Mediaportalanda

Senator Asal Aceh: Calon Ketua DPD RI Jangan "Jualan Es di Musim Hujan"

9/18/2019 05:20:00 AM Parlemen

Photo, Istimewa

MPA, JAKARTA - Senator DPD RI Asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP yang juga terpilih kembali menjadi anggota DPD RI periode 2019-2024 mengatakan bahwa munculnya beberapa nama calon ketua DPD RI dalam beberapa bulan terkahir di media massa penting untuk untuk dikritisi. Dirinya merasa geram dengan narasi yang dibangun terhadap kredibilitas dan eksistensi DPD RI selama ini yang bertolak belakang dengan pernyataan politik yang dimunculkan oleh calon ketua DPD RI.

“Kalau mau maju sebagai calon ketua DPD RI periode 2019-2024 silahkan saja karena semua anggota mempunyai hak politik yang sama untuk mendaftarkan diri sebagai calon ketua DPD RI, namun disayangkan jika masih terdapat calon ketua yang 'menjual es di musim hujan',” kata Fachrul Razi.

Dirinya menjelaskan jika di musim hujan, jualan es tidak laku. Sebaiknya jangan menjual isu DPD lemah di saat rakyat masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga yang berdiri pasca reformasi ini. Dirinya mempersilahkan setiap calon ketua untuk menilai DPD RI secara objektif dan sesuai dengan realitas politik, jangan emosional maupun subjektif.

“Ini kesannya mau maju sebagai ketua DPD RI, kok membuat banyak anggota DPD RI yang terpilih kembali seakan akan tidak bekerja selama lima tahun menjabat dibelakang hari,” tegas Fachrul Razi.

Dirinya membantah jika pernyataan yang muncul di media massa serta media online belakangan ini karena dirasakan bahwa DPD RI masih memiliki kelemahan. “Aneh, jika ada oknum calon ketua yang belum pernah duduk sebagai anggota DPD RI, namun berkomentar berbagai hal negatif tentang DPD RI. Ada yang bilang lemah, tidak punya peran, masih belum maksimal, sehingga menjadi alasan untuk oknum tersebut mencalonkan diri sebagai ketua DPD RI. Ini seperti jualan es di musim hujan, isu itu tidak menarik. Sebaiknya mereka membangun 'Narasi Senator Indonesia Masa Depan', bukan asal ngecap,” tegas Fachrul Razi yang juga pimpinan komite I DPD RI.

Fachrul Razi menasehatkan agar calon ketua menawarkan kapasitas dirinya dan pengalaman dirinya serta strategi yang mau dibangun di DPD RI, bukan dengan mengeluarkan pernyataan kontroversial. “Dari awal saja sudah membuat ramai anggota terpilih lainnya menjadi tidak simpatik. Oleh karena itu kami menunggu strategi baru untuk membangun DPD RI oleh calon ketua DPD RI. Sebuah tawaran yang kongkrit bukan janji-janji politik,” jelas Fachrul Razi.

Fachrul Razi mengatakan bahwa DPD RI periode 2019-2024 terdapat 136 anggota DPD yang mendapat peringkat empat besar di setiap provinsi, hanya 44 orang atau 32,35 persen yang berstatus petahana dan 92 caleg atau 67,65 persen adalah wajah baru. “Silahkan saja maju sebagai calon ketua, tapi hargai juga dong kinerja anggota 2009-2014 dan 2014-2019 yang sudah bekerja maksimal,” tegasnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa DPD RI setiap periode mengalami peningkatan kinerja dan tingginya peminat untuk mencalonkan diri sebagai calon DPD RI. “Mungkin yang ngomong itu ngak sadar, kalau DPD RI selama ini memiliki gaung yang lebih tinggi sehingga menghantarkan dirinya untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI hingga saat ini dirinya terpilih. Kalau DPD RI menjadi lembaga yang tidak diperhitungkan, mana mungkin ada yang mau daftar mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI pada pemilu yang lalu,” tutup Fachrul. (FRZ/Red)

Tak Puas Dengan Hasil Kerja IP-NA, Mahasiswa Padang Unjuk Rasa

9/17/2019 10:59:00 PM Padang

MPA, PADANG - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumbar berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Barat bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (12/9/2019), sekitar pukul 14.30 WIB.

Mereka menyoroti 3 tahun kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Nasrul Abit.

"Banyak persoalan yang kami anggap belum tuntas selama 3 tahun kepimpinan, Irwan Prayitno-Nasrul Abit," ujar Koordinator lapangan Nanda Harahap.

Misalnya, kata dia, kasus Spj fiktif, menuntaskan LGBT, memberikan penjelasan nasib guru honor dan melanjutkan pembangunan tol Padang-Pekanbaru. "Pembangunan jalan tol kami ingin ganti rugi masyarakat jangan dihargai murah," ujarnya.

Ia juga menyoroti tidak meratanya gaji guru honorer. Bahkan masih ada sekolah yang kursi kelasnya tidak ada.

Para pendemo meminta Gubernur Irwan Prayitno dan Wakilnya Nasrul Abit untuk menemui mereka. Namun, mereka hanya ditemui Kepala Kesbangpol Sumatera Barat Nazwir.

"Kami ingin gubernur atau wakil gubernur untuk temui kami. Kemana gubernur dan wakilnya, jika memang tidak ada ditempat video call saja," ujar pendemo.

Kepala Kesbangpol Sumatera Barat Nazwir menyebutkan, gubernur dan wakil gubernur tidak ada ditempat. Mereka sedang dinas luar yang telah teragendakan.

Setelah sekitar satu jam berdialog dengan perwakilan Pemprov Sumbar, mahasiswa menyerahkan kado 3 tahun kepemimpinan IP – NA yang berisi berapa tuntutan mereka. (*)

Sumber : kumparan

Kantor DPD Gerindra Sumbar di Demo, Nasrul Abit Bakal Cari Dalang di Balik Aksi

9/17/2019 09:52:00 PM Sumbar

Andri Wijaya, Koordinator Aksi

MPA, PADANG - Puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya Front Perjuangan Partai Gerindra, mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumbar di Jalan Bagindo Aziz Chan, Sawahan, Padang Timur, Kota Padang, Senin (16/9/2019).

Massa tersebut berunjuk rasa terkait penunjukan pimpinan DPRD di Sumbar yang dianggap melenceng. Salah satunya, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar, Desrio Putra, yang terpilih dan menjadi Ketua Sementara DPRD Sumbar, tidak didefinitifkan menjadi Ketua DPRD Sumbar. DPP Partai Gerindra justru memberikan "mandat" ke Supardi, sebagai Ketua DPRD Sumbar periode 2019-2024.

Sejumlah orator menyebut Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Nasrul Abit, harus bertanggung jawab dan dinilai sudah tidak layak memimpin Partai Gerindra Sumbar. Nasrul Abit, yang juga Wakil Gubernur Sumbar, "membalas" dengan menyebutkan para dalang unjuk rasa akan ditindak tegas.

Massa unjuk rasa mendatangi Kantor DPD Gerindra Sumbar sekira pukul 10.30 WIB dengan membawa berbagai macam spanduk. Seperti bertuliskan "Berantas mafia jabatan dalam partai Gerindra", hingga yang hingga "Nafsu besar suara kurang". Massa juga bergantian melakukan orasi dengan pengeras suara. Intinya, mereka menolak Surat Keputusan (SK) Ketua DPRD di Sumbar yang disebutkan tidak masuk akal.

Dengan menggunakan pengeras suara, massa secara bergantian berorasi. Dikutip berbagai media, massa berorasi untuk menyuarakan penolakan Surat Keputusan (SK) Ketua DPRD yang tidak jelas alasan penunjukannya. Menurut mereka ada beberapa Ketua DPRD, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang sangat perlu dipertanyakan penunjukannya. Mereka mensinyalir adanya permainan dalam penunjukan.

"Partai Gerindra jangan dirusak seperti itu. Dengan hormat, Pak Prabowo. Ketua DPD (Partai Gerindra) Sumbar, dengan hormat Bapak Nasrul Abit, tidak layak anda memimpin Gerindra Sumbar. sesalnya.Kita tidak ingin Gerindra diolok-olok. Kami meminta DPP Gerindra dan jajarannya di Jakarta untuk memberantas mafia jabatan di Partai Gerindra," ungkap salah seorang orator.

Massa yang dipimpin Koordinator Aksi Andri Wijaya tersebut menganggap penunjukan Ketua DPRD diwarnai praktek jual beli jabatan. Massa hanya berorasi dan tidak ingin perwakilan DPD Partai Gerindra Sumbar memberikan keterangan dalam orasi mereka. Massa juga mengklaim akan datang kembali dengan jumlah yang banyak pada Rabu (18/9).

Andri Wijaya mengatakan, aksi unjuk rasa dilakukan untuk menolak semua SK DPP Partai Gerindra tentang pemilihan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumbar. Karena adanya indikasi yang tidak benar dan tidak ada kejelasan penunjukannya.

"Para pimpinan DPRD tersebut harusnya diambil dari KSB (Ketua, Sekretaris, Bandara). Dan juga kita melihat perolehan suara yang ada di Sumbar, Dapil 1 Sumbar 98 ribu. Saya dalam hal ini tidak mendukung siapa, saya hanya ingin memberikan aspirasi dari kader Gerindra," ujarnya.

Andri meminta Ketua DPD Gerindra Sumbar Nasrul Abit untuk bertanggung jawab atas yang telah dilakukan. Ia juga mengatakan agar Ketua Umum Prabowo Subianto dapat membrantas mafia jabatan.

"Kita mulai dari Sumbar dan mudah-mudahan diikuti oleh provinsi lain. Kemudian kami mendesak Ketua Dewan Pembina meninjau ulang semua SK yang sudah dikeluarkan," ujarnya.

Nasrul Abit, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Nasrul Abit, menegaskan, sistem yang berjalan di tubuh partai besutan Prabowo Subianto itu adalah top to bottom. Dengan begitu, pihak yang berada di bawah siap melaksanakan apa yang diintruksikan oleh pengurus pusat.

"AD/RT partai menyatakan bahwa keputusan untuk menunjuk ketua dan wakil ketua DPRD itu termasuk Ketua Fraksi itu adalah kewenangan DPP. Saya selaku ketua DPD tentu harus mengamankan dan melaksanakan SK tersebut," ujarnya.

Nasrul Abit berharap, semua kader partai Gerindra Sumbar bisa memahami apa yang telah diputuskan DPP Gerindra. Namun, Nasrul juga menegaskan akan mencari dalang di balik aksi demonstrasi tersebut. Jika itu berasal dari kader yang sudah terpilih, hal tersebut bisa mengancam posisi yang bersangkutan.

"Hentikan itu (demo). DPP nanti bisa turun, jangan lakukan (demo). Kalau terlibat, nanti DPP bisa ambil tindakan. Sayang kalau belum bekerja saja, sudah kena PAW. Sebab, ada sanksinya itu. Saya tidak bisa menahan," tegasnya.

Nasrul Abit mengajak semua pihak yang belum diamanahkan sebagai ketua DPRD untuk bersabar. Serta ikhlas menerima keputusan itu. Menurutnya, kader harus banyak bersyukur. Sebab, sudah terpilih menjadi anggota DPRD itu sudah hebat. Sedangkan calon yang lain saja banyak yang tidak terpilih jadi anggota DPRD.

"Kembalikan saja kepada Allah SWT. Mungkin memang nasibnya memang belum jadi ketua. Bersabarlah, yang lain sudah habis-habisan tapi tidak terpilih," katanya. (**)

Sumber : patronnes.co.id