Mediaportalanda

Mendagri : Pilpres dan Pileg 2019, Upaya Sinkronkan Program Pusat Serta Daerah

2/12/2019 03:58:00 PM nasional

Mendagri Tjahjo Kumolo, fhoto/Istimewa

MPA,DEPOK - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Pilpres 2019 dan Pileg 2019 merupakan upaya untuk menyinkronisasikan program strategis pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pemilu serentak 2019 yang digelar 17 April mendatang terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota.

Hal itu diungkapkan Tjahjo dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 di Gedung Pusdiklat Kemendikbud di Sawangan, Depok, Jawa Barat, seperti dilansir Sindonew.com Selasa (12/2/2019). Tjahjo mengungkapkan janji kampanye serta program presiden terpilih bisa dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Konsolidasi demokrasi lewat pilkada serentak, lewat Pileg dan Pilpres ini semata-mata untuk menyinkronkan program strategis pemerintah pusat. Janji kampaye seorang presiden terpilih masuk kepada RPJMD dijalankan oleh provinsi dan kabupaten/kota dan harus sesuai dengan program prioritas janji gubernur, janji bupati/walikota supaya semua serasi dan selaras,” katanya.

Tjahjo mencontohkan, sinkronisasi dan penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah tercermin dari pembangunan infrastruktur yang kian pesat. Manfaatnya pun bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk di daerah.

“Lagu wajib kita…dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia.. diwujudkan oleh pembangunan infrastruktur ekonomi dan infratruktur sosial yang berkesinambungan, termasuk desanya,” jelasnya.

Tjahjo berharap Pemilu serentak 2019 dapat diikuti dengan sebaik-baiknya oleh seluruh lapisan masyarakat dengan cara menggunakan hak pilihnya masing-masing. Kesuksesan dan kesejahteraan masyarakat dalam 5 tahun ke depan akan sangat ditentukan oleh presiden dan wakil rakyat terpilih. (Baca juga:

“Saat pencoblosan (17 April 2019), masuk TPS 1 orang dipanggil namanya sampai keluar mencelupkan tinta perlu sekitar 11 menit rata-rata. Pertama milih capres, kedua milih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota,” terangnya.

Jika sistem ini berhasil, tahun 2024 nanti ditambah lagi 2 kertas suara. Yaknu memilih gubernur dan bupati/wali kota. “Jadi 7 kertas, inilah saya kira perlu sosialisasi dengan baik. Hal ini juga yang akan menentukan pemimpin kita ke depan,” tandasnya.

(poe)

Duo Resedivis Narkoba Diringkus Polda Sumbar, Satu Pistol Diamankan

2/12/2019 03:37:00 PM Vidio

Ini Penjelasan Dirnarkoba Sumbar....

Presiden : Pariwisata Miliki Potensi, “Penyumbang Devisa Terbesar Buat Negara”

2/12/2019 03:05:00 PM Wisata

MPA - Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Gala Dinner Peringatan 50 Tahun Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pada Senin, 11 Februari 2019, sempat memuji soal perkembangan pariwisata Indonesia. Presiden menilai saat ini industri pariwisata memiliki potensi menjadi penyumbang devisa terbesar untuk negara.

Apalagi untuk menunjang industri pariwisata nasional, selama ini Presiden Joko Widodo memang mengedepankan pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh Tanah Air. Presiden mengatakan, peluang dan industri pariwisata nasional yang bertumbuh tinggi merupakan momentum yang harus dimanfaatkan dengan baik.

"Kita ini masuk 6 besar negara terindah di dunia. Kita juga masuk 10 besar negara yang wajib dikunjungi. Ini juga sebuah _brand_ yang kita punyai. _Brand_ yang ini tinggal kita garap agar pariwisata ini betul-betul bisa memberikan devisa yang paling banyak," kata Presiden di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Terkait pembangunan infrastruktur, Kepala Negara mengakui bahwa manfaat dari pembangunan tersebut salah satunya dapat dirasakan sektor pariwisata. Pembangunan diarahkan agar suatu daerah memiliki kesiapan untuk mengembangkan pariwisatanya sendiri.

"Saya setiap menginap di hotel-hotel di daerah-daerah pada 2014-2015, yang masuk ke kuping saya paling banyak adalah listrik yang _byarpet_. Bahkan ada hotel di Sumatra setengah hari hidup setengah hari mati. Bagaimana bisa berkembang hotel itu?" ucap Presiden Jokowi.

Infrastruktur berupa pembangkit listrik, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan fasilitas lainnya terus dibangun untuk mengatasi masalah-masalah tersebut sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia.

"Ini perlu terus ditindaklanjuti secara paralel dengan menyiapkan infrastruktur dan memperbaiki kawasan wisata sehingga kami ingin mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya," jelas Presiden.

Meski demikian, pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya ditujukan bagi pengembangan pariwisata Tanah Air semata. Kepala Negara menegaskan, di dalam pembangunan yang merata di seluruh pelosok Nusantara, terdapat tujuan lain yang lebih besar bagi kepentingan negara dan rakyatnya.

"Bagaimana kita yang di sini bisa menikmati jalan yang bagus entah di Sumatra, Jawa, atau pulau besar lain tapi saudara kita di Papua jalannya seperti ini (rusak)?" tanya Presiden.

"Inilah yang sering saya sampaikan di mana-mana, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuhnya.

Mulai pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pembangunan infrastruktur mulai intensif menyentuh daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu perwujudan sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada kesempatan ini, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan itu berupa gelar Bapak Pariwisata Nasional.

"Bapak Pariwisata Nasional diberikan karena inisiatif Bapak Presiden dalam mengembangkan pariwisata sejak jadi Wali Kota di Solo, menyejahterakan secara langsung masyarakat yang terlibat di pariwisata," tutur Hariyadi Sukamdani.

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini antara lain, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Jakarta, 11 Februari 2019

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin