-->

Latest Post


MPA,PASAMAN  BARAT - Dari pembahasan hasil rapat dan peninjauan potensi secara langsung, keberadaan Pelabuhan Teluk Tapang, Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, sangat penting untuk mengangkat ekonomi daerah.
Oleh karna itu Kementrian Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia akan memprioritaskan pembangunan jalan menuju pelabuhan laut Teluk Tapang tersebut.
Hal ini disampaikan Deputi Koordinator Bidang Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Jamaludin saat meninjau Pelabuhan Teluk Tapang, bersama rombongan 7 kementerian dengan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati Pasbar Selasa, (18/12/2018).
Ridwan Djamaluddin mengungkapkan, pada tahun 2019 nanti kita akan mengalokasikan anggaran untuk pengaspalan jalan menuju pelabuhan yang masih terbengkalai, sesuai arahan umum pimpinan bahwa infrastruktur yang sudah dibagun tidak boleh tidak dimanfaatkan.
Apalagi bangunan pelabuhan Teluk Tapang sudah rampung tinggal akses jalan darat yang belum siap sepenuhnya.
"Kita berupaya dua sampai tiga tahun ini jalan menuju pelabuhan sudah bisa ditempuh untuk pengoperasional pelabuhan dan mengenai jumlah dana yang akan di kucurkan belum bisa dipastikan, namun perkiraan kasar antara Rp200 - Rp500 miliaran lagi yang dibutuhkan untuk pengoperasian Teluk Tapang" ungkapnya.
Keberadaan pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis Pasaman Barat sangat penting dengan dukungan potensi alam yang melimpah. Meskipun saat ini Pasaman Barat masih berstatus daerah tertinggal maka tugas pemerintah untuk mengangkatnya lebih baik," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit didampingi Wakil Bupati Pasaman Barat, Yulianto mengatakan keberadaan pelabuhan sangat strategis sebagai penopang Pelabuhan Teluk Bayur Padang sehingga potensi alam yang ada bisa dibawa melalui jalur laut.
Ada banyak potensi disekitar daerah ini, export biji besi, 1,6 juta ton CPO/tahun, ada rencana pembuatan pabrik turunan CPO serta potensi pabrik semen. Melihat pentingnya potensi teluk Tapang ini, juga telah direncanakan penyaluran listrik dan air bersih dari kementerian ESDM.
Kemudian dari PUPR tahun 2019 akan ada pembangunan jalan sepanjang 11 km menuju teluk Tapang. Selain itu juga dengan adanya penetapan pengurusan pengoperasian Teluk Tapang maka Pasaman Barat akan terbuka dan akan menghidupkan ekonomi masyarakat, ujar Nasrul Abit.
Wagub juga menambahkan, saat ini bangunan fisik pelabuhan sudah rampung. Tinggal akses jalan atau transportasi darat yang belum selesai.
Di perkirakan sekitar 42 kilometer, paling tidak membutuhkan sekitar Rp.400 miliar untuk merampungkan jalan dan delapan jembatan. Kita berharap pemerintah pusat dapat menganggarkannya," katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pasaman Barat, Yulianto mengatakan untuk merampungkan pembangunan jalan menuju pelabuhan Pihaknya sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat, pasalnya APBD sangat tidak memungkinkan karna membutuhkan biaya yang besar.
"Apabila pelabuhan Teluk Tapang Rampung, maka akan memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat, karena bisa menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu keberadaan dermaga bisa mengurangi kerusakan jalan nasional yang dilewati kendaraan bermuatan CPO atau kelapa sawit setiap harinya," terang Yulianto.(rill)



MPA,PADANG - Sebagai kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki dan harus dipenuhi setiap saat, pemenuhan kebutuhan pangan harus senantiasa terjaga dengan baik, serta layak dan aman dikonsumsi oleh tubuh manusia. Terlebih, keamananan pangan juga tak kalah wajib diperhatikan, demi mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda fisik yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan.
Menyikapi itu, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pangan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Ketahanan Pangan yang diikuti para lurah/aparatur kelurahan se-Kota Padang.
"Sasaran Bimtek ini adalah, untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman aparat pelaksana kegiatan ketahanan pangan di setiap kelurahan se-Kota Padang. Yaitunya tentang, bagaimana terciptanya pangan yang aman untuk dikonsumsi serta upaya memanfaatkan lahan pekarangan sebagai solusi sumber pangan keluarga ke depan," terang Plt Dinas Pangan Kota Padang, Syahrial Kamat sekaligus ketua penyelenggara bimtek yang dilangsungkan di Hotel Kyriad Bumi Minang, Selasa (18/12) itu.
Syahrial melanjutkan, tujuan Bimtek ini antara lain, untuk menambah wawasan bagi bagi aparat pelaksana kegiatan ketahanan pangan tentang perlindungan kepada konsumen. Kemudian menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk konsumsi manusia serta memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan.
"Selanjutnya bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan yang ada untuk memenuhi pangan keluarga ke depan," terangnya lagi.
Sementara itu, Wali Kota Padang diwakili Asisten Ekbang Kesra, Hermen Peri menyambut baik digelarnya Bimtek tersebut. Kegiatan ini dirasa penting karena mendapatkan pangan atau makanan yang aman adalah hak azizi setiap orang. Namun tidak dipungkiri, pada kenyataannya hingga saat ini belum semua orang bisa mendapatkan akses terhadap makanan yang aman.
"Hal itu ditandai dengan tingginya angka kematian dan kesakitan yang diakibatkan oleh penyakit bawaan makanan (PBM)," cetusnya.
Diketahui, secara umum PBM dapat diakibatkan oleh bahaya biologi, fisik dan kimia. Terdapat 3 konsekuensi yang ditimbulkan oleh PBM yaitu gizi buruk, dampak sosio ekonomi di masyarakat dan penyakit sekunder yang timbul akibat PBM.
Sementara jumlah penduduk yang terus bertambah juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan, sedangkan lahan pertanian semakin hari semakin sempit karena beralih fungsi ntuk perumahan, pertokoan, perkantoran dan lain sebagainya.
"Mengatasi permasalahan tersebut perlu digunakan alternatif lain seperti menerapkan sistem pertanian vertikultur. Karena di Kota Padang saat ini banyak rumah yang tidak memiliki lahan yang luas untuk bertanam, tetapi masih terdapat lahan kosong yang relatif sempit yang belum digunakan. Kita rasa penanaman dengan sistem vertikultur ini sangat efisien, sehingga dapat terciptanya lingkungan yang asri dan indah," imbuh Hermen.
"Untuk itu, melalui Bimtek Ketahanan Pangan ini diharapkan kita semua dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang ketahanan pangan, serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya di lapangan. Karena aparat pelaksana di kelurahan merupakan ujung tombak dalam pencapaian program dan kegiatan ketahanan pangan ini nantinya," tukas Asisten Ekbang Kesra mengakhiri.
Adapun nara sumber bimtek ini diantaranya dari BBPOM Kota Padang dengan materi pengawasan keamanan pangan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kemudian Ir. H. Djoni dengan materi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga serta Dinas Pangan Kota Padang terkait pengawasan keamanan pangan segar di Kota Padang. (ar/David)



MPA,PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi resmi dilantik menjadi Ketua DPW Forum Bela Negara Provinsi Sumatera Barat Selasa (18/12) di Aula Bagindo Aziz Chan, Balaikota Padang. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua DPP Forum Bela Negara, Prof. DR Setyo Harwono.
Usai dilantik Mahyeldi mengatakan, sebagai ketua baru periode 2018-2023, ke depan menurutnya akan dilakukan pembenahan interen hingga Kabupaten/kota. Kemudian baru dilakukan sejumlah program perbaikan ideologi pada generasi muda. Kehadiran forum ini menurutnya akan semakin kuat dengan kehadiran undang undang bela negara yang akan segera dilakukan.
"Kita sangat mendukung diberlakukannya undang undang tentang Bela Negara sehingga dengan dasar itu kita bisa menyusun program dan kegiatan," sebutnya.
Acara ini juga dihadiri tokoh Legiun Veteran Sumbar, Amir Syarifuddin serta sejumlah organisasi masyarakat.
Amir Syarifuddin berharap kehadiran Forum Bela Negara di Sumbar semakin memperkuat rasa nasionalisme dan ideologi generasi muda di Sumbar. Generasi muda diharapkan bisa menjauhkan diri dari pengaruh negatif seperti narkoba, LGBT serta pekat. (*)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.