-->

Latest Post


Kakanwil Kemenag Sumbar, H. Hendri serahkan Proposal Pembangunan Asrama Haji Kab. Padang Pariaman Tahun 2021-2020 diterima oleh perwakilan Komisi VIII DPR RI Dapil Sumbar I, Hj. Lisda Hendrajoni.  

MPA, PADANG —Dalam rangka peningkatan peran UPT Asrama Haji Embarkasi Padang di Masa Pandemi Covid 19, rombongan anggota Komisi VIII DPR RI berkunjung ke UPT. Asrama Haji Embarkasi Padang diketuai, H. M. Ihsan Yunus, Rabu (26/08).

Dalam kunjungan tersebut Taufiq Abdullah selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi padang mengucapkan terimakasih atas silaturahmi yang dilakukan anggota Komisi VIII DPR RI. Kepala UPT juga melaporkan bahwa asrama Haji embarkasi padang baru mulai dibuka kembali sekitar lebih  kurang satu bulan di masa New normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan.

Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, H. Hendri dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan ucapan terimakasih atas kunjungan anggota Komisi VIII DPR RI.

“Ini merupakan wujud Perhatian yang sangat besar dari komisi VIII, memberikan bantuan yang luar biasa untuk mewujudkan cita cita Sumatera Barat memiliki asrama haji yang representative dan lebih baik, yang akan melayani 7.775 orang jamaah haji gabungan Sumbar dan Provinsi Bengkulu,” ujar Kakanwil.

Kakanwil menjelaskan latar belakang pengembangan embarkasi Padang di Kab. Padang Pariaman, yakni; Keterbatasan lahan Asrama Haji yang berada di Kota Padang dimana sekarang hanya 30.511 M2 atau 3,5 hektar

Sesuai amanat undang undang tentang pelayanan haji dan umrah, maka pemerintah diamanahkan terhadap 3 hal yaitu, pelayanan, pembinaan, dan perlindungan. Maka salah satu memberikan  pelayanan yang maksimal yang akan mempengaruhi indeks pelayanan haji maka diperlukan gedung asrama haji yg representative, embarkasi yang mampu membuat jamaah haji menjadi senang, puas dan bahagia.

Berlatar hal tersebut maka tepat rasanya perlu ada pengembangan asrama haji embarkasi padang di Kab. Padang Pariaman. Lokasi yang ramai sehingga sulit melakukan pengembangan, lokasi yang jauh dari keramaian dan jauh dari bandara juga melatar belakangi adanya pengembangan asrama haji embarkasi padang.

Kakanwil melaporkan, Asrama haji embarkasi padang telah dibangun secara bertahap semenjak tahun 2015. Pada tahun 2015 itu objek pembangunan struktur gedung kantor, struktur masjid, struktur gedung serbaguna, struktur gedung asrama. Pada tahun 2018 dilanjutkan pembangunan gedung asrama H-1. Pada tahun 2019 dilanjutkan pembangunan gedung C (serbaguna), dan pada tahun 2020 dilanjutkan pembangunan gedung A (Kantor), gedung B (Mesjid), pekerjaan utilitas, dan pekerjaan site development. Sementara untuk tahun 2021-2020 akan dilaksanakan pembangunan gedung asrama H-2, gedung asrama H-3, gedung E (ruang makan), gedung D (gudang), utilitas, Site Development, dan landscape.

Sementara ketua tim anggota Komisi VIII DPR RI, H. M. Ihsan Yunus dalam sambutannya menyampaikan, kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka Ingin mengetahui langkah yang telah dilakukan UPT Asrama Haji dalam meningkatkan pelayanan kepada Jamaah Haji secara khusus dan kepada masyarakat secara umum.

Komisi VIII dengan Kementeria Agama tahun lalu sudah menyetujui anggaran 2020 untuk pembangunan asrama haji yang di Padang Pariaman dan di Padang. Namun dengan adanya musibah pandemic covid tentu saja ini mempengaruhi dan menghambat proses pembangunan baik yang baru maupun yang sedang berlangsung.

“Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi, kami melihat semua berjalan sangat baik dan kami apresiasi terhadap studio mini yang merupakan satu satunya se Indonesia, asrama haji ini harus cepat di selesaikan, sehingga fasilitas ini bisa mendatangkan penerimaan Negara lebih dan bisa bermanfaat untuk umat,” ujar Ihsan.

“Atas nama tim kunjungan, kami mengucapkan terimakasih atas sambutannya, semoga diskusi kita dan  kerja kita mendapat Rahmat dari Tuhan Yag Maha Esa, dan semoga kunjungan ini mendapat manfaat bagi jamaah haji pada umumnya.

Senada disampaikan Lisda Hendrajoni yang merupakan pildaerah Sumbar II, “kami berusaha semaksimal mungkin tadi proposal nya sudah diterima tinggal lagi perjuangannya, dan Alhamdulillah bapak ketua merespon sangat bagus karena embarkasi yang baru ini harus dapat dimanfaatkan oleh umat.”

Dalam pertemuan tersebut dilaksanakan penyerahan proposal pembangunan Asrama Haji Kab. Padang Pariaman oleh Kakanwil Kemenag Sumbar kepada Ketua tim anggota Komisi VIII DPR RI. Adapun nama nama anggota Komisi VIII DPR RI yang hadir saat itu yaitu, H. M. Ihsan Yunus selaku ketua tim, Hj. Lisda Hendrajoni, Hj. Anisah Syakur, H. Achmad, dan Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin.

Pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Kabag TU Kanwil Kemenag Sumbar, H. Irwan, Kepala Bidang  di Jajaran Kanwil Kemenag Sumbar, Kakan Kemenag se Sumbar dan seluruh jajaran UPT Asrama Haji Embarkasi Padang. (*) 

Sumber Kemenag Sumbar 

Photo Istimewa

MPA, PADANG – Wakapolda Sumatera Barat (Sumbar) Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), pada Selasa (25/8).

Selain Mendagri, Ketua Umum TP PKK Ny. Tri Tito Karnavian dan 8 orang rombongan lainnya juga ikut berkunjung ke Sumbar.

Kedatangan Menteri Dalam Negeri disambut juga oleh Gubernur Sumbar Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi., M.Sc, Danrem 032 Wira Braja Brigjen TNI Arif Gajah Mada, SE, MM, Danlanud Sutan Syahrir Padang Kolonel Nav. Medi Rachman, Kajati Sumbar yang diwakili Pasi Intel, Kabag Ops Polres Padang Pariaman AKP Gunawan Wibisono, Kasat Intelkam Polres Padang Pariaman Iptu Agusma Hendri, dan Kapolsek Kawasan BIM Ipda Ade Saputra.

Diketahui, kedatangan Tito Karnavian ke Sumbar dalam rangka kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri untuk mengikuti Rakor Kesiapan Pilkada Serentak 2020, kemudian memberikan pengarahan kepada Satuan Tugas Covid-19 serta gerakan sejuta masker Se-Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya, Mendagri Tito Karnavian beserta Ketua Umum TP PKK Ny. Tri Tito Karnavian dan rombongan lainnya akan bertolak menuju Provinsi Jambi pada Rabu pagi.(*) 

Sumber Biddhumas Polda Sumbar 

Photo Istimewa

MPA, JAKARTA - Sensor mandiri adalah upaya yang dilakukan anggota masyarakat untuk memilah dan memilah tontonan sesuai klasifikasi usia. Hal ini semakin dibutuhkan di tengah perubahan arus komunikasi yang semakin terbuka yang memungkinkan setiap individu mengakses dan mendapatkan berbagai jenis tayangan melalui platform digital.

Mengingat arti penting sensor mandiri, Lembaga Sensor Film (LSF) merasa perlu untuk menjadikannya sebagai sebuah gerakan agar proses diseminasi dan literasi mengenai arti penting sensor mandiri semakin cepat menyebar di tengah masyarakat. 

Dengan demikian, LSF secara sadar menetapkan sensor mandiri sebagai program unggulan. Diharapkan dalam waktu dekat gerakan sensor mandiri dapat dicanangkan sebagai gerakan nasional oleh Presiden Joko Widodo.

Demikian disampaikan Ketua LSF Rommy Fibry dalam webinar bertema “Sensor Mandiri dan Literasi Media Pemuda untuk Indonesia Maju” yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (25/8).

“Di harapkan masyarakat mampu memilah dan memilih tontonan yang sesuai dengan klasifikasi umur melalui berbagai sosialisasi yang digelar oleh LSF," kata Rommy. 

Dia berharap, gerakan sensor mandiri yang sedang dikembangkan LSF ini tidak dipahami sebagai aksi “lempar body”.

“Dengan gempuran yang semakin menjadi, semua film dengan mudah ditemukan di platform digital di masa sekarang, kalau masyarakat mengerti tentang sensor mandiri, ini akan menjadi rem bagi mereka semua ketika akan menonton film,” ujar Rommy. 

“Karena itu tidak mungkin LSF bekerja sendirian, tentu harus berkerja sama dengan parlemen, kementerian atau lembaga negara lain, organisasi kemasyarakatan, berbagai komunitas, para sineas dan sebagainya untuk mempromosikan sensor mandiri kepada masyarakat,” sambungnya.

Di dalam webinar ini, LSF mengundang anggota Komisi X DPR RI Prof. Zainuddin Maliki sebagai pembicara kunci. Sementara pembicara lain adalah Deputi Menpora RI Asrorun Niam, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto, Wakil Sekjen GP Anshor Wibowo Prasetyo, aktris dan produser film Lola Amaria, juga Ketum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa, dan anggota LSF Mukayat Al Amin.

Rommy juga berpesan kepada para sineas bahwa sensor mandiri sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kreativitas.

“Sensor mandiri tidak bermaksud untuk menyensor karya sineas, tetapi sineas diajak untuk mengkampanyekan sensor mandiri,” ujarnya. 

Dia menjelaskan bahwa saat ini LSF memiliki paradigma baru dalam melakukan sensor. Sensor tidak dilakukan dengan memotong dan menggunting pita film seperti di masa lalu. Dalam melakukan sensor, LSF akan melihat dan mencatat time code film dari awal sampai akhir. Kemudian time code untuk adegan yang dianggap melanggar regulasi akan dicatat dan disampaikan kepada pemilik film. 

“Pemilik film boleh mempertanyakan, dan memprotes pun tidak ada masalah. Silakan datang ke LSF untuk mendiskusikan catatan yang diberikan tadi,” kata Rommy. 

Pada bagian ini Rommy menjawab pertanyaan yang diajukan oleh produser film Lola Amaria. 

Dikatakan Rommy, LSF menyadari bahwa film bukan sesuatu yang matematis, karena merupakan produk seni budaya yang membutuhkan cita, rasa, dan karsa tertentu. 

Konsekuensi Konvergensi

Ketua Umum JMSI Teguh Santosa dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa sensor mandiri adalah konsekuensi dari konvergensi media yang tengah terjadi. 

Teguh mengutip buku karya Yasraf Amir Piliang yang berjudul “Sebuah Dunia yang Dilipat” yang ditulis tahun 1998. Di dalam buku itu antara lain diilustrasikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membuat dunia dapat dilipat seperti kertas dan disimpan di dalam saku. 

“Dengan demikian, ia (sensor mandiri) menjadi semacam software yang harus dimiliki setiap individu yang berinteraksi dengan dunia digital,” ujar Teguh.  

“Sehingga setiap tontonan yang kita saksikan berdampak positif dan konstruktif, tidak destruktif, apalagi bagi bangsa yang sangat beragam ini,” sambungnya. 

LSF, sambungnya, dapat melakukan sensor untuk film-film yang ditayangkan di bioskop. Tetapi “gunting sensor” LSF tidak dapat menjangkau tayangan-tayangan yang disebarkan dengan menggunakan platform digital, seperti oleh Netflix atau Youtube. 

Adapun sineas Lola Amaria mengatakan, proses pembuatan film memakan waktu yang cukup lama. Dalam proses pembuatan, film maker sangat berhati-hati. Sineas juga memiliki kesadaran untuk melakukan sensor mandiri atas karya-karya film yang diproduksi.

“Saya sebagai pembuat film sangat sadar bahwa film yang saya buat ini masuk akal dan penuh dengan pertimbangan yang ukurannya bukan lagi (memenuhi kriteria) sensor oleh LSF, tetapi disensor oleh diri sendiri karena tanggung jawabnya ke masyarakat. Sebagai sineas saya menjaga agar efek yang sampai ke masyarakat positif,” urai Lola Amaria. (*) 

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.