-->

Latest Post



MPA, PADANG – Mahyeldi Ansharullah, dikabarkan bakal menggandeng salah seorang pengusaha muda, Audy Joinaldy yang memiliki usaha di bidang pertanian dan peternakan, untuk maju pada pemelihan gubernur dan wakil gubernur Sumatra Barat (Sumbar) di Pilkada 2020 ini.

Sejumlah baliho Mahyeldi dan Audy sudah terpampang di sejumlah ruas jalan yang ada di Kota Padang. Hal tersebut dibenarkan Audy. Menurutnya, dia diminta langsung oleh Mahyeldi untuk mendampinginya maju di Pilgub 2020.

“Cerita awalnya itu sekitar satu tahun lalu. Waktu itu, Buya Mahyeldi datang berkunjung ke tempat saya di Makassar,” katanya di Padang, seperti dilansir Langgam.id pada Senin (10/2/2020).

Saat itu, dia mengaku senang karena ada kepala daerah dari Sumbar yang mau berkunjung ke sentra perternakannya di Sulawesi Selatan. Pertemuan itu pun dijadwalkan berulangkali. Hal itu karena jadwalnya yang sibuk maupun jadwal Mahyeldi yang juga sibuk.

“Mohon maaf karena saya sibuk, jadi menyesuaikan waktu. Saya banyak jalan keluar Indonesia. Buya akhirnya datang jam 4 sore waktu itu, saya jemput sendiri,” katanya.

Saat di atas mobil, Mahyeldi bercerita soal pencalonan dirinya maju sebagai calon gubernur. Lantas, Audy pun mengaku siap membantunya jika kelak terpilih, terutama dalam bidang pertanian dan peternakan di Sumbar.

“Saya sudah pernah banyak membantu daerah lain, membuatkan visi dan misi banyak calon gubernur dalam bidang pertanian dan peternakan. Saya siap bantu Sumbar,” katanya.

Lalu, Mahyeldi mengajak Audy Joinaldy berfoto berdua dengan berpegang tangan. Saat itulah, Mahyeldi menyinggung pertama kali mengajak dirinya menjadi wakil gubernur.

“Saat itu lagi berfoto, lalu Buya mengatakan saya Sumbar 1, Audy Sumbar 2, ya,” katanya menirukan ucapan Mahyeldi.

Namun, Audy tidak serius menanggapi ajakan itu. Apalagi, dunia politik bukan dunia yang dia digeluti sejak lama. Tidak ada keluarganya yang berlatar belakang politik, maupun birokrat. Berpasangan dengan Mahyeldi pun juga belum tentu dia menang.

Kemudian dalam pertemuan dengan tokoh Minang waktu itu, Mahyeldi kalau ingin jadi cagub diminta harus mencari pasangan anak muda yang mengerti pertanian dan peternakan. Hal ini mendorong dirinya kembali diminta menjadi calon wakil gubernur.

Selanjutnya, Audy kembali bertemu Mahyeldi dan kembali dimintai untuk menjadi calon wakil gubernur. Namun, dia tetap kukuh menjawab ingin membantu Sumbar dari luar saja.

“Saat itu jawaban buya sedikit saja, kalau bisa dari dalam kenapa dari luar,” katanya.
Setelah berpikir panjang dan didorong orang tua, Audy yang juga kader PPP, memutuskan untuk menerima ajakan tersebut. Menurutnya, jika kelak terpilih, ia bertekad memberikan yang terbaik untuk Sumbar.

“Orang tua bilang begini ke saya, lakukanlah sesuatu untuk provinsi kamu sendiri, kampung halaman kamu sendiri, kalau perlu kamu mati di sana,” katanya.

Meski tidak lahir dan besar di Sumbar, Audy mengaku cinta Ranah Minang. Sebab, kedua orang tuanya berasal dari Kabupaten Solok. Dia juga memiliki rumah di Padang sejak 6 tahun lalu.

Dia sendiri berdomisili di Jakarta. Usahanya tersebar di daerah timur, seperti Sulawesi dan Papua. “Saya mengerti bahasa Minang,tapi kalau berbicara saya masih belajar,” katanya. (*)

BATAM – Dengan prediket nilai BB atas Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) Pemko Padang tahun 2019, Wali Kota Padang Mahyeldi menerima penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo.

Penghargaan prestisius tersebut diterima Mahyeldi pada acara Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo Berikan Penghargaan SAKIP 2019 Kepada Mahyeldi “Making Change Making History, Take A Part And Keep Moving” Wilayah I yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Banten, dan Jawa Barat di Radisson Golf & Convention Center Batam, Senin (10/2/2020).

Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan, penerapan SAKIP merupakan langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi, melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. “Setiap tahun, Kementerian PAN RB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah”, ujarnya.

Ia menjelaskan, evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PAN RB telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori. Pengkategorian yang dilakukan bukan sekedar untuk menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP.

“Hasil evaluasi SAKIP bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan, namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat” imbuhnya lagi.

Ditambahkannya, Kementerian PAN RB juga memberikan rekomendasi dalam rapor tersebut, agar setiap pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat. 

“Pada tahun 2019 Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB telah melakukan bimbingan teknis dan asistensi SAKIP terhadap 84 kementerian/lembaga dengan 418 unit kerja, 34 pemerintah provinsi dengan 1.027 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan 514 kabupaten/kota dengan 20.756 OPD”, ulasnya.

Sementara itu, Wali Kota Padang H. Mahyeldi mengatakan, penghargaan SAKIP 2019 prediket nilai BB yang diraih Pemko Padang, menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil yang sudah menunjukkan hasil baik. 

“Kita memang sudah melakukan sejumlah perbaikan SAKIP, monitoring dan evaluasi kinerja secara terus-menerus. Sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja dapat ditingkatkan secara efektif dan efisien”, ujar Mahyeldi.

Ia menjelaskan, penguatan SAKIP yang dilakukan agar terciptanya manajemen kinerja instansi pemerintah yang baik, mencakup (1) perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) Refocusing program/kegiatan sesuai dengan sasaran pembangunan; dan (3) upaya cross cutting program dan kegiatan sehingga terwujud sinergitas (kolaborasi) antar-instansi. Selain itu, Pemerintah Kota Padang cukup gencar mendorong OPD dalam memanfaatkan IT secara optimal dan terintegrasi seperti e-planning, e-budgeting, dan e-sakip. 

“Penghargaan dan nilai yang kita raih tersebut bukan berarti tidak ada ruang untuk perbaikan kedepannya. Kita juga akan tingkatkan implementasi Performance Based Organization, termasuk upaya menciptakan reward dan punishment berdasar pada aspek kinerja. Serta terus menerus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan lebih baik lagi di masa mendatang”, tambah Mahyeldi. 

Di momen yang istimewa tersebut, Wali Kota Padang Mahyeldi didampingi Sekda Kota Padang Amasrul, Asisten III Didi Aryadi, Kepala BPKA Andri Yulika, Kabag Organisasi Raju Minrova, dan Kabag Umum Budi Payan. (Ulil/Rengga/Humas Padang)


PADANG - Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru Taman Pendidikan Alquran (TPQ/TQA) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Padang, Pemko Padang melalui Bagian Kesehjateraan Rakyat (Kesra) Kota Padang menggelar Workshop Peningkatan Kualitas Guru TPQ/TQA dan MDT di The Axana Hotel, Senin (10/2/20).

Wali Kota Padang diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (Ekbangkesra) Hermen Peri saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, pelatihan ini pada dasarnya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru.

Sehingga pada gilirannya para guru TPQ/TQA dan MDT diharapkan lebih unggul, profesional dan kompetitif serta dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik.  

"Dengan kata lain, supaya para guru TPQ/TQA dan MDT dapat bekerja secara lebih produktif dan mampu meningkatkan kualitas kerja dimasa-masa yang akan datang," ujarnya. 

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Padang Amriman mengatakan, peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 220 orang yang dibagi menjadi dua angkatan.

"Angkatan I berjumlah 120 orang terdiri dari tiga kelompok dan angkatan ke II terdiri dari dua kelompok yang dilaksanakan tiga hari untuk masing-masing angkatan," sebutnya.

Ia menambahkan, angkatan I dimulai dari tanggal 10, 11 dan 13 Febuari dan angkatan II dimulai 18 sd 20 Febuari 2020. "Adapun narasumber dalam pelatihan ini dari bagian Kesra Kota Padang dan bebebapa organisasi/lembaga terkait lainnya," sebutnya. 

Hadir dalam acara itu, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kota Padang Hendri Yazid, Ketua BKS TPQ-TQA Kota Padang M. Darnalis, Ketua Harian LPTQ Kota Padang WardasTanjung dan beberapa Kasih dan Staf Bagian Kesra Kota Padang. (Mul/Humas Padang)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.