Mediaportalanda

MPA, DEPOK - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, melantik pengurus DPC PPWI Kota Depok periode 2019-2024, Rabu (23/10/2019), bertempat di Gedung Perpustakaan Pemda Kota Depok.

Hadir dalam pelantikan ini diantaranya Peltu Rohidi Perwakilan Kodim 0508 Kota Depok, AKP Suhardi Waka Polsek Kota Depok, Dindin Syarif perwakilan Kemenag Kota Depok, perwakilan ormas, siswa-siswi pelajar Kota Depok dan sejumlah tamu undangan.

Riki selaku ketua panitia dalam kata sambutannya menyebutkan bahwa dalam pelantikan DPC PPWI Kota Depok akan dirangkaikan dengan penyuluhan Anti Narkoba oleh Brigjen. Pol. Dr. Victor Pudjiadi, SpB, FICS, DFM.

"Diharapkan dengan pelantikan ini, PPWI bisa bersinergi dengan Pemda Kota Depok, TNI, Polri dan Forkopimda serta seluruh SKPD," ujarnya.

"Dengan pelantikan ini juga bisa menambah erat silaturahmi dan kerjasama yang baik dengan sesama pewarta dan wartawan di Kota Depok," harapnya.

Sementara Ketua DPC PPWI Kota Depok, Hardian Hartono seusai dilantik mengatakan, hari ini bersejarah bagi PPWI Kota Depok. Saya sangat bangga dan mengapresiasi Ketua Umum yang telah mempercayakan saya sebagai Ketua DPC PPWI Kota Depok.

"Terima kasih kepada Pemda Kota Depok yang telah membantu hingga terlaksananya pelantikan ini," ucapnya.

Ditegaskannya, PPWI Kota Depok siap bersinergi dengan Pemda dan Forkopimda. "Tetapi tidak mengurangi rasa kritis kami dalam rangka kritik yang membangun," demikian tandasnya.

Sementara Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke dalam salam penutupnya menyampaikan salam semangat kepada para pengurus PPWI Kota Depok usai dilantik.

"PPWI agak berbeda. Ada dua perbedaan mencolok, dimana PWI merupakan wadah organisasi media profesional, sementara PPWI merupakan wadah bagi semua warga yang punya hobi menulis tanpa harus meninggalkan pekerjaan utamanya. Tidak dibatasi, semua berkumpul tujuannya saling berbagi informasi baik secara individual maupun berkelompok," terangnya.

Masih jelas Ketum, kalau PWI mencari benefit dari kegiatan jurnalistik berbeda dengan PPWI yang hanya menjalankan fungsi tugas jurnastik semata-mata untuk berbagi informasi tanpa digaji. Fungsi PPWI adalah memberi dorongan melalui pemberitaan dalam rangka pencerdasan dan menangkal berita "tidak benar/hoaks".

"Bidang kedua yakni pembelajaran/Diklat Jurnalistik. Setidaknya ada 8 Polda se-Indonesia, kelompok warga dan lain-lain. Tercatat ribuan warga yang sudah ikut dalam Diklat PPWI," tandasnya.

Wilson dalam kesempatan tersebut juga menegaskan agar anggota PPWI bisa mendorong enterpreuneurship dengan menciptakan kegiatan-kegiatan positif dalam bidang jurnalistik.

"Saya titipkan Pengurus PPWI Kota Depok kepada Pak Dandim, Pak Kapolres dan Jajaran Pemda Kota Depok untuk membina dan memberikan bimbingan," demikian pintanya.

Walikota Depok melalui perwakilan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok mengucapkan selamat atas pengukuhan dan pelantikan PPWI 

"Alhamdulillah saya sangat bangga sekali sudah diundang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok. Semoga dengan dilantiknya pengurus PPWI ini bisa bersinergi dengan Pemda Kota Depok, Kodim, Polsek dan Forkopimda," demikian sambutan singkat A. Oting mewakili Walikota Depok.

Adapun pengurus yang dilantik yakni Hardian Hartono selaku Ketua DPC PPWI Kota Depok 2019-2024, Sekretaris Riki, Bendahara Ivan dan beberapa ketua bidang.[ARI/Red]

MPA, PATI – Kunjungan kerja Pangdam IV/Diponegoro ke wilayah Kodim 0718/Pati dalam rangka meninjau pembangunan Rumkit Ban 04.08.06 Dukuh Rendole Desa  Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

Kedatangan Pangdam IV/Diponegoro  dan Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana ke Daerah IV/Dip beserta rombongan ke Rumkit Ban 04.08.06 Kabupaten Pati untuk melaksanakan peninjauan, disambut langsung oleh Danrem 073/Makutarama serta Dandim Pati dan Kazidam IV/Dip juga Kasdim 0718/Pati.

Pangdam IV/Diponegoro beserta rombongan melaksanakan ishoma RM Omah Kuno disambut langsung oleh Dandim 0718/Pati (Letkol Arm Arief Darmawan,S.Sos) dan Kapolres Pati (AKBP Jhon Wesley Arianto,SIK).

Turut mendapingi kunjungan Pandam IV/Diponegoro,  Kolonel Arm Moch Erwansjah. S.IP. M. Hum. (Danrem 073/Mkt) beserta Istri, Irdam IV/Dip (Kolonel Inf Legowo W R Jatmiko, S.I.P.) beserta Istri, Asops Kasdam IV/Dip (Kolonel Inf Denny Fardany) beserta Istri, Aster Kasdam IV/Dip (Kolonel Inf Jaelan, S.I.P.) beserta istri, Kapoksahli Pangdam IV/Dip(Kolonel Inf Ida Bagus Ketut Surya W, SE), Kapendam IV/Dip (Letkol Kav Susanto, S.I.P., M.A.P) beserta Istri, Kakesdam IV/Dip (Kolonel Ckm dr. Rahmat Saptono) beserta Istri, Kazidam IV/Dip (Kolonel Czi Suardi Samiran),  Aslog Kasdam IV/Dip (Kolonel Czi Sujadi), Dandim 0718/Pati (Letkol Arm Arief Darmawan,S.Sos) beserta istri, Kapolres Pati (AKBP Jhon Wesley Arianto, SIK), Mayor Cpm M. Nurul Ichsan,S.Sos (Plh Pabanda Pam Sinteldam IV/Dip), Dandenpom 43 Salatiga (Letkol Cpm (K) Asmin Tapahim), Kasi Intel Korem 073/Mkt (Letkol Kav Thomas SP).(nartopendimpati)

MPA, JAKARTA - Santernya nama Fachrul Razi disebut-sebut sebagai calon menteri di kabinet kerja Jokowi jilid 2, Senator DPD RI asal Aceh itu menampik berbagai spekulasi media. Ketika dikonfirmasi para kuli elektronik, Fachrul justru menyatakan bahwa jikapun Jokowi memanggilnya untuk kepentingan kementeriannya, dirinya tegas menolak tawaran jabatan menteri tersebut.

"Kalaupun saya benar-benar ditawari Presiden Jokowi untuk jadi menterinya, saya nyatakan menolak," ungkap senator usia muda kelahiran Aceh Timur itu.

Lebih jauh, Fachrul bahkan terang-terangan mendeklarasikan dirinya akan opisisi terhadap pemerintahan Jokowi Ma'aruf Amin. "Saya menyatakan diri akan oposisi terhadap pemerintahan Jokowi," tegas Fachrul.

Senator yang terkenal vokal ini juga menegaskan bahwa kehadirannya sebagai wakil Provinsi Aceh di pusat adalah dalam rangka memperkuat daerah dan memperjuangkan implementasi perjanjian MOU Heksinki dan UUPA. Salah satu point perjanjian damai Helsinki yakni terkait nasib kombatan dan korban konflik yang belum sejahtera hingga saat ini.

"Kita akan senantiasa konsisten untuk menagih janji Pemerintah agar segera merealisasikan butir-butir MOU dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, salah satunya adalah kesejahteraan para mantan kombatan dan keluarga korban konflik," imbuh Senator Fachrul.

Terkait dengan pernyataannya untuk beroposisi terhadap Pemerintahan Jokowi, Fachrul menjelaskan bahwa negara demokrasi, opisisi adalah mutlak. "Di negara demokrasi seperti Indonesia, sangat penting adanya oposisi dalam rangka memperkuat demokrasi kedepan dan mengawal janji politik Jokowi," kilah Fachrul.

Ketika disampaikan bahwa bukankah perjuangan untuk rakyat Aceh akan lebih mudah diwujudkan jika ia berada di barisan Pemerintah sebagai menteri? Menanggapi pertanyaan tersebut, Fachrul mengatakan bahwa dirinya bekerja dan berjuang karena didasarkan pada pengabdian kepada Tuhan yang maha kuasa. "Kita bekerja karena Allah, bukan karena jabatan, jadi perjuangan bisa dimana saja," pungkas Fachrul Razi. (APL/Red)