Mediaportalanda

Wasrik Taklimat Awal Tahap II Itwasum Polri di Polda Sumbar

8/05/2020 07:54:00 PM Poldasumbar

MPA, PADANG - Tim Itwasum Polri kunjungi Polda Sumbar, kunjungan tersebut dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) rutin tahap II terkait aspek pelaksanaan dan pengendalian di Polda Sumbar.

Tim wasrik dipimpin oleh Brigjen Pol Drs. Ade Rahmat Suhendi (Irwil IV Irwasum Polri) selaku pengawas tim, dengan Ketua tim Kombes Pol Dr. Siti Masitah Handayani, M.Si, dan anggota tim yakni Kombes Pol Pramuja Sigit Wahono, Kombes Pol Drs. Erwin Faisal, Kombes Pol Robert Haryanto Watratan, Kombes Pol Edi Sukaryo Kombes Pol Nurullah, Kombes Pol Susetio Cahyadi, Kombes Pol R. Barata Indrajaya, Kombes Pol. Audy Alfrits Herman Manus, Kombes Pol Irfa Asrul Hanafi, serta Pembina Perlin Manik selaku Konsultan.

Kapolda diawal sambutannya menyampaikan sangat menyambut baik kegiatan wasrik rutin Itwasum Polri tahap II Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian di Polda Sumbar. Dimana wasrik merupakan fungsi pengawasan yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengendalian intern (SPI).

Dengan pelaksanaan wasrik dapat diukur tingkat efektifitas, efisiensi, produktivitas, kapabilitas dan akuntabilitas dari satuan-satuan Polri.

"Dengan kata lain bahwa melalui kegiatan wasrik rutin Itwasum saat ini adalah measuring process sejauh mana keberhasilan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Polda Sumbar dan jajarannya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik," kata Irjen Pol Toni Harmanto.

Lanjutnya, model pemolisian dengan pendekatan yang berbasis wilayah, berbasis fungsional hingga yang berbasis dampak masalah menjadi suatu ikon pelayanan prima di Polda Sumbar. Dalam hal ini Polda Sumbar mendapatkan dukungan pembangunan Command Center dan RTMC dari Mabes Polri. Selanjutnya Polda Sumbar juga telah membangun dan mengembangkan model E-Policing (Pemolisian berbasis elektronik).

"Secara internal Polda Sumbar telah memiliki ruangan Assesment Center dan fasilitas gelar operasional dengan teknologi yang mutakhir," ujarnya.

Kemudian, secara eksternal, dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima secara cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses oleh masyarakat, Polda Sumbar telah melaunching aplikasi pada tanggal 1 Juli 2020.

"Aplikasi Polda Sumbar tersebut dapat di unduh melalui Google Play dengan kata kunci pencarian Polda Sumbar New. Dengan fitur antara lain E-Kinerja, E-Dumas, E-Saber Pungli, Monitoring Covid, E-Tracking, E-Tracking Objek Vital, Tracking Airud, Panic Button, E-Barbuk, E-KBG, E-Office, E-Tracking Criminal," jelas Kapolda.

Disamping itu kata Irjen Pol Toni, Polda Sumbar juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian ATR/BPN atas keberhasilan mengungkap kasus mafia tanah yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumbar.

"Serta penghargaan dari Kementerian PU/PR atas terselenggaranya proyek strategis nasional pembangunan jalan tol ruas Padang – Pekanbaru," terangnya.

Kapolda berharap, melalui kegiatan wasrik rutin Itwasum Polri tahap II T.A. 2020 ini, tim Itwasum Polri dapat membantu dalam menyelenggarakan pengawasan ke arah pelayanan yang berkarakter quality assurance dan consulting service.

Kepada para objek wasrik, hendaknya

kegiatan wasrik ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi, dengan memberikan informasi berdasarkan fakta dan data yang rill sesuai dengan kenyataan di satkernya masing-masing, agar tujuan dilaksanakannya wasrik ini dapat tercapai.

Selaku Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni berharap kepada para Kasatker dan Kasatwil dapat bekerjasama dan melakukan koordinasi yang baik dengan tim wasrik Itwasum Polri.

"Sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan, semoga melalui kegiatan wasrik ini dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan Good Governance," pungkasnya.

Dalam pelaksanaan taklimat awal ini, dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, pejabat utama Polda Sumbar, dan para Kapolres sejajaran Polda Sumbar yang melihat langsung secara virtual.(*)

Sumber Biddhumas Polda Sumbar

Bimtek Layanan KUA Tahun 2020 Langkah Awal Sukseskan Renstra

8/05/2020 07:03:00 AM Sumbar

MPA, PADANG - Bidang Urais Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Layanan KUA tahun 2020. Kegiatan yang menghadirkan 40 orang peserta yang berasal dari operator KUA dan Bimas Islam se-Sumatera Barat ini, dilaksanakan selama 3 hari, 3 hari sd 5 Agustus 2020, bertempat di Hotel Rangkayo Basa, Kota Padang.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, H. Hendri hadir langsung membuka kegiatan. Dalam krisisnya, H Hendri menyampaikan apresiasi atas kehadiran yang memenuhi undangan di masa pandemi Covid-19. Untuk itu H. Hendri berharap seluruh peserta memenuhi SOP Protokol Kesehatan dan menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan ini.

H. Hendri memaparkan bahwa peran Kemenag adalah memberikan pembinaan dengan materi dan mensosialisasikannya dengan menggunakan pendekatan persuasif dan inklusif. Dampaknya telah meningkatkan peningkatan pemahaman pada majelis keagamaan dap kelompok sasaran. Mulai tahun 2019, Kemenag telah merintis program-program pengarusutamaan moderasi beragama yang. mencerahkan dalam mengembangkan cara pandang, sikap, dan praktik jalan tengah (wasathiyah), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi keadaban, dan memajukan kehidupan umat manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, ihsan, toleran, kasih sayang terhadap umat manusia tanpa nasional, serta menghormati kemajemukan. Peningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama yang diukur melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS). Kebijakan tentang kesalehan sosial menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik yang berkaitan dengan kepedulian sosial, relasi antarmanusia, melestarikan lingkungan, etika dan moralitas, serta bertentangan dengan negara dan pemerintah. Hasil pengukuran IKS ini merupakan dampak dari pembinaan yang dilakukan Kemenag melalui Bimbingan Masyarakat Agama bagi semua agama yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap sosial keagamaannya, dengan tidak mengesampingkan kemungkinan adanya faktor eksternal dan variabel lain yang memengaruhinya Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama yang diukur melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS). Kebijakan tentang kesalehan sosial menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik yang berkaitan dengan kepedulian sosial, relasi antarmanusia, melestarikan lingkungan, etika dan moralitas, serta bertentangan dengan negara dan pemerintah. Hasil pengukuran IKS ini merupakan dampak dari pembinaan yang dilakukan Kemenag melalui Bimbingan Masyarakat Agama bagi semua agama yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap sosial keagamaannya, dengan tidak mengesampingkan kemungkinan adanya faktor eksternal dan variabel lain yang memengaruhinya Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama yang diukur melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS). Kebijakan tentang kesalehan sosial menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik yang berkaitan dengan kepedulian sosial, relasi antarmanusia, melestarikan lingkungan, etika dan moralitas, serta bertentangan dengan negara dan pemerintah. Hasil pengukuran IKS ini merupakan dampak dari pembinaan yang dilakukan Kemenag melalui Bimbingan Masyarakat Agama bagi semua agama yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap sosial keagamaannya, dengan tidak mengesampingkan kemungkinan adanya faktor eksternal dan variabel lain yang memengaruhinya Kebijakan tentang kesalehan sosial menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik yang berkaitan dengan kepedulian sosial, relasi antarmanusia, melestarikan lingkungan, etika dan moralitas, serta bertentangan dengan negara dan pemerintah. Hasil pengukuran IKS ini merupakan dampak dari pembinaan yang dilakukan Kemenag melalui Bimbingan Masyarakat Agama bagi semua agama yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap sosial keagamaannya, dengan tidak mengesampingkan kemungkinan adanya faktor eksternal dan variabel lain yang memengaruhinya Kebijakan tentang kesalehan sosial menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik yang berkaitan dengan kepedulian sosial, hubungan antarmanusia, melestarikan lingkungan, etika dan moralitas, serta bertentangan dengan negara dan pemerintah. Hasil pengukuran IKS ini merupakan dampak dari pembinaan yang dilakukan Kemenag melalui Bimbingan Masyarakat Agama bagi semua agama yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap sosial keagamaannya, dengan tidak mengesampingkan kemungkinan adanya faktor eksternal dan variabel lain yang memengaruhinya

Lebih lanjut H. Hendri mengungkapkan bahwa Kementerian Agama RI telah menyusun rencana Starategis Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Strategi Rencncana Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Adapun Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 adalah " Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong ". Disana terdapat 6 (enam) kata kunci didalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul . Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenag menetapkan enam tujuan sebagai berikut:

Peningkatan kualitas umat beragama menjalankan ibadah ritual dan sosial;

Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;

Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;

Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan berkualitas;

Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan

Peningkatan budaya pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Pembaruan Informasi dan Pendalaman Materi

Setelah kegiatan berjalan selama 3 (tiga) hari, Bimtek Layanan KUA akhirnya ditutup, Rabu (5/8). Kegiatan yang ditutup oleh Kepala Bidang Urais yang diwakili Kasi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana Kantor Urusan Agama, serta Sistem Informasi Urusan Agama Islam Yosef Chairul didampingi Kasi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam H. Yasril. Yosef Chairul menyampaikan permintaan maaf Kepala Bidang Urais H. Edison yang berhalangan hadir karena ada rapat yang tidak bisa diwakilkan. "Selama kegiatan ini berlangsung, peserta diharapkan mampu memperbarui informasi yang didapat dan juga mampu mendalami semua materi yang telah diberikan. Selain itu peserta yang hadir saat ini adalah duta yang akan menjadi penyambung corong kepada operator KUA lainnya untuk dapat berbagi ilmu yang diperoleh. Optimalkan ilmu yang didapat dengan anggota lainnya, sehingga akan tercipta pembahasan materi yang akan meningkatkan daya ingat atas materi yang diberikan. Harapan saya semoga seluruh peserta yang hadir saat ini selalu dalam keadaan sehat dan dapat kembali ke Kab / Kota masing-masing dengan selamat "tutup Yosef Chairul. (Rhama)

Sumber Humas

Kegalauan Dunia Pendidikan di Masa Covid

8/05/2020 06:20:00 AM Pendidikan

Oleh : Erza Surya Werita, S.Pd (Guru MTsN 2 Solok)

Pandemi yang disebabkan oleh covid-19 sangat mempengaruhi dunia global dari berbagai aspek dan sektor, tak terkecuali dunia Pendidikan. Berbagai negara di dunia terpaksa menutup institusi pendidikan di setiap tingkatannya; mulai dari TK sampai tingkat Universitas. Sehingga krisis yang disebabkan oleh wabah ini menimbulkan dilema tersendiri bagi para pengambil kebijakan di bidang pendidikan.

Di Indonesia, menutup sekolah dalam rangka mengurangi kontak sosial dengan cara menjaga jarak yang dikenal dengan istilah social distancing dan physical distancing, serta menggantinya dengan belajar daring atau online, adalah opsi yang diambil saat ini. Kebijakan itu merupakan alternatif untuk membelajarkan anak dari rumah (distance learning) atau istilah populernya home schooling.

Kondisi tersebut tentu saja membuat rasa shock secara masal bagi pelaku sektor pendidikan diberbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia dan tentu saja sangat berdampak, tidak hanya bagi para peserta didik yang harus membiasakan belajar dengan pola baru ini, tetapi juga orang tua murid dan terlebih lagi guru yang mengajar.

Pengambil kebijakan di bidang pendidikan sangat menyadari akan dilema ini, sehingga mereka sering ragu dalam mengambil sikap dan terkesan galau. Hal itu terbukti dengan sering berubahnya kebijakan yang buat dalam waktu yang sangat singkat, bahkan kebijakan tersebut belum sempat dilakukan tapi sudah dibatalkan dan diganti dengan kebijakan yang lain. Akibatnya kebijakan itu terkesan maju-mundur, tanpa arah dan tanpa kajian mendalam, sehingga tak ubahnya seperti kebijakan coba-coba. Bahkan baru-baru ini, Menteri Pendidikan mengeluarkan statement bahwa belajar dari rumah akan dipemanenkan, lalu tak lama setelah itu diralat sendiri dengan mengatakan bahwa kebijakan ini akan disesuaikan terhadap situasi yang ada.

Kebingungan para pembuat kebijakan terjadi mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat terendah. Misalnya di level sekolah, terutama sekolah-sekolah swasta atau ber-asrama.

Sekolah sering melakukan tarik ulur pengumuman kepada para siswanya, terkadang meminta anak didiknya untuk belajar dari sekolah, namun tak jarang hal itu diralat lagi atau dibatalkan. Kebingungan dan kegalauan mereka bukan tanpa alasan, tapi ini berdasar pada perubahan pola belajar dan kehidupan sosial murid yang sangat jauh berbeda. Sehingga pemerintah sering kelihatan berada di persimpangan.

Proses belajar mengajar yang dilaksanakan online saat ini, apalagi dilakukan secara massif adalah hal yang sangat baru di negara-negara dunia, apalagi di Indonesia. Karena belum didasari kajian dan penelitian secara menyeluruh, sedangkan skala efektifitasnya pun belum teruji dan belum pernah dilakukan sebelumya.

Latihan dan evaluasi serta penilaian (assessment) yang dilakukan secara online, terkesan proses coba-coba dan penuh dengan ketidak pastian. Bahkan akhir akhir ini, penilaian ditiadakan dan anak harus dinyakatan lulus semua atau naik kelas. Meski begitu, yang terpenting dari semuanya adalah bahwa kondisi itu jangan dibayangkan bisa diatasi dalam waktu dekat. Situasi ini juga akan sangat berdampak bagi semua lapisan yang ada di masyarakat, tak terkecuali para pelaku dunia pendidikan itu sendiri. (*).