-->

Latest Post

Fhoto Istimewa

MPA      Indonesia menyatakan siap menggelar pertandingan MotoGP pada tahun 2021 mendatang di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan CEO Dorna Carmelo Ezpeleta, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Mr. Carmelo hanya ingin mendapatkan keyakinan bahwa kita siap baik dalam organisasi maupun menyiapkan infrastruktur menuju ke sana. Saya sampaikan kita siap," ujar Kepala Negara pada Senin, 11 Maret 2019.

Indonesia dipastikan dapat menyelenggarakan MotoGP 2021 usai melakukan penandatanganan antara Dorna, organisasi penyelenggara balapan MotoGP, dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) pada awal tahun ini.

Pengalaman Indonesia yang sebelumnya sukses menggelar ajang olahraga internasional seperti Asian Games dan Asian Para Games menjadi modal dan optimisme tersendiri untuk turut mendulang sukses dalam penyelenggaraan MotoGP yang terakhir kali digelar di Indonesia pada 1997 lalu.

Rencananya MotoGP Indonesia 2021 tersebut akan menggunakan konsep berupa sirkuit jalanan. Sirkuit tersebut akan dipadukan dengan keindahan alam Mandalika yang akan memastikan MotoGP seri Indonesia berbeda dari yang sudah ada dan patut disaksikan.

"Tadi Mr. Carmelo menyampaikan bahwa ini adalah street circuit yang katanya sangat indah karena mepet dengan pantai," kata Presiden yang dalam pertemuan itu didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan segera menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan guna menunjang gelaran tersebut. Untuk diketahui, pembangunan sirkuit Mandalika yang berupa jalan raya dibangun sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata the Mandalika.

Infrastruktur yang akan dibangun tersebut nantinya tak hanya digunakan untuk penyelenggaraan MotoGP semata, namun juga sebagai daya tarik wisata Mandalika yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai 1 dari 10 destinasi wisata baru Indonesia selain Bali.

"Ini berarti kita akan dapat dua kemanfaatan. Selain olahraga juga pariwisata kita secara brand akan terangkat dan Mandalika akan mendapat manfaat karena investasi ini," tutur Presiden.


Bogor, 11 Maret 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin


MPA,PADANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Amasrul, mengingatkan kepada seluruh Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar selalu menegur ASN dan Pegawai Kontrak yang sering terlambat masuk kantor.

Hal tersebut. disampaikan Sekda dalam kata sambutannya apel pagi dilingkungan asissten III, Senin (11/3) di Kantor Balaikota Padang Air Pacah kota Padang.

Diminta seluruh Kepala OPD tidak usah takut untuk memberikan teguran pada ASN atau Pegawai kontrakan yang nakal dan tidak disipllin masuk kantor seenaknya.

Bila pimpinan OPD tidak berani berikan teguran atau peringatan kepada ASN atau pada Pegawai Kontrakan, itu jelas akan  mengganggu kenyaman bagi staf yang lain.

Maka itu, demi tegaknya disiplin, para pemimpin OPD harus berani mengambil tindakan yang tegas, supaya ASN dan pegawai kontrakan bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tapi, jika masih membandel dan tidak berubah terutama maka Pegawai kontrak dapat diberentikan atau dipecat, sebut  Amasrul.

Disamping itu, dengan ada isu mutasi, ada sebagian ASN meminta Jabatan pada saya dan ada juga yang mengatakan bahwa jabatan yang  ia pegang saat ini tidak cocok atau tidak pass dengan skillnya, lalu minta pindah, apa mereka tidak tahu bahwa ASN kemana saja pindah tugàs harus siap setiap saat.

Semoga kedepannya, mari kita tegakkan disiplin kerja, baik masuk kantor dan pulangnya, semua telah diatur, terjadwal, sebaik mungkin kita cuma mengikuti saja dan taati aturan yang ada. (ar/tf)


Fhoto istimewa.

MPA -  Presiden Joko Widodo, Minggu, 10 Maret 2019, meninjau proyek pembangunan terowongan Nanjung yang berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terowongan ini merupakan salah satu upaya besar pemerintah untuk membenahi Sungai Citarum sekaligus mengendalikan banjir yang biasa terjadi di wilayah Bandung Selatan.

"Sebetulnya terowonga ini  sudah direncanakan sangat lama. Lima belas tahun yang lalu. Ini sudah rencana lama, dikaji, sekarang dalam proses kita kerjakan," ujar Presiden di lokasi proyek yang terletak di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.

Pembangunan dua terowongan dengan panjang masing-masing 230 meter tersebut diharapkan kedepan nya dapat menanggulangi banjir di wilayah tersebut, utamanya di sekitaran daerah Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang.

"(Banjir) bisa terkurangi banyak sekali dengan adanya terowongan dan pekerjaan fisik lainnya di Citarum," ucap Presiden.

Pembangunan tersebut dimulai sejak 2017 dan merupakan bagian dari pembenahan Sungai Citarum secara masif dari hulu ke hilir dalam program Citarum Harum. Selain membangun terowongan, pemerintah juga melakukan upaya lain, seperti rehabilitasi lahan-lahan gundul di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan normalisasi empat anak Sungai Citarum.

Untuk diketahui, terowongan Nanjung dibangun sebagai solusi untuk mengatasi penyempitan alur Sungai Citarum di titik tersebut akibat kontur berbukit di Curug Jompong. Akibatnya, aliran air dari hulu menuju hilir hingga ke Waduk Saguling di Kabupaten Bandung Barat sering terhambat.

Dari pantauan di lokasi, terlihat bahwa pembangunan untuk satu terowongan tersebut sudah dapat diselesaikan. Kepala Negara memperkirakan bahwa satu terowongan lainnya akan dapat diselesaikan di akhir tahun 2019 ini.

"Ini yang satu sudah rampung, yang satu separuh lebih. Akhir tahun ini insyaallah rampung sehingga nanti musim hujan berikut sudah kelihatan fungsi dari terowongan ini," tutur Presiden.

Di samping itu, pemerintah juga tengah mengerjakan sejumlah infrastruktur penanganan banjir seperti pembuatan kolam retensi Cieunteung Dayeuhkolot, embung Gedebage, floodway Sungai Ciantig–Citepus dan Sungai Cisangkuy.

"Pemerintah ingin Sungai Citarum kembali bersih, bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari warga di Jawa Barat, diolah jadi air bersih, dan bagus untuk irigasi," tulis Presiden dalam akun Instagramnya pada 20 Februari 2019 lalu.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Bupati Bandung Dadang Naser.


Bandung, 10 Maret 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

(Bey Machmudin)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.