-->

Latest Post



MPA,PADANG – Sebelum acara puncak pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) yang dipusatkan di Kota Padang pada 24-27 Juli 2019 mendatang, Wali Kota Padang Mahyeldi meminta pihak panitia dan unsur SKPD terkait untuk menyiapkan seluruh informasi tentang Kota Padang, terutama program unggulan Pemko Padang yang berhubungan dengan PKK.
“Kita akan didatangi sekitar 5.000 orang tamu dari TP-PKK 34 provinsi dan kabupaten/ kota se-Indonesia. Sebelum mereka datang, terlebih dahulu kita akan berikan mereka informasi tentang Kota Padang. Agar para tamu nantinya memiliki tujuan dan mendapati gambaran dari apa yang ingin mereka dapatkan di Kota Padang”, ungkap Mahyeldi pada rapat persiapan pelaksanaan peringatan HKG-PKK Tingkat Nasional di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Jalan A. Yani, Rabu (8/5/2019) pagi.
Lebih lanjut dijelaskan, pentingnya pelayanan informasi kepada TP-PKK dari provinsi dan kabupaten / kota se-Indonesia pada acara HKG-PKK Ke-47 Tingkat Nasional sebagai bentuk pelayanan 'excellent' tuan rumah. Mulai dari informasi tentang penginapan (hotel), transportasi, wisata budaya, wisata kuliner, wisata alam, UKM, pendidikan, perdagangan, dan informasi penting lain tentang Kota Padang.
“Begitu juga dengan informasi tentang program unggulan dan inovasi Pemko Padang. Seperti Program Kampung KB, Kelas IMUD (Ibu Muda), Pembinaan Anak Jalanan Pola Terpadu bekerjasama dengan Yonif 133/ Yudha Sakti, Pesantren Ramadhan, Program 18-21, dan masih banyak program lainnya yang harus kita informasikan. Kesemua program tersebut bisa menjadi studi tiru bagi daerah lain”, imbuh Mahyeldi.
Ia menambahkan, panitia pelaksana HKG - PKK tingkat nasional agar melibatkan unsur Forkopimda di setiap tahapan persiapan acara untuk kesuksesan acara di setiap rangkaiannya. Apalagi, HKG - PKK Tingkat Nasional Ke-47 akan dibuka langsung Presiden RI.
Rapat persiapan pelaksanaan peringatan HKG-PKK Tingkat Nasional tersebut diikuti Wakil Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Barat Wartawati Nasrul Abit, Ketua TPP PKK Kota Padang Harneli, Kepala Dinas DP3AP2KB Heryanto Rustam, Kepala Dinas Kominfo Suardi, Kepala Dinas Pendidikan Barilus, Kepala Disnakerin Yunisman, Kabag Humas Imral Fauzi, serta yang mewakili pimpinan OPD lainnya dan pengurus TP-PKK tingkat provinsi, kota dan kecamatan se-Kota Padang.(*)
Pewarta: Ulil Amri Abdi


Photo Istimewa

MPA,SUMBAR - Tahun ini, Kepolisian Resor Sijunjung rencananya akan menempatkan tiga Pos Pengamanan Lebaran diwilayahnya.

Kasat Lantas Polres Sijunjung Iptu Asep Wahyudi menyebutkan, pergelaran Pos Pengamanan Lebaran sendiri berada pada tiga Kecamatan.

"Rencana akan didirikan di Lubuk Batu, Kecamatan Kupitan, Simpang Tiga Tanjung Ampalu Kecamatan Koto VII dan Kiliran Jao di Kecamatan Kamang Baru", ujarnya.

Sebelumnya, demi kenyamanan masyarakat pengguna jalan raya yang melintasi Jalan Lintas Sumatra sepanjang Kabupaten Sijunjung, Kasatlantas Polres Sijunjung melakukan pengecekan lokasi rawan macet dan laka lantas, Selasa 7 Mei 2019.

"Beberapa titik di sepanjang Jalan Lintas Sumatra memang sering menjadi black spot-nya (lokasi rawan kecelakaan) Kabupaten Sijunjung", katanya.

Lokasi rawan kecelakaan seperti di daerah Kecamatan Tanjung Gadang, Kamang Baru dan Kecamatan Kupitan yang merupakan jalan Lintas Sumatera.

Sementara itu untuk lokasi rawan macet terdapat di beberapa lokasi yang memang ada pasar Nagari seperti di Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung, Nagari Limo Koto Pasar Tanjung Ampalu Kecamatan Koto VII dan Pasar Tanjung Gadang di Kecamatan Tanjung Gadang.

"Kalau rawan bencana alam diprediksi ada tiga titik yaitu di Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Kamang Baru", pungkasnya.(gs/*)


MPA,JAKARTA - Bertambahnya korban meninggal dunia maupun jatuh sakit para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemilu 2019 silam, Kementerian Kesehatan melakukan audit medik terhadap sejumlah para petugas KPPS yang meninggal dunia.

Dalam pelaksanaan audit medik tersebut, Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, mengungkapkan hasil audit yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta, terdapat hasil temuan sejumlah petugas KPPS yang meninggal yang disebabkan karena penyakit bawaan, yang dimiliki sejumlah petugas sebelum saat pelaksanaan Pemilihan Umum.

"Dari data 18 orang diketahui penyebab meninggal dunia 8 infarkmiokap, sakit jantung mendadak kemudian gagal jantung, liver, stroke gagal pernafasan, dan infeksi otak meningitis," ungkap Menkes, Nila Moeloek setelah melakukan pertemuan tertutup terkait kesehatan petugas KPPS, di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (8/2019).

Lebih lanjut Menkes juga menjelaskan, adanya metode audit medik yang dilakukan, dengan melakukan pemeriksaan terhadap para petugas KPPS yang meninggal dunia, dan dengan pemeriksaan 2.641 petugas yang jatuh sakit. Pemeriksaan audit tersebut dibagi menjadi dua jenis, yakni jenis audit optisiper dan dengan audit medik autopsi verbal.

"Data dari DKI yang meninggal dunia 18 orang, yang sakit 2.641, dilakukan disini (dari Kemenkes) audit medik dan optisiper faur bagi yang di Rumah Sakit kami punya angka audit medik, tapi diluar DKI juga didatangi dan dilakukan autopsi verbal."

Selain dengan menemukan indikasi akan sejumlah petugas KPPS yang meninggal dunia dan terjatuh sakit, Menteri Kesehatan, Nila Moeloek juga merincikan bahwa adanya sejumlah petugas yang dijadikan sebagai sampling (contoh) dalam melakukan audit medik tersebut, menemukan bahwa angka tertinggi para petugas yang mengalami kedukaan, dengan rentan usia tertinggi yang berkisaran dari usia 50 tahun, hingga 70 tahun keatas.

"Jadi dari 18 data DKI, 2 meninggal dunia usia 70 (tahun), 5 meninggal dunia usia 60-69 (tahun) dan 8 meninggal dunia usia 50-59 (tahun). Jadi terbanyak usia tua," tuturnya lagi.

Adapun audit medik yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Menkes Nila, juga mengatakan bahwa audit tersebut tak hanya di lakukan pada Provinsi DKI Jakarta, namun meski hanya baru Provinsi DKI Jakarta yang telah menyerahkan hasil audit tersebut, Nila mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan masih akan menunggu dari 33 Provinsi lainnya yang belum menyerahkan hasil audit medik para petugas KPPS.

Lebih lanjut, Moeloek mengaku akan menyiapkan petugasnya untuk melakukan cek kesehatan kepada petugas KPPS yang sampai saat ini masih bertugas dan berpotensi mengalami kelelahan. Hal ini menjadi satu upaya agar tidak ada lagi peyugas KPPS yang tumbang.

"Kami tetap melihat, minta laporan setiap provinisi dari dinkes melihat audit medik dan audit verbal. Setelah mendegar banyak yg meninggal dunia kami segera menugaskan kepada dinkes untuk bantu pemeriksaan di tempat pemilu," tutup Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek. (KBRN/Team)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.