Mediaportalanda

MPA, PADANG - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumbar berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Barat bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (12/9/2019), sekitar pukul 14.30 WIB.

Mereka menyoroti 3 tahun kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Nasrul Abit.

"Banyak persoalan yang kami anggap belum tuntas selama 3 tahun kepimpinan, Irwan Prayitno-Nasrul Abit," ujar Koordinator lapangan Nanda Harahap.

Misalnya, kata dia, kasus Spj fiktif, menuntaskan LGBT, memberikan penjelasan nasib guru honor dan melanjutkan pembangunan tol Padang-Pekanbaru. "Pembangunan jalan tol kami ingin ganti rugi masyarakat jangan dihargai murah," ujarnya.

Ia juga menyoroti tidak meratanya gaji guru honorer. Bahkan masih ada sekolah yang kursi kelasnya tidak ada.

Para pendemo meminta Gubernur Irwan Prayitno dan Wakilnya Nasrul Abit untuk menemui mereka. Namun, mereka hanya ditemui Kepala Kesbangpol Sumatera Barat Nazwir.

"Kami ingin gubernur atau wakil gubernur untuk temui kami. Kemana gubernur dan wakilnya, jika memang tidak ada ditempat video call saja," ujar pendemo.

Kepala Kesbangpol Sumatera Barat Nazwir menyebutkan, gubernur dan wakil gubernur tidak ada ditempat. Mereka sedang dinas luar yang telah teragendakan.

Setelah sekitar satu jam berdialog dengan perwakilan Pemprov Sumbar, mahasiswa menyerahkan kado 3 tahun kepemimpinan IP – NA yang berisi berapa tuntutan mereka. (*)

Sumber : kumparan

Andri Wijaya, Koordinator Aksi

MPA, PADANG - Puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya Front Perjuangan Partai Gerindra, mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumbar di Jalan Bagindo Aziz Chan, Sawahan, Padang Timur, Kota Padang, Senin (16/9/2019).

Massa tersebut berunjuk rasa terkait penunjukan pimpinan DPRD di Sumbar yang dianggap melenceng. Salah satunya, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar, Desrio Putra, yang terpilih dan menjadi Ketua Sementara DPRD Sumbar, tidak didefinitifkan menjadi Ketua DPRD Sumbar. DPP Partai Gerindra justru memberikan "mandat" ke Supardi, sebagai Ketua DPRD Sumbar periode 2019-2024.

Sejumlah orator menyebut Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Nasrul Abit, harus bertanggung jawab dan dinilai sudah tidak layak memimpin Partai Gerindra Sumbar. Nasrul Abit, yang juga Wakil Gubernur Sumbar, "membalas" dengan menyebutkan para dalang unjuk rasa akan ditindak tegas.

Massa unjuk rasa mendatangi Kantor DPD Gerindra Sumbar sekira pukul 10.30 WIB dengan membawa berbagai macam spanduk. Seperti bertuliskan "Berantas mafia jabatan dalam partai Gerindra", hingga yang hingga "Nafsu besar suara kurang". Massa juga bergantian melakukan orasi dengan pengeras suara. Intinya, mereka menolak Surat Keputusan (SK) Ketua DPRD di Sumbar yang disebutkan tidak masuk akal.

 Dengan menggunakan pengeras suara, massa secara bergantian berorasi. Dikutip berbagai media, massa berorasi untuk menyuarakan penolakan Surat Keputusan (SK) Ketua DPRD yang tidak jelas alasan penunjukannya. Menurut mereka ada beberapa Ketua DPRD, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang sangat perlu dipertanyakan penunjukannya. Mereka mensinyalir adanya permainan dalam penunjukan.

"Partai Gerindra jangan dirusak seperti itu. Dengan hormat, Pak Prabowo. Ketua DPD (Partai Gerindra) Sumbar, dengan hormat Bapak Nasrul Abit, tidak layak anda memimpin Gerindra Sumbar. sesalnya.Kita tidak ingin Gerindra diolok-olok. Kami meminta DPP Gerindra dan jajarannya di Jakarta untuk memberantas mafia jabatan di Partai Gerindra," ungkap salah seorang orator.

Massa yang dipimpin Koordinator Aksi Andri Wijaya tersebut menganggap penunjukan Ketua DPRD diwarnai praktek jual beli jabatan. Massa hanya berorasi dan tidak ingin perwakilan DPD Partai Gerindra Sumbar memberikan keterangan dalam orasi mereka. Massa juga mengklaim akan datang kembali dengan jumlah yang banyak pada Rabu (18/9).

Andri Wijaya mengatakan, aksi unjuk rasa dilakukan untuk menolak semua SK DPP Partai Gerindra tentang pemilihan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumbar. Karena adanya indikasi yang tidak benar dan tidak ada kejelasan penunjukannya.

"Para pimpinan DPRD tersebut harusnya diambil dari KSB (Ketua, Sekretaris, Bandara). Dan juga kita melihat perolehan suara yang ada di Sumbar, Dapil 1 Sumbar 98 ribu. Saya dalam hal ini tidak mendukung siapa, saya hanya ingin memberikan aspirasi dari kader Gerindra," ujarnya.

Andri meminta Ketua DPD Gerindra Sumbar Nasrul Abit untuk bertanggung jawab atas yang telah dilakukan. Ia juga mengatakan agar Ketua Umum Prabowo Subianto dapat membrantas mafia jabatan.

"Kita mulai dari Sumbar dan mudah-mudahan diikuti oleh provinsi lain. Kemudian kami mendesak Ketua Dewan Pembina meninjau ulang semua SK yang sudah dikeluarkan," ujarnya.

Nasrul Abit, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Nasrul Abit, menegaskan, sistem yang berjalan di tubuh partai besutan Prabowo Subianto itu adalah top to bottom. Dengan begitu, pihak yang berada di bawah siap melaksanakan apa yang diintruksikan oleh pengurus pusat.

"AD/RT partai menyatakan bahwa keputusan untuk menunjuk ketua dan wakil ketua DPRD itu termasuk Ketua Fraksi itu adalah kewenangan DPP. Saya selaku ketua DPD tentu harus mengamankan dan melaksanakan SK tersebut," ujarnya.

Nasrul Abit berharap, semua kader partai Gerindra Sumbar bisa memahami apa yang telah diputuskan DPP Gerindra. Namun, Nasrul juga menegaskan akan mencari dalang di balik aksi demonstrasi tersebut. Jika itu berasal dari kader yang sudah terpilih, hal tersebut bisa mengancam posisi yang  bersangkutan.

"Hentikan itu (demo). DPP nanti bisa turun, jangan lakukan (demo). Kalau terlibat, nanti DPP bisa ambil tindakan. Sayang kalau belum bekerja saja, sudah kena PAW. Sebab, ada sanksinya itu. Saya tidak bisa menahan," tegasnya.

Nasrul Abit mengajak semua pihak yang belum diamanahkan sebagai ketua DPRD untuk bersabar. Serta ikhlas menerima keputusan itu. Menurutnya, kader harus banyak bersyukur. Sebab, sudah terpilih menjadi anggota DPRD itu sudah hebat. Sedangkan calon yang lain saja banyak yang tidak terpilih jadi anggota DPRD.

"Kembalikan saja kepada Allah SWT. Mungkin memang nasibnya memang belum jadi ketua. Bersabarlah, yang lain sudah habis-habisan tapi tidak terpilih," katanya. (**)

Sumber : patronnes.co.id

MPA, PADANG - Suling Program Polda Sumbar di laksanakan  di Mesjid Jami'atul Huda Ketaping By Pass Padang, giat ini  sebagai bentuk peduli sesama dan langsung di Pimpin oleh Kapolda Sumbar Drs. H Fahrizal M.Hum, Selaa (17/9/2019).

Dalam giat ini Kapolda didampingi Rombongan Dirbinmas Polda Sumbar, Kombes Pol Nasrun Fahmi. M.Si , Paur Sibintur AKP H.Syafrizen. SH DT RANG BATUAH,  dihadiri  juga Kapolsek Kuranji, KP ARMIJON SH. M.H beserta Jajarannya.

Kegiatan ini dilakukan Pimpinan Polda Sumatera Barat, untuk mengetahui langsung permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat terutama masalah Kamtibmas yang ada diwilayah Hukum Polda Sumbar.

Dalam Ajakan Kapolda Sumbar, bagaimana Kamtibmas ini dijaga dengan baik tentunya diawali dari keluarga untuk benar-benar mengajak anak-anak berdisiplin dan meningkatkan keimanan dan  Ketakwaan kepada Allah.

Jauhi segala maksiat, sehingga wujud di lingkungan  masyarakat Madani tidak membuka Situs-Situs Negatif lewat media Internet,  jauhi judi, Narkoba dan tidak terlibat Asusila / LGBT. sebut,  Fahrizal

Dalam acara silaturahmi tersebut, jamaah luar biasa antusias, tanya jawab dalam diskusi ringan juga berlangsung bersama Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. H Fahrizal M.Hum.

Kemudian Dir Binmas Polda Sumbar Kombes Pol Drs. Nasrun Fahmi M.Si juga menyampaikan, akan memberikan Penyuluhan ke sekolah dan Ke Masyarakat tentang bahaya Narkoba, Tertib Berlalu lintas, Bahaya LGBT, Pencegahan Paham Radikalisme & Teroris dan sebagainya.

Pengurus Ketua Mesjid Jami'atul Huda Ketaping Kuranji Padang, Ustd Drs Mahelpi & Koordinator Seksi Dakwa Ustd Drs Isrul Husen, menanggapi giat ini, Ketua Mesjid mengatakan sangat bahagia dan senang atas kehadiran Pimpinan Kapolda Sumbar ditengah-tengah masyarakat dengan program Suling.

By Paur Sibintur

AKP H SYAFRIZEN. SH.DT RANG BATUAH