan Hidup Rp.17.617.809.595,- setelah perubahan Rp.17.586.453.961,-. Badan Penelitian dan Pengembangan Rp.4.781.171.139,- setelah perubahan Rp.5.096.594.109,-.

Untuk Dinas PUPR alokasi awal sebesar Rp.73.689.225.668,- setelah perubahan Rp.74.809.038.296,-. Dinas Sosial, Rp.5.705.083.603,- setelah perubahan Rp.5.501.433.017,-. Dinas Perkim Rp.67.865.913.826,- setelah perubahan Rp.71.840.086.561,-. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dialokasikan Rp.10.165.312.039,- setelah perubahan Rp.10.309.447.184,-. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp.7.979.809.069,- setelah perubahan Rp.7.640.534.747,-. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp.8.587.408.394,- setelah perubahan Rp.7.295.474.645,-. Bagian Kesra Rp.9.703.276.500,- setelah perubahan Rp. 10.276.226.900,-.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan alokasi awal sebesar Rp.75.821.793.102,- setelah perubahan Rp.77. 064.289.519,-.  Dinas Pendidikan Rp.141.678.970.700,- setelah perubahan Rp.134.403.292.969,-. Bagian Perekonomian Rp.715.541.200,- setelah perubahan Rp.715.531.100,-.  LP2M Rp.118.307.500,- setelah perubahan Rp.118.307.500,-. Dinas Pemuda dan Olahraga Rp.9.102.227.218,- setelah perubahan Rp. 9.176.608.350,-. Dinas Pariwisata Rp.11.834.215.467,- setelah perubahan Rp. 12.396.093.253.

Untuk Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM yang awalnya dialokasikan sebesar Rp.15.581.988.243,- setelah perubahan Rp.15.507.677.538,-. Dinas Pertanian Rp.16.098.247.356,- setelah perubahan Rp.18.546.236.700,-. Dinas Pangan Rp.4.281.959.380,- setelah perubahan Rp.4.245.121.182,-. Bagian Progam dan Keuanganan Rp.660.177.700,- setelah perubahan Rp.660.177.700,-.  Dinas Perhubungan Rp.7.715.124.757,- setelah perubahan Rp.7.564.753.773,-. Dinas Komunikasi dan Informatika Rp.8.725.292.802,- setelah perubahan Rp.8.462.491.980,-. Dinas Penanaman Modal PTSP Rp.7.415.072.112,- setelah perubahan Rp.7.566.565.301,- dan Badan Keuangan Daerah dialokasikan Rp.32.379.322.681,- setelah perubahan Rp.29.651.792.952,-.

Walikota Solok, Zul Elfian, mengapresiasi pihak Legislatif yang telah bersama-sama pihak Eksekutif melakukan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran  2018. “Alhamdulillah lewat pembahasan yang dilaksanakan siang dan malam tersebut dalam waktu yang cepat persetujuan dari DPRD Kota Solok dapat diberikan,” ujar Walikota
“Adanya kritik dan masukan dari dewan menjadi catatan penting dan acuan bagi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Solok untuk bekerja lebih baik lagi. Saya berterima kasih atas kerja sama solid dengan pihak Legislatif, Semoga ini bisa terus terjaga kedepan,” terangnya.

Walikota menambahkan, DPRD juga menjadi instrumen penting dalam melakukan pengawasan penggunaan APBD agar dapat digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. “Kita berharap program-program pembangunan di Kota Solok bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh warga,” tandasnya.(ar/rill)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.