-->

Latest Post

Fhoto Istimewa

MPA - Setelah mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Osaka, Jepang, selama dua hari, pada 28-29 Juni 2019, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo kembali ke Tanah Air.

Adapun serangkaian kegiatan pada hari kedua KTT G20, Sabtu, 29 Juni 2019, yang diikuti oleh Presiden Jokowi, yaitu mulai dari pertemuan bilateral dengan PM India Narendra Modi, menghadiri _leaders’ side-event_ tentang pemberdayaan perempuan, hingga menjadi pembicara pada sesi yang membahas tentang upaya mengatasi kesenjangan, inklusifitas, dan pembangunan yang berkesinambungan.

Selain itu, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral secara berturut-turut dengan Putra Mahkota Kerajaan Saudi Mohammad bin Salman, PM Australia Scott Morrison, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Dari lokasi KTT G20, Presiden Jokowi kembali ke hotel tempatnya bermalam selama berada di Osaka untuk bersama-sama dengan Ibu Iriana menuju Bandar Udara Internasional Kansai, Osaka.

Namun sebelum meninggalkan hotel, Presiden dan Ibu Iriana terlebih dahulu berfoto bersama dengan masyarakat Indonesia yang berada di Jepang serta keluarga besar KJRI Osaka dan KBRI Tokyo.

Tepat pada pukul 15.00 waktu setempat, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 lepas landas menuju Tanah Air. Tampak melepas keberangkatan Presiden dan rombongan di Bandar Udara Internasional Kansai, Osaka, adalah Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif dan Atase Pertahanan Kolonel Pnb Edwardus Wisoko.

Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Tanah Air, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsdya TNI Trisno Hendradi, Kepala Protokol Negara Andri Hadi, Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho, Staf Khusus Presiden Adita Irawati, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.

Osaka, 29 Juni 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin


MPA,SIJUNJUNG - Wali Kota Padang H. Mahyeldi didapuk memberikan tausiah dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar Kodim 0310/SSD di Masjid Taqwa Muaro, Kabupaten Sijunjung, Jumat (28/6) siang.

Sebagaimana kegiatan ini diikuti segenap komponen bangsa di wilayah teritorial Kodim 0310/SSD dengan mengangkat tema "Dalam Rangka Meningkatkan Tali Silaturahmi Demi NKRI".

Dalam tausiahnya Mahyeldi menyampaikan, kegiatan Halal Bihalal ini juga penting dilakukan mengingat pentingnya meningkatkan silaturahmi di bulan Syawal. 

"Sebagaimana dalam Islam silaturahmi itu dapat menambah rezeki dan juga melapanglan usia," terangnya dalam acara yang dihadiri Dandim 0310/SSD Letkol Inf. Dwi Putranto beserta jajaran dan anggota, kepala daerah atau anggota DPRD  Sijunjung, Sawahlunto dan Dharmasraya atau yang mewakili serta pihak terkait lainnya.

Mahyeldi yang juga Ketua DPW Bela Negara Sumatera Barat itu melanjutkan, begitu juga sama halnya dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Sesuai yang difirmankan Allah SWT dalam Surat Ali Imran ayat 102.

"Maka itu sudah sangat jelas bahwa dalam berkehidupan di bangsa dan negara ini kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan. Jika terdapat perbedaan itu untuk dipahami bukan untuk dipertentangkan. Justru jadikanlah perbedaan itu potensi dalam rangka untuk mengokohkan persatuan dan kesatuan serta membangun bangsa Indonesia yang lebih baik lagi," tuturnya.

Semoga saja harapnya, melalui Halal Bihalal ini akan semakin meningkatkan persatuan dan kesatuan, karena bersatu itu hukumnya wajib dalam Islam. 

"Perbedaan pasti ada, namun dengan mencari dan memperbanyak persamaan-kesamaan, maka Insya Allah kita semua akan saling bersatu untuk membangun daerah dan bangsa negara yang kita cintai ini hingga masa-masa mendatang," imbuh Mahyeldi bersemangat.(David/Fsl/Adiva)


MPA,JAKARTA - Terkait adanya salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempita bernama Sutrisna, yang melaporkan dua media online yakni dimensinews dan postnewstime ke Dewan Pers (DP), Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, angkat bicara. Menurut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, LSM tidak dibenarkan melakukan tindakan melanggar hukum dengan menjadi backing bagi oknum masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

"Seharusnya LSM justru harus membela kepentingan rakyat banyak, kepentingan bangsa dan negara dengan mendukung penegakkan hukum atas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum dimanapun di negeri ini," ujar Wilson kepada wartawan, Jumat (28/6/2019).

Berita terkait kasus ini: https://barat.jakarta.go.id/v12/?p=berita&id=3119

Ditambahkannya, pelaporan salah satu anggota LSM Gempita atas nama Sutrisna ke Dewan Pers terkait pemberitaan tentang dugaan penyewaan lahan fasilitas umum (fasum) jalur Taman Pemda di Jalan Utan Jati Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat, ia hargai. "Saya menghargai langkah tersebut, namun perlu diklarifikasi terlebih dahulu apa kerugian dan urusan LSM Gempita atas pemberitaan dua media tersebut," imbuh Wilson, jebolan pascasarjana dari tiga universitas terbaik di Eropa, Birmingham University Inggris, Utrecht Univeristy Belanda, dan Linkoping University Swedia, itu.

Lebih lanjut Wilson menduga bahwa kemungkinan besar oknum LSM ini punya kepentingan pribadi atas perilaku melanggar hukum yang dilakukan oknum-oknum terkait, seperti para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati lahan milik pemda tersebut. Ia menyebut bahwa sangat patut diduga oknum anggota LSM itu mendapatkan upeti dan/atau bentuk keuntungan lainnya dari oknum yang menyewakan dan penyewa lahan milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta di Pegadungan itu.

Berita terkait kasus ini juga: https://www.postnewstime.com/2019/06/milik-pemda-harga-kios-di-taman-jl-utan.html

Untuk itu, ungkap trainer bidang jurnalistik bagi ribuan anggota TNI, Polri, mahasiswa, guru, PNS, wartawan, dan masyarakat umum ini, ia mengharapkan agar Dewan Pers juga dapat memilah dan memilih laporan kasus pemberitaan yang diterimanya. "Saya berharap Dewan Pers juga selektif dalam menangani kasus yang bertendensi kepentingan pribadi seperti dalam kasus pelaporan pemberitaan masalah kisruh lahan Taman Pemda di Jl. Utan Jati, Pegadungan ini," tandasnya.

Sebelumnya, dua media online dimensinews.co.id dan postnewstime.com dan beberapa media online lainnnya, memberitakan tentang kasus lahan taman milik Pemda DKI Jakarta yang di atasnya didirikan belasan kios dan oleh oknum tertentu menjual/menyewakannya kepada masyarakat (PKL – red). (AMY/Red)

_Keterangan foto: Tanda bukti laporan yang dilayangkan anggota LSM Gempita, Sutrisna ke DP_

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.