Beberapa Wilayah Akan Dibangun Pangkalan Militer, Salah Satunya Natuna
Foto/Reuters
MPA, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto
menyatakan pemerintah berencana membangun pangkalan militer TNI di beberapa
wilayah, salah satunya di Natuna, Kepulauan Riau. Saat ini masih dilakukan
pematangan untuk pembangunannya.
“Saat ini, Pak Menhan sedang
melakukan proses pematangan,” kata Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak
di Jakarta, kemarin.
Menurut Dahnil, proses pematangan
dalam membangun pangkalan-pangkalan seperti menghadirkan alat utama sistem
persenjataan (alutsista) yang layak dan modern untuk berada di sana. “Termasuk
penguatan bakal pangkalan-pangkalan tersebut melalui alutsista yang layak dan
modern,” ujarnya.
Namun, dia belum bisa merinci
secara detail terkait wilayah mana saja yang akan dibangun pangkalan militer.
Dahnil hanya mengamini jika salah satu pangkalan militer berada di Natuna.
“Salah satunya seperti yang disebutkan Pak Menhan (Prabowo),” paparnya.
Anggota Komisi I DPR Dave Laksono
mendukung wacana pemerintah yang bakal membangun pangkalan militer di wilayah
Natuna, Kepulauan Riau. Apalagi, wilayah tersebut rentan konflik dengan negara
lainnya. “Semua wilayah perbatasan yang di mana berpotensi konflik, kehadiran
pangkalan militer wajib ada,” kata Dave.
Menurut dia, sejatinya
pembangunan pangkalan militer di wilayah yang rentan konflik harus dibangun
sejak dahulu. Sehingga dapat mencegah konflik yang tak diinginkan seperti saat
ini. “Itu sudah harus dilakukan sejak dulu,” ujarnya.
Selain itu, Dave mendorong agar
pangkalan-pangkalan militer yang ada di wilayah-wilayah tersebut dapat
digunakan untuk tempat latihan perang. “Bahkan, latihan perang sebaiknya dibuat
di wilayah-wilayah tersebut,” tandasnya.
Anggota Komisi I DPR Christina
Aryani menyebut bahwa rencana tersebut menyelipkan pesan bagi negara asing,
kalau Indonesia serius menjaga wilayahnya. “Akan memberikan pesan yang positif
ke negara-negara asing bahwa Indonesia serius menjaga wilayahnya,” ujarnya.
Menurut dia, pembangunan
pangkalan militer bisa memperkuat sektor keamanan Tanah Air. Sebab, bakal
menghadirkan pengawasan fisik yang selama ini belum terlihat. “Kita perlu
meningkatkan pengawasan dan kehadiran fisik untuk menunjukkan adanya penguasaan
yang efektif,” katanya.
Dia berharap, dengan adanya
pangkalan militer bakal mendorong kehadiran pertahanan negara dan memudahkan
koordinasi dalam pengawasan keamanan. “Pangkalan militer akan mendorong
kehadiran tersebut dan memudahkan koordinasi dalam pengawasan dan pengamanan
setiap diperlukan,” ujarnya.
Sementara itu, Guru Besar Hukum
Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menyebut setidaknya
ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah Indonesia menyikapi masalah
Natuna. Pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah menghadirkan banyak
nelayan Indonesia di sana dan tetap memperhatikan perlindungan nelayan lokal di
perairan Natuna.
“Pertama adalah kita hadirkan
nelayan-nelayan kita di sana. Kita sekarang masalah banyak- banyakan nelayan
yang ada di sana, iya kan,” ujarnya.
Hal kedua yang perlu dilakukan
adalah, pemerintah harus menyiagakan kapal-kapal patroli sebagai coast guard.
Sehingga, bisa melindungi nelayan-nelayan Indonesia dan nelayan asing yang
ingin mencuri ikan. “Karena nelayan-nelayan kita yang dari Natuna itu mereka
komplain kami ini diusir-usir sama coast guard China. Tapi kita enggak punya
backup yang backing kita. Nah, ini kita harus kuat-kuatannya di situ
sebenarnya,” ungkapnya.
Kemudian yang tidak kalah penting
bagi dia, poin ketiga yakni pemerintah harus konsisten terus menjaga kebijakan
di Natuna dan tidak mengakui sembilan garis putus seperti yang diklaim oleh Pemerintah
China. “Kita harus konsisten terus menjaga kebijakan tidak mengakui sembilan
garis putus. Jadi, itu harus terus karena apa kita akan dicoba dengan harapan
kita lupa. Nah, kita harus konsisten menjaga itu,” ujarnya.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV
Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, kedatangan Presiden
Joko Widodo (Jokowi) ke Natuna beberapa waktu lalu merupakan bentuk hadirnya
pemerintah dalam melindungi nelayan lokal di sana. “Pesan yang disampaikan Pak
Presiden kemarin itu adalah konsentrasi pemerintah untuk memberikan kepastian
hukum dan keamanan terhadap nelayan-nelayan kita yang ada di Natuna dan seluruh
wilayah Indonesia,” tandasnya.
Selain memberikan kepastian hukum
dan keamanan, Ngabalin mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia juga akan
mengawal keamanan nelayan, memberikan fasilitas, dan sarana prasarana kepada
nelayan. “Presiden memberikan kepastian kepada seluruh rakyat Indonesia dalam
pesan kemarin bahwa nelayan Indonesia akan dikawal, nelayan Indonesia akan diberikan
fasilitas melalui menteri KKP,” ungkapnya.
Karena itu, menurut dia, sudah
sepatutnya Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini adalah TNI untuk menjaga dan
mempertahankan Natuna yang merupakan hak kedaulatan bangsa Indonesia. “Maka
dengan posisi seperti ini, kesadaran kita terhadap hak-hak kedaulatan kita dan
seluruh harta kekayaan negara itu harus dijaga. Yang menjaga itu ya tentara,”
ujarnya. (*)
Dilansir dari SindoNews.com dengan
judul Artikel : Pangkalan Militer Akan Dibangun di Natuna