Mediaportalanda

Nomenklatur Berubah, 107 Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemko Padang di Lantik

2/04/2019 04:49:00 PM Padang

MPA,PADANG – Bertempat di Ruang Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang Aie Pacah siang tadi, Senin (4/2/2019) berlangsung acara Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang. Sebanyak 107 orang pejabat dimaksud dilantik oleh Wali Kota Padang, Mahyeldi.

Turut mendampingi Wali Kota Padang pada kesempatan tersebut Pj. Sekretaris Daerah Kota Padang, Amasrul dan Asisten Administrasi Setda Kota Padang, Didi Aryadi.

“Pelantikan tersebut dilakukan karena terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami perubahan nomenklatur. Perubahan dilakukan berdasarkan perhitungan beban kerja pada masing-masing OPD. Ada OPD yang mengalami perampingan jabatan struktural dan ada juga yang mengalami penambahan jabatan struktural”, ulas Mahyeldi dalam sambutannya.

Beberapa OPD yang mengalami perubahan nomenklatur tersebut, yaitu: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Padang, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Padang, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang.

“Perubahan tersebut membuat jabatan struktural terkait perlu dikukuhkan agar dapat berjalan dan beraktivitas melayani masyarakat sesuai dengan struktur yang baru. Tupoksinya juga selaras dengan struktur yang baru, karena jika berbeda tidak bisa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu perlu pengukuhan”, jelas Wali Kota.

Pejabat Eselon II yang dikukuhkan pada pelantikan tersebut yaitu Sekretaris DPRD Kota Padang Syahrul, Kepala BKPSDM Kota Padang Habibul Fuadi, dan Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Suardi.

Kepada pejabat yang dilantik, Mahyeldi meminta untuk dapat memperhatikan beberapa hal di antaranya untuk segera beradaptasi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing, serta membangun koordinasi, komunikasi dan kerjasama efektif secara berjenjang, baik dengan pimpinan ataupun bawahan.

“Perlu disadari bahwa tugas pelayanan bukanlah pekerjaan mudah, apalagi kebutuhan dan kepentingan masyarakat semakin meningkat dan beragam. Oleh karena itu, segera pelajari dan pahami tupoksi serta lingkungan kerja masing-masing secara cepat dan akurat sehingga proses adaptasi pegawai berjalan cepat pula. Juga tingkatkan motivasi dan semangat kerja, sehingga tugas-tugas yang telah dipercayakan dapat dilaksanakan dengan baik”, tegasnya. (BT/Ady

Terkait RUU PKS Yang Lindungi LGBT, Mahyeldi : Saya Wako Pertama di Indonesia yang Menolak

2/04/2019 03:51:00 PM Padang

MPA,PADANG – Wali Kota Padang Mahyeldi menyatakan sikapnya menolak keras terkait draf Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sedang dibahas DPR RI saat ini. Dengan alasan, draf RUU PKS mengancam hilangnya fungsi agama, adat dan sosial budaya. Serta peran orang tua dalam mendidik anaknya.

“Saya, Wali Kota pertama di Indonesia yang menolak draf RUU PKS yang ada saat ini. Sepertinya, ini sengaja dirancang untuk melindungi kaum LGBT, memberi lampu hijau pada perbuatan zina dan merusak tatanan keluarga dan hidup berumah tangga”, tegas Mahyeldi Senin sore (04/02/2019).

Lebih lanjut dijelaskan, sebagaimana pada pasal 7 ayat (2) RUU PKS dinyatakan bahwa Kontrol Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu, maka orang tua tidak boleh mendisiplinkan anaknya berhijab untuk menutup aurat. Karena termasuk kontrol seksual dalam hal busana.

Selanjutnya, frasa kontrol seksual pada pasal 5 ayat (2) huruf b yang dikategorikan kekerasan seksual, artinya mendorong setiap orang untuk bebas memilih aktivitas seksual tanpa ada kontrol dari pihak lain. Pihak yang melakukan kontrol seksual justru bisa dipidanakan. Orang tua tidak boleh melarang anak lajangnya melakukan hubungan seks bebas karena bisa terkategori kontrol sosial. Aktivitas LGBT juga terlindungi dengan frasa ini.

Begitu juga dengan kebebasan seksual semakin nampak pada pasal 7 ayat (1), yaitu adanya hak mengambil keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas seseorang agar melakukan atau berbuat atau tidak berbuat. Artinya kebebasan seksual harus dilindungi. Termasuk ketika memilih seks bebas, kumpul kebo, zina dan seks menyimpang semisal LGBT.

“Ini jelas-jelas sudah bertentangan dengan agama, filosofi orang Minangkabau. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Apalagi kita di Kota Padang sudah menjalankan program wajib berbusana muslim bagi pelajar muslim, pesantren ramadhan, dan baru-baru ini mendeklarasikan Kota Padang Bersih Maksiat”, tutur Mahyeldi.

Ditambahkannya, masih ada lagi pasal lainnya dalam RUU PKS tersebut memiliki indikasi melindungi dan melegalkan kebebasan seksual. Kalau draf RUU PKS tersebut tidak mengalami perubahan, sebagai Wali Kota Padang, Mahyeldi akan terus menyuarakan penolakan terhadap draf RUU PKS yang ada saat ini.

“Saya sangat yakin, banyak dari pendukung LGBT dan kaum liberal yang mendukung dan berusaha meloloskan draf RUU PKS ini”, ujarnya lagi. (ar/LL)

Prabowo-Sandi Perlu Narasi Baru Buat Dongkrak Elektabilitas

2/01/2019 04:38:00 PM nasional

Foto/SINDOphoto

JAKARTA - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden pascadebat pertama Pilpres 2019 pada 17 Januari lalu. Hasilnya, baik elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak berubah signifikan, tetapi Jokowi tetap memimpin.

Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf pascadebat sebesar 54,8%, sementara elektabilitas Prabowo-Sandi sebesar 31%, naik sedikit dari elektabilitas per Desember 2018 sebesar 30,6%.

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengakui bahwa petahana di debat perdana tampak menguasai persoalan ketimbang lawannya. Hal ini ditambah dengan ketenangan Jokowi selama di panggung debat. Sedangkan Prabowo terlihat

"Prabowo enggak stylis kalau dia ngomongnya tidak berapi-api. Keliatan sekali dia terlalu menahan diri banget, ketika dia ditanya tentang caleg eks koruptor di Gerindra, ketika moderator bilang tidak boleh nanggapin. Keliatan banget dia joget-joget. Itu ekspresi kemarahan yang terpendam sebetulnya," ujar Adi, Jumat (1/2/2019).

Menanggapi hasil survei pasca debat, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai perlu ada narasi yang baru dari Prabowo. Sebab, Karding menyebut jika narasi yang dikembangkan Prabowo tak jauh berubah maka hal itu akan memengaruhi elektabilitasnya.

"Selama model kampanye dan narasi yang dibangun seperi itu-itu saja, maka tidak akan banyak perubahan," kata Karding dihubungi terpisah.

Karding menuturkan stagnasi elektabilitas Prabowo-Sandiaga juga karena masyarakat sudah memahami siapa pasangan tersebut. Sehingga, ia menilai tak akan ada perubahan elektabilitas akibat debat capres.

"Masyarakat sudah memahami siapa mereka sesungguhnya," kata Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Meski demikian dari enam dimensi debat Capres-Cawapres, Jokowi-Ma'ruf disebut menang di lima dimensi, sedangkan Prabowo-Sandi menang di satu dimensi. Alhasil skor Jokowi vs Prabowo adalah 5-1

Karding menjelaskan, survei LSI sangat masuk akal lantaran Jokowi memang lebih unggul dibanding Prabowo. Ia menilai Jokowi lebih berkomitmen ketimbang Prabowo.

"(Prabowo) berbeda dengan Pak Jokowi yang menperlihatkan bukti dan komitmen yang kuat untuk membangun dan memperbaiki Indonesia," pungkasnya.

(kri)