Mediaportalanda

Debat Capres ke Dua Mendatang, Kpu Bakal Siapkan Pormat Baru

1/25/2019 03:22:00 PM nasional

KPU menyiapkan format baru dalam debat kedua pemilihan presiden (Pilpres) 2019 pada 17 Februari 2019 mendatang. Salah satunya format debat bebas. Foto/SINDOphoto/Dok

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan format baru dalam debat kedua pemilihan presiden (Pilpres) 2019 pada 17 Februari 2019 mendatang. Salah satunya format debat bebas atau disebutnya 'gelondongan' antarkandidat pasangan calon (Paslon) presiden nanti.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman usai menggelar rapat tertutup tadi bersama masing-masing tim sukses dan televisi penyelenggara.

"Salah satunya termasuk ada opsi tentang satu segmen debat yang waktunya itu diberikan secara global, secara gelondongan gitu," ujar Arief, di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Arief menjelaskan format baru tersebut, disiapkan untuk satu segmen khusus yang dengan durasi berkisar 10 menit dimana moderator menanyakan tema yang diangkat kepada masing-masing paslon untuk dijawab dan ditanggapi satu sama lainnya.

"Mereka (paslon) bisa saling menjawab dan menanggapi. Jadi sepenuhnya tidak kita atur (waktunya) satu menit, tiga menit, berapa menit (dalam segmen tersebut). Tapi tidak seluruh segmen, hanya salah satu segmen yang nanti kita atur satu segmen kita berikan gelondongan," jelasnya.

Selain sesi debat gelondongan, Arief mengungkapkan juga akan ada kamera khusus yang akan mengikuti perjalanan para paslon dari tempatnya masing-masing menuju lokasi debat.

"Nah ini yang mungkin publik bisa mengetahui perjalanan masing-masing paslon dari tempatnya ke tempat debat," ujarnya.

Bahkan, Arief menyebut nantinya dalam perjalanan menuju tempat debat, para paslon bisa berkomunikasi sepanjang perjalanan menuju tempat debat.

"Hal ini diharapkan bisa menjadi prolog untuk bertukar kabar antar masing-masing paslon sebelum debat dimulai. Dan mudah-mudahan bisa menunjukkan kultur kita yang ke ramah tamahan kita di antara masing-masing paslon," tuturnya.

Debat sesi kedua Pilpres 2019 akan di gelar di Hotel Sultan Jakarta pada 17 Februari 2019 dan akan disiarkan oleh stasiun televisi RCTI, GTV, MNCTV, dan iNews TV. Tema yang dibahas dalam debat kedua, yakni energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur.

(maf)

Artikel ini dilansir dari sindonews.com

Dengan judul : KPU Ungkap Debat Capres Kedua Ada Sistem Gelondongan

Debat Kedua Ini, Prabowo – Sandi Ubah Strategi

1/22/2019 11:23:00 PM nasional

^{Capres-cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat debat perdana
capres-cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 17 Januari 2019.
Foto/SINDOnews/Isra Triansyah}

JAKARTA - Debat kedua calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu 17 Februari 2019 nanti.

Debat kedua akan membahas tentang energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Kubu capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sedang merancang strategi agar tampil lebih baik daripada debat perdana.

"Debat kedua memang kita sedang merancang, nanti beberapa hari untuk bertemu dengan Pak Prabowo dan Bang Sandi Uno untuk mengubah strategi dan langkah-langkah yang kita lakukan, tidak lagi seperti debat pertama," ujar Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean, Rabu (23/1/2019).

Dia mengakui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut memberikan masukan kepada Prabowo Subianto untuk menghadapi debat perdana lalu.

Menurut dia, masyarakat saat ini ingin mengetahui secara detail mengenai kualitas calon pemimpinnya. Menurut dia, santun dan ramah tidak begitu disukai masyarakat.

"Jadi nanti kami akan merubah style (gaya), mengubah gaya, dari tim kita sudah mengajukan kepada KPU untuk tarung bebas aja," tutur Ferdinand.

(dam)

Sumber Sindonews.com

Karena Melindungi Anak Dari Zat Adiktif, Wako Padang Terima Penghargaan

1/22/2019 04:38:00 PM Pariwara

MPA,JAKARTA - Wali Kota Padang menerima anugerah penghargaan Sahabat Ramah Anak 2019 dari Yayasan Lentera Anak karena memiliki komitmen dalam melindungi anak dari zat adiktif melalui kebijakan daerah. Anugerah penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Padang Mahyeldi dari Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari di Jakarta, Selasa (22/01/2019).

Lisda Sundari mengatakan, poin utama anugerah penghargaan Sahabat Ramah Anak adalah komitmen kepala daerah dalam melindungi anak dari zat adiktif. Komitmen itu dilihat adanya kebijakan daerah dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), iklan, promosi dan sponsor rokok.

“Pemberian anugerah penghargaan ini baru pertama kali dilakukan. Dan ini adalah bentuk apresiasi Yayasan Lentera Anak kepada pemerintah daerah yang telah berkomitmen melindungi hak-hak anak”, ujar Lisda Sundari.

Ditambahkannya, Yayasan Lentera Anak menginisiasi gerakan Sahabat Ramah Anak. Gerakan ini meliputi 5 (lima) tema, Sahabat Anak Sehat, Sahabat Anak Aman, Sahabat Anak Kreatif, Sahabat Anak Bermain, dan Sahabat Anak Bersuara untuk mendorong peran semua pihak dan mengajak seluruh komponen masyarakat menjadi sahabat anak dan bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

“Gerakan ini bermitra dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, media, privat sector, komunitas dan lainnya. Dalam skala yang lebih luar, gerakan ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang ideal, dimana keluarga dan lingkungan terdekat anak menjadi sahabat yang ramah anak, sehingga mendorong terwujudnya negara demokratis ramah anak,” ungkap Lisda.

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi, mengatakan, komitmen kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Padang tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), iklan, promosi dan sponsor rokok sebagai bentuk tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, dimana memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk mengatur KTR dan pengendalian iklan rokok.

“Setiap aturan yang kita buat berdasarkan pada peraturan yang ada. Kita pasti menyikapi semua peraturan yang telah ditetapkan, baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri. Untuk itu, kita juga berharap, ada undang-undang untuk memperkuat kebijakan di daerah,” ujar Mahyeldi.

Dikesempatan yang sama, Wali Kota Mahyeldi juga didapuk menjadi pembicara pada Workshop dengan tema “Memperkuat Komitmen Kab/Kota Untuk Melindungi Anak Dari Asap Dan Paparan Iklan Promosi Sponsor Rokok Dalam Mewujudkan Kak/Kota Layak Anak”.

Pada workshop tersebut, Mahyeldi menjelaskan, penghargaan Kota Layak Anak yang diraih Kota Padang berdasarkan pada beberapa inovasi, diantaranya Padang bebas iklan rokok, penanganan anak jalanan melalui pola pembinaan terpadu melalui kerjasama lintas sektor, kawasan peduli Disabilitas dan UPTD Disabilitas, Program 18-21, Sitem Pelaporan Tindak Kekerasan pada anak berbasis website (Silaras), Puskesmas Ramah Anak, dan peningkatan kualitas religi anak.

“Sebelum menetapkan larangan iklan rokok, terlebih dahulu kita melakukan kajian dan survey tentang pengaruh iklan rokok. Setelah hasilnya didapat, baru aturan ini kita terapkan”, imbuh Mahyeldi yang didampingi Kepala DP3AP2KB Haryanto Rustam, Kepala Dinas Kesehatan Feri Mulyani dan Kabag Humas Imral Fauzi.

Selain Walikota Padang, penghargaan yang sama juga diterima Walikota Sawahlunto, Bupati Lamongan dan Bupati Luwuk Banggai.(in/th)