-->

Latest Post


PADANG – Berhasilnya tujuan negara tidak terlepas dari dukungan sikap dan kinerja aparatur negara yang baik. Pegawai Negeri Sipil selaku aparatur negara akan dapat mendukung terwujudnya good governance dan clean governance jika mendapatkan dukungan moral dan spiritual dalam bekerja dari keluarga yang harmonis. Untuk itu, sudah sepatutnya para isteri pegawai negeri memberikan dukungan penuh kepada para suami selaku abdi negara dan abdi masyarakat.
Hal itu dikatakan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Padang Zabendri mewakili Sekretaris Daerah Kota Padang selaku Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Padang pada acara Serah Terima Jabatan Ketua Antar Waktu DWP Kota Padang Periode 2014 – 2019 di Ruang Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang, Rabu (24/4/2019).
“Jagalah keharmonisan keluarga dengan menciptakan komunikasi yang baik. Jalankan peran yang seimbang sebagai isteri dan dukunglah peran suami sebagai aparatur negara. Tidak kalah penting, sebagai isteri pegawai negeri juga harus peka terhadap perubahan dan dinamika sosial yang terjadi”, jelas Zabendri.
Jabatan Ketua DWP Kota Padang diserahkan dari Ny. Fedriati Asnel yang diwakili oleh Ny. Nel Eyviet Nazmar kepada Ny. Marni Amasrul berdasarkan SK No. SKEP.01/DWP.K.PDG/ III-2019 tanggal 27 Maret 2019 perihal Terpilihnya Ketua Antar Waktu DWP Kota Padang masa bakti 2014-2019. Sebagaimana diketahui jabatan Ny. Fedriati Asnel selaku Ketua DWP Kota Padang berakhir seiring berakhirnya masa tugas sang suami Asnel selaku Sekda Kota Padang karena memasuki masa pensiun yang kemudian digantikan oleh Amasrul yang telah dilantik secara defenitif pada tanggal 25 Maret 2019.
“Saya mengucapkan terimakasih atas bimbingan Ny. Fedriati Asnel selama ini dan berharap kita dapat bekerjasama memajukan DWP Kota Padang. Semoga kami dapat melanjutkan tugas ini dengan baik. Tidak lupa atas nama pribadi dan DWP Kota Padang saya mengucapkan mohon maaf lahir batin karena kita akan memasuki bulan Ramadhan”, ujar Ny. Marni Amasrul.
Sambutan dilanjutkan oleh Ny. Eyviet Nazmar, “mewakili Ketua DWP Kota Padang yang lama, Saya menyampaikan salam hangat dari Ny.Fedriati Asnel yang berhalangan hadir pada hari ini, karena sakit. Beliau mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini di antara pengurus dan anggota DWP Kota Padang dan mengucapkan selamat mengemban amanah kepada Ny. Marni Amasrul selaku Ketua yang baru. Semoga DWP Kota Padang dapat semakin baik kedepannya”.
Pada kesempatan itu Ny. Nel Eyviet juga mengucapkan salam perpisahan, karena bulan depan sudah tidak lagi bergabung dengan DWP Kota Padang sehubungan dengan berakhirnya masa tugas sang suami yang memasuki masa purnabakti.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Kota Padang Ny. Harneli Mahyeldi, Ketua DWP Provinsi Sumatra Barat Linda Alwis dan Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang yang diwakili oleh Eva Mustika Roza.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada Ny. Fedriati Asnel selaku ketua yang lama dan selamat kepada Ketua DWP Kota Padang yang baru, semoga dapat mengemban tugas menggerakkan bidang ekonomi, pendidikan dan sosial sehingga kesejahteraan anggota dan keluarganya dapat terwujud. Teruslah berjuang untuk menegakkan eksistensi DWP, mendukung suami dalam bekerja sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud”, tutur Ny. Linda Alwis.
Pewarta: Betti Dasaisa/M. Ramadhan


MPA,PADANG – Pemerintah Kota Padang mengapresiasi dan menyambut baik keberadaan Pos Pengaduan Sekolah Perempuan gabungan 3 kelurahan di Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai pusat pelayanan perempuan untuk konsultasi tentang isu-isu perempuan di tingkat kelurahan. Diantaranya yaitu, berkaitan dengan prinsip-prinsip keseteraan gender, membangun kesadaran kritis perempuan dan peningkatan ketahanan keluarga.
Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita menyambut baik keberadaan pos pengaduan sekolah perempuan yang merupakan satu-satunya ada di Sumbar. Semoga upaya ini menjadi pembuka jalan untuk melakukan gerakan bersama membawa manfaat bagi kemanusiaan, mewujudkan keadilan bagi semua tak terkecuali perempuan dan kelompok marginal terutama perempuan miskin yang tinggal di pinggiran kelurahan. Selanjutnya agar terus bergerak dan berubah ke arah kesetaraan, keadilan, kesejahteraan serta kehidupan yang rukun dan damai.
Demikian kata Staf Ahli Wali Kota Padang Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Azwin sewaktu mewakili Wali Kota Padang saat melaunching secara resmi 3 Pos Pengaduan Sekolah Perempuan tersebut di Sekretariat Jaringan Sekolah Perempuan Barita, jl. Batu Gadang RT 3 RW I Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Rabu (24/4). 3 Pos Pengaduan Sekolah Perempuan Kelurahan itu digagas oleh lembaga Pambangkik Batang Tarandam (PBT) bekerjasama dengan Institut Kapal Perempuan. Sementara di tingkat kecamatan PBT juga membentuk kelompok jaringan sekolah perempuan yang diberi nama BARITA sebagai sentral informasi untuk perempuan di 3 kelurahan yakni Batu Gadang, Baringin dan Tarantang.
Azwin melanjutkan, ia pun memuji langkah tepat PBT dengan menginisiasi berdirinya pos pengaduan sekolah perempuan yang sejalan dengan tugas pokok Pemko Padang. Sebagaimana diketahui PBT berdiri pada 28 Juli 2010 ini dengan didirikan beberapa orang pemuka masyarakat yang peduli terhadap persoalan-persoalan perempuan.
“Maka itu, PBT tidak bisa berjalan sendiri. Namun membutuhkan dukungan pemerintah kota baik di kecamatan dan kelurahan. Termasuk dukungan RW/RT dan LMP serta seluruh elemen dan tokoh masyarakat. Alhamdulillah dalam sekolah perempuan sudah terdapat 25 kelompok belajar perempuan di tingkat RW/RT yang tergabung di sekolah perempuan tingkat kelurahan. Jumlah anggotanya keanggotaan seluruhnya sudah mencapai sebanyak 412 orang."
“Kita lihat keberhasilan anggota sekolah perempuan dan tim pemantau komunitas sejauh ini ada beberapa diantaranya. Seperti mendampingi masyarakat terutama perempuan miskin dalam pengurusan JKN PBI secara mudah dan gratis. Selanjutnya melakukan perjuangan untuk akses jalan, listeik, layanan pemeriksaan kesehatan bagi warga di RT 6 RW 6 tiap bulan di Kelurahan Batu Gadang,” tambahnya.
Selanjutnya ungkap Azwin, keberhasilan lainnya seperti diketahui yaitu memperjuangkan akses jalan bagi masyarakat di RW 1 Kelurahan Batu Gadang, mengembangkan usaha kreatif perempuan melalui usaha industri rumah tangga, koperasi simpan pinjam dan pembibitan tanaman sayuran dan buah sebagai upaya mengatasi kerentanan pangan serta pengeluaran keluarga.
“Terlebih mengembangkan layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban KDRT serta mengusulkan MCK dan ari bersih di Kelurahan Tarantang dan Baringin melalui Musrenbang," tukuknya.(David)


MPA,PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi menyatakan kesiapannya diperiksa KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan BIN untuk memenuhi salah satu syarat menerima tanda jasa dan tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan 2019 dari Presiden RI.
Hal itu dikatakan Mahyeldi pada tim verifikasi BKKBN Pusat saat melakukan audiensi peninjauan lapangan calon penerima Satyalancana Pembangunan 2019 di Palanta Kediaman Wali Kota Padang, Jalan A. Yani, Rabu (24/4/2019).
“Prinsip dasar kita dalam bekerja adalah untuk melayani masyarakat. Kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja tuntas. Bukan untuk meraih penghargaan. Jikalau ada apresiasi dari hasil pekerjaan kita, itu adalah bonus. Dan kita harus bersyukur dan mengucapkan terimakasih”, ungkap Mahyeldi di kesempatan itu.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai dari BKKN Pusat, Aida Kusuma mengatakan, Satyalancana Pembangunan bukanlah penghargaan biasa, tetapi merupakan tanda jasa dan tanda pengormatan dari Presiden RI. Untuk itu, tanda jasa dan tanda penghormatan ini harus diberikan kepada orang yang benar-benar bersih dari perbuatan melawan hukum, baik itu korupsi, maupun tindak pidana atau perdata lainnya.
“Walaupun orang tersebut sukses dalam pembangunan, tapi kepribadiannya tidak bagus, tentunya akan merusak tanda jasa dan tanda kehormatan ini. Oleh sebab itu, dokumen pendukung dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan BIN juga kita perlukan dalam penilaian ini”, ujar Aida
“Dulu sekali ada kasus, masyarakat menolak seseorang menerima tanda kehormatan karena orang tersebut tidak layak untuk menerimanya. Padahal tanda kehormatan telah diberikan. Dan kita tidak ingin hal itu terjadi lagi”, tambahnya lagi.
Di kesempatan yang sama, Mardalena dari BKKBN Perwakilan Sumbar, mengatakan, dipilihnya Wali Kota Padang Mahyeldi, satu-satunya kepala daerah di Sumbar, sebagai calon penerima Satyalancana Pembangunan 2019 telah melalui seleksi dan proses yang panjang. BKKBN Sumbar mengusulkan karena prestasi dan komitmen Wali Kota Mahyeldi terhadap program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kota Padang.
“Track record beliau sudah jelas. Berbagai prestasi pun sudah diraih. Ada kampung KB percontohan nasional, program 18-21, pesantren ramadhan, bebas iklan rokok, kelas Ibu Muda, pembinaan anak jalan, dan masih banyak indikator lainnya. Tentunya, semua itu dilakukan secara lintas sektoral dan melibatkan banyak pihak”, terang Mardalena.
Ekspos dan audiensi Wali Kota Padang Mahyeldi dengan tim verifikasi BKKBN Pusat dalam rangka peninjauan lapangan calon penerima Satyalancana Pembangunan 2019 juga diikuti Dandim 0312 Padang, perwakilan Polresta Padang, SKPD Pemko Padang, penyuluh KB dan perwakilan masyarakat. (*)
Pewarta: Ulil Amri Abdi/ Faisal Siregar

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.