-->

Latest Post


Capres-cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat debat perdana capres-cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 17 Januari 2019. Foto/SINDOnews/Isra Triansyah 

JAKARTA - Debat kedua calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu 17 Februari 2019 nanti.

Debat kedua akan membahas tentang energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Kubu capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sedang merancang strategi agar tampil lebih baik daripada debat perdana. 
"Debat kedua memang kita sedang merancang, nanti beberapa hari untuk bertemu dengan Pak Prabowo dan Bang Sandi Uno untuk mengubah strategi dan langkah-langkah yang kita lakukan, tidak lagi seperti debat pertama," ujar Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean, Rabu (23/1/2019).

Dia mengakui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut memberikan masukan kepada Prabowo Subianto untuk menghadapi debat perdana lalu.

Menurut dia, masyarakat saat ini ingin mengetahui secara detail mengenai kualitas calon pemimpinnya. Menurut dia, santun dan ramah tidak begitu disukai masyarakat.

"Jadi nanti kami akan merubah style (gaya), mengubah gaya, dari tim kita sudah mengajukan kepada KPU untuk tarung bebas aja," tutur Ferdinand.
(dam)









Sumber Sindonews.com




MPA,JAKARTAWali Kota Padang menerima anugerah penghargaan Sahabat Ramah Anak 2019 dari Yayasan Lentera Anak karena memiliki komitmen dalam melindungi anak dari zat adiktif melalui kebijakan daerah. Anugerah penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Padang Mahyeldi dari Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari di Jakarta, Selasa (22/01/2019).

Lisda Sundari mengatakan, poin utama anugerah penghargaan Sahabat Ramah Anak adalah komitmen kepala daerah dalam melindungi anak dari zat adiktif. Komitmen itu dilihat adanya kebijakan daerah dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), iklan, promosi dan sponsor rokok. 

a16

“Pemberian anugerah penghargaan ini baru pertama kali dilakukan. Dan ini adalah bentuk apresiasi Yayasan Lentera Anak kepada pemerintah daerah yang telah berkomitmen melindungi hak-hak anak”, ujar Lisda Sundari.

Ditambahkannya, Yayasan Lentera Anak menginisiasi gerakan Sahabat Ramah Anak. Gerakan ini meliputi 5 (lima) tema, Sahabat Anak Sehat, Sahabat Anak Aman, Sahabat Anak Kreatif, Sahabat Anak Bermain, dan Sahabat Anak Bersuara untuk mendorong peran semua pihak dan mengajak seluruh komponen masyarakat menjadi sahabat anak dan bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. 

a15

“Gerakan ini bermitra dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, media, privat sector, komunitas dan lainnya. Dalam skala yang lebih luar, gerakan ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang ideal, dimana keluarga dan lingkungan terdekat anak menjadi sahabat yang ramah anak, sehingga mendorong terwujudnya negara demokratis ramah anak,” ungkap Lisda.

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi, mengatakan, komitmen kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Padang tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), iklan, promosi dan sponsor rokok sebagai bentuk tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, dimana  memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk mengatur KTR dan pengendalian iklan rokok.

a12

“Setiap aturan yang kita buat berdasarkan pada peraturan yang ada. Kita pasti menyikapi semua peraturan yang telah ditetapkan, baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri. Untuk itu, kita juga berharap, ada undang-undang untuk memperkuat kebijakan di daerah,” ujar Mahyeldi.

Dikesempatan yang sama, Wali Kota Mahyeldi juga didapuk menjadi pembicara pada Workshop dengan tema “Memperkuat Komitmen Kab/Kota Untuk Melindungi Anak Dari Asap Dan Paparan Iklan Promosi Sponsor Rokok Dalam Mewujudkan Kak/Kota Layak Anak”. 

a14

Pada workshop tersebut, Mahyeldi menjelaskan, penghargaan Kota Layak Anak yang diraih Kota Padang berdasarkan pada beberapa inovasi, diantaranya Padang bebas iklan rokok, penanganan anak jalanan melalui pola pembinaan terpadu melalui kerjasama lintas sektor, kawasan peduli Disabilitas dan UPTD Disabilitas, Program 18-21, Sitem Pelaporan Tindak Kekerasan pada anak berbasis website (Silaras), Puskesmas Ramah Anak, dan peningkatan kualitas religi anak.

“Sebelum menetapkan larangan iklan rokok, terlebih dahulu kita melakukan kajian dan survey tentang pengaruh iklan rokok. Setelah hasilnya didapat, baru aturan ini kita terapkan”, imbuh Mahyeldi yang didampingi Kepala DP3AP2KB Haryanto Rustam, Kepala Dinas Kesehatan Feri Mulyani dan Kabag Humas Imral Fauzi.

Selain Walikota Padang, penghargaan yang sama juga diterima Walikota Sawahlunto, Bupati Lamongan dan Bupati Luwuk Banggai.(in/th)





MPA -- Bank Mikro Nelayan adalah bank mikro yang disiapkan secara khusus oleh pemerintah untuk memberikan bantuan modal kerja dan modal investsi bagi para nelayan dan pembudidaya ikan.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika bersilaturahmi dengan sejumlah perkumpulan nelayan dan petambak di seluruh Indonesia. Silaturahmi tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 22 Januari 2019.

Lebih lanjut, Presiden meminta agar para nelayan betul-betul memanfaatkan keberadaan program ini.
"Sejauh ini yang sudah tersalur itu baru Rp132 miliar. Target kita tahun ini Rp975 miliar. Jadi masih jauh sekali. Tolong ini dimanfaatkan," ujarnya.

Bank Mikro Nelayan memberikan akses dan bantuan bagi para nelayan untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidupnya. Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan untuk melakukan kalkulasi usaha sebelum melakukan peminjaman.

"Ini memberikan peluang, tapi saya titip juga hati-hati penggunaannya. Harus dihitung, harus dikalkulasi," ucap Presiden.

Presiden ingin agar para nasabah Bank Mikro Nelayan memanfaatkannya untuk modal kerja, bukan untuk hal yang bersifat konsumtif semata.

"Kalau pinjam misalnya Rp300 juta, yang Rp150 juta jangan untuk beli mobil atau Rp15 juta untuk beli motor, untuk gagah-gagahan. Enam bulan gagah selanjutnya enggak bisa nyicil, bank ya tarik," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara memberikan kesempatan kepada sejumlah perwakilan nelayan dan pembudidaya ikan untuk menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satunya ialah Nur Hidayah yang mewakili Jaringan Perempuan Nelayan.

Ia menjelaskan bahwa kaum perempuan dalam kesehariannya di sektor perikanan bekerja dalam rantai produksi pengolahan hingga pemasaran ikan yang dikumpulkan oleh para nelayan. Namun, profesi ataupun kegiatan tersebut dalam sejumlah kesempatan belum tercakup oleh sejumlah layanan yang diberikan kepada pemerintah seperti layanan Bank Mikro Nelayan dan asuransi nelayan.

"Ada kesulitan perempuan untuk mengakses yang salah satunya asuransi nelayan. Identitas di KTP itu pekerjaannya harus nelayan. Sementara perempuan rata-rata identitasnya ibu rumah tangga," tuturnya.

Kepala Negara yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa dirinya memahami keluhan yang disampaikan oleh Nur Hidayah dan para perwakilan lainnya. Ia berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini agar para nelayan perempuan dapat mengakses bantuan permodalan untuk para nelayan di kemudian hari.

"Setuju. _Nangkap_ (paham) saya," kata Presiden.

Sementara itu, perwakilan nelayan lainnya, Iin Rohimin menyampaikan apresiasi atas kebijakan dan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan juga pembudidaya ikan.

"Di antara program-program yang sangat kami rasakan manfaatnya adalah diluncurkannya Bank Mikro Nelayan, asuransi untuk nelayan, kemudian kelompok-kelompok di daerah menerima perhutanan sosial di sekitar pesisir," ucapnya.

Untuk diketahui, dalam silaturahmi tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.

Jakarta, 22 Januari 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.