Mediaportalanda

Photo Istimewa

MPA, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Drs. Idham Azis. Msi menyampaikan laporan Pembidaan SDM, Penguatan dan Capaian Organisasi, Modernisasi Polri, Pengawasan Personel, Operasi Kepolisian, Penegakan Hukum, Humas Polri dan Satgas Saber Pungli, pada rilis akhir tahun 2019 di gedung PTIK Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2019).

“Sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Polri terdapat penambahan personel Polri sebanyak 27.012 orang atau 5,7 persen pada tahun 2019,” ucapnya.

Pada penguatan organisasi perkembangan Polri saat ini tetap 34 Polda di 34 provinsi. 1 Polda tipe A khusus (PMJ), 26 Polda tipe A dan 7 Polda tipe B.

“Peningkatan tipe Polda dan Polres serta bentuk Polres baru. 2 Polda tipe B menjadi A yaitu Polda Bengkulu dan Polda Sulteng. 14 Polresta menjadi Polres Metro/Tabes, serta tambahan 32 Polres baru,” terangnya.

Sedangkan pencapaian pengelolaan organisasi nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Polri terus meningkat. Pada tahun 2019 berhasil meraih WBK dan WBBM dari Kemenpan.

“Ada 33 Satker/Satwil di 14 Polda yang menerima WBK, dan 5 Satker menerima WBBM yaitu Polres Mojokerto, Polres Lamongan, Polres Malang, Polres Solok Kota dan Polres Metro Bekasi Kota,” katanya.

Sepanjang tahun 2019, Polri terus melaksanakan modernisasi di bidang IT membangun Command Center di Mabes Polri dan di 24 Polda.

“Command Center dilengkapi fitur CCTV monitoring, layanan polisi 110, video analytic, video conference dan sistem aplikasi pelaporan sitkamtibmas online,” ujarnya.

Secara umum pengawasan personel yang melanggar disiplin dan pelanggaran personel Polri menurun.

“Jumlah pelanggaran disiplin 2019 menurun 10,92 persen dibanding 2018. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) turun 21,5 persen dan pelanggaran pidana turun 39,48 persen,” imbuhnya.

Sepanjang 2019, Polri melaksanakan 203 operasi kepolisian terdiri atas 4 operasi terpusat dan 199 operasi kewilayaan.

“4 operasi kepolisian terpusat 2019. Operasi Mantab Brata untuk meningkatan pengamanan pemilu dan pasca pemilu 2019. Operasi Nemangkawi pengamanan di daerah Papua dan Papua Barat. Operasi Ketupat pengaman jelang hari raya Idul Fitri. Operasi Lilin pengaman untuk menjamin kamtibnas saat Natal dan Tahun Baru,” paparnya.

Pada penegakan hukum 2019 jumlah kejahatan menurun 53.360 kasus atau turun 19,3 persen. Sedangkan penyelesaian masalah menurun 26.205 kasus atau 14,4 persen, namun cleanrance rate-nya meningkat 3,97 persen.

“Kejahatan paling dominan yang dilaporkan 2019 adalah kejahatan konvensional 202.292 kasus dan kejahatan transnasional 36.219 kasus,” tambahnya.

Selanjutnya pada hubungan masyarakat, bagaimana mengelolah media sosial secara optimal, menekan berita negatif dan propaganda firehouse of falsehood.

“Humas Mabes Polri dibawa kepemimpinan pak Iqbal, lagi dikaji ke depannya akan dipimpin oleh Kepala Bagian berpangkat bintang 3,” ucapnya, yang disambut tepuk tangan hadirin yang hadir.

Kapolri meminta kepada Humas Mabes Polri agar lebih mempromosikan capaian kinerja Satgas Saber Pungli yang kurang terekspos.

“Sejak dibentuk 28 Oktober 2016 – 19 Oktober 2019, Satgas Saber Pungli telah melakukan 25.123 kegiatan OTT dan menangani 38.064 tersangka. Jumlah barang bukti di atas Rp 323 miliar. Sepanjang 2019 dilakukan 16.704 OTT, dengan 23.254 tersangka,” rincinya.

Atas capaian kinerja di atas, Kapolri mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personel Polri yang telah bekerja keras dalam menjaga stabilitas kamtibmas selama tahun 2019.(*) 

Photo Istimewa

MPA, PADANG – Pada usia ke-45 tahun, Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM) Kota Padang mampu menjawab tantangan sebagai penyedia air siap minum. Menyusul diresmikannya jaringan air minum yang dialirkan untuk 200 unit rumah di Komplek Jala Utama1 Balai Gadang, Senin (30/12/2019).

Peresmian layanan air siap minum yang bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PDAM Kota Padang ke-45. Ditandai dengan pelepasan balon dan pengguntingan pita oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah usai pelaksanaan upacara di IPA Taban, Balai Gadang.

Mahyeldi mengatakan, secara bertahap tantangan untuk menyediakan air bersih dan air siap minum sudah mampu dijawab PDAM Kota Padang. Ke depan progres jangkauan pelayanan harus diperluas untuk memberikan kepuasan masyarakat. Ini juga guna mewujudkan Kota Padang sebagai kota internasional.

“Perluasan jangkauan pelayanan PDAM untuk air siap minum ke depan harus diperluas. Untuk itu diperlukan jaringan baru yang layak pengganti jaringan lama yang sudah berusia tua dan tidak layak dan banyak terjadi kebocoran,” kata Mahyeldi.

Menurutnya, pembaruan jaringan pipa PDAM Kota Padang yang mencapai panjang 2200 KM membutuhkan biaya Rp. 1 trilyun. Untuk anggaran sebesar itu dibutuhkan dukungan investasi.

“Kita butuh dukungan investasi untuk pembaruan jaringan. Investasi itu bisa melalui kemitraan perbankan dan kerjasama,” ujar Mahyeldi.

Selain itu, lanjut Mahyeldi, dengan mengalirnya air siap minum ke perumahan dan perkantoran nantinya akan berdampak terhadap pengurangan sampah botol plastik. “Nantinya bila sudah efektif aliran siap minum ke semua kawasan, praktis akan mengurangi penggunaan botol plastik,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Padang, Hendra Pebrizal menyebut, pelayanan air siap minum sudah dilaunching di beberapa tempat. Pertama di RSUP M. Djamil, RSUD Dr. Rasyidin dan Balaikota Padang serta hari ini di Komplek Jala Utama.

“Ini pelayanan pertama untuk air siap minum di perumahan. Ke depan akan dipersiapkan jaringan untuk melayani lebih luas lagi,” ujarnya.

Tahun ini, kata Hendra Pebrizal, PDAM membangun pengolahan air siap minum dengan kapasitas 100 liter per detik. “Dengan demikian kita akan bisa melayani 10 ribu pelanggan. Beberapa komplek lagi setelah Komplek Jala Utama ini akan bisa dialiri,” sebutnya.

Pada acara peringatan HUT ke-45 PDAM Padang ini dihadiri Sekda Kota Padang Amasrul yang juga merangkap Dewan Pengawas dan anggota DPRD Helmi Moesim serta, sejumlah pejabat struktural Pemko Padang, rekanan dan seluruh jajaran karyawan PDAM. (*)

MPA, RABAT – Kerajaan Maroko masuk menjadi salah satu dari lima negara peringkat teratas pada daftar penilaian Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Komite HAM PBB) untuk tahun 2019. Pemeringkatan HAM ini terkait pelakasanaan rekomendasi prioritas tertentu.

Kelima negara tersebut adalah Maroko, Argentina, Burkina Faso, Denmark, dan Swedia. “Negara-negara itu mendapatkan nilai terbaik berdasarkan hasil tinjauan tindak lanjut oleh Komite HAM atas respon mereka mengenai rekomendasi prioritas,” kata siaran pers di situs web Komite HAM PBB.

Kelima negara tersebut dianugerahi nilai “A” sebagai pengakuan atas “langkah penting” yang diambil negara-negara itu dalam mengimplementasikan rekomendasi dari Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Maroko menerima nilai A atas kebijakannya dalam mengadopsi undang-undang tentang mekanisme nasional untuk pencegahan penyiksaan, merujuk pada Dewan Nasional Hak Asasi Manusia,” kata sumber yang sama.

Sebagaimana diketahui, negara yang dikenal dengan julukan Negeri Matahari Terbenam, Maroko, telah mengadopsi dan meratifikasi UU tentang mekanisme pencegahan penyiksaan. UU itu disetujui dengan suara bulat oleh Majelis Parlemen Maroko pada 6 dan 13 Februari 2018, dan mulai diberlakukan pada 1 Maret di tahun yang sama.

Sumber: Release Kedubes Maroko di Jakarta