-->

Latest Post



MPA,PADANG – Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) bagi aparatur sipil negara (ASN) Pada hari kedua kerja pasca libur cuti bersama Lebaran 1440 H/2019.

Hal ini guna memastikan absensi pegawai, karena sesuai aturan tidak dibenarkan ASN menambah libur dan hal itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan tersebut.

Sebelum melakukan sidak, Wawako pun memimpin Apel pagi bersama yang diikuti oleh ASN di DPMPTSP, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta Disdukcapil di halaman kantor setempat, Selasa pagi (11/6). Sementara alhasil dalam sidak yang dilakukan, ia mendapati tingkat kehadiran ASN di 3 OPD tersebut terbilang bagus.

"Tingkat kehadirannya bagus, rata-rata di atas 95 persen. Jika ada satu atau dua orang yang tanpa keterangan tentu kita akan tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku," ucap wakil wali kota kepada wartawan usai sidak.

Lebih lanjut Wawako Hendri pun memberikan apresiasi kepada semua ASN yang telah bekerja antusias di hari kedua pasca libur Lebaran.

"Harapan kita tentu, jangan ketika ada sidak saja kita begini. Tapi di hari-hari biasa selaku ASN kita tetap niatkan bagaimana hadir sebagaimana ketentuan dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati," Hendri mengingatkan.

Dalam kesempatan itu tidak saja menyidak kehadiran ASN, Wakil Wali Kota Padang yang baru dilantik tersebut juga meninjau kondisi perkantoran pada dinas setempat. Seperti halnya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, ia pun memberi apresiasi segenap pimpinan dan ASN di OPD tersebut, karena telah mampu membuat ruangan arsip yang sangat nyaman.

"Apalagi juga diketahui para generasi muda di kota ini umumnya murid tingkat SD dan SMP sederajat sering berkunjung ke sini secara rutin. Sebagaimana di tempat ini kita bisa melihat data-data lama dan sejarah Kota Padang. Jadi kita sudah memberikan kepada generasi muda kita suatu laporan sejarah bahwa mereka itu berada di kota bersejarah yang sudah lama berdiri sejak masa kolonial Belanda sampai sekarang," tukuknya.

Maka dari itu Wawako pun menyampaikan kesemuanya itu mesti ditanamkan bagi generasi muda kalau mau menjadi generasi yang besar harus bisa menghargai para lelulur. Selanjutnya begitu juga di Disdukcapil, ia pun melihat masyarakat cukup puas dengan pelayanan di sana.

"Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan harapan kita tentu sarana infrastruktur daripada gedung dinas ini bisa kita perbaharui untuk lebih representatif lagi. Kita juga miris melihat gedung perkantoran ini dan tentunya menjadi 'PR' bagi kita ke depan untuk segera melakukan pembenahan.

Dalam sidak tersebut Wakil Wali Kota Hendri Septa juga didampingi sejumlah kepala OPD. Diantaranya Kepala BPBD Edi Hasymi, Kepala Bappeda Medi Iswandi, Kepala DP3AP2KB Heryanto Rustam serta lainnya.


Pewarta/Foto: Faisal Siregar
Editor: David Septian/GS



MPA,PADANG – Wali Kota Padang Mahyeldi menegaskan setiap ASN harus memperkuat birokrasi di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)-nya masing-masing, dengan melaksanakan pekerjaan sesuai aturan, tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki.

“Laksanakan tugas berdasarkan tupoksi, bangun konsolidasi setiap jenjang jabatan dan bidang pekerjaan”, ujar Mahyeldi saat memimpin apel pagi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Jalan Ujung Gurun, Selasa (11/6/2019) pagi.

Lebih lanjut dijelaskan, sebagai suatu organisasi, unit-unit kerja Pemko Padang atau setiap SKPD juga harus saling mendukung dengan menjalin koordinasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, termasuk program dan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

“Bekerjalah dengan profesional. Tidak ada like and dislike. Singkirkan ego sektoral. Karena kita satu, berada dalam organisasi Pemko Padang”, tegas Mahyeldi.

Ia menambahkan, konsolidasi SKPD diperuntukkan bagi kesuksesan pembangunan Kota Padang. Bukan untuk membangun pribadi atau untuk kepentingan ASN maupun pejabat. Dengan demikian, dukungan dan saling menguatkan merupakan suatu keniscayaan.

“Dan hal penting lainnya adalah membangun kemitraan dengan stakeholder lainnya, seperti Forkopimda dan masyarakat”, imbuh Mahyeldi.

Di kesempatan itu, Wali Kota Mahyeldi juga mengingatkan ASN Dinas PUPR untuk menertibkan seluruh administrasi dan dokumen pekerjaan. Jangan sampai terjadi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan dokumen pekerjaan.

“Jika ada permintaan informasi dan dokumen pekerjaan, silahkan layani berdasarkan aturan yang berlaku”, imbuhnya lagi. (*)



MPA,PADANG -- Pemerintah Kota Padang masih kekurangan sebanyak 3000 PNS baru untuk menjalankan roda pemerintahan. Saat ini, Pemko melalui  Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya
Manusia (BKPSDM) Kota Padang  telah mengusulkan permintaan penambahan PNS tersebut untuk penerimaan CPNS 2019. 

"Kita sudah ajukan ke pusat sesuai arahan Kemenpan-RB. Junlah kebutuhan kita mencapai 3000 orang," kata Kepala BKPSDM Kota Padang, Habibul Fuadi.

Menurut Habibul, kebutuhan pegawai di Pemko Padang cukup banyak. Apalagi, banyak ASN yang akan memasuki purna bakti tahun 2019 dan 2020 mendatang.

Tahun 2018 lalu, lanjut Habibul, Pemko Padang juga mengajukan sebanyak 3 ribu CPNS. Namun, yang disetujui pemerintah pusat hanya 550 formasi.

"Kita sifatnya hanya mengusulkan. Soal berapa dapatnya, pemerintah pusat yang menentukan," sebutnya. (*)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.