Mediaportalanda

Photo Istimewa

MPA, PADANG – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Korem 032/Wbr. Dalam kunjungan tersebut rombongan Tim Komisi I DPR RI disambut langsung oleh Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, S.I.P., Danlantamal II Padang, Danlanud Sutan Sjahrir (Diwakili) beserta para Staf Makorem  di lobby Makorem 032/Wbr, Jum’at (20/12).

Tim Komisi I yang dipimpin oleh Ketua Tim DR.H. Almuzzamil Yusuf, M.SI.,membawa serta rombongan diantaranya  Letjen (Purn) Lodewijk F. Paulus dari fraksi Golkar, Junico BP Siahaan, S.E dari fraksi PDIP, H. Darizal Basir, S.sos dari fraksi Partai Demokrat, Muhammad Iqbal, S.E. M,Com dari fraksi PPP dan beberapa anggota lainnya.

Disampaikan oleh Ketua Tim DPR RI DR.H. Almuzzamil Yusuf dalam sambutannya bahwa maksud dan tujuan dari kunjungan Tim komisi I DPR RI ini adalah untuk mendengar paparan kesiapan TNI dalam melaksanakan tugas pokok dalam mengatasi ancaman yang muncul di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo. S.I.P., mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ketua Tim beserta rombongan anggota Komisi I DPR RI bisa hadir melihat situasi dan kondisi di wilayah Korem 032/Wbr, dan berharap Tim Komisi I DPR RI dapat memperoleh data dan informasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam paparannya Brigjen TNI Kunto menjelaskan secara umum kondisi wilayah jajaran Korem 032/Wbr, ancaman potensial serta kemungkinan kontijensi seperti bencana alam, konflik sosial, terorisme serta langkah apa yang telah dilakukan oleh Korem 032/Wbr beserta jajarannya dalam mengatasi hal tersebut selama ini.

Lebih lanjut disampaikan, mengingat wilayah Sumatera Barat yang jauh dari pemerintah pusat dan memiliki potensi yang besar terhadap ancaman bencana alam seperti gempa dan Tsunami. Untuk mengantisipasi dan menyamakan persepsi maka Danrem menyarankan perlu adanya latihan yang terintegrasi antar lembaga dalam rangka kewaspadaan nasional dan perlu dibuat sisfo terpadu guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut.

Tentunya dengan fasilitas dan personel yang ada saat ini diwilayah Korem 032/Wbr, untuk mengatasi kekurangan ini dan meningkatkan produktivitas maka personel harus  dilengkapi dan disiapkan sarana prasarananya untuk menghadapi kontijensi sehingga dapat bergerak cepat untuk berada di satuan depan, tambah Danrem.

Pada kesempatan tersebut selain paparan dari Danrem 032/Wbr, Tim Komisi I DPR RI juga menerima paparan dari Danlantamal II Padang serta Danlanud Sutan Sjahrir Padang yang diwakili oleh Kadislog Lanud Sutan Sjahrir.

Setelah paparan uAsai dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari Komisi I DPR RI. Pada sesi ini, anggota Tim Komisi I DPR RI menyarankan apa apa saja yang dibutuhkan baik Korem maupun Lantamal II dan Lanud Sutan Sjahrir untuk masa anggaran Tahun 2020 mendatang.

Semoga kekurangan yang ada di jajaran TNI wilayah Sumatera Barat dapat dibantu dan dipenuhi melalui Komisi I DPR RI yang memang membawahi dalam bidang pertahanan ini.

Dalam kegiatan dengar pendapat antara Korem 032/Wbr dengan Komisi I DPR RI hadir  Danlantamal II Padang Laksamana TNI Dafit Santoso, Danlanud Sutan Sjahrir diwakili oleh Kadislog Lanud Letkol Kal Dirman Hutri, Kasrem 032 Kolonel Inf Edi Nurhabad, Kapokwil Kemhan Sumbar, para Kasirem 032, para Dandim jajaran Korem 032/Wbr serta Kabalak Korem 032/Wbr untuk mendengar penjelasan langsung dari Tim Komisi I DPR RI.(Pen 032)

Oleh: Wilson Lalengke

JAKARTA – Bukan latah. Tetapi faktanya para lulusan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) gagal menunjukkan kompetensinya dalam berkarya sebagai wartawan. Minimal, mereka masih gagap dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis. Justru sebaliknya, tak terhitung banyaknya wartawan tanpa sertifikat UKW yang kinerjanya sangat profesional di berbagai media mainstream, baik di dalam maupun di luar negeri.

Banyak sekali contoh lulusan UKW tanpa kompetensi yang dapat ditemukan dimana-mana. Sebut saja seorang wartawan di Bangka Belitung bernama Romlan. Romlan adalah pemegang Sertifikat Wartawan Utama yang dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers. Ia dinyatakan lulus UKW yang diadakan oleh PWI dan Dewan Pers.

Apa nyana, yang bersangkutan justru menjadi penyebar berita bohong (hoax). Media yang digunakannya untuk menyebarkan karya hoax, www.kabarbangka.com, itupun sudah juga terverifikasi Dewan Pers. Hal ini semestinya tidak hanya menjadi preseden buruk yang memalukan, namun harus menjadi koreksi total bagi para pemangku kepentingan pers di Indonesia. Program UKW itu adalah sesuatu yang amat keliru dan harus dihentikan.

Sayang sekali, Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) yang menjadi obyek pemberitaan bohong sang wartawan, yang sedianya akan menyeret lulusan UKW abal-abal PWI dan Dewan Pers itu ke ranah hukum, harus berdamai dengan keadaan. Kasus tersebut dinyatakan closed, diduga kuat demi menjaga marwah Dewan Pers, kaki tangan Pemerintah yang didanai APBN melalui Kementerian Kominfo. Hasilnya, tautan berita terkait komplain Kemendagri atas pemberitaan jebolan SMP, Romlan, di Kabarbangka.com raib dari situs kemendagri.go.id.

Ada juga kasus UKW yang aneh bin ajaib. Seorang Zurinaldi, peserta UKW di Riau, dinyatakan tidak lulus UKW. Bagaimana mungkin proses UKW itu dapat dipandang benar dan valid ketika peserta yang kompetensinya di bidang video editing itu diberikan materi ujian untuk kompetensi reporter? Zurinaldi ini sudah menjalani profesinya sebagai video editing di sebuah perusahaan media periklanan di Singapore selama beberapa tahun sebelum “dipaksa” oleh media Riau Citra Televisi, tempatnya bekerja yang baru, mengikuti UKW sontoloyo tersebut.

Kembali ke pokok persoalan, mengapa UKW tidak menjamin kompetensi dalam menjalankan profesi sebagai wartawan? Sama seperti di dunia pendidikan pada umumnya, kompetensi tidak ditentukan oleh ujian atau tes kelulusan. Ujian hanya dilakukan untuk mengukur kemampuan kognitif seseorang. Sementara kompetensi merupakan ranah afektif dan psikomotorik manusia. Kompetensi hanya dapat diukur menggunakan variabel competency assessment.

Asesmen Kompetensi itu mengacu kepada sistim pembelajaran yang fokus pada usaha menemukan kendala atau hambatan dan mencari alternatif pemecahan masalah terhadap kendala kompetensi dan kinerja seseorang. Asesmen Kompetensi memandang bahwa semua orang sesungguhnya memiliki kompetensi atau kemampuan atau talenta. Tidak seorangpun yang lahir ke dunia ini tanpa dibekali talenta oleh Sang Pencipta.

Nah, ketika kompetensi yang dimiliki seorang manusia tidak mewujud secara maksimal dalam kinerja kesehariannya, maka yang diperlukan adalah meng-asesmen kompetensi yang bersangkutan. Melalui asesmen kompetensi dapat dilihat berbagai hambatan yang dialami seseorang dalam menjalankan misinya, mewujudkan karya terbaiknya. Ketika hambatan-hambatan telah diketahui, selanjutnya dapat dianalisis dan ditetapkan berbagai alternatif jalan keluar untuk mengatasi atau menyiasati kendala-kendala itu.

Sebagai unsur yang masuk ranah afektif dan psikomotorik, maka kompetensi seorang wartawan tidak hanya diukur dari sisi pengetahuan dan kemampuan menghasilkan karya jurnalistik. Kompetensi kewartawanan seseorang semestinya dinilai secara kwalitatif dari sisi karakternya sebagai wartawan. Idealisme kewartawanan yang meliputi: kejujuran, integritas, semangat pantang berputus asa, kepedulian sosial, dan ketulusan hati, harus menjadi karakter harga mati bagi seseorang wartawan. Unsur-unsur inilah yang semestinya di-assesment dalam rangka meningkatkan profesionalitas setiap wartawan.

Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan RI, telah menghapus Ujian Nasional (UN) dan berbagai bentuk ujian bagi anak didik di semua jenis dan jenjang pendidikan. Menurutnya, UN dan bermacam ujian itu tidak menjamin kompetensi seorang lulusan. Nadiem juga dengan tegas menyatakan bahwa sertifikasi lembaga pendidikan tidak menjamin mutu lembaga penerima piagam-piagam sertifikasi.

Maka, seharusnya Dewan Pers bersama para penyelenggara UKW itu memiliki rasa malu untuk tetap memaksakan pelaksanaan UKW terhadap wartawan. Bukan hanya karena tidak menjamin lulusannya memiliki kompetensi kewartawanan, tetapi lebih daripada itu, UKW adalah produk ilegal Dewan Pers bersama organisasi pers kroni-kroninya. UKW adalah program akal-akalan Dewan Pers tanpa dasar hukum yang jelas. (*)