Mediaportalanda

Susunan Pengurus JMSI Sumut Rampung, Rianto Aghly Jadi Ketua

8/29/2020 06:18:00 PM Nusantara

MPA, SUMUT - Susunan Pemngurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Utara telah dirampungkan.

Rianto Aghly dari Sumut24.co secara aklamasi dikukuhkan sebagai ketua JMSI Sumut dalam Silaturahmi dan Rapat Kepengurusan yang digelar hari Minggu (29/8).

Sementara posisi Sekretaris diduduku Chairum Lubis dari Pewarta.co, dan posisi Bendahara dipercayakan kepada Zailani Tanjung dari SindoSumut.com.

“Untuk selanjutnya kepengurusan ini akan diserahkan kepada Pengurus Pusat JMSI agar segera dikukuhkan,” ujar Rianto.

Tidak lupa Rianto menyampaikan terimakasih kepada pengusaha media online yang tergabung dalam JMSI ini.

“Mari kita kuatkan barisan untuk bersama-sama membesarkan wadah organisasi ini sebagi sarana untuk saling mendukung dalam tugas-tugas dan kegiatan sebagai pengusaha dan jurnalis yang tetap berpegang pada UU Pers 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik,” sambung Rianto.

Silaturahmi dan Rapat Kepengurusan JMSI Sumut di Kopi D’Kedan, Jalan Wahid Hasyim, Medan, diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi mencegah penyebaran virus corona baru atau Covid-19.

Rianto Aghly yang sebelumnya adalah pemegang mandat pembentukan kepengurusan JMSI di Sumut itu mengatakan bahwa JMSI bertekad menjadi wadah perusahaan pers berbasis online yang profesional.

Selain itu, sudah barang tentu, organisasi ini juga mewajibkan anggotanya menjunjung tinggi dan mempraktikkan kode etik jurnalistik.

“JMSI menjadi wadah bagi perusahaan-perusahaan media online dalam menjalankan kegiatan usaha dan juga dalam melindungi karyawan dan wartawan dari berbagai potensi persoalan hukum yang ada,” ujar Rianto Aghly.

Rianto menegaskan, di tengah perubahan lanskap komunikasi yang ditopang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini, kehadiran JMSI memiliki arti yang sangat penting untuk menciptakan iklim pers yang sehat di tengah masyarakat.

Dengan kata lain, sambungnya, perusahaan yang menaungi meja redaksi selaku penghasil karya jurnalistik dituntut untuk bertanggungjawab atas produk informasi yang mereka hasilkan.

“Ketika perusahaan sudah memahami tanggung jawab dan aturan-aturan dalam dunia jurnalistik, maka Insya Allah kita berharap iklim pers di Sumatera Utara semakin sehat,” ungkapnya.

Silaturahmi dan Rapat Kepengurusan JMSI Sumut juga dihadiri Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, H. Hermansjah, yang diundang untuk membuka secara resmi.

Dalam sambutannya, Hermansjah mengatakan, kehadiran JMSI dan pembentukan kepengurusan JMSI di Sumut merupakan hal yang harus diapresiasi sebagai bagian dari upaya pembinaan untuk menciptakan iklim pers yang sehat.

“Kami berharap JMSI segera menjadi konstituen Dewan Pers. Semoga bisa menjadi bagian dari masyarakat pers Indonesia yang bergungsi membina media online,” ujar Hermansjah yang dalam kepengurusan ini didapuk menjadi Ketua Dewan Pakar.

Dia mengingatkan, saat ini kegiatan pers masih sering dikaitkan dengan produk hukum lain di luar UU Pers, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

JMSI dideklarasikan pada 8 Februari 2020 di arena Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pemilik dan pengelola media siber dari 21 provinsi. Dalam deklarasi tersebut, Mahmud Marhaba dari Gorontalo disepakati menjadi Plt. Ketua Umum JMSI didampingi Plt. Sekjen Rahiman Dani dari Bengkulu.

Pada puncak Musyawarah Nasional I JMSI yang diselenggarakan secara virtual dari Riau, peserta Munas secara aklamasi memilih Plt. Ketua JMSI Jakarta Teguh Santosa menjadi Ketua Umum JMSI.

Dalam pertemuan Tim Formatur, Mahmud Marhaba ditetapkan sebagai Sekjen dan Rahiman Dani sebagai Wakil Ketua Umum, sementara Dede Zaki Mubarok dari Banten menjadi Bendahara.

Posisi Ketua Dewan Pembina ditempati pengusaha dan mantan Menteri Perdagangan, sementara posisi Ketua Dewan Pakar ditempati anggota Dewan Pers Agung Darmajaya.

JMSI telah memiliki kepengurusan aktif di 29 provinsi dan pada pertengahan September mendatang akan mendaftarkan diri sebagai konstituen Dewan Pers. [ ]

Rapat Persiapan Musda II IKW RI, Bentuk Tim Formatur Sebagai Penyelenggara

8/29/2020 09:22:00 AM Padang

MPA, PADANG - Jelang Masa Bhakti kepengurusan Ikatan Keluarga Wartawan (IKW) periode 2018-2020, menggelar rapat pembentukan Tim Formatur, Sabtu (29/8/2020), bertempat di Garis Cafe Jalan Banda Bakali Kampung Pinang Jati Kota Padang.

Rapat itu dihadiri oleh jajaran pengurus, Dewan pembina serta puluhan anggota IKW RI.

Agenda rapat kali ini untuk membentuk tim formatur yang akan dipilih sekaligus bertugas untuk menyeleksi, menyelenggarakan pemilihan kepengurusan baru hingga proses pelantikan nantinya.

Mengingat masa kepengurusan IKW-RI periode 2018-2020 yang diketuai Hendrizon Jack, akan berakhir pada bulan Oktober 2020 mendatang, maka diadakan rapat pemilihan tim formatur.

Dari hasil rapat yang cukup alot maka ditunjuklah 7 orang dari IKW-RI yang mengisi posisi di Tim Formatur. Nama yang terpilih tersebut adalah Novri Hendri (CEO Investigasi Grup), Hariyanto (Kupas-news), Yenni Laura (Sumbar Today), Osmond Sang Alang (Dirgantaraonline), Chairur Rahman (Mitra Rakyat), Rifnaldi atau Pak Ce (Go Parlement) dan Kurnia Febrita (Netralnews).

Dikatakan Dewan Pembina IKW-RI Tafrizal Chaniago, bahwa Tim Formatur ini adalah yang akan bertanggungjawab dalam menyeleksi dan menyelenggarakan agenda pemilihan kepungurusan baru nantinya.

“Kami selaku dewan pembina meminta kepada tim formatur untuk bekerja secara baik, transparan dan penuh dedikasi dalam menyeleksi hingga acara pelantikan nantinya, maka dari itu kami berharap kordinasi yang baik dalam tim formatur yang dibentuk,” tukasnya.

Masih dikesempatan yang sama, Ketua tim Formatur terpilih Novri Hendri mengatakan, bahwa tim formatur akan bekerja secara profesional dalam menyeleksi setiap calon ketua IKW-RI.

“Kami akan membuka tahapan pendaftaran bagi anggota IKW-RI yang ingin mencalonkan dirinya menjadi ketua mendatang. Kriteria tentu saja kami mengedepankan kemampuan SDM dan memiliki visi dan misi dalam memajukan IKW-RI kedepannya,” ujar CEO Investgasi grup ini.

Ditambahkan Novri bahwa IKW-RI ini gaungnya cukup bagus di Sumatera Barat, maka dari itu kami dari Tim Formatur memiliki syarat dan ketentuan dalam menyeleksi para calon ketua IKW-RI. Ini bertujuan agar apa yang telah digagas dari awal bahwa IKW-RI ini merupakan wadah sosial bagi rekan-rekan wartawan tetap bertahan dan ada kemajuan nantinya.

Langkah awal kami akan melakukan rapat kordinasi dengan tim formatur untuk menyusun agenda tahapan penyeleksian hingga pelantikan kepengurusan baru nanti. Bila ada keputusan atau kesepakatan dari tim formatur akan dibagikan ke WAG yang mana setiap anggota dapat mengetahui atau melihat dengan transparan terkait perkembangan pencalonan Ketua baru IKW-RI, pungkasnya.

(mond-IKW)

Kinerja KPK Tak Terhenti Meski Pegawai Terkena Corona

8/29/2020 06:31:00 AM Nusantara

Photo Istimewa

MPA, JAKARTA - Untuk mencegah penyebaran sekaligus men-sterilkan seluruh ruangan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari virus Corona atau Covid-19, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerapkan sistem work form home (WFH) atau bekerja dari rumah selama 3 hari kerja, terhitung Senin 31 Agustus hingga Rabu, 2 September 2020.

Keputusan ini diambil dalam rapat pimpinan bersama jajaran eselon I dan II KPK, setelah Jum'at 28 Agustus kemarin, jumlah pegawai yang positif Vovid-19 bertambah menjadi 23 orang dan 1 orang tahanan KPK juga terpapar virus tersebut. Pemeriksaan atau test Covid-19 di internal KPK sudah sering dilakukan, dimana bagi pegawai yang hasil testnya reaktif langsung kita isolasi mandiri dan dilanjutkan test swap lalu perawatan.

Pada awal pandemi mewabah di Indonesia, KPK telah melakukan upaya pencegahan dengan menerapkan protokol kesehatan, pemeriksaan dengan rapid test dan mengatur pembatasan waktu kerja (WFH) dengan pembagian 50 - 50.

Selanjutnya KPK menggelar rapid test gelombang kedua, kerjasama dengan Balai Besar Kesehatan Jakarta yang hasilnya baru kami terima 3 hari kemudian.

Untuk lebih memastikan kesehatan pegawai, kami melakukan 2 kali swap test dengan kerjasama tim Kemenkes dan RSPAD.

Pertama terhadap 79 pegawai lantai 15 dan ini dilakukan setelah terkonfirmasi 2 pegawai positif Civid-19 (1 dari sespripim dan 1 dari KKSP). Adapun hasil dari 79 pegawai yang diperiksa swap, semuanya negatif.

Selanjutnya swap test tgl 27 agustus 2020 terhadap 147 pegawai Direktorat Penyidikan di lantai 9 dan 47 pegawai biro umum dengan hasil 10 positif (4 dari Direktorat Penyidikan dan 6 orang dari biro umum).

Ini perlu saya sampaikan bahwa KPK telah bekerja untuk mengantisipasi sekaligus melindungi seluruh pegawai dari virus Corona sejak awal pandemi dan hingga saat ini. Akan tetapi, saya pastikan tugas dan kewajiban kami sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di indonesia, tetap berjalan, tidak akan berhenti hanya karena pandemi ini.

Kami pimpinan dan sejumlah pegawai khususnya dari Kedeputian Penindakan, akan tetap bekerja di kantor karena ada sejumlah pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan dari rumah. Rekan-rekan yang bertugas di penindakan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi) saat ini tetap bekerja walau harus menghadapi risiko COVID-19.

Mereka tetap melakukan kegiatan di beberapa daerah provinsi, mencari dan menemukan peristiwa korupsi, meminta keterangan para saksi dan melakukan penggeledahan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti.

Kinerja Bidang Pencegahan juga tidak terpengaruh oleh pandemi ini, dimana sejumlah program untuk mencegah terjadinya kejahatan korupsi tetap berjalan seperti biasa, salah satunya upaya penegahan korupsi anggaran penanggulangan pandemi Covid-19.

KPK telah mengidentifikasi 4 potensi korupsi pada penanganan COVID19, sekaligus membuat 4 Langkah Antisipasi yang dilihat juga di aplikasi JAGA BANSOS KPK, yaitu:

1. Potensi Korupsi Pengadaan Barang/Jasa mulai dari kolusi, mark-up harga, kickback, konflik kepentingan & kecurangan.

Antisipasinya, KPK mengeluarkan SE No.8 Th 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Barang/Jasa dlm Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait Pencegahan Korupsi.

Isi dari SE tersebut adalah memberikan rambu-rambu pencegahan untuk memberi kepastian bagi pelaksana PBJ hingga mendorong keterlibatan aktif APIP dan BPKP untuk melakukan pengawalan dan pendampingan proses pelaksanaan PBJ dengan berkonsultasi kepada LKPP.

2. Potensi korupsi filantropi/sumbangan pihak ketiga.

Kerawanan pada pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan & penyelewengan bantuan. Upaya pencegahan: KPK menerbitkan panduan berupa Surat KPK Nomor B/1939/GAH.00/0 1-10/04/2020 tentang Penerimaan Sumbangan/Hibah dari Masyarakat. Ditujukan kepada Gugus Tugas dan seluruh kementerian/lembaga/pemda.

3. Potensi korupsi pada proses refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 untuk APBN dan APBD.

Titik rawannya terletak pada alokasi sumber dana dan belanja serta pemanfaatan anggaran.

Upaya pencegahan: Koordinasi, monitoring perencanaan refocusing/realokasi anggaran, dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian/lembaga/pemda apabila menemukan ketidakwajaran penganggaran atau pengalokasian.

4. Potensi korupsi penyelenggaraan bantuan sosial (Social Safety Net) oleh pemerintah pusat dan daerah. KPK mengidentifikasi titik rawan pada pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasan.

Upaya pencegahan: mendorong Kementerian/Lembaga/Pemda untuk menggunakan DTKS sebagai rujukan pendataan penerima Bansos dan mendorong keterbukaan data penerima Bansos serta membuka saluran pengaduan masyarakat.

Insya Allah upaya ini dapat menutup semua celah atau potensi anggaran penanggulangan pandemi Covid-19 yang berasal dari uang rakyat

Kembali saya ingatkan, jangan pernah berfikir, coba-coba atau berani korupsi dana bansos. KPK pasti akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati seperti tertuang pada ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Kondisi pandemi Covid-19 tentunya masuk atau memenuhi unsur 'dalam keadaan tertentu' sesuai yat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor Bansos.

Miris, sangat kejam dan sungguh tega apabila bansos ditengah pandemi seperti ini, masih saja di korupsi untuk kepentingan sendiri. Orang yang berani korupsi jelas tidak beriman. Ketamakan dan nafsu membutakan mata, menutup rapat daun telinga dari pilu nyaring jeritan pedih saudaranya.

Saya teringat pesan sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib RA, yang menyatakan bahwa dia yang bukan saudaramu seiman, adalah saudara mu dalam kemanusiaan.

Dalam kesempatan ini, saya kembali mengingatkan kepada kita semua bahwasanya virus Corona memang tidak kasat mata, tapi keberadaannya nyata dan sudah banyak menelan korban jiwa.

Dimulai dari diri sendiri, Perbanyak amal dan ibadah, selalu berdoa dan gelorakan semangat anti korupsi, jaga diri dengan menerapkan pola hidup sehat, jaga jarak, gunakan masker, selalu cuci tangan dan bawa selalu handsinitizer, Insya Allah dapat mengindari kita terpapar virus Corona.#[JMSI]