-->

Latest Post

Photo Istimewa 

MPA, PADANG - Polda Sumatera Barat baru-baru ini telah meluncurkan Aplikasi bernama POLDA SUMBAR. Dalam aplikasi tersebut, diketahui banyak fitur yang bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Barat. 

“Sebuah fitur yang dibentuk dalam Aplikasi POLDA SUMBAR tersebut yang dikhususkan untuk masyarakat adalah “E-DUMAS”,” kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik.

Dikatakan, Aplikasi “E-DUMAS” merupakan layanan untuk Pengaduan Masyarakat. Merupakan sistem aplikasi yang disediakan oleh Polda Sumatera Barat bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan kepada Polda Sumatera Barat atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh pegawai di lingkungan Polda Sumatera Barat dan Lembaga negara lainnya.

Dengan adanya E-DUMAS, masyarakat dipermudah untuk melaporkan aduan. Dimana, masyarakat hanya perlu mengunduh Aplikasi POLDA SUMBAR di Google Playstore.

Setelah di unduh, masyarakat bisa memilih menu E-DUMAS kemudian mengisi biodata termasuk NO KTP dan NO Hanphone agar bisa memantau perkembangan laporan atau aduan, baik melalui aplikasi maupun notifikasi WA. 

Selama proses berjalan, masyarakat dapat memantau perkembangan laporan melalui menu E-DUMAS dengan memilih sub menu pencarian dengan memasukan NO KTP dan Handphone sehingga nantinya bisa melihat setatus terbaru dari perkembangan laporan. Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena data dirahasiakan dan tersimpan secara aman.

Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH sudah mengintruksikan, agar layanan Kepolisian terhadap masyarakat dipermudah dan cepat, salah satunya dengan membangun sistem informasi terintegrasi.

Kombes K. Rahmadi, MH, selaku Irwasda Polda Sumbar menyarankan agar masyarakat Sumbar khususnya bisa mendownload Aplikasi Polda Sumbar tersebut, karena selain fitur pengaduan masyarakat juga tersedia fitur lainnya, seperti Laporan Saber Pungli, Panic Button dan survey kepuasan layanan anggota Polri. 

Selain yang disebutkan diatas, masyarakat juga dapat membaca informasi terbaru dari perkembangan berita seputar dunia kepolisian dan berita umum tentunya.(*)

Sumber Biddhumas Polda Sumbar 

Photo Istimewa 

MPA, SUMBAR - Dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah, meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan Sertifikat Tanah kepada rakyat khususnya Provinsi Sumatera Barat.

Dalam acara penyerahan sertifikat tanah yang dilangsungkan secara virtual, Jumat (10/7/2020) Menteri ATR/BPN Nasional Syaiful Djalil, mengingatkan kepada kantor BPN Sumbar agar sertifikat yang telah diserahkan tersebut sampai kepada yang bersangkutan.

"Jangan sampai sertifikat yang telah diserahkan secara virtual ini tidak sampai kepada yang berhak, jangan sampai di simpan di kantor desa, dikantor BPN, serahkan kepada yang berhak, karena kalau tidak diserahkan kepada yang bersangkutan bisa hilang atau disalahgunakan oleh yang tidak berhak," ujar Menteri. 

Selain itu Menteri juga menyebut bahwa sertifikat tanah tersebut diperlukan oleh masyarakat untuk jaminan serta sebagai modal untuk usaha mereka.

Selain itu pada kesempatan yang sama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan bahwa penyerahan sertifikat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Sumbar, khususnya terkait masalah tanah ulayat.

"Tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki turun temurun, tapi dengan  adanya sertifikat maka jelas pendataannya dan jelas pemiliknya. Sehingga memberikan suatu manfaat dan dukungan dari berbagai hal, baik secara moril maupun materil serta memberikan kebaikan kepada masyarakat," ujar Gubernur.

Gubernur berharap semua tanah ulayat di Sumbar bisa di sertifikat, dan diberikan dukungan dari pemerintah dengan biaya bantuan murah dan legitimasi, sehingga dengan kepemilikan sertifikat bisa dimanfaatkan untuk nilai-nilai lain, seperti ekonomi, bisa sebagai jaminan kepada pihak perbankan dan yang terpenting tidak ada lagi sengketa atas kepemilikan tanah.

Penyerahan sertifikat secara virtual ini berjumlah 1700 sertifikat, 500 untuk Kota Padang, 600 untuk Kabupaten Solok Selatan dan 600 untuk Kabupaten Sijunjung. Untuk masing-masing kab/kota diwakili 5 orang. (RYH/MMC DiskominfoSB)

Sumber Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumbar 


MPA, PADANG – Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah “ngopi bareng” dengan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat di Gedung Putih A.Yani, Rabu (8/7/2020).

Pada pertemuan berlangsung santai itu, Mahyeldi menyampaikan program – program yang telah dilaksanakan. Sebaliknya, Mahyeldi juga banyak menerima masukan dari para wartawan senior yang hadir dikesempatan tersebut.

“Diantara yang kita kembangkan berkaitan dengan program unggulan, yaitu tiga sektor pendidikan, perdagangan dan pariwisata,” kata Mahyeldi.

Lebih lanjut, walikota yang akrab disapa Buya itu menjelaskan, untuk pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Kota yaitu sampai tingkat SMP dipastikan tidak ada anak yang tidak bersekolah. Hal itu sudah dimulai sejak periode pertama kepemimpinannya.

“Kita sudah mulai sejak periode pertama. SD, SMP bahkan SMA negeri digratiskan agar semua anak mendapat pendidikan,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Mahyeldi, untuk sektor pariwisata sudah membenahi objek – objek wisata. Selain Pantai Padang ada Pantai Air Manis dan sedang digali potensi destinasi baru saat ini.

“Alhamdulillah, dari sektor pariwisata, kita mendapatkan PAD yang signifikan,” kata dia.

Mahyeldi juga membeberkan pembenahan Pasar Raya dan pasar satelit serta pengelolaan sektor perdagangan lainnya.

Pada kesempatan itu juga dibahas penangan pandemi Covid-19 di Kota Padang. Menurut walikota yang diamini pengurus PWI, penurunan angka positif dan bertambahnya angka kesembuhan menunjukkan keseriusan penanganan wabah tersebut.

Ketua PWI Sumbar Herianof Firdaus mengatakan, langkah konkrit Walikota Padang dalam menjalankan program dan penanganan persoalan – persoalan sudah kelihatan.

“Kita mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pak Mahyeldi di Kota Padang karena banyak mendapat respon baik masyarakat. Kami juga memonitor bagaimana respon masyarakat,” kata Heranof.

Selanjutnya, Heranof menyebut pola kepemimpinan Mahyeldi yang dekat dengan masyarakat, melaui tatap muka dan turun langsung ke setiap wilayahnya. Bila itu dipertahankan, tentu akan membuat opini publik lebih baik.

“Bila pola tatap muka dan dekat dengan masyarakat dipertahankan dalam kepemimpinan Pak Mahyeldi tentu akan membangun opini lebih baik di masyarakat, baik secara pribadi maupun institusi pemerintahan,” bebernya.

Heranof berpesan, agar Mahyeldi juga mempertahankan tradisi kehidupan spiritual yang madani.

“Selama ini kita tahu Mahyeldi sangat religius dan terus menerapkan kehidupan spritual yang agamis dalam pemerintahannya. Hal itu agar terus dipertahankan,” tukasnya.

Pada kesematan ini, Heranof hadir bersama pengurus PWI Sumbar lainnya. Di anataranya juga terlihat mantan Ketua PWI periode sebelumnya, Basril Basar. Pengurus yang lain di antaranya Gusfen Chairul, Sawir Pribadi, Kudri, Aidil, Widia Nafis, Nofi Sasra, Eko Yance, Zulnaldi  dan beberapa orang lainnya.

Walikota Padang dalam kesempatan ini didampingi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizl Rengganis, Kabag Umum Budi Payan, dan Kabag Hukum Yovi.(*) 

Sumber Humas Pemko Padang 

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.