Mediaportalanda

MPA, PADANG - Pemko Padang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Padang 2019, di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Sabtu (19/10/2019).

Kegiatan tersebut dimeriahkan dengan berbagai aksi kesenian dari perwakilan anak-anak mulai dari tingkat SD hingga SMP sederajat. Para undangan pun tampak antusias menyaksikan beragam aksi yang ditampilkan oleh anak-anak di atas panggung.

Pada tahun ini, peringatan Hari Anak Tingkat Nasional Kota Padang mengangkat tema "Kita Anak Indonesia, Kita Gembira".

Asisten II Setda Kota Padang Hermen Peri dalam sambutannya mengatakan, Pemko Padang terus berupaya memenuhi hak anak di Kota Padang. Namun pemenuhan hak anak belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Buktinya, masih banyak anak yang terabaikan hak-haknya baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Bahkan masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual.

Tentunya hal tersebut akan berdampak pada proses kembang anak dan kehidupan mereka nantinya.

"Ini tantangan bagi kita semua. Kondisi tersebut perlu upaya pencegahan dan partisipasi seluruh stakeholder dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memberikan perlindungan dan tumbuh kembang anak secara optimal," ujar Hermen Peri.

Menyikapi kondisi ini Pemko Padang telah melaksanakan implementasi program 18.21 kepada keluarga yang dimulai dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan dan Kota Padang sebagai upaya mewujudkan pemenuhan terhadap hak-hak anak.

Kita berharap momen peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Padang ini dapat menggugah dan meningkatkan kepedulian kita semua akan pentingnya peran, tugas dan kewajiban kita terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Padang.

"Sehingga ke depan anak-anak kita bisa menjadi generasi penerus yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan cinta tanah air," harapnya. 

Sumber: InfoPublik/MC Padang/Aisha/toeb

Foto: Adhi/HumasPadang

MPA, PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi menerima kunjungan kehormatan dari Konsul Jendral (Konjen) India yang berkantor di Kota Medan, Sumatera Utara, Mr. Raghu Gururaj di kediaman resminya, Senin (21/10/2019).

Dalam pertemuan penting itu kedua belah pihak terlihat saling membahas beberapa hal. Diantaranya membahas tindak lanjut kerjasama yang telah terjalin sekaligus membicarakan peluang yang akan dikerjasamakan ke depan dalam hal ini 'sister city' (kota kembar-red) yang telah terjalin antara Padang-Chennai, India.

Wali Kota Padang dalam sambutannya menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang sangat menyambut baik kunjungan kehormatan tersebut. Sebagaimana Indonesia dalam hal ini Kota Padang, sudah melakukan beberapa langkah hubungan bilateral dengan India salah satunya menjalin sister city terutama dengan kota Chennai, Provinsi Tamil Nadu. 

"Kerja sama sister city Padang-Chennai ini sudah kita gagas setahun yang lalu tepat November 2018. Dan kita sudah berkunjung ke sana, dan sudah ada beberapa administrasi yang sudah dilakukan dari sisi Pemko Padang melalui berkirim surat ke Pemerintah Kota Chennai dan juga ditembuskan kepada Gubernur Tamil Nadu. Sekarang kita masih menunggu responnya," ungkap wako yang didampingi beberapa kepala OPD terkait dikesempatan itu.

Lebih lanjut Mahyeldi pun mengaku gembira mengingat baik Kedubes India di Jakarta dan Konjen India di Medan telah saling mendukung dengan serius dalam mewujudkan sister city Padang-Chennai. Dimana hal itu terbukti dan ditandai dengan adanya beberapa event yang dilakukan oleh Kedubes India di Jakarta selalu mengundang Kota Padang disertai hal lainnya.

"Termasuk melalui kunjungan Konjen India ke Padang kali ini yang merupakan kali kedua. Ini menunjukkan bahwa memang Pemerintah Negara India juga bersungguh-sungguh untuk mensupport sekaitan realisasi kerjasama Indonesia-India maupun sister city Padang dan Chennai," ucapnya.

Terkait kerjasama Padang-Chennai wali kota mengungkapkan, Pemko Padang telah mengajukan roposal untuk Kota Chennai terkait beberapa poin kerjasama. Diantaranya di bidang 'tourism' atau pariwisata mengingat Padang dan Chennai memiliki kemiripan budaya.

Selanjutnya di bidang perdagangan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan dan lainnya.

"Seperti sama-sama diketahui, India merupakan salah satu negara yang berkembang di bidang IT. Kemudian di bidang kesehatan, kita tahu India lebih maju seperti memiliki rumah sakit swasta yang bernama Apolo Hospital berada di Chennai. Rumah sakit tersebut memiliki sebuah teknologi pengobatan penyakit kanker yang lebih maju dibanding pengobatan teknologi konvensional yang ada di Indonesia. Kita berharap semoga kerjasama di bidang kesehatan ini bisa konkrit  terutama dengan pihak kesehatan atau rumah sakit yang ada di Padang nantinya," ulasnya.

Kemudian tambah wako lagi, sekaitan kerjasama di bidang budaya, di Kota Padang terdapat berbagai tradisi yang dilakukan warga keturunan India salah satunya tradisi 'Serak Gulo' (tebar gula-red). Begitu pun acara yabg digelar Pemko Padang melibatkan kebudayaan India seperti dalam kegiatan Padang Indonesian Ocean Music Festival (PIOMFest) dan Festival Siti Nurbaya yabg digelar tiap tahun.

"Melalui tiga event ini kita harapkan Kota Chennai, hendaknya dapat berpartisipasi," tuturnya didampingi Kabag Kerjasama Setdako, Erwin.

Sementara itu Konjen India di Medan, Mr. Raghu Gururaj  mengungkapkan kegembiraannya bertemu dengan Wali Kota Padang dan jajaran kali ini. Ia pun mengaku sangat kaget melihat ternyata Kota Padang dan India khususnya Kota Chennai telah cukup banyak melakukan langkah-langkah kerjasama dengan lebih konkrit. Termasuk sesuai fakta sejarah di Kota Padang yakni terdapatnya komunitas keturunan India yang hidup dan berkembang di kota itu.

"Saya sangat senang atas sambutan positif dari Wali Kota Padang, bahwa memang hubungan Kota Padang dengan Chennai harus segera ditingkatkan untuk diwujudkan ke depan dengan langkah-langkah yang lebih konkrit. Saya akan siap berupaya memfasilitasinya," tutur Mr. Raghu Gururaj mlalui penerjemahnya Ebiet Kurniawan.

Dalam kesempatan itu juga hadir beberapa kepala OPD di lingkup Pemko Padang diantaranya Plt Asisten Pemerintahan Edi Hasymi, Kadis Pendidikan Barlius, Kadisparbud Arfian dan Kadis Perdagangan Endrizal. (David)

MPA, JAKARTA – Sedikitnya tujuh orang Senator DPD RI dari berbagai daerah pemilihan terindikasi sebagai terduga pelaku korupsi sebelum yang bersangkutan masuk Senayan. Sinyalemen ini dikemukakan oleh anggota internal Senatorial DPD RI, yang mengatakan bahwa sejumlah anggota DPD RI yang baru terpilih pada pemilu legislatif 2019 lalu, merupakan pemain mafia jaringan korupsi berjamaah sebelum terpilih menjadi anggota DPD RI.

“Setidaknya, yang sudah terpantau berdasarkan data yang saya miliki, ada 7 orang anggota DPD RI yang tidak bersih dari kasus korupsi sebelum masuk jadi anggota Senator DPD RI,” ujar sumber terpercaya, yang minta namanya tidak dipuplikasikan dengan alasan kurang enak terhadap sesama senator lain yang ditudingnya itu.

Ketika ditanya siapa saja ketujuh orang itu, sang narasumber menjawab diplomatis, silahkan cari sendiri. “Tapi yang pasti, mereka berada pada berbagai posisi, termasuk di level pimpinan puncak DPD RI, sampai dengan yang anggota biasa. Salah satunya, senator yang sering diberitakan media itu, yang dari daerah pemilihan Lampung,” ujar narasumber itu, sebut saja Pak Uraikorup.

Menurut Uraikorup, dirinya sangat prihatin melihat Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) saat ini yang telah berubah makna dan fungsi menjadi Dewan Pensiunan Daerah, Dewan Penitipan (anak pejabat) Daerah, Dewan Penampung (politisi buangan) Daerah, dan lain-lain. “DPD RI saat ini sudah tidak lagi sebagai lembaga terhormat seperti yang dimaksudkan konstitusi. Lembaga ini sudah jadi tempat para pensiunan pejabat, yang hampir pasti tidak bersih dari KKN. DPD juga jadi tempat menitipkan anak pejabat daerah serta politisi afkiran yang tak terpakai di DPR, mereka masuk DPD RI. Eh, malah mereka banyak terpilih. Berkumpullah di sana para pensiunan, anak pejabat, politisi buangan, yang hampir pasti adalah para aktor KKN,” ungkap Uraikorup.

Menyikapi hal tersebut, Wilson Lalengke, salah satu alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, menyatakan bahwa kondisi itu akan lebih buruk lagi di kemudian hari jika tidak dilakukan perbaikan sistim demokrasi di Indonesia, termasuk sistim pemilihan umum. “Kondisi lembaga legislatif kita, baik DPD maupun DPR RI, akan makin buruk jika tidak dilakukan reformasi dalam hal sistim demokrasi di Indonesia. Sistim demokrasi itu bukan hanya pada pemilihan umum, tetapi keseluruhan rangkaian alur demokrasi dari hulu hingga ke hilir. Dari pengkaderan calon anggota legislatif di keluarga, masyarakat, ormas, partai politik, hingga kader itu masuk bursa kandidat anggota legislatif di ajang pemilihan umum,” jelas Wilson yang mendapatkan materi ilmu politik di jenjang pendidikan Strata-1 maupun Strata-2 bidang Global Ethics di Birmingham University Inggris ini.

Kerancuan dan kelemahan sistim demokrasi yang dikembangkan selama ini dengan mudah dapat kita lihat dari masuknya orang-orang yang kurang pantas mewakili rakyat masuk parlemen. “Bayangkan saja, ada terduga koruptor dengan lenggang-kangkung bisa masuk daftar calon legislatif, dan terpilih melalui berbagai strategi politik yang juga kotor, penuh aroma koruptif berupa suap dan gratifikasi. Contoh kongkritnya, ada Senator DPD RI dari Lampung yang merupakan anggota mafia korupsi berjamaah Bupati Lampung Selatan non aktif, bernama Ahmad Bastian, sekarang nangkring di Senayan. Mirisnya, negara tidak mampu melakukan apa-apa untuk menghalangi oknum semacam itu jadi wakil rakyat, sudah pasti ada yang salah dalam proses pelaksanaan demokrasi di negeri ini,” tegas Wilson yang juga merupakan Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) itu.

Jadi, menurut Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia ini, pembenahan peraturan terkait dengan pendidikan demokrasi, rekrutmen para kader politisi yang berkualitas secara kemampuan kerja dan moralitas, hingga ke peningkatan kecerdasan demokrasi rakyat banyak sudah sangat mendesak untuk dilakukan. “Benar sekali pernyataan Prof. Emil Salim baru-baru ini di sebuah perbincangan di televisi, bahwa masalah demokrasi kita sangat krusial untuk dibenahi dan diperbaiki. Orang-orang yang lolos terpilih masuk ke Parlemen Indonesia sangat mungkin adalah orang-orang bermasalah. Dengan sistim demokrasi yang ada sekarang ini, sangat kecil kemungkinan munculnya orang-orang yang memiliki integritas, kredibilatas, dan akuntabilitas yang baik masuk lembaga legislatif,” pungkas alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad 21 itu. (APL/Red)