Mediaportalanda

MPA, PADANG – Wali Kota Padang Mahyeldi menegaskan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Provinsi Sumatera Barat terhadap salah seorang ASN Pemko Padang yang berdinas di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus dijadikan pelajaran dan peringatan bagi seluruh ASN yang ada di lingkungan Pemko Padang.

"OTT ini harus menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Dan ASN harus lebih berhati-hati lagi dalam bekerja dengan mentaati seluruh aturan yang ada", ungkap Mahyeldi saat menggelar jumpa pers, di kediaman resminya di Jalan A, Yani, Minggu (20/10/2019) siang. Kesempatan itu, juga dihadiri Sekretaris Daerah Amasrul, Inspektur Corri Saidan, Kepala Bapenda Alfiadi, Kabag Humas Edi Dharma dan Sekretaris Bapenda Syukral Saukani.

Ia mengatakan, Pemko Padang sangat konsisten dan serius dalam pemberantasan tindakan korupsi dan pungutan liar. Hal itu telah dibuktikan dengan pembentukan Satgas Pungli di Kota Padang. 

Lebih lanjut dijelaskan, dalam mengatasi tindakan korupsi, Kota Padang juga telah diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat. Serta, merekemondasikan tiga OPD untuk mengikuti desk evaluasi Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Koruspi (WBK) dari Kemenpan-RB. 

"Dan juga saat ini, kita sedang menyiapkan sistem pembayaran secara online bagi semua jenis pelayanan untuk menutup celah terjadinya korupsi. Ini bentuk komitmen menghadirkan wilayah bebas korupsi di Kota Padang", ulasnya lagi.

Terkait dengan OTT tersebut, Mahyeldi mengatakan, dirinya masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan dari pihak kepolisian. "Kita Pemko Padang menghormati proses hukum yang terjadi, dan jika sudah terbukti melanggar maka kita lihat aturan yang berlaku untuk memberikan sanksi," tutur Mahyeldi.  

Ia juga mengingatkan, dalam mengurus administrasi atau apapun yang berkaitan dengan hal bayar membayar dengan aparatur Pemko Padang harus ada bukti kwitansi. 

"Jika aparatur tidak memberikan kwitansi, berarti ada indikasi pungli atau tindakan penyimpangan lainnya", tutup Mahyeldi. (Ulil/Muliadi/Ar).

MPA, KUPANG, NTT - Sudah menjadi tradisi bagi aparatur Pemko Padang dibawah kepemimpinan Wali Kota Padang Mahyeldi saat melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah di Indonesia ataupun di luar negeri sekalipun, selalu meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan para perantau Minang yang berada di daerah tersebut. 

Seperti saat mengikuti acara Seminar dan Sharing Best Practice Citynet Indonesia Tahun 2019 di Kota Kupang, Kamis (17/10/2019), Wali Kota Padang yang diwakili Asisten Ekbang Kesra Harmen Peri beserta Kepala Dinas Kominfo Suardi dan Kabag Humas Edi Dharma disambut hangat Ikatan Keluarga Minang (IKM) Saiyo Sakato Nusa Tenggara Timur (NTT) di ruang pertemua Gedung Serbaguna Saiyo Sakato Kelurahan Oebofu Kecamatan Oebobo. Silaturahmi tersebut juga diikuti sekitar 100 orang perantau Minang.

Pada acara silaturahmi itu, aparatur Pemko Padang juga disuguhkan dengan penampilan tari Minang dan makan malam bersama, serta dilanjutkan dengan acara diskusi, saling bertukar cerita, dan berbagi informasi, baik tentang ranah rantau maupun tentang kampung halaman.

Di kesempatan itu, Penasehat IKM Saiyo Sakato NTT, Yusri Tanjung, yang didampingi Ketua DPW IKM Saiyo Sakato, Asrial Khatib, mengatakan, anggota IKM di Kota Kupang berjumlah sekitar 300 KK atau sekitar 1.000 jiwa.

"Kami disini selalu menjaga kekompakkan dan persaudaraan sesama perantau Minang. Dan juga mengadakan silaturrahmi sekali sebulan di tempat ini", ujar Yusri.

"Dan kedatangan dunsanak dari Pemko Padang sangat mengobati kerinduan kami kepada kampung halaman", imbuhnya lagi.

Sementara itu, Asisten Ekbang Kesra Harmen Peri, menyampaikan permohonan maaf Wali Kota Padang Mahyeldi yang tidak bisa hadir dikesempatan tersebut karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan di Kota Padang.

"Bapak Mahyeldi menyampaikan salam hormat kepada seluruh perantau Minang yang ada di Kota Kupang dan daerah lain di NTT ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap menjaga rasa persaudaraan. Serta mendukung program-program Pemerintah Kupang dan NTT", terang Harmen.

Ia juga menambahkan, hubungan baik dan komunikasi yang intens antara perantau dengan keluarga, masyarakat dan pemerintah yang ada di kampung halaman tetap terjalin dengan baik. Serta saling mendukung pembangunan di Ranah Minang. (Ulil Amri Abdi/HumasPadang)