Mediaportalanda

Era Industri 4.0 ini, Smk -Smak Padang Kian Terdepan

2/28/2019 03:37:00 PM Pendidikan

MPA,PADANG - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) - SMAK Padang semakin terdepan di era revolusi industri 4.0. Selain memiliki sarana prasarana laboratorium yang memadai, sekolah analis kimia ini juga "link and match" dengan dunia industri sehingga setiap lulusannya siap memasuki lapangan kerja.

Hal itu mendapat atensi dari Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat berkesempatan hadir dan memimpin upacara peringatan Hari Baden Powell ke-162 di kampus SMAK Padang, Kamis (28/2/2019).

Wagub yang juga pimpinan Kwartir Daerah Pramuka Sumatera Barat itu menyebut, kesiapan SMK SMAK Padang memasuki revolusi industri 4.0 akan lebih sejalan dengan memantapkan gerakan pramuka. Pasalnya, gerakan pramuka merupakan penunjang keterampilan dan media pembentukan karakter bagi calon tenaga andalan dunia industri.

"Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus terus diikuti dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan serta memiliki karakter yang kuat. Gerakan pramuka merupakan salah satu penunjang untuk meningkatkan kererampilan dan media pembentukan karakter menuju revolusi industri 4.0 tersebut," kata Nasrul Abit.

Lebih lanjut dikatakan, dirinya bangga dengan keberadaan sekolah di bawah Kementerian Perindustrian di Sumatera Barat. Siswa disini dipersiapkan untuk bekerja di dunia industri.

"Saya bangga dengan keberadaan SMAK, sebab Tidak ada lulusannya yang menganggur, tetapi langsung bekerja," kata Nasrul Abit.

Sebelumnya, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah juga sudah beberapa kali diundang dan hadir dalam sejumlah kegiatan di SMK - SMAK Padang. Terakhir, Walikota Padang meresmikan peluncuran sistem QR Code Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAK Padang.

Mahyeldi termasuk kepala daerah yang membanggakan sekolah yang terletak di Jalan Alai No. 13, Pauh itu. Menurutnya, sekolah terbaik di tingkat nasional itu patut diadobsi sekolah-sekolah lain.

"Saya ingin sekolah di Padang, khususnya SMK bisa meniru SMAKPA. Lulusannya memiliki kompetensi dan sertifikasi internasional. Setelah tamat langsung bekerja," kata Mahyeldi.

Mahyeldi bahkan tertarik bekerjasama dengan SMAK Padang untuk penelitian kandungan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Aia Dingin. Ketertarikan itu muncul setelah melihat kemampuan siswa dalam penelitian kimia dengan menggunakan peralatan canggih laboratorium yang dimiliki.

Sementara itu, Kepala SMAK Padang, Nasir mengatakan, kedatangan pejabat penting, baik pejabat daerah maupun pejabat pusat ke SMK - SMAK Padang memberikan sebuah nilai untuk sekolah. Di samping pemerintah daerah juga merasa memiliki, dengan sendirinya, SMK SMAK Padang semakin diperhatikan.

"Kita sengaja mengundang kepala daerah dan pejabat lainnya untuk hadir dalam momen-momen kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini akan menimbulkan perasaan peduli sekaligus merasa memiliki bagi kepala daerah. Walaupun di bawah Kemenperin tetapi sekolah ini berada di Kota Padang," tukas Nasir.

(rill)

Terkait Kisruh Seleksi Anggota KPUD, MRP : Negara Harus Berikan Keadilan Pada Masyarakat Adat Sarmi

2/28/2019 03:09:00 PM nasional

MPA,JAKARTA - Dalam rangka menuntut afirmasi (penegasan – red) bagi hak-hak dasar Orang Asli Sarmi di atas tanah leluhurnya, sebagaimana amanat Pasal 18 E UUD’1945 dalam kerangka bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) utusan Wilayah Adat Sarmi-Mamberamo Raya, Yakonias Wabrar, bersama-sama dengan Ketua Dewan Adat Sarmi, Yohan Yaas dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sarmi, Zakarias J. Sakweray, telah menyerahkam Petisi Penolakan Masyarakat Adat Sarmi terhadap Penetapan Anggota KPU Kabupaten Sarmi Periode 2019-2014 ke KPU Pusat, Bawaslu RI, dan Ombudsman RI di Jakarta. Sebelumnya, para Pimpinan dan Tokoh Adat bersama ribuan warga Masyarakat Adat Sarmi telah melakukan prosesi adat “werbiko“ (penutupan kantor KPU Sarmi sebagai peringatan) disaksikan oleh Bupati Sarmi, Drs. E Fonataba, MM, Wakil Bupati Sarmi, Yosina T. Insyaf, SE, MM, serta Kapolres Sarmi dan Dandim 1712 Sarmi bertempat di Kantor KPUD Sarmi, Senin(18/2/2019).

Selanjutnya, Bupati Sarmi Drs. E Fonataba, MM mengutus delegasi masyarakat adat yang dipimpin langsung oleh Anggota MRP, Yakonias Wabrar, Ketua Dewan Adat Sarmi, Yohan Yaas, dan Ketua LMA Sarmi, Zakarias J. Sakweray, untuk menyampaikan petisi tersebut kepada KPU RI dan berbagai instansi terkait di Jakarta. Hal itu terungkap dari release yang dikirimkan Yakonias Wabrar kepada pewarta media ini, Kamis, 28 Februari 2019.

Anggota MRP itu mengatakan bahwa rombongannya sebagai utusan Masyarakat Adat Sarmi hanya bermaksud meminta keadilan dari negara, dengan mempertanyakan apakah Masyarakat Adat Sarmi tidak mempunyai hak di atas tanah leluhurnya sehingga semua aspirasi, usulan maupun rekomendasi dari Lembaga Adat Sarmi diabaikan begitu saja oleh Tim Seleksi maupun KPU? “Kami jauh-jauh datang dari Sarmi, Papua, untuk meminta keadilan dari negara ini. Apakah masyarakat adat Sarmi tidak memiliki hak atas tanah leluhurnya sehingga rekomendasi masyarakat adat sarmi tidak diperdulikan sama sekali oleh Panitia Seleksi Anggota KPUD Sarmi?” ungkap Yakonias penuh tanda tanya.

Lebih jauh Yakonias mengatakan, kami telah menyampaikan Isi Hati Rakyat Sarmi kepada mereka-mereka yang diberikan kewenangan oleh negara, diantaranya KPU RI, Bawaslu RI juga Ombudsman RI. “Sekarang tinggal kita tunggu hasil keputusannya, apakah harus mendiskreditkan aspirasi masyarakat Sarmi yang telah disampaikan atau mempertimbangkannya dalam rangka menjaga marwah dari lembaga-lembaga penyelenggara sistim pemerintahan demokrasi ini?" imbuh Yakonias.

Selain itu, Bupati Sarmi Drs. E Fonataba, MM dalam suratnya kepada KPU RI juga mengakui bahwa proses seleksi yang dilaksanakan lalu telah menutup ruang dan kesempatan bagi putra-putri Sarmi untuk menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Sarmi. Bupati Sarmi mengaku sedih dan prihatin dengan kondisi tersebut.

Untuk itu, Drs. E Fonataba, MM yang kembali menjabat sebagai Bupati Sarmi tersebut meminta agar KPU RI mempertimbangkan adanya keberpihakan dan perlindungan bagi warganya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. (MWN/Red)

Kedubes Jepang Hadiri Workshop Kapiija-21, Mr. Keiichi ONO : Ekonomi Indonesia "Terkuat No -3 di Dunia”

2/28/2019 08:40:00 AM Dunia Kampus

MPA,JAKARTA – Duta Besar Jepang untuk Indonesia diwakili Wakil Dubes Jepang, Mr. Keiichi ONO berkenan hadir dan menjadi keynote speaker dalam acara Workshop on Youth Challenges and Opportunities in Development: Building Awareness on Environment, Education and Culture and Appreciation for Winners of Indonesia-Japan Essay Contest JFY 2018, yang dilaksanakan oleh Kappija-21 (Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia- Jepang Abad 21), bertempat di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang, Banten, 26 Februari 2016 lalu. Hadir dalam workshop yang diselenggarakan bersama PPWI Nasional dan Gambatte Indonesia itu, antara lain Rektor UMJ Prof. Dr. Syaiful Bahkri, SH, MH dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMJ, Dr. Endang Sulstri, M.Si.

Selain itu, acara yang didukung sepenuhnya oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia office ini, juga dihadiri pejabat JICA, Mr. TATEMATSU Shino dan Ms. Dinur Krismasari. Terlihat pula hadir Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA yang juga merupakan alumni program persahabatan Indonesia-Jepang, bersama beberapa anggota Kappija-21, serta para jurnalis warga yang tergabung dalam PPWI.

Dalam sambutannya saat membuka workshop secara resmi, Prof. Syaiful Bahkri mengatakan bahwa UMJ merupakan universitas pertama yang didirikan oleh Ormas Islam Muhammadiyah di Indonesia, yang berdiri sejak 1955. “Saat ini, Muhammadiyah sudah memiliki 172 universitas di seluruh Indonesia, jauh lebih banyak dari universitas pemerintah, yang hanya sekitar 125 universitas negeri," jelas Syaiful.

Kerjasama bidang pendidikan, tambah Syaiful, antara Muhammadiyah dengan Jepang adalah sangat penting. “Jepang adalah sebuah negara yang hidup dari tekhnologi maju, yang diawali dan didukung penuh oleh dunia pendidikan. Hasil penelitian di universitas di Jepang diimplementasikan oleh pelaku industri, sehingga kemajuan Jepang dapat terjadi sangat cepat. Beda dengan kita di Indonesia, pemerintah dan dunia industri tidak berpihak atau melirik hasil-hasil penelitian yang dihasilkan oleh kalangan perguruan tinggi. Makanya, jangan heran jika banyak hasil penelitian kita dibeli dan digunakan oleh negara lain,” imbuh Syaiful dengan mimik serius.

Sementara itu, Mr. Keiichi ONO, menyatakan keyakinannya bahwa di tahun 2045 mendatang, saat perayaan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa ini akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat nomor 3 di dunia. “Di tahun 2045 mendatang, Indonesia akan menjadi negara ekonomi terkuat nomor 3 di dunia,” ujar Wakil Dubes Jepang itu dalam Bahasa Indonesia yang cukup fasih.

Oleh karena itu, lanjut Keiichi ONO, generasi muda saat ini yang akan memegang kendali negara di masa mendatang harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mereka perlu belajar dengan tekun, mengupayakan peningkatan kemampuan diri di berbagai bidang keahlian, juga membina persahabatan dengan generasi dari berbagai bangsa di dunia, khususnya di wilayah kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. “Kerjasama antar bangsa akan menjadikan Indonesia mampu mewujudkan cita-cita negaranya, menjadi bangsa yang sejahtera dan makmur. Jepang memandang Indonesia sangat penting dalam membangun dan mempertahankan stabilitas ekonomi kedua negara, ekonomi kawasan dan dunia. Jadi, sejak masih muda, generasi kedua bangsa, Indonesia dan Jepang perlu menjalin persahabatan, saling pengertian, dan kerjasama yang erat,” jelas Keiichi ONO optimis.

Wakil Dubes Jepang yang ramah dan sangat bersahabat itu menutup pemaparannya dengan sebuah pesan tentang pentingnya membangun kolaborasi yang kuat antar Indonesia dengan Jepang. “Kita perlu sekali menjalin kerjasama yang terus-menerus dalam rangka mencapai kemakmuran kedua bangsa, dengan motto: bekerja bersama maju bersama..!” pungkas Keiichi ONO diikuti tepuk tangan para hadirin.

Pada acara ini, juga dilakukan penyerahan sertifikat dan trophy kepada para pemenang lomba menulis (essay contest) tentang 60 tahun Hubungan Indonesia-Jepang yang diselenggarakan Kappija-21 bersama PPWI dan Gambatte Indonesia beberapa waktu lalu. Di sela acara, dilaksakan pula penanda-tanganan Letter of Intent (LoI) atau semacam pernyataan keinginan kerjasama antara Kappija-21 dengan FISIP UMJ oleh Presiden Kappija-21 dengan Dekan FISIP UMJ disaksikan Kedubes Jepang, JICA dan Rektor UMJ.

Kegiatan inti workshop lainnya adalah berbagi pemikiran dan pengalaman oleh dua panelis yang merupakan alumni Jepang, yakni Dr. Maria dan Wilson Lalengke, kepada tidak kurang dari 100 mahasiswa peserta workshop dan pemenang lomba essay contest. Pemaparan kedua panelis difokuskan pada pengalaman mereka saat mengunjungi Jepang, dan melihat langsung pola hidup keseharian masyarakat Jepang, terutama dalam pengelolaan lingkungan, kehidupan sosial bermasyarakat, budaya dan dunia kerja, serta pengelolaan pendidikan Jepang.

Dalam rangka memberikan nilai tambah pada acara workshop ini, dilakukan juga penanaman pohon persahabatan di halaman kampus UMJ oleh Kedubes Jepang bersama Rektor UJM dan Kappija-21 serta JICA. Acara juga diisi dengan peninjauan singkat beberapa fasilitas kampus oleh Kedubes Jepang yang dipandu oleh Rektor UMJ. (APL/Red)