Mediaportalanda

MPA,PADANG -- Pemerintah Kota Padang masih kekurangan sebanyak 3000 PNS baru untuk menjalankan roda pemerintahan. Saat ini, Pemko melalui  Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya

Manusia (BKPSDM) Kota Padang  telah mengusulkan permintaan penambahan PNS tersebut untuk penerimaan CPNS 2019. 

"Kita sudah ajukan ke pusat sesuai arahan Kemenpan-RB. Junlah kebutuhan kita mencapai 3000 orang," kata Kepala BKPSDM Kota Padang, Habibul Fuadi.

Menurut Habibul, kebutuhan pegawai di Pemko Padang cukup banyak. Apalagi, banyak ASN yang akan memasuki purna bakti tahun 2019 dan 2020 mendatang.

Tahun 2018 lalu, lanjut Habibul, Pemko Padang juga mengajukan sebanyak 3 ribu CPNS. Namun, yang disetujui pemerintah pusat hanya 550 formasi.

"Kita sifatnya hanya mengusulkan. Soal berapa dapatnya, pemerintah pusat yang menentukan," sebutnya. (*)

MPA,Kota Solok - Telah beredar di WhatsApp Grup (WAG) tentang sebuah pernyataan yang mengatasnamakan Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan, S.I.K. M.H. 

Pernyataan tersebut bertuliskan "PDIP TERUS MELAKUKAN REFORMASI TERHADAP TNI. JOKOWI AKAN MEMBERIKAN PORSI KEPADA POLRI TERDEPAN DAN TERATAS DALAM MENJAGA KEAMANAN NEGARA".

Informasi yang beredar di WAG tersebut ternyata tidaklah benar. Pihak Polri melalui Biro Multimedia Divisi Humas Polri langsung memberikan stempel Hoax.

Kemudian mengunggahnya melalui akun Twitter, Facebook dan Instagram milik Divisi Humas Polri.

Hal ini untuk diketahui oleh masyarakat luas (netizen), bahwa informasi yang beredar tersebut adalah informasi bohong atau hoax.

Setelah dikonfirmasi kepada AKBP Dony Setiawan, ia menyebutkan bahwa hal itu tidaklah benar dan tidak pernah ia sampaikan maupun membuat pernyataan seperti itu.

"Tidak benar, itu hoax yang beredar. Kami tidak pernah memberikan pernyataan tersebut", kata Kapolres Solok Kota AKBP Dony saat dikonfirmasi tadi siang.

Dirinya mengimbau kepada masyarakat, khususnya pengguna media sosial untuk selalu berhati-hati dalam mendapatkan sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya. Apalagi dengan cepat langsung meneruskan informasi tersebut kepada yang lainnya.

"Mari kita biasakan untuk sharing dulu sebelum share", imbaunya.(riliss)

MPA,PADANG - Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul memantau kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan RSUD dr. Rasidin Padang pada hari pertama kembali bekerja usai libur lebaran 2019 M/ 1440 H, Senin (10/6/2019). 

Amasrul mengatakan, pemantauan kehadiran ASN pada hari ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/26/M.SM.00.01/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. 

"Oleh sebab itu, para pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah wajib melaporkan kehadiran ASN di hari pertama bekerja pascalibur lebaran ini. ASN yang tidak hadir tanpa alasan pada hari ini akan dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 angka 17 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS", jelasnya. 

"Di samping untuk penegakan disiplin PNS, pemantauan kehadiran ini juga dilakukan dalam rangka memastikan pelayanan publik berlangsung dengan baik pascacuti lebaran,  mengingat RSUD dr. Rasidin berperan penting memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat", imbuh Amasrul. 

Pada kesempatan itu, Amasrul juga mengingatkan 452 orang ASN RSUD dr. Rasidin Padang untuk dapat melayani masyarakat dengan sepenuh hati. "Layanilah masyarakat dengan senyum dan kesabaran, karena yang mereka butuhkan tidak sekedar obat maupun suntik. Bekerjalah dengan solid dan profesional", ujarnya.

Turut hadir pada kesempatan itu Direktur Utama RSUD dr. Rasidin Padang, dr. Herlin Sri diani dan Kabag Perekonomian Setdako Padang Edi Dharma. 

Pewarta: Yurizal

Editor: Betti Dasaisa