Photo Istimewa
MPA, JAKARTA - Presiden Joko Widodo saat membuka Kongres XXV Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menegaskan bahwa bangsa Indonesia sangat membutuhkan peranan kaum ibu dan perempuan dalam memajukan bangsa. Di tengah era keterbukaan informasi, peran para ibu bangsa diperlukan untuk menguatkan keluarga serta menanamkan nilai-nilai positif untuk membentuk generasi yang unggul dan berkualitas.
"Bangsa ini masih membutuhkan peran besar kaum ibu untuk mewujudkan sebuah Indonesia maju. Peran dalam menguatkan keluarga, mendidik dan mencerdaskan bangsa, menciptakan generasi yang berkualitas dan berbudi pekerti, menjadikan keberagaman dan toleransi sebagai landasan nilai, serta generasi yang cinta, bangga, dan setia pada tanah airnya," ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 3 Desember 2019.
Saat ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada ketatnya persaingan global. Untuk dapat menghadapi tantangan tersebut, bangsa Indonesia mesti bertumpu pada keunggulan sumber daya manusia yang dimiliki.
Oleh karena itu, Kepala Negara menyampaikan, pemerintah menyadari kondisi tersebut dan menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fokus utama pemerintahan dalam lima tahun mendatang. Di sinilah para ibu bangsa diharapkan dapat mengambil peran.
"Saya mengajak hadirin para ibu bangsa untuk ikut serta dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul ini. Kita ingin SDM kita memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki keterampilan yang baik, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi karena memang persaingannya ke depan ada di situ," tuturnya.
Dimulai dari keluarga, SDM unggul dan hebat terlahir dari ibu dan keluarga yang hebat pula. Semenjak dalam kandungan, anak-anak juga harus terjaga baik gizi dan kesehatannya sehingga dapat bertumbuh kembang dengan baik.
Meski demikian, Kepala Negara mengakui bahwa saat ini negara kita masih harus berupaya keras menuntaskan berbagai persoalan SDM seperti salah satunya angka _stunting_ yang masih relatif tinggi. Ke depannya, Presiden menginginkan agar angka _stunting_ di Indonesia berangsur berkurang.
"Memang hal yang tidak mudah, tapi saya meyakini insyaallah ini bisa kita kejar apabila kita semuanya bekerja keras bersama-sama," kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga berpandangan bahwa peran ibu dan perempuan untuk memajukan bangsa di berbagai lapangan pengabdian sangat terbuka lebar. Sejarah mencatat banyak perempuan hebat yang memiliki prestasi dan pengabdian yang luar biasa di berbagai bidang. Kaum ibu dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memajukan bangsa ini. Maka, Presiden juga menegaskan bahwa tak boleh lagi ada diskriminasi terhadap peranan kaum perempuan di Indonesia.
"Di manapun tidak ada dan tidak boleh terjadi kekerasan terhadap perempuan. Di manapun tidak ada pembatasan bagi kaum perempuan untuk berkarya dalam mengembangkan bakat dan kreativitasnya serta untuk berkembang lebih maju," tuturnya.
Lebih jauh, kaum perempuan dewasa ini juga memiliki kesempatan besar untuk turut membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Pemerintah telah memberikan peluang dan fasilitas untuk hal itu melalui salah satu programnya yang bernama Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) dengan menyediakan akses permodalan untuk dapat menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah.
"Saya yakin dengan penguatan ekonomi keluarga maka kita akan bisa meningkatkan kesejahteraan, menanggulangi kemiskinan, dan menggerakkan roda ekonomi agar lebih cepat lagi," ucapnya.
Presiden pun secara khusus meminta anggota Kowani untuk menyukseskan salah satu program pemerintah tersebut dengan turut memberikan pendampingan dan bantuan dalam bidang apapun agar peningkatan ekonomi keluarga Indonesia dapat betul-betul diwujudkan.
"Saya mengajak seluruh anggota Kowani menjadi bagian dalam upaya menggerakkan ekonomi keluarga. Kita harus bantu ibu-ibu rumah tangga dengan pendampingan baik dalam hal pengelolaan keuangan, memperbaiki produk, memperbaiki kemasan, dan menyambungkan dengan pasar sehingga betul-betul peningkatan ekonomi keluarga itu akan terlihat," tandasnya.
Jakarta, 3 Desember 2019
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
