-->

Latest Post

Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal selaku inspektur upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke 73, Fhoto Istimewa 

MPA,SUMBAR - Kepolisian Daerah Sumatera Barat menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke 73 tahun 2019.

Upacara ini dilaksanakan di halaman Mapolda Sumbar, Rabu (10/7). Dengan inspektur upacara Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Fakhrizal, M.Hum, sedangkan peserta upacara terdiri dari personil Polda Sumbar, serta pasukan dari TNI (AD, AL, AU).

Kapolda Sumbar membacakan amanat dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mengawali amanatnya, atas nama rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, Presiden mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-73, kepada seluruh anggota dan keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, di manapun bertugas.

"Saya juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas kerja keras, pengabdian, pengorbanan, dan perjuangan tanpa pernah mengenal lelah, yang ditunjukkan personel Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat", kata Kapolda Sumbar membacakan amanat Presiden.

Dikatakan presiden, kerja keras dan pengabdian Polri, telah dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Situasi keamanan dalam negeri sepanjang tahun 2018 dan 2019 terpelihara dengan baik. Polri dan TNI telah mengamankan seluruh perhelatan internasional yang diselenggarakan Pemerintah, yaitu Asian Games, Asian Para Games, serta IMF-World Bank Annual Meeting 2018. Polri dan TNI juga telah mengamankan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019, sehingga terselenggara dengan aman, damai, dan demokratis.

Seluruh agenda kemasyarakatan juga dapat terselenggara dengan aman, mulai dari perayaan Natal 2018, Tahun Baru 2019, sampai dengan Ramadhan dan Idul Fitri 2019. Kita juga merasakan situasi kamtibmas yang kondusif, arus mudik dan arus balik berjalan dengan lancar, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan terjamin di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, Polri turut terlibat aktif dalam penanggulangan bencana yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air.

"Polri juga telah mengungkap berbagai kejahatan, mulai dari kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, kemudian kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang, dan kejahatan siber, lalu kejahatan berimplikasi kontinjensi seperti konflik sosial, kerusuhan massa, dan unjuk rasa anarkis, sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging, illegal fishing, dan tindak pidana korupsi", tuturnya.

Lanjutnya, kemudian termasuk dalam menindak kejahatan tindak pidana korupsi, sepanjang tahun 2018.

"Polri telah berhasil mengungkap kerugian negara senilai Rp 2,9 triliun dan menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun", terangnya.

Selanjutnya, dalam pengelolaan organisasi, Polri juga telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan Polri meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 6 tahun berturut-turut.

Laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menunjukkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Indeks Reformasi Birokrasi Polri mengalami peningkatan, disertai dengan keberhasilan mewujudkan 69 Zona Integritas, yang terdiri dari 64 Satker dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 5 Satker dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

"Hal ini menempatkan Polri pada urutan kedua Kementerian/Lembaga dengan Zona Integritas terbanyak setelah Kementerian Keuangan", jelasnya.

Dengan berbagai capaian tersebut, kinerja Polri dalam memelihara keamanan dalam negeri terus mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat. Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus meningkat. Hal tersebut ditunjukkan oleh berbagai survei yang diselenggarakan lembaga-lembaga survei yang kredibel, Polri menjadi salah satu lembaga yang dipercaya publik, setelah KPK dan TNI.

"Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polri, dengan dukungan mitra kerja dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh personel Polri di mana pun Saudara mengabdi, kepada mitra kerja Polri, serta kepada masyarakat yang telah mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dalam negeri yang kondusif", ucap Irjen Pol Fakhrizal.

Upacara peringatan hari Bhayangkara juga dihadiri oleh Forkompinda Sumbar, Wakapolda Sumbar, pejabat utama Polda Sumbar, Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar beserta pengurus Bhayangkari, dan tamu undangan lainnya.(AR/RF)


MPA,PADANG – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Padang mengadakan rapat koordinasi bersama unsur-unsur terkait membahas pembersihan Batang Arau dari bangkai kapal dan sampah lainnya. Rapat tersebut dibuka oleh Asisten Ekbangkesra Kota Padang Hermen Peri mewakili Wali Kota Padang di Ruang Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang Aie Pacah, Selasa (9/7/2019).

Hermen Peri mengatakan, DKP perlu membentuk tim kecil untuk percepatan pembersihan Batang Arau, di samping itu diperlukan pula edukasi secara berkesinambungan oleh OPD terkait kepada masyarakat sekitar untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kebersihan sungai, khususnya Batang Arau.

“Untuk mewujudkan Batang Arau yang bersih memang bukan persoalan mudah, karena sampah akan selalu ada sepanjang hidup manusia, diperlukan edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk mewujudkan Batang Arau yang bersih dan sehat”, katanya.

Senada dengan Hermen Peri, Kepala DKP Kota Padang Guswardi yang langsung memimpin rapat tersebut mengatakan bahwa Ia telah membentuk tim percepatan pembersihan bangkai kapal dan sampah lainnya di kawasan Batang Arau yang berjumlah 15 orang.

“Hingga saat ini, DKP Padang bersama unsur terkait telah empat kali mengadakan gotong-royong dan minggu lalu Bapak Wali Kota langsung turun bersama kami. Alhamdulillah, melalui kegiatan tersebut kami dapat mengajak masyarakat sekitar untuk semakin peduli dengan kebersihan Batang Arau”, tuturnya.

“Khusus untuk pembersihan bangkai kapal, hal ini sejalan dengan harapan Wali Kota untuk menjadikan kawasan Batang Arau sebagai Venesia-nya Kota Padang. Tentu hal ini juga menjadi harapan kita bersama dan melalui rapat ini akan dijelaskan hal-hal yang menjadi tupoksi setiap unsur terkait, sehingga jelas kontribusinya dalam kegiatan ini”, tutur Guswardi lagi.

“Saat ini terdapat 17 bangkai kapal yang tersebar di Batang Arau yang telah disetujui pemiliknya untuk dimusnahkan. Rencananya bangkai kapal tersebut akan ditempatkan di lautan lepas sebagai rumpon yang menjadi tempat berkumpulnya ikan-ikan. Namun sebelumnya, kami akan berkonsultasi dengan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang untuk menetapkan kawasan yang tepat dan tidak mengganggu konservasi laut”, jelasnya.

Sementara itu, DGM Optek PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur, Irwan mengatakan PT Pelindo II sangat mendukung percepatan pembersihan Batang Arau dari bangkai kapal maupun sampah lainnya, karena hal tersebut sejalan dengan rencana pembangunan maritim center di bekas lokasi HW Cafe di Batang Arau. “Bangkai kapal dan sampah di kawasan Batang Arau perlu dibersihkan agar tidak mengganggu pemandangan dari maritim center nantinya”, ujar Irwan.

Sekitar 33 unsur hadir pada kesempatan tersebut, di antaranya: Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Dinas PSDA Sumbar, Balitbangda Sumbar dan OPD terkait lainnya di lingkungan Provinsi Sumatera Barat, Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWS 5) Padang, OPD terkait di lingkungan Pemko Padang, Forkopimda Kota Padang, Forkopimka Padang Selatan dan Padang Barat, Lurah terkait, PT Semen Padang, Loka Pekanbaru, Balai Penelitian Kerentanan Bencana, UPT Pengawas SDI Bungus, Komunitas Peduli Sungai dan Komunitas Peduli Sungai Batang Arau.

Pewarta: Betti Dasaisa/ Adhy Syaflian


MPA,JAKARTA - Wali Kota Padang Mahyeldi, Kepala Puskesmas Nanggalo dr. Devita Rizqi dan inovator “Rasa Sejiwa” Ns. Fitri Diah Nawang Palupi mempresentasikan program inovasi Puskesmas Nanggalo “Rasa Sejiwa”(Kelurahan Siaga Sehat Jiwa - Kurao Pagang) di depan Tim Panel Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 di Ruang Sriwijaya, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Senin (08/07/2019). Sesi Presentasi dan Wawancara ini merupakan tahapan seleksi untuk meraih Top 45 KIPP 2019.

Kota Padang merupakan satu-satunya pemerintah daerah di Sumatera Barat yang masuk Top 99 KIPP 2019. Inovasi pelayanan publik lainnya berasal dari 19 kementerian, 5 lembaga, 12 pemerintah provinsi, 41 pemerintah kabupaten, 21 pemerintah kota, dan 1 dari BUMN. Top 99 KIPP 2019 merupakan hasil seleksi dari 3.156 proposal inovasi pelayanan publik yang telah terekam dalam Sistem Inovasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang diajukan oleh 331 instansi pemerintah.

Di kesempatan itu, Wali Kota Mahyeldi mengatakan, Rasa Sejiwa merupakan inovasi untuk mengatasi permasalahan terkait Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan cara menggerakkan masyarakat (Kader Rasa Sejiwa) untuk melakukan pendataan ODGJ, pemantauan minum obat (PMO), sosialisasi penangganan ODGJ, mengubah stigma ODGJ di masyarakat, serta mengajak masyarakat untuk memeriksakan keluarga yang mengalami ODGJ.

“Saat ini, kita memiliki 11 orang Kader Rasa Sejiwa di Kelurahan Kurao Pagang yang telah dilatih. Kegiatan kader terus dimonitoring dan dievaluasi. Inovasi ini juga telah melahirkan Posyandu Seroja (Sayangi, Empati, Rawat, Obati Jiwa Raga) khususmenangani ODGJ, termasuk untuk kegiatan terapi aktivitas kelompok khusus pasien gangguan jiwa” terang Mahyeldi.

Menanggapi presentasi Wali Kota Padang tersebut, Tim Panel Independen KIPP 2019 berharap inovasi Rasa Sejiwa terus dikembangkan dan direplikasi di seluruh Puskesmas di Kota Padang, tentunya dengan melibatkan seluruh pihak, agar penanganan ODGJ di Kota Padang bisa dilakukan lebih baik lagi. “Apalagi stigma masyarakat atau keluarga yang memiliki ODGJ masih kurang bagus, padahal dukungan masyarakat dan keluarga merupakan faktor utama dalam penanganan ODGJ”, ujar Nurjaman Mochtar, salah seorang anggota Tim Panel Independen KIPP.

Sesi Presentasi dan Wawancara KIPP 2019 Wali Kota Mahyeldi dengan Tim Panel Independen (JB. Kristiadi, Siti Zuhro, Tulus Abadi, Neneng Goenadi, Indah Sukmaningsi, Nurjaman Mochtar) berjalan akrab dengan saling berbagi informasi tentang inovasi Rasa Sejiwa dari Puskesmas Nanggalo. Juga hadir dikesempatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Ferimulyani, Kabag Organisasi Sandra Imelda, Camat Nanggalo Teddy Antonius dan Kepala Tata Usaha Puskesmas Nanggalo Ade Suyata.(*)

Foto: Wali Kota Padang Mahyeldi, Kepala Puskesmas Nanggalo dr. Devita Rizqi dan inovator “Rasa Sejiwa” Ns. Fitri Diah Nawang Palupi mempresentasikan program inovasi Puskesmas Nanggalo “Rasa Sejiwa”(Kelurahan Siaga Sehat Jiwa - Kurao Pagang) di depan Tim Panel Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 di Ruang Sriwijaya, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Senin (08/07/2019)

Pewarta: Ulil Amri Abdi/ Humas Padang

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.