-->

Kantor DPD Gerindra Sumbar di Demo, Nasrul Abit Bakal Cari Dalang di Balik Aksi

Baca Juga


Andri Wijaya, Koordinator Aksi

MPA, PADANG - Puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya Front Perjuangan Partai Gerindra, mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumbar di Jalan Bagindo Aziz Chan, Sawahan, Padang Timur, Kota Padang, Senin (16/9/2019).

Massa tersebut berunjuk rasa terkait penunjukan pimpinan DPRD di Sumbar yang dianggap melenceng. Salah satunya, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar, Desrio Putra, yang terpilih dan menjadi Ketua Sementara DPRD Sumbar, tidak didefinitifkan menjadi Ketua DPRD Sumbar. DPP Partai Gerindra justru memberikan "mandat" ke Supardi, sebagai Ketua DPRD Sumbar periode 2019-2024.

Sejumlah orator menyebut Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Nasrul Abit, harus bertanggung jawab dan dinilai sudah tidak layak memimpin Partai Gerindra Sumbar. Nasrul Abit, yang juga Wakil Gubernur Sumbar, "membalas" dengan menyebutkan para dalang unjuk rasa akan ditindak tegas.

Massa unjuk rasa mendatangi Kantor DPD Gerindra Sumbar sekira pukul 10.30 WIB dengan membawa berbagai macam spanduk. Seperti bertuliskan "Berantas mafia jabatan dalam partai Gerindra", hingga yang hingga "Nafsu besar suara kurang". Massa juga bergantian melakukan orasi dengan pengeras suara. Intinya, mereka menolak Surat Keputusan (SK) Ketua DPRD di Sumbar yang disebutkan tidak masuk akal.

 Dengan menggunakan pengeras suara, massa secara bergantian berorasi. Dikutip berbagai media, massa berorasi untuk menyuarakan penolakan Surat Keputusan (SK) Ketua DPRD yang tidak jelas alasan penunjukannya. Menurut mereka ada beberapa Ketua DPRD, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang sangat perlu dipertanyakan penunjukannya. Mereka mensinyalir adanya permainan dalam penunjukan.

"Partai Gerindra jangan dirusak seperti itu. Dengan hormat, Pak Prabowo. Ketua DPD (Partai Gerindra) Sumbar, dengan hormat Bapak Nasrul Abit, tidak layak anda memimpin Gerindra Sumbar. sesalnya.Kita tidak ingin Gerindra diolok-olok. Kami meminta DPP Gerindra dan jajarannya di Jakarta untuk memberantas mafia jabatan di Partai Gerindra," ungkap salah seorang orator.

Massa yang dipimpin Koordinator Aksi Andri Wijaya tersebut menganggap penunjukan Ketua DPRD diwarnai praktek jual beli jabatan. Massa hanya berorasi dan tidak ingin perwakilan DPD Partai Gerindra Sumbar memberikan keterangan dalam orasi mereka. Massa juga mengklaim akan datang kembali dengan jumlah yang banyak pada Rabu (18/9).

Andri Wijaya mengatakan, aksi unjuk rasa dilakukan untuk menolak semua SK DPP Partai Gerindra tentang pemilihan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumbar. Karena adanya indikasi yang tidak benar dan tidak ada kejelasan penunjukannya.

"Para pimpinan DPRD tersebut harusnya diambil dari KSB (Ketua, Sekretaris, Bandara). Dan juga kita melihat perolehan suara yang ada di Sumbar, Dapil 1 Sumbar 98 ribu. Saya dalam hal ini tidak mendukung siapa, saya hanya ingin memberikan aspirasi dari kader Gerindra," ujarnya.

Andri meminta Ketua DPD Gerindra Sumbar Nasrul Abit untuk bertanggung jawab atas yang telah dilakukan. Ia juga mengatakan agar Ketua Umum Prabowo Subianto dapat membrantas mafia jabatan.

"Kita mulai dari Sumbar dan mudah-mudahan diikuti oleh provinsi lain. Kemudian kami mendesak Ketua Dewan Pembina meninjau ulang semua SK yang sudah dikeluarkan," ujarnya.
Nasrul Abit, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Nasrul Abit, menegaskan, sistem yang berjalan di tubuh partai besutan Prabowo Subianto itu adalah top to bottom. Dengan begitu, pihak yang berada di bawah siap melaksanakan apa yang diintruksikan oleh pengurus pusat.

"AD/RT partai menyatakan bahwa keputusan untuk menunjuk ketua dan wakil ketua DPRD itu termasuk Ketua Fraksi itu adalah kewenangan DPP. Saya selaku ketua DPD tentu harus mengamankan dan melaksanakan SK tersebut," ujarnya.

Nasrul Abit berharap, semua kader partai Gerindra Sumbar bisa memahami apa yang telah diputuskan DPP Gerindra. Namun, Nasrul juga menegaskan akan mencari dalang di balik aksi demonstrasi tersebut. Jika itu berasal dari kader yang sudah terpilih, hal tersebut bisa mengancam posisi yang  bersangkutan.

"Hentikan itu (demo). DPP nanti bisa turun, jangan lakukan (demo). Kalau terlibat, nanti DPP bisa ambil tindakan. Sayang kalau belum bekerja saja, sudah kena PAW. Sebab, ada sanksinya itu. Saya tidak bisa menahan," tegasnya.

Nasrul Abit mengajak semua pihak yang belum diamanahkan sebagai ketua DPRD untuk bersabar. Serta ikhlas menerima keputusan itu. Menurutnya, kader harus banyak bersyukur. Sebab, sudah terpilih menjadi anggota DPRD itu sudah hebat. Sedangkan calon yang lain saja banyak yang tidak terpilih jadi anggota DPRD.

"Kembalikan saja kepada Allah SWT. Mungkin memang nasibnya memang belum jadi ketua. Bersabarlah, yang lain sudah habis-habisan tapi tidak terpilih," katanya. (**)

Sumber : patronnes.co.id

[blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.