-->

Latest Post

Oleh: Amrizal Rengganis

Berpacu menuju kursi kepala daerah dalam helat Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang menjadi sebuah perhelatan yang berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Ada bagian dari Pilkada lalu yang tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan sekarang di tengah pandemi Covid-19 yakni kampanye terbuka.

Yang ada nanti adalah kampanye terbatas, bahkan dimungkinkan hanya menggunakan media massa. Semuanya ditujukan untuk menjaga agar virus Corona yang melanda dunia saat ini tidak semakin meluas sebarannya.

Tetapi menurut saya, kecuali hanya kampanye berkumpul di tempat terbuka, maka yang lain kurang lebih sama saja. Para kandidat yang hendak menuju kursi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, menyiapkan diri sedemikian rupa. 

Sebelum ini ada beberapa kendala teknis pelaksanaan Pilkada serentak khususnya soal pendanaan. Ada beberapa daerah yang sempat tarik ulur soal hibah APBD ke KPU. Tapi akhirnya hampir semua dapat menyelesaikan hambatan tersebut.

Jika dihitung-hitung tak akan kurang dari 100 orang yang mengaku dan diakui ‘putra terbaik’ dan ‘putra terpantas’ untuk jadi Bupati, Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota. Seluruhnya akan berebut simpati dari rakyat pemilih di daerah yang melaksanakan, termasuk pemilihan gubernur yang akan diikuti oleh semua kabupaten/kota.

Ada interval atau jeda waktu untuk berkampanye bebas sampai penetapan calon nanti. Maka dapat kita baca di media sosial bahkan di media massa kesemarakan itu. Semua memanfaatkan jeda waktu ini sebelum kampanye yang benar-benar diatur oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk memenangi pemilihan di Pilkada ini diperlukan kampanye. Tanpa kampanye jangan harap akan memenangkan pemilihan. Lihatlah, baliho-baliho berbaris sepanjang sisi jalan raya. Semua menampakkan wajah dengan senyum ramah dan menyampaikan pesan-pesan politik yang akan begini atau begitu untuk daerah. Tujuannya tentu saja agar tokoh dalam baliho diingat oleh rakyat dan ketika hari pencoblosan, diharapkan rakyat memilihnya.

Keserentakan Pilkada di Sumatera Barat memberi gambaran akan kemeriahan agenda politik ini. Tapi tak terhindarkan pula munculnya kampanye-kampanye hitam atau saling serang antar pendukung. Buzzer dan hater pun bermunculan. Saling caci dan saling hina menjadi menu hari-hari di media sosial.
Seperti main sepakbola, para pendukung jauh lebih gegap gempita suaranya dibanding yang bermain di tengah lapangan. Antara sesama pendukung menjadi terpisah oleh garis demarkasi yang tidak boleh diinjak sama sekali.

Celakanya dari sekedar mengelompok bergeser ke arah permusuhan. Bahkan bisa jadi setelah Pilkada nanti semangat ‘musuhan’ itu masih terbawa-bawa diantara pendukung, sekalipun tokoh yang mereka dukung sudah saling berangkulan atau bahkan minum kopi berdua sambil tertawa-tawa.

Perang isu sejak beberapa bulan terakhir ini sudah merebak. Saling lempar isu adalah bagian dari kampanye. Dan kampanye itu seperti yang sudah-sudah, ada kampanye positif, kampanye negatif ada kampanye hitam. Yang positif sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, tetapi kampanye negatif dan kampanye hitam adalah dua hal yang terus menggelinding diantara para kandidat. Tak ada yang baik diantara kedua kampanye itu sebenarnya.

Black campaign adalah kampanye kasar yang dilancarkan kepada lawan politik secara terbuka maupun tertutup tetapi tidak pernah punya dasar fakta dan data. Jelasnya itu adalah isapan jempol belaka. Tetapi kadang karena kemasannya ‘hebat’ maka publik bisa terkecoh juga. Hal yang tidak ada diadakan, cerita yang bohong-bohongan dianggap benaran.

Menurut saya sebelum memulai perhelatan ini, para kandidat mesti membuat komitmen bersama untuk bisa menenteramkan para tim suksesnya masing-masing untuk berkampanye secara santun. Kesantunan, rasanya tidak ada manusia yang tidak menyukainya. Hanya orang tidak waras saja yang akan menolak sebuah kesantunan. Menyebut lawan politik dengan cacat tubuhnya, cacat keluarganya, cacat intelektualnya, cacat moralnya, sebenarnya bisa diganti dengan menyebutkan kelebihan diri sendiri atau tokoh dukungannya sendiri.

Intinya, patarang lampu awak, jan dipudua lampu kawan. 

Saya tidak dapat membayangkan pabila Pilkada selesai, lalu yang tadi saling memburukkan tiba-tiba bertemu untuk sesuatu yang memiliki kepentingan sama, tentu akan ada rasa jengah, malu dan risih. Maka akan sangat lebih berharga kalau kampanye santun dengan mengeksplore pikiran-pikiran jernih sang calon, keberhasilan-keberhasilan dirinya di masa lalu, bahkan apa salahnya kalau juga ikut memuji incumbent (jika incumbent ikut maju dalam Pilkada).

Mencari-cari kesalahan lawan, hanya akan menghasilkan semangat negatif dan mengurangi energi untuk melakukan hal-hal positif. Saatnya menyampaikan kepada tim sukses masing-masing untuk berlaku santun dan beradab serta beradat selama menjalankan misi kampanye untuk junjungannya masing-masing. Percayalah, kampanye santun itu biayanya tidak mahal!

Photo Istimewa 

PADANG - Kantongi Sertifikat Aman Covid19, Hotel Grand Zuri kini bersiap menuju pola hidup baru (New normal life) agar bisa menarik kembali pelanggan dimasa pandemi covid-19. 

Upaya yang dilakukan Hotel Grand Zuri dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan. Mulai dari cuci tangan pakai sabun, makai masker, menjaga jarak serta tetap meningkatkan imun tubuh.

Untuk diketahui, baru-baru ini, seluruh karyawan hotel yang berada di Jl. Thamrin No.27, Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan itu telah diperiksa melalui tes swab. Dan hasilnya, semua dinyatakan negatif, hal inilah yang membuat Hotel Grand Zuri mengantongi sertifikat aman covid-19. 

Iitu yang diungkapkan oleh General Manager Hotel Grand Zuri, Surni Yanti saat menggelar jumpa pers di hotel Setempat, pada Selasa siang (14/7/2020).

Surni menambahkan, pihaknya pun saat ini tengah melakukan pembangunan untuk penambahan kamar hotel serta 'ball room' dengan kapasitas mencapai 3500 orang.  

"Insha Allah, pembangunan ball room selesai pada Agustus 2020 dan akan kita launching. Untuk kamar hotel kita launching secara bertahap," ungkapnya.  

Sementara sekaitan perkembangan kasus covid-19 di Kota Padang, ia menjelaskan secara Coorporate Sosial Responsibility (CsR) Hotel Grand Zuri Padang telah diinstruksikan managemen Zuri Hospitality Management (ZHM) untuk mendukung Pemko Padang. Bentuk dukungannya adalah menjadikan Hotel Grand Zuri sebagai salah satu tempat isolasi mandiri bagi tenaga medis. 

"Niat baik tersebut telah kita sampaikan kepada Pemko Padang dan Alhamdulillah disambut baik begitu juga masyarakat sekitar hotel. Namun, karena covid-19 tidak separah dan didaerah lain, akhirnya Hotel Grand Zuri tidak jadi dipakai, karena fasilitas untuk isolasi mandiri bagi tenaga medis yang disediakan Pemko Padang masih memadai dan masih sanggup menampung tenaga medis yang ada," jelasnya.

"Lewat pertemuan dengan teman-teman media pers, kami mengabarkan kepada masyarakat bahwa Hotel Grand Zuri Padang tidak jadi tempat transit bagi tenaga medis yang menangani pasien covid-19 di Kota Padang," terangnya. 

Lebih jauh dijelaskannya, bentuk dukungan lainnya juga dilihatkan Hotel Grand Zuri dalam membantu Pemko Padang menangani covid-19. Seperti membagikan paket sembako sebanyak 350 paket kepada masyarakat yang tinggal sekitar hotel dan warga yang membutuhkan.

"Kita juga ikut membagikan masker kepada masyarakat pengguna jalan di depan hotel ini," tukuknya mengakhiri pertemuan. (Ar/Mul/Ulil)

Photo Istimewa 

MPA, JAKARTA - Presiden Joko Widodo tengah menyiapkan langkah untuk merampingkan sejumlah badan atau lembaga negara dalam waktu dekat. Rencana tersebut terungkap saat Presiden berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 13 Juli 2020.

"Sudah ada (rencana) dalam waktu dekat, 18 (lembaga)," kata Presiden.

Perampingan tersebut dilakukan pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah, termasuk penghematan anggaran. Menurut Presiden, semakin ramping sebuah organisasi maka semakin bisa dikendalikan anggarannya.

"Semakin ramping organisasi, _costnya_ juga semakin kita kendalikan anggaran biaya. Kita lihat kalau kita kembalikan ke kementerian, ke dirjen, ke direktorat, kenapa harus pakai badan-badan itu lagi? Atau komisi-komisi itu lagi?" ungkapnya.

Alasan lainnya adalah agar organisasi tersebut bisa bergerak semakin lincah. Menurut Presiden, jika organisasi diibaratkan sebuah kapal, maka semakin ramping sebuah kapal, semakin cepat juga geraknya. Kecepatan itulah yang diyakini Presiden akan menjadi kunci dalam persaingan antarnegara.

"Bolak-balik saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat, bukan negara gede mengalahkan negara kecil, itu kita yakini," tandasnya.

Saat berbincang dengan wartawan, Presiden tampak didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.


Jakarta, 13 Juli 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.