-->

Latest Post


MPA,JAKARTA - Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan mendapatkan respons positif dari kalangan DPR. Sebab kondisi Pulau Jawa sangat rentan terhadap bencana alam.

Segala hal yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan di Ibu Kota negara harus diantisipasi. ”Saya menyarankan pemerintah melakukan studi banding ke Brasilia, ibu kota Brasil. Kantor pemerintahan di sana seperti di Jalan Thamrin, berdekatan jadi koordinasi antarkementerian enggak usah pakai mobil cukup jalan kaki,” kata anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo, Selasa 6 Agustus 2019.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, untuk saat ini sebaiknya pemerintah diberikan kesempatan terlebih dahulu menyusun dan merencanakan tahapan-tahapan proses pemindahan.

Pertama harus dibuat dasar aturan hukumnya seperti apa. Setelah itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan membuat skema anggarannya seperti apa.

“Jadi menurut saya biar saja kita kasih kesempatan untuk pemerintah menyusun perencanaannya. Pak Bambang (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro) bilang sudah ada perencanaan yang matang. Tinggal dibikin dasar hukum dan undang-undangnya. Setelah itu nanti Kementerian Keuangan menghitung anggaran yang dibutuhkan,” tuturnya.

Terkait rencana pemindahan ini, menurut Firman, tahapan yang dilakukan bisa secara bertahap. Misalnya diawali oleh kantor-kantor pemerintahan sementara pada tahap awal DPR masih tetap di Jakarta.

Untuk tahap selanjutnya baru DPR juga berada di Ibu Kota yang baru. ”Kita nggak mungkin melakukan rencana ini semudah membalikkan telapak tangan. Kalau kita lihat gempa kemarin itu saja sudah heboh padahal bencana seperti itu menjadi siklus lima tahunan,” katanya.

Firman mengakui hingga saat ini DPR belum pernah membahas secara detail mengenai rencana pemindahan Ibu Kota dengan pemerintah.
”Pemerintah tentu harus menyiapkan rencana kerja, tidak bisa pemerintah membahas dengan DPR tanpa terlebih dahulu menyiapkan perencanaannya. Pasti pemerintah sudah tahu mekanismenya seperti apa, termasuk lobi-lobi politik yang harus dilakukan,” tuturnya. (*)






Dilansir dari Sindonews.com
Judul artikel : DPR Minta Pemerintah Siapkan Perencanaan Matang Pemindahan Ibu Kota


Keterangan foto: Drs. Hasman Ma'ani (kanan) saat memaparkan materinya

MPA,DENPASAR - Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana (PDRB) pada Kementerian Desa Dan PDTT, Drs. Hasman Ma'ani, M.Si, menyampaikan paparan tentang pentingnya PDRA di daerah tertinggal kepada para peserta bimbingan teknis (Bimtek) Kementerian Desa dan PDTT, Acara yang dilaksanakan di Quest Hotel San Denpasar, diikuti sekitar 75 orang peserta Bimtek, yang berasal dari berbagai unsur elemen masyarakat di Bali, Selasa (6/8/2019).

Dalam pemaparannya, Hasman, demikian ia lazim disapa, mengatakan bahwa setiap urgensi PDRA sudah disosialisasikan sejak 2015. "Kami sudah melakukan sosialisasi tentang urgensi Participatory Disaster Risk Assessment (PDRA - red) sejak tahun 2015, dan terus dilakukan hingga saat ini," ujar Hasman sebagai pembuka paparannya.

Selanjutnya, Hasman menjelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa adalah berdasarkan Permendesa nomor 16 tahun 2018. "Berdasarkan Permendesa nomor 16 tahun 2018, dana desa dapat digunakan untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. PDRA dapat menggunakan dana desa dari segi pemberdayaan masyarakat desa," imbuh Hasman.

Paparan Direktur PDRB tersebut sangat penting diketahui, dipahami, dan dilakukan, oleh para perangkat desa. Sebagai informasi bahwa peserta Bimtek Kemendes kali ini lebih dari setengahnya adalah para kepala desa yang ada di Bali dan Nusa Tenggara.

Hasman berharap melalui pemaparan yang disampaikan kepada para peserta, para kepala desa dan perangkat, seperti BPPD dan BMD serta pendamping desa tidak ragu dalam menggunakan dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat yang terkait kebencanaan. "Kita berharap para perangkat desa dapat membuat alokasi anggaran untuk PDRA melalui penyusunan APBDesa kedepannya," pungkas praktisi penanganan bencana ini. (MLY/Red)



MPA,PADANG - Padang International Dragon Boat Festival (PIDBF) XVII selesai dan ditutup secara resmi, Ahad (04/08/2019). Tim dayung Indonesia berhasil mendominasi dan PODSI Padang meraih juara umum.

Sekretaris Daerah Kota Padang, Amasrul di sela penyerahan tropi dan pengalungan medali menyebut, iven PIDBF yang diselenggarakan setiap tahun akan terus dievaluasi, supaya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatkan kunjungan pariwisata khususnya kota padang dan memacu prestasi atlet dayung.

"Festival perahu naga akan terus digelar sembari dievaluasi, agar tahun-tahun mendatang lebih ditingkatkan kualitas pelaksanaannya," tegas Sekda.

Dikatakan, Kota Padang memiliki potensi alam yang memungkinkan untuk pengembangan olahraga dayung perahu naga. Dengan demikian akan melahirkan atlet-atlet berprestasi di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, menurut Sekda Padang itu, iven PIDBF merupakan salah satu potensi nasional yang memiliki multi efek positif. Selain berdampak dalam pengembangan olah raga dan kepariwisataan, juga membawa efek terhadap perekonomian sektor ril, serta potensi pesisir dan kebaharian.

"Potensi sektor ril dan potensi pesisir kebaharian dengan sendirinya terberdayakan melalui iven ini," ujar Amasrul.

Terakhir, Amasrul menyampaikan apresiasi terhadap seluruh panitia atas kerja keras dan dedikasinya dalam penyelenggaraan iven tersebut. Dia juga berpesan agar di masa mendatang pelaksanaan festival perahu naga lebih baik dengan inovasi - inovasi menarik.

"Di masa mendatang agar ada inovasi terhadap penyelenggaraan festival perahu naga sehingga lebih menarik," tukas dia.

Tahun ini, peserta internasional diikuti tim dari Negara Qatar, Filipina, Inggris, Singapura, Malaysia dan Indonesia. Peserta nasional ada 7 PODSI daerah yang mengirim pesertanya; yaitu, Indragiri Hilir Riau, Rambahan Batanghari, Muaro Jambi, Kota Pekanbaru, Kampr dan SMA Olahraga Riau serta Sumbar dan Kota Padang.

Tim dalam Provinsi Sumbar diikuti oleh 7 Kab/Kota terdiri dari Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Padang, Bukittinggi, Satpol PP Kota Padang, Dharmasraya dan Sijunjung yang rencananya akan mengikuti semua kategori nomor perlombaan serta Antar Kesatuan di lingkungan TNI yang diikuti oleh 8 tim dari berbagai kesatuan dari Matra Darat, laut dan Udara.

PIDBF XVII yang diselenggarakan selama 4 hari itu menyediakan hadiah sebesar 195 juta rupiah. (AR/Zal)



Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.