Mediaportalanda

Aceh Selatan Ribuan Rumah Terendam Banjir, Ratusan Warga Terpaksa Mengungsi

12/18/2018 05:43:00 PM nasional

MPA,ACEH SELATAN - Ribuan rumah di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh terendam banjir hingga mencapai ketinggian 1 meter lebih. Selain merendam permukiman warga, banjir juga melumpuhkan akses darat di tiga kecamatan yang ada. Ratusan warga terpaksa mengungsi di posko penampungan.

Curah hujan yang tinggi dalam kurun waktu sepekan terakhir menyebabkan meluapnya Sungai Gelombang Aceh Selatan. Memasuki hari keempat banjir di Aceh Selatan tercatat ratusan orang warga Desa Lhok Raya di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan telah dievakuasi ke posko-posko pengungsi

Hingga saat ini warga masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka masih terendam banjir. Tiga kecamatan yang terendam yakni Trumon Timur, Trumon Tengah dan Kecamatan Trumon.

Balita, anak-anak, remaja dan dewasa mulai diserang penyakit demam, diare dan penyakit kulit lainnya selama tinggal di pengungsian. Minimnya ketersediaan obat-obatan di posko kesehatan korban banjir membuat warga hanya bisa pasrah dengan keadaan yang ada.

Desa terparah terkena banjir yaitu Desa Lhok Raya dan Cot Bayu. Di lokasi ini genangan banjir merendam pemukiman warga sudah mencapai ketinggian 2 meter dan membuat semua aktivitas warga lumpuh total.

“Ada empat tenda dan satu dapur umum yang dibangun di lokasi Kompi Brimob Trumon Aceh Selatan. Di posko ini pengungsi sudah mencapai ratusan jiwa,” kata Cut Abra, salah seorang warga korban banjir.

(ar/rhs)

Sumber Sindonews.com

Kementrian Koordinator Kemaritiman RI Bakal Prioritaskan Pembangunan Jalan Pelabuhan Laut Teluk Tapang

12/18/2018 05:15:00 PM Sumbar

MPA,PASAMAN BARAT - Dari pembahasan hasil rapat dan peninjauan potensi secara langsung, keberadaan Pelabuhan Teluk Tapang, Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, sangat penting untuk mengangkat ekonomi daerah.

Oleh karna itu Kementrian Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia akan memprioritaskan pembangunan jalan menuju pelabuhan laut Teluk Tapang tersebut.

Hal ini disampaikan Deputi Koordinator Bidang Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Jamaludin saat meninjau Pelabuhan Teluk Tapang, bersama rombongan 7 kementerian dengan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati Pasbar Selasa, (18/12/2018).

Ridwan Djamaluddin mengungkapkan, pada tahun 2019 nanti kita akan mengalokasikan anggaran untuk pengaspalan jalan menuju pelabuhan yang masih terbengkalai, sesuai arahan umum pimpinan bahwa infrastruktur yang sudah dibagun tidak boleh tidak dimanfaatkan.

Apalagi bangunan pelabuhan Teluk Tapang sudah rampung tinggal akses jalan darat yang belum siap sepenuhnya.

"Kita berupaya dua sampai tiga tahun ini jalan menuju pelabuhan sudah bisa ditempuh untuk pengoperasional pelabuhan dan mengenai jumlah dana yang akan di kucurkan belum bisa dipastikan, namun perkiraan kasar antara Rp200 - Rp500 miliaran lagi yang dibutuhkan untuk pengoperasian Teluk Tapang" ungkapnya.

Keberadaan pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis Pasaman Barat sangat penting dengan dukungan potensi alam yang melimpah. Meskipun saat ini Pasaman Barat masih berstatus daerah tertinggal maka tugas pemerintah untuk mengangkatnya lebih baik," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit didampingi Wakil Bupati Pasaman Barat, Yulianto mengatakan keberadaan pelabuhan sangat strategis sebagai penopang Pelabuhan Teluk Bayur Padang sehingga potensi alam yang ada bisa dibawa melalui jalur laut.

Ada banyak potensi disekitar daerah ini, export biji besi, 1,6 juta ton CPO/tahun, ada rencana pembuatan pabrik turunan CPO serta potensi pabrik semen. Melihat pentingnya potensi teluk Tapang ini, juga telah direncanakan penyaluran listrik dan air bersih dari kementerian ESDM.

Kemudian dari PUPR tahun 2019 akan ada pembangunan jalan sepanjang 11 km menuju teluk Tapang. Selain itu juga dengan adanya penetapan pengurusan pengoperasian Teluk Tapang maka Pasaman Barat akan terbuka dan akan menghidupkan ekonomi masyarakat, ujar Nasrul Abit.

Wagub juga menambahkan, saat ini bangunan fisik pelabuhan sudah rampung. Tinggal akses jalan atau transportasi darat yang belum selesai.

Di perkirakan sekitar 42 kilometer, paling tidak membutuhkan sekitar Rp.400 miliar untuk merampungkan jalan dan delapan jembatan. Kita berharap pemerintah pusat dapat menganggarkannya," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pasaman Barat, Yulianto mengatakan untuk merampungkan pembangunan jalan menuju pelabuhan Pihaknya sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat, pasalnya APBD sangat tidak memungkinkan karna membutuhkan biaya yang besar.

"Apabila pelabuhan Teluk Tapang Rampung, maka akan memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat, karena bisa menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu keberadaan dermaga bisa mengurangi kerusakan jalan nasional yang dilewati kendaraan bermuatan CPO atau kelapa sawit setiap harinya," terang Yulianto.(rill)

Jaga Ketahanan Pangan, Pemko Padang Melalui Dinas Pangan Gelar Bimtek

12/18/2018 03:22:00 PM Padang

MPA,PADANG - Sebagai kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki dan harus dipenuhi setiap saat, pemenuhan kebutuhan pangan harus senantiasa terjaga dengan baik, serta layak dan aman dikonsumsi oleh tubuh manusia. Terlebih, keamananan pangan juga tak kalah wajib diperhatikan, demi mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda fisik yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan.

Menyikapi itu, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pangan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Ketahanan Pangan yang diikuti para lurah/aparatur kelurahan se-Kota Padang.

"Sasaran Bimtek ini adalah, untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman aparat pelaksana kegiatan ketahanan pangan di setiap kelurahan se-Kota Padang. Yaitunya tentang, bagaimana terciptanya pangan yang aman untuk dikonsumsi serta upaya memanfaatkan lahan pekarangan sebagai solusi sumber pangan keluarga ke depan," terang Plt Dinas Pangan Kota Padang, Syahrial Kamat sekaligus ketua penyelenggara bimtek yang dilangsungkan di Hotel Kyriad Bumi Minang, Selasa (18/12) itu.

Syahrial melanjutkan, tujuan Bimtek ini antara lain, untuk menambah wawasan bagi bagi aparat pelaksana kegiatan ketahanan pangan tentang perlindungan kepada konsumen. Kemudian menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk konsumsi manusia serta memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan.

"Selanjutnya bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan yang ada untuk memenuhi pangan keluarga ke depan," terangnya lagi.

Sementara itu, Wali Kota Padang diwakili Asisten Ekbang Kesra, Hermen Peri menyambut baik digelarnya Bimtek tersebut. Kegiatan ini dirasa penting karena mendapatkan pangan atau makanan yang aman adalah hak azizi setiap orang. Namun tidak dipungkiri, pada kenyataannya hingga saat ini belum semua orang bisa mendapatkan akses terhadap makanan yang aman.

"Hal itu ditandai dengan tingginya angka kematian dan kesakitan yang diakibatkan oleh penyakit bawaan makanan (PBM)," cetusnya.

Diketahui, secara umum PBM dapat diakibatkan oleh bahaya biologi, fisik dan kimia. Terdapat 3 konsekuensi yang ditimbulkan oleh PBM yaitu gizi buruk, dampak sosio ekonomi di masyarakat dan penyakit sekunder yang timbul akibat PBM.

Sementara jumlah penduduk yang terus bertambah juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan, sedangkan lahan pertanian semakin hari semakin sempit karena beralih fungsi ntuk perumahan, pertokoan, perkantoran dan lain sebagainya.

"Mengatasi permasalahan tersebut perlu digunakan alternatif lain seperti menerapkan sistem pertanian vertikultur. Karena di Kota Padang saat ini banyak rumah yang tidak memiliki lahan yang luas untuk bertanam, tetapi masih terdapat lahan kosong yang relatif sempit yang belum digunakan. Kita rasa penanaman dengan sistem vertikultur ini sangat efisien, sehingga dapat terciptanya lingkungan yang asri dan indah," imbuh Hermen.

"Untuk itu, melalui Bimtek Ketahanan Pangan ini diharapkan kita semua dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang ketahanan pangan, serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya di lapangan. Karena aparat pelaksana di kelurahan merupakan ujung tombak dalam pencapaian program dan kegiatan ketahanan pangan ini nantinya," tukas Asisten Ekbang Kesra mengakhiri.

Adapun nara sumber bimtek ini diantaranya dari BBPOM Kota Padang dengan materi pengawasan keamanan pangan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kemudian Ir. H. Djoni dengan materi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga serta Dinas Pangan Kota Padang terkait pengawasan keamanan pangan segar di Kota Padang. (ar/David)