Baca Juga
Andri Wijaya, Koordinator Aksi
MPA, PADANG - Puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya Front
Perjuangan Partai Gerindra, mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumbar di Jalan Bagindo Aziz Chan,
Sawahan, Padang Timur, Kota Padang, Senin (16/9/2019).
Massa tersebut berunjuk rasa
terkait penunjukan pimpinan DPRD di Sumbar yang dianggap melenceng. Salah
satunya, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar, Desrio Putra, yang terpilih dan
menjadi Ketua Sementara DPRD Sumbar, tidak didefinitifkan menjadi Ketua DPRD
Sumbar. DPP Partai Gerindra justru memberikan "mandat" ke Supardi,
sebagai Ketua DPRD Sumbar periode 2019-2024.
Sejumlah orator menyebut Ketua
DPD Partai Gerindra Sumbar, Nasrul Abit, harus bertanggung jawab dan dinilai
sudah tidak layak memimpin Partai Gerindra Sumbar. Nasrul Abit, yang juga Wakil
Gubernur Sumbar, "membalas" dengan menyebutkan para dalang unjuk rasa
akan ditindak tegas.
Massa unjuk rasa mendatangi
Kantor DPD Gerindra Sumbar sekira pukul 10.30 WIB dengan membawa berbagai macam
spanduk. Seperti bertuliskan "Berantas mafia jabatan dalam partai
Gerindra", hingga yang hingga "Nafsu besar suara kurang". Massa
juga bergantian melakukan orasi dengan pengeras suara. Intinya, mereka menolak
Surat Keputusan (SK) Ketua DPRD di Sumbar yang disebutkan tidak masuk akal.
Dengan menggunakan pengeras suara, massa
secara bergantian berorasi. Dikutip berbagai media, massa berorasi untuk menyuarakan
penolakan Surat Keputusan (SK) Ketua DPRD yang tidak jelas alasan
penunjukannya. Menurut mereka ada beberapa Ketua DPRD, baik di tingkat provinsi
dan kabupaten/kota yang sangat perlu dipertanyakan penunjukannya. Mereka
mensinyalir adanya permainan dalam penunjukan.
"Partai Gerindra jangan
dirusak seperti itu. Dengan hormat, Pak Prabowo. Ketua DPD (Partai Gerindra)
Sumbar, dengan hormat Bapak Nasrul Abit, tidak layak anda memimpin Gerindra
Sumbar. sesalnya.Kita tidak ingin Gerindra diolok-olok. Kami meminta DPP
Gerindra dan jajarannya di Jakarta untuk memberantas mafia jabatan di Partai
Gerindra," ungkap salah seorang orator.
Massa yang dipimpin Koordinator
Aksi Andri Wijaya tersebut menganggap penunjukan Ketua DPRD diwarnai praktek
jual beli jabatan. Massa hanya berorasi dan tidak ingin perwakilan DPD Partai
Gerindra Sumbar memberikan keterangan dalam orasi mereka. Massa juga mengklaim
akan datang kembali dengan jumlah yang banyak pada Rabu (18/9).
Andri Wijaya mengatakan, aksi
unjuk rasa dilakukan untuk menolak semua SK DPP Partai Gerindra tentang
pemilihan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumbar. Karena adanya indikasi
yang tidak benar dan tidak ada kejelasan penunjukannya.
"Para pimpinan DPRD tersebut
harusnya diambil dari KSB (Ketua, Sekretaris, Bandara). Dan juga kita melihat
perolehan suara yang ada di Sumbar, Dapil 1 Sumbar 98 ribu. Saya dalam hal ini
tidak mendukung siapa, saya hanya ingin memberikan aspirasi dari kader
Gerindra," ujarnya.
Andri meminta Ketua DPD Gerindra
Sumbar Nasrul Abit untuk bertanggung jawab atas yang telah dilakukan. Ia juga
mengatakan agar Ketua Umum Prabowo Subianto dapat membrantas mafia jabatan.
"Kita mulai dari Sumbar dan
mudah-mudahan diikuti oleh provinsi lain. Kemudian kami mendesak Ketua Dewan
Pembina meninjau ulang semua SK yang sudah dikeluarkan," ujarnya.
Nasrul Abit, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar
Sementara itu, Ketua DPD Partai
Gerindra Sumbar, Nasrul Abit, menegaskan, sistem yang berjalan di tubuh partai
besutan Prabowo Subianto itu adalah top to bottom. Dengan begitu, pihak yang
berada di bawah siap melaksanakan apa yang diintruksikan oleh pengurus pusat.
"AD/RT partai menyatakan
bahwa keputusan untuk menunjuk ketua dan wakil ketua DPRD itu termasuk Ketua
Fraksi itu adalah kewenangan DPP. Saya selaku ketua DPD tentu harus mengamankan
dan melaksanakan SK tersebut," ujarnya.
Nasrul Abit berharap, semua kader
partai Gerindra Sumbar bisa memahami apa yang telah diputuskan DPP Gerindra.
Namun, Nasrul juga menegaskan akan mencari dalang di balik aksi demonstrasi
tersebut. Jika itu berasal dari kader yang sudah terpilih, hal tersebut bisa
mengancam posisi yang bersangkutan.
"Hentikan itu (demo). DPP
nanti bisa turun, jangan lakukan (demo). Kalau terlibat, nanti DPP bisa ambil
tindakan. Sayang kalau belum bekerja saja, sudah kena PAW. Sebab, ada sanksinya
itu. Saya tidak bisa menahan," tegasnya.
Nasrul Abit mengajak semua pihak
yang belum diamanahkan sebagai ketua DPRD untuk bersabar. Serta ikhlas menerima
keputusan itu. Menurutnya, kader harus banyak bersyukur. Sebab, sudah terpilih
menjadi anggota DPRD itu sudah hebat. Sedangkan calon yang lain saja banyak
yang tidak terpilih jadi anggota DPRD.
"Kembalikan saja kepada
Allah SWT. Mungkin memang nasibnya memang belum jadi ketua. Bersabarlah, yang
lain sudah habis-habisan tapi tidak terpilih," katanya. (**)
Sumber : patronnes.co.id