-->

Latest Post


MPA, PADANG - Dalam rangka menyamakan persepsi dan saling berkoordinasi guna-guna guna yang telah dilaksanakan serta membahas program ke depan di era tatanan normal baru maka Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam menangani Dinas Koordinasi bidang Pakis bekerja sama , Kamis (09/070).

Ini merupakan pertemuan perdana setelah pandemi covid 19. Kabid Pakis Kanwil Kemenag Sumbar H. Rinalfi menyampaikan ketika membuka era tatanan normal baru diharapkan kita masih dapat produktif dalam menjalankan tugas.

H. Rinalfi melaporkan Percepatan penyaluran dana PIP (Program Indonesia Pintar), bansos untuk ponpes dan validasi anggaran kebutuhan tahun 2021 tahun ini di beberapa Kabupaten Kota telah dapat menyalurkan menggunakan Kabupaten Agam, Kab. Pasaman Barat, Kota solok, Kab tanah datar, dan Kota Pariaman.

“Bagi Kabupaten Kota yang belum diharapkan segera menyalurkan bantuan ini, kerana terkait dengan serapan anggaran,” ujar Rinalfi.  

Kemudian Percepatan penyaluran bantuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di lembaga Pondok Pesantren yang ada di Kementrian Kabupaten Kota selesai menyelesaikan menyalurkan bansos bos, dan ponpes minta bantuan ini dalam hubungan pandemi 19.

Rinalfi juga menghimbau agar menjalin koordinasi dengan mitra di bidang pelayanan PAI, seperti KKG MGMP PAI, DPC FKDT dalam rangka meningkatkan potensi guru PAI.

Kekanwil Kemenag Sumbar H. Hendri menyambut sambutannya dengan ucapan selamat datang Kabid Pakis dan seluruh Kasi baru di bidang PAKIS semoga pakis dapat lebih berhasil lagi, dan ucapan terimakasih juga disampaikan Kakanwil untuk Kasi PAI 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Agama Islam, kemudian UU 18 tahun 2019, dan PMA Nomor 19 thn 2019.

"Semoga dengan kebijakan baru dari pemerintah akan ada harapan baru untuk kemajuan Ponpes kita kedepannya," ujar Kakanwil.

Kakanwil menambahkan, baru baru ini Wakil Presiden sudah mengundang menteri PUPR terkait kesiapakan Pondok Pesantren membawa baru normal. Menghadapi situasi ini untuk pembelian MCK, Tempat berwudhuk dan Tempat cuci tangan para santri.

“Yang dapat membantu ini hanya 10 provinsi dan kita Sumbar salah satunya,” tegas Kakanwil.

“Dan kemaren kita mendapat kunjungan dari kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat yang mengkomunikasikan tentang teknnis bantuan ini. Dijelaskannya ada 162 titik ponpes yang mendapat bantuan, dan dari 162 masing-masing nanti dialokasikan anggaran sekitar 200jt. Jadi, untuk Sumatera Barat mendapat total bantuan Rp. 34.400.000.000, -. "

Untuk itu diharapkan data yang dikeluarkan harus di kanwil hari Sabtu (11/07). Data yang dibutuhkan melebihi santri dan guru. Data harus valid dan diperbarui, ditambah dengan dokumentasi, peta lokasi ponpes. Memudahkan pihak PUPR mudah utk memetakan.

Meskipun dimasa pandemi BOP untuk ponpes masih menjadi perhatian, ini dibuktikan dengan disalurkannya BOP untuk 80 lokasi dengan nilai manfaat 10jt per lokasi, sehingga mencapai total Rp.800.000.000, - dan juga dapat diakses 75 orang yang akan mendapat bantuan guru pendidikan Islam 3jt sehingga totalnya mencapai 225 jt.

Selanjutnya Kakanwil menyamapikan, sesuai SKB 4 mentri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun 2020/2021 di masa pandemi. Maka berdasarkan perumusan itu didapat pemertaan Sumbar dibagi menjadi 4 zona yaitu, Zona merah: nihil; Zona oranye: kota padang; Zona kuning: selain zona hijau dan Kota Padang; Zona hijau: ada 6 kab kota yaitu, Pessel, Pasaman Barat, Kab. Limapuluh Kota, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, dan Kota Sawahlunto.

Untuk Zona merah. Oranye dan kuning, pembelajarannya tetap melalui Daring. Sementara untuk Zona hijau pbm boleh tatap mungka dengan 6 syarat, pertama; Madrasah / ponpes Berada pada zona hijau, kedua; Ada rekomendasi dari kepala daerah, tiga; Kesiapan kepala madrasah atawimpinan pondok, siap; Ada yang disetujui sebagai persetujuan PBM tatap mungka, disetujui; Jumlahnya tdk melebihi 50% atau Digilirkan (50 belajar minggu I, 50% belajar minggu ke 2), keenam; Kesiapan sarana prasarana (cuci tangan. Masker. Dsb).

Dalam kesempataan itu Kakanwil juga meminta kepada Kepala seksi untuk mengalokasikan BOP dengan cepat, mampu mengalokasikan anggaran PPG untuk guru PAI, dapat membantu madrasah, dapat membantu operasional pondok pesantren, dapat membantu penyuluh agama, dapat mengalokasikan lahan untuk KUA, tentu saja dapat diminta melalui percakapan dan loby loby dengan pemerintah daerah (Bupati / Walikota). [DW]



MPA, PADANG - Raudhatul Athfal (RA) Ikhlas sebuah lembaga pendidikan setara taman kanak-kanak yang sangat strategis mulai dari letak, kualitas, nama dan waktu karena sudah sudah cukup lama,  namun perubahan demi perubahan terus dilakukan.

Hal ini diungkapkan Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, H. Hendri saat menghadiri pelantikan Kepala RA Ikhlas, Kamis (9/7) di Aula Amal Bhakti Kanwil Kemenag Sumbar. Pelantikan oleh Ketua Dharmawanita ini juga disaksikan Kabag TU, Kepala Bidang, Kakan Kemenag Padang, Kasubbag dan Pengurus Dharmawanita.

“Teruslah berbenah ini bukan hanya kerja dunia tetapi juga investasi akhirat karena mencerdaskan anak-anak bangsa. Hari ini saya sangat bangga karena Ketua Dharmawanita telah menetapkan kepala defenitif dengan segala pertimbangan,” ungkap Kakanwil

Dikatakan Kakanwil, sesuai PMA 58 tahun 2017 maka Kepala Madrasah Swasta/RA dilantik oleh yayasannya. RA ini milik dharmawanita maka otoritasnya ada pada Ketua Dharmawanita bersama pengurus sebagai pemilik yayasan, terang Hendri.

Untuk kesuksesan Kepala RA yang baru dilantik Kepala Kanwil Kemenag sebut ada 6 K yang harus diterapkan dalam memimpin. Pertama, Komunikatif. Sebagai pimpinan harus memiliki komunikasi dari berbagai arah bukan stagnan dan tidak satu arah.

“Komunikasi menentukan  kesuksesan-kesuksesan selanjutnya. Dalam adat minang kabau ada kata mendaki, kata menurun, kata mandata (mendatar) dan kata melereng,” terang Hendri.

Kedua, Konsolidasi organisasi. Sebagai pimpinan di RA harus bisa melakukan konsolidasi dengan teman-teman, menguatkan ke dalam dan menguatkan keluar. Ini penting, bila dalam organisasi ada yang berkhianat maka organisasi itu akan sulit maju, karena akan melakukan perpecahan dimana-mana, kata Kakanwil

Ketiga, Kompetensi yang tinggi. Terus belajar walaupun sudah banyak pengalaman. Yang tidak kalah penting potensi ini dimanfaatkan, bagaimana RA terus berkembang. RA ikhlas sudah dapat nama masyhur maka kita harus menumpangkannya.

“Jika Dharmawanita punya anggaran, kapan perlu dibuka kampus II RA Ikhlas, bisa juga di daerah. MTsN kuranji itu lokasinya luas potensi juga besar.  Jadi bisa dimanfaat untuk mengembangkan RA dan usaha dharmawanita. Itu sebuah potensi yang luar biasa dan membuka peluang bagi anggota dwp yang tidak terikat PNS,” kata Kakanwil.

Keempat, Kolaboratif dan Kerjasama. Mampu menciptakan kerjasama dan sama2 bekerja. Mengembangkan RA mnjadi RA yg lebih baik. Jika memungkinkan RA bisa miliki santri 1000 orang ini tidak tertutup kemungkinan karena namanya sudah tersohor kemana-mana.

Kelima, Kepemimpinan yang kuat. Memimpin itu harus kuat tidak boleh lemah. Kuat terhadap tantangan ghibah dan bisik-bisik tetangga.

“Tidak semua orang senang kepada kita namun visi kita harus lanjut apapun yang terjadi. Pohon yang tinggi itu anginnya kencang orang hebat tantangannya besar. orang hebat bisa menjadikan tantangan jadi peluang karena dibalik tantangan ada peluang,” pesan Kakanwil.

Keenam, kemauan yang kuat dan target yang jelas. Setiap semester harus ada target yang membuat orang percaya kepada RA Ikhlas. Kekompakan dan kebersamaan di RA harus tetap di jaga demi kebaikan RA. Karena jika ini besar keuntungan juga akan kembali kepada guru dan pengurusnya, pungkas Kakanwil.

Terakhir Kakanwil berpesan kepada Kepala RA untuk bekerja maksimal, berkolaborasi dengan guru dan berkomunikasi dengan Pengurus Dharmawanita.(**)

Photo Istimewa 

MPA, PADANG - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid humas) Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik menyatakan, sebanyak 6.961 personel Polda Sumbar telah di siapkan dalam mengamankan Pilkada serentak tahun 2020.

"Saat ini sudah disusun kekuatan dari personel Polda Sumbar untuk mengamankan wilayah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020," ujarnya di Polda Sumbar, Rabu (8/7).

Dikatakan, sebanyak 11 Kabupaten akan melaksanakan pemilihan Bupati dan 2 Kota melaksanakan pemilihan Walikota. Kemudian pemilihan Gubernur Sumbar dilaksanakan pada 19 Kota dan Kabupaten.

Kombes Pol Satake Bayu menyebut, dari 19 Kota dan Kabupaten tersebut, pihaknya sudah memetakan tingkat kerawanan yang diambil dari beberapa aspek yang ada.

“Pemetaan tingkat kerawanan perlu dilakukan untuk menentukan cara bertindak dan melibatkan jumlah personel yang akan diturunkan dalam pengamanan nantinya, serta dalam tahapan Pilkada juga ada kerawanannya yang harus diantisipasi,” katanya.

Selain itu, pengamanan ini akan dilibatkan juga dari unsur TNI dan Linmas dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020.

"Sementara untuk pelaksanaan gelar pasukan pengamanan Pilkada serentak tahun 2020 tidak dilaksanakan di lapangan, karena mengingat saat ini masih dalam pendemi Covid-19," tuturnya.

"Dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak ini akan tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ada," ucap Kombes Pol Satake menambahkan. (*)

Sumber : Bidhumas Polda Sumbar

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.